Ditemukan 17962 data
48 — 13
Sebagian tanah yang terletak di jalan Blang Cut No. 25Gampong Lambhuk seluas 400 m2 dengan batas batasnya sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wakaf GampongLambhuk; Sebelah Timur berbatas dengan JalanPemuda; Sebelah Selatan dengan Jalan BlangCUE 3 Sebelah Barat berbatas dengan tanahRubama 2.
21 — 36
alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undangundangNomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama disebutkan bahwa Pengadlan Agama bertugas danberwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat petama antaraorangorang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah,Wakaf
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkawinan;b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan HukumIslam;c. wakaf dan shadaqgah;. Bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf ajalah halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undangundangmengenai perkawinan yang berlaku. Menurut Dr. H. Roihan A. Rasyid, SH., MA dalam bukunya Hukum AcaraPeradilan Agama yang diterbitkan PT.
1.Sugeng Riyadi
2.ELIES CHURNIAWATI
74 — 16
RizqiArdiansyah Riyadi pada 20 Februari 2002 (Vide Bukti P1 s/d P5);Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkanbahwa:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:Perkawinan;Waris;Hibah;Wakaf;Qo 5 Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PN KIne.
Tergugat
21 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Tergugat
19 — 5
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
22 — 7
pada pokoknyasebagai berikut :1 Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal28 Juli2010, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatanBabat Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:250/29/V/2010 tertanggal28 Juli 2010, sesuai dengan Duplikat Kutipan AktaNikah Nomor : 54/09/X/DN/2016 tanggal 31 Oktober 2016;2 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suami istri dengan mengambil tempatdi rumah bibi Tergugat diJalan Langgar Wakaf
26 — 0
berbatas dengan Megawarni terukur 10 meter;19,20.21.2dSebidang tanah pertapakan rumah seluas 200 m2 dengan ganti rugi H.XXXtanggal 19 April 2013 dari XXX terletak di XXX Kecamatan Kota PinangKabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan batasbatas dan ukuran sebagaiberikut : Sebelah Utara berbatas dengan jalan Kaplingan (7 meter) terukur 10meter; Sebelah Selatan berbatas dengan XXX terukur 10 meter; Sebelah Timur berbatas dengan jalan Kaplingan (8 meter) terukur 20meter; Sebelah Barat berbatas dengan wakaf
Bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 49 UU No. 7 Tahun1989 yang berbunyi :AYAT 1:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus danmenyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama islam di bidang :a. perkawinan;b. kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;c. wakaf dan sadaqah;AYAT3:Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialahpenentuan siapasiapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai hartapeninggalan
berbatas dengan Megawarni terukur 10 meter;2219,20.21.2d22Sebidang tanah pertapakan rumah seluas 200 m2 dengan ganti rugi H.XXXtanggal 19 April 2013 dari XXX terletak di XXX Kecamatan Kota PinangKabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan batasbatas dan ukuran sebagaiberikut : Sebelah Utara berbatas dengan jalan Kaplingan (7 meter) terukur 10meter; Sebelah Selatan berbatas dengan XXX terukur 10 meter; Sebelah Timur berbatas dengan jalan Kaplingan (8 meter) terukur 20meter; Sebelah Barat berbatas dengan wakaf
84 — 34
Menurut Wahbah Zuhaili keterangansaksi yang bersifat istifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat buktidalam persoalan pernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebutdiambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumpenetapan ini, sebagaimana terdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuhjuz 8, halaman 171 kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterimadalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematianseseorang, kepemilikan, wakaf
Tahun 2007, dan SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 bahwa syahadah istifadhahdapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah atau ikrar wakaf yang sudahlama terjadi baik dalam perkara voluntair maupun contentiosa, oleh karena ituketerangan saksisaski Pemohon dapat dipergunakan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa selain syahadah istifadhah dari keterangan duaorang saksi di atas, Majelis Hakim juga meyakini adanya pernikahan Abdul Syukur Muin Warso dengan Djamaliyah dari bukti tertulis bertanda
110 — 22
Republik Indonesia).Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 49 besertapenjelasannya UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (UU 7/1989) sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (UU 3/2006), yang menyebutkan:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memerisa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang:perkawinan;waris;wasiat,;hibah;wakaf
kewenangan absolute Pengadilan Negeri untukmemeriksa dan mengadili perkara ini maka Majelis Hakim akan terlebihdahulu mempertimbangkan dan memutus mengenai eksepsi tersebutdalam putusan ini;20Menimbang, bahwa Tergugat Il, Ill dan IV dalam jawabannya telahmengajukan eksepsi yang berkaitan mengenai kewenangan absolutePengadilan Negeri dalam mengadili perkara ini yang pada pokoknya berisisebagai berikut :Eksepsi Tergugat II dan IllBahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah mengenai halwaris dan wakaf
1.Zainuri bin H. Zulkipli Tajam
2.Zainudin bin H Zulkipli Tajam
3.Zairina binti H Zulkipli Tajam
4.Zuryanto bin H Zulkipli Tajam
5.Zumartini binti H Zulkipli Tajam
6.Zuryati binti H Zulkipli Tajam
7.Septiani binti H Zulkipli Tajam
8.Lita Susanti binti H Zulkipli Tajam
Tergugat:
1.Chandra Pranugrawati Mondong Als Shandera P
2.Zainal Arifin bin H Zulkipli Tajam
91 — 19
Wakaf dan shadaqgah.Pasal 49 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf bfalah penentuan siapasiapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenaiharta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, danmelaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;Menimbang, bahwa Para Penggugat meminta dan memohon kepadaPengadilan Negeri Pangkalpinang atas kewenangan/kompetensinya untukmemeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa
gugatan para Penggugat beralasanuntuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard);Menimbang, bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan agama sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 telah mengatur bahwa :Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama islam di bidang :perkawinan;walis;wasiat;hibah;wakaf
38 — 23
., Akta Pejabat Ikrar Wakaf ...., Nomor ...., tanggal .... dantanahnya menjadi Tanah Wakaf Nomor .... ditulis yang diperlukanc. Dalam Daftar Nama Surat Ukur dan Petanya Nomor Hak yang telah dihapusdicoret dengan tinta hitam ; Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala KantorPertanahan Banyuwangi (Objek Sengketa) dalam perkara ini, bertentangan dengan Azas9Azas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya dalam hal ini adalahpertentangan dengan : Azas Kepastian Hukum.
135 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalah masalah pembatalan AktaPembagian Hak Bersama, yang mana meskipun Para pihak dalam perkara aquo samasama pemeluk agama Islam, tetapi tidak serta merta azaspersonalitas keislaman bisa diberlakukan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndangNomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, pengadilan agama hanya berwenang memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama orangorang yang beragama Islamdi bidang: perkawinan, waris, hibah, wakaf
UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Peradilan Agama,disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah;wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah;12.Bahwa uraian tersebut di atas jelas Pengadilan Agama Jember mempunyaikewenangan untuk mengadili dan Pengadilan Negeri tidak memilikikewenangan untuk
58 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Para Terguggat Dalam Konvensi/Penggugat dari uraikan di atas untuk tidak diulangi dan mudah ringkasnyagugatan rekonvensi ini, maka dianggap merupakan satu kesatuan yangtidak dapat dipisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;Bahwa Penggugat Rekonvensi beserta seluruh warga masyarakat LumbanSihobuk adalah pemilik yang sah, atas tanah terperkara seluas + 1,5 hayang terletak di Dusun Lumban Sihobuk, Kelurahan Tiga Balata, KecamatanJorlang Hataran, Kabupaten Simalungun atau yang dikenal dengan tanahDesa (Wakaf
Putusan Hoge Raad, tanggal 31 Januari 1919dalam perkara Lindenbawn VS Cohan;Bahwa dengan demikian adalah berdasar apabila Para TergugatRekonvensi dihukum untuk membayar kerugian yang telah dialami olehPenggugat Rekonvensi yaitu:a) Kerugian Material.Yaitu berupa penggantian biaya dalam mengurus perkara ini termasukhonorarium dan Jasa Pengacara sebesar Rp80.000.000,00 (delapanpuluh juta rupiah);b) Kerugian Immaterial.Yaitu kerugian tersita waktu, tenaga pikiran, dan harga diri yang dituduhmerampas wakaf
MERI ANGGRAINI SIREGAR,SH
Terdakwa:
ANTON SUWARDI ALIAS ANTON BIN DJALIUS TAHER.
21 — 6
dakwaan Tunggal;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON SUWARDI ALIAS ANTON BIN DJALIUS TAHER dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kotak wakaf
85 — 43
Korban, selanjutnya SaksiKorban berkata kepada terdakwa Zulfahmi Bin Annasalim jangan kau belahjalan itu, karena jalan itu saya yang buat dan untung saya apa kalau jalan itudibelah untuk buat salurn air (parit) dan kenapa harus didepan rumah saya,saya tidak bisa keluarin mobil dan jalan itu saya yang buat dengan uang pribadisaya dan dijawab oleh terdakwa Kau memang perampok dan dijawabkembali oleh saksi korban apa maksud kamu mengatakan saya perampokdan dijawab lagi oleh terdakwa kau perampok tanah wakaf
SUTARI
44 — 9
Keislaman menurut YahyaHarahap adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaanlingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengacu menganut danmemeluk agama Islam;Menimbang, bahwa ruang lingkup Peradilan Agama dalam Pasal 49UndangUndang No.3 Tahun 2007 atas perubahan UndangUndang No.7Tahun 1989 yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
8 — 6
pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:Rina Lisdawati binti Syamsul Bahri, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman JalanSultan Syarif Qasim ( Aspol ) Nomor 28 RT.003 RW.008 ( rumahibu Rostina ) Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh, KotaPekanbaru, sebagai Penggugat;melawanSyafarudin bin Sutan Uwak, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Security Rumah Sakit Santa Maria, tempat kediamanJalan Wakaf
16 — 1
kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, didalam pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwaperwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun danatau belum pernah melangsungkan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, makauntuk mendapatkan kepastian hukum perwaliananak berdasarkan hukumIslam diperlukan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Peradilan bagiorangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf
11 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon/Pemohon Kasasi pada posita butir 1sampai dengan posita butir 8 tidak menguraikan tentang adanya harta yangditinggalkan si pewaris (almarhum Sriaji) hal ini sesuai dengan Pasal 49huruf b UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangmenyatakan : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang :perkawinan;waris;wasiat;hibah;wakaf