Ditemukan 12306 data
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukan sebagai ahli warisalmarhum Soegiarto Soedjasa;4 Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai hakapapun atas:1 1/6 bagian atas tanah dan bangunan seluas 106 m2 yang terletak di Jalan MalakaNomor 15, RTO05/RW002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Baratsesuai dengan Sertifikat HGB 1337/ Roa Malaka, Surat Ukur Nomor 1 1/409/1983;2 1/6 bagian atas tanah dan bangunan seluas 170 m2 yang terletak di Jalan MalakaNomor
97/Kebon Pisang/2001;4 1/3 bagian atas tanah dan bangunan seluas 65 m2 yang terletak di JalanBaranangsiang Kavling D9, Bandung Jawa Barat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB ) Nomor 250/Kebon Pisang, Surat Ukur Nomor 193/ Kebon Pisang/2002;5 Menyatakan demi hukum:1 1/6 bagian atas tanah dan bangunan seluas 106 m2 yang terletak di JalanMalaka Nomor 15, RT 005/RW 002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora,Jakarta Barat, atau dikenal dengan Sertifikat HGB 1337/Roa Malaka, Surat Ukur Nomor11/409
7 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danPutusan Nomor 0928/Pdt.G/201 7/PA.Bkl, Halaman 9 dari 11Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
8 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 TahunPutusan nomor 0588/Pdt.G/2016/PA.BkI, Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
11 — 3
., Halaman 9 dari 12Nomor: 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan: "Paniteraberkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalPemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor UrusanAgama dimana perkawinan dilaksanakan.
8 — 0
Bukti SuratFotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, Nomor 409/46/X/2012Tanggal 30 Oktober 2012, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yangoleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberiHal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 4363/Pdt.G/2019/PA. Tsmtanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf ;ll.
12 — 6
di3 dari 11 hal Put. 0008/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.Hongkong bahwa ia berada di rumah Bapak Modin DesaNglanduk, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dengandidampingi kakaknya dan mulai saat itu Tergugat sudahmenyatakan bahwa Penggugat adalah sudah bukan isterinyadan telah menceraikan Penggugat;Bahwa, pada tahun 2009, ~~ pada saat KepulanganPenggugat dari Hongkong, ternyata benar bahwaTergugat telah mengajukan cerai talak ke PengadilanAgama Kabupaten Madiun pada tahun 2006 di bawahregister perkara nomor 409
9 — 4
terhadap Termohon di depan sidangPengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
16 — 11
Fotokopi Surat Keterangan Tinggal atas nama Pemohon II (EmiFebriyanti) Nomor: 04.5/409/Kel JB/IX/2019, tanggal 09 September2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Jempong Baru, KecamatanSekarbela, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa olehMajelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai danHim 3 dari 10 hlm Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Mtr.telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan parafKetua Majelis;B. Saksi:1. H. Suhaimi Efendi bin H.
184 — 22
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danPutusan Nomor 1217/Pdt.G/2016/PA.BklI, Halaman 8 dari 11Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
14 — 1
Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor :409/13/XII/2015, tanggal 7 Desember 2015, Kecamatan Gelumbang,Kabupaten Muara Enim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyataHal. 4 dari 12 hal. Pen.
11 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
11 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
14 — 3
Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2017/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
16 — 2
Pasal 116 huruf (g) KompilasiHukum Islam ;Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugatkarena Tergugat tidak hadir namun untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dantidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian dengan sesuaidengan ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat diberi kesempatan untukmembuktikan dalilnya;Menimbang bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatan denganmengajukan bukti tertulis P. 2 berupa fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 409/
12 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
36 — 5
Penyidik tanggal 25 JuLi 2014 NO.SPP.409/VII/2014 Polsek sejaktanggal 25 Juli 2014 s/d tanggal 13 Agustus 2014.2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Agustgus 2014 No.108 /0.5.45/Epp.2/08/2014 sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 22September 2014.3. Penuntut Umum tanggal 03 September 2014 No.Prin. 115/0.5.45/Epp.2/09/2014 sejak tanggal 03 September 2014 s/d tanggal 22September 2014.4.
10 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikPutusan Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.BkI, Halaman 9 dari 11Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 6
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Putusan Nomor 0584/Pdt.G/2017/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
16 — 6
bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untukdapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapatdiwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asasasas mendasar yangmelandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumahtangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWTdalam surah ArRum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:350 aSity Dass gil IpiKtud Gls fl audit yo aS ls Ol ailil 409