Ditemukan 39559 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PA Ngamprah Perdata Agama
Register : 17-01-2023 — Putus : 13-02-2023 — Upload : 13-02-2023
Putusan PA Ngamprah Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Nph
Tanggal 13 Februari 2023 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 1
  • 195/Pdt.G/2023/PA.Nph
Pengadilan PA MAJALENGKA Perdata Agama
Register : 13-01-2023 — Putus : 02-05-2023 — Upload : 02-05-2023
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mjl
Tanggal 2 Mei 2023 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 1
  • 195/Pdt.G/2023/PA.Mjl
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 18-03-2015 — Upload : 27-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 195/Pdt.P/2015/PN.SBY
Tanggal 18 Maret 2015 — NUR HASANAH
15 — 1
  • 195/Pdt.P/2015/PN.SBY
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama
Register : 16-01-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 17-03-2019
Putusan PA BATAM Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Btm
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 7
  • 195/Pdt.G/2019/PA.Btm
Pengadilan PA Suwawa Perdata Agama
Register : 26-06-2024 — Putus : 09-07-2024 — Upload : 09-07-2024
Putusan PA Suwawa Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sww
Tanggal 9 Juli 2024 — Pemohon melawan Termohon
15 — 10
  • 195/Pdt.P/2024/PA.Sww
Pengadilan PA MUARA LABUH Perdata Agama
Register : 24-08-2022 — Putus : 14-09-2022 — Upload : 14-09-2022
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.ML
Tanggal 14 September 2022 — Penggugat melawan Tergugat
118 — 20
  • 195/Pdt.G/2022/PA.ML
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 02-02-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 30-01-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Cbn
Tanggal 13 Maret 2018 —
11 — 8
  • 195/Pdt.P/2018/PA.Cbn
    PENETAPANNomor 195/Padt.P/2018/PA.CbnaarDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris yangdiajukan oleh:Pemohon Umur 43 tahun, Beragama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta,Beralamat di Kecamatan Kemang , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bertindakuntuk diri sendiri dan anak yang masih dibawah umur yang bernama Anak,umur 14 tahun,agama islam, pendidikan pelajar, Beralamat
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 01-04-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 07-09-2015
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 195/Pdt.P/2014/PA.GM
Tanggal 28 April 2014 — BASRI bin H. SAADDUDIN-PEMOHON I SUINDAH binti SARPIAH-PEMOHON II
33 — 21
  • 195/Pdt.P/2014/PA.GM
Pengadilan PA BREBES Perdata Agama
Register : 05-01-2018 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 06-03-2019
Putusan PA BREBES Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Bbs
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 0
  • 195/Pdt.G/2018/PA.Bbs
Pengadilan PA NUNUKAN Perdata Agama
Register : 09-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PA NUNUKAN Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Nnk
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 23
  • 195/Pdt.G/2021/PA.Nnk
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 05-03-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 61/Pid.Sus/2014/PN Tbk
Tanggal 24 Juni 2014 — HARTONO Bin H. ARAHMAN AR
69 — 32
  • Adapun tarif cukai yang seharusnya dipungut sebagai berikut: Tarif Cukaiuntuk merk Luffman Rp.195,/batang.Jumlah batang untuk 100 Slop : 100 x 10 x 20 20.000 batang.Cukai : Rp.195, x 20.000 Rp 3.900.000,Harga Jual Enceran (HJE) : Rp.345,/batang x 20.000 = Rp.!
    6.900.000,PPN HT : 8,4% x HJE : 8,4% x Rp. 6.900.000, Rp 579.600,Bea Masuk yang seharusnya dibayar = Rp 89.375,PPh Pasal 22 yang seharusnya = Rp172.500,Tarif Cukaiuntuk Sigaret Putih Mesin (SPM) = Rp.j195,/batang.Jumlah batang untuk 731 Slop = 116.960batang.Cukai : Rp.195, x 116.960 = Rp 22.807.200,Harga Jual Enceran (HJE) : Rp.345,/batang x= Rp.40.35 1.000,116.960PPN HT : 8,4% x HJE : 18,4 x Rp. 40.351.000, = Rp3.389.500,Tarif Cukaiuntuk MMEA (ABC Stout) = Rp.j11.000,/liter.Jumlah Liter untuk 10
    dengan Pita Cukai dengan membayar cukai dan PPN hasil tembakau.Apabila bahan baku berasal dari luar negeri maka harus membayar Beamasuk serta PPh pasal 22, Memberitahukan dengan dokumen PPTFTZ01 terhadap hasil tembakautersebut ke kantor Bea dan Cukai di Kawasan Bebas untuk mendapat persetujuan pengeluarannya Kawasan Bebas.Adapun tarif cukai yang seharusnya dipungut sebagai berikut:Tarif Cukai untuk merk Luffman = Rp.j195,/batang.Jumlah batang untuk 100 Slop 100 x 10 x 20 = 20.000 batang.Cukai : Rp.195
    , x 20.000 = Rp 3.900.000, Harga Jual Enceran (HJE): Rp.345,/batang x 20.000 = Rp.6.900.000, PPN HT : 8,4% x HJE : 8,4% x Rp. 6.900.000, = Rp579.600,Bea Masuk yang seharusnya dibayar = Rp89.375,PPh Pasal 22 yang seharusnya = Rp172.500,Tarif Cukaiuntuk Sigaret Putih Mesin (SPM) = Rp.j195,/batang.Jumlah batang untuk 731 Slop = 116.960batang.Cukai : Rp.195, x 116.960 Rp 22.807.200,Harga Jual Enceran (HJE) : Rp.345,/batang x= Rp.40.351.000,116.960PPN HT : 8,4% x HJE : 18,4 x Rp. 40.351.000, Rp 3.389.500
    Adapun tarif cukai yang seharusnya dipungut sebagai berikut: Tarif Cukaiuntuk merk Luffman = Rp.j195,/batang.Jumlah batang untuk 100 Slop : 100 x 10 x 20 = 20.000 batang.Cukai : Rp.195, x 20.000 = Rp3.900.000,Harga Jual Enceran (HJE) : Rp.345,/batang x 20.000 = Rp.!
Pengadilan PN Banjar Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-07-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PN Banjar Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bjr
Tanggal 11 Februari 2020 — Rusti binti Wiharta,dkk sebagai Pengugat Suningsih binti Wiharta,dkk sebagai Tergugat Johan Mulyana,dkk sebagai Turut Tergugat
141 — 63
  • Akta Jual Beli No. 195/Jual Beli/ 1990 tertanggal 9 Juli 1990 antara ENEselaku Penjual dengan WAWAN HERMAWAN (TERGUGAT2) atassebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 566 Surat Ukur No. 405 tahun 1982luas 1191 m?.b. Akta Jual Beli No. 196/Jual Beli/ 1990 tertanggal 9 Juli 1990 antara ENEselaku Penjual dengan WAWAN HERMAWAN (TERGUGAT2) atassebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 568 Surat UkurNo. 407 tahun 1982 luas 1700 m?.c.
    Akta Jual Beli No. 195/Jual Beli/ 1990 tertanggal 9 Juli 1990 antara ENEselaku Penjual dengan WAWAN HERMAWAN (TERGUGAT2) yang dibu atoleh TERGUGAT3.Halaman 6 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bjrb. Akta Jual Beli No. 196/Jual Beli/ 1990 tertanggal 9 Juli 1990 antara ENEselaku Penjual dengan WAWAN HERMAWAN (TERGUGAT2) yang dibuatoleh TERGUGATS3.c.
    Akta Jual Beli No. 195/Jual Beli/ 1990 tertanggal 9 Juli 1990 antara ENEselaku Penjual dengan WAWAN HERMAWAN (TERGUGAT2) yang dibu atoleh TERGUGAT3 atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 566 SuratUkur No. 405 tahun 1982 luas 1191 m?.b.
    Akta Jual Beli No. 195/Jual Beli/ 1990 tertanggal 9 Juli 1990 antara ENEselaku Penjual dengan WAWAN HERMAWAN (TERGUGAT2) yang dibuatoleh TERGUGAT3 atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 566 SuratUkur No. 405 tahun 1982 luas 1191 m2.b.
    Menyatakan TERGUGAT3 telah melakukan perbuatan melawan hukum telahmenerbitkan :a Akta Jual Beli No. 195/Jual Beli/ 1990 tertanggal 9 Juli 1990 antara ENEselaku Penjual dengan WAWAN HERMAWAN (TERGUGAT2) atassebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 566 Surat Ukur No. 405 tahun 1982luas 1191 m?.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-04-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2611 K/Pdt/2014
Tanggal 27 April 2015 — M. IMAM NAFI’, S.Ag. bin H. SHOLEH ASYY’ARI, vs NAYOKO DWI RIYANTO, S.T.; dkk
71 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi diskualifikasi in person:1.Bahwa Pelawan tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas hukum(persona standi in judicio) untuk mengajukan perlawanan ini, karenaPelawan bukanlah pemilik atas Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 2421/Kebonagung dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1569/Manggarmas(obyek sengketa) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 195Ayat (6) HIR dan Pasal 206 Ayat (6) R.Bg. yang menyebutkan sebagaiberikut:Pasal 195 Ayat (6) HIR:Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga
    Bahwa merujuk pada Pasal 195 Ayat (6) HIR, Pasal 209 Ayat (6) R.Bg,Buku Il Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta PutusanMahkamah Agung RI tersebut di atas, tegastegas ditentukan bahwaKualitas hak yang dibenarkan menjadi landasan dasar perlawanan pihakketiga (derden verzet) adalah mutlak harus pemilik atau pihak yangmerasa pemilik dari tanah/objek eksekusi;5.
    yang sangat jelasMajelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan:Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan perlawanan eksekusi adalahupaya hukum dari pihak tereksekusi jika eksekusi yang dilakukan keliru dariamar putusan yang menjadi dasar suatu eksekusi, sedangkan gugatanperlawanan pihak ketiga (derden verzet) adalah upaya hukum pihak ketiga(derden verzet) jika eksekusi yang dilakukan melanggar hak kepemilikan(volle eigeenar) pihak ketiga tersebut di atas suatu obyek eksekusisebagaimana diatur dalam Pasal 195
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 06-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1543 K/Pdt/2015
Tanggal 6 Oktober 2015 — Ny. ETTY RASYID PALAR, dkk melawan FANNY SAYOGO, dkk
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (delapan puluh lima meter persegi)diberikan kepada Petrus Sayogo (orang tua Tergugat ) kemudian dijualbelikan kepada Tergugat II tertanggal 22 Desember 1998 Nomor 507/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pembuat Akta Tanah TuasikalAbua, S.H., bidang tanah mana batasbatasnya: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hak Milik Nomor 166; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kemakmuran/Dr.
    dengan Tergugat Il tertanggal 22 Desember 1998 Nomor: 570/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat AktaTanah, Tuasikal Abua, S.H., adalah tidak sah, melanggar HakSubjektif dan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanyacacat hukum, maka batal demi hukum;6.
    Pasal 14 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Pasal 195 R.Bg. jo. Pasal 184 HIR. Apabila hal ini tidakdilakukan dianggap putusan yang kurang lengkap dan kurang pertimbanganhukum, seperti Putusan Judex Facti ini. Sangat jelas salah menerapkan ataumelanggar hukum pembuktian yang berlaku sebagaimana kaidah dasar jugaHal. 13 dari 16 hal. Put.
Pengadilan PN MEDAN
Register : 03-10-2016 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 230/Pdt.G/2014/PN MDN
Tanggal 14 April 2015 —
29 — 2
  • Putusan Mahkamah Agung Nomor : 195 K/PDT/2010, tanggal25 Mei 2010; Bahwa penerbitan Penetapan Eksekusi dan pelaksanaan Sita Eksekusiterhadap objek sita eksekusi tersebut diatas adalah sesuai dengan ketentuanhukum acara perdata yang berlaku, karena itu posita dan petitum gugatan yangberisi tuntutan uang ganti rugi sebesar Rp.3.400.000.000, (tiga milyar empatratus juta rupiah) dan dwangsom ( uang paksa) sebesar Rp.1.000.000, (satujuta rupiah) / hari keterlambatan untuk menjalankan putusan dalam perkara
    persidangan berupa :1.Foto copy Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.MABARFEED INDONESIA, tanggal 04 April 2008, fotocopy mana telah dinazagelen,selanjutnya diberitanda buktiT.1;Foto copy PutusanPerkara No. 383/Pdt.G/ 2007/ PN.Mdn, tanggal 15 April 2008fotocopy mana telah dinazagelen, selanjutnya diberi tanda buktiT.2;Foto copy Putusan Perkara No.05/ Pdt.G/2009/ PTMdn, tanggal 17 Maret 2009fotocopy mana telah dinazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;Foto copy Putusan Perkara No.195
    Putusan Mahkamah Agung Nomor : 195 K/PDT/2010, tanggal25 Mei 2010 ; Bahwa objek lelang eksekusi yang telah dilaksanakan adalah berupa : sebidangtanah seluas 1500 m2 (seribu lima ratus meter persegi) berikut bangunanrumah tempat tinggal yang terdapat diatasnya, yang terletak di Jalan HarmonikaNo.100A, Kel.Selayang Il, Kec.Medan Selayang, Medan, sebagaimanatermaktub dalam SHM No. 2983 an.
    Purn) Eddy Peranginangin ;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat yang diajukan oleh PenggugatP.8 yang dikaitkan dengan bukti dari Tergugat T.9 dan T.10, bahwa didalam bukti T.9dan 1.10 tersebut telah dicantumkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.383/Pdt.G/2007/PN.Mdn, tanggal 18 Maret 2008, Putusan Pengadilan Tinggi No.05/PDT/2009/PT.Mdn, tanggal 17 Maret 2009 dan perkara tersebut yang sedang dalam prosesKasasi, yang setelah putus ditingkat Kasasi merupakan Putusan Mahkamah AgungNomor : 195
    Harmonika Baru No.100 A Kelurahan PB Selayang Il,Kecamatan Medan Selayang, Medan merupakan harta gono gini antara Penggugatdengan Letkol/AKBP (Purn) Eddy Peranginangin, sesuai dengan putusan PengadilanHalaman 24 dari 27, Putusan No: 230/Pdt.G/2014/PNMdnNegeri Medan No.383/Pdt.G/2007/PN.Mdn, tanggal 18 Maret 2008, PutusanPengadilanTinggi No.05/PDT/2009/PT.Mdn, tanggal 17 Maret 2009 dan PutusanMahkamah Agung Nomor : 195 K/PDT/2010, tanggal 25 Mei 2010 ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-08-2010 — Upload : 19-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/PDT/2008
Tanggal 4 Agustus 2010 — Tb. NUSYIRWAN AHMAD Bin Tb. SUCHRAWARDI HUSEN, DKK VS YAYASAN GEREJA KRISTEN (PROTESTAN), DKK
45 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Palasari Nomor : 5A Kelurahan Lingkar Selatan,Kecamatan Lengkong, Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalamSurat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor :25/PdtlEks/2000/PUT/PN.Bdg. tanggal 26 Januari 2006 ; Sementara itu menurutketentuan UndangUndang Jo pasal 195 ayat6 HIR bahwa bantahan terhadap eksekusi hanya dapat diajukan olehPemilik atau pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilik dari obyekeksekusi.
    ;Dengan demikian, mengacu pada ketentuan hukum Jo pasal 195 ayat 6HIR dan Buku mengajukan bantahan terhadap Surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Bandung Nomor : 25/Pdt/Eks/2000/PUT/PN.Bdg.tanggal 26 Januari 2006 adalah mutlak harus pemilik dan pemegang hakatas obyek termaksud ;Oleh karena status para Pembantah adalah sebagai "Para Penghuni danpemakai" maka Para Pembantah dalam perkara ini adalah tidak memilikikwalifikasi yang memenuhi persyaratan menurut undangundangsehingga tidak dibenarkan untuk
    Bahwa Judex Facti jelas menganut faham yang sempit, denganmempertimbangkan bahwa yang dapat dijadikan landasan dasar gugatbantahan adalah hak milik (ex.pasal 195 ayat 6 HIR).
    Oleh karena itu landasan dasar bantahan paraPembantah/Para Pemohon Kasasi tidak mesti bersifat hak kebendaanyang absolute, karena dari segi makna kepentingan atau hak secarahukum, bisa bersifat hak yang abstrak dan relative, dan ini sesuaidengan asas proses orde dan process doelmatigheid, maka olehkarenanya dalam menentukan patokan landasan kualitas hak yangmenjadi landasan dasar gugat bantahan pihak ketiga (derden verzet),tidak mesti secara sempit dipegangi ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR.yang
    seharusnya digali untukmencapai suatu kesimpulan hasil pemeriksaan yang dapat menjadipertimbangan hukum yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factitidak salah menerapkan hukum dengan pertimbanganpertimbangan sebagaiberikut ; Bahwa mengenai pertimbangan Hukumnya juga Judex Facti telahmempertimbangkan dengan tepat dan benar karena sesuai denganketentuan dalam Pasal 195
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 28-11-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 13-01-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 719/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 13 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat I : Drs. ASMOJO Bin H. MOH. SIDIK
Terbanding/Tergugat I : KADIN PU PROP.DKI JKT
Terbanding/Tergugat II : H. AZHAR ANANDA ADNAN, Cs
Turut Terbanding/Penggugat II : CHAERUDIN BIN MUHARIM
144 — 380
  • adanya upaya GUGATAN PERLAWANAN dari keduanya.Seharusnya, jika Hakim Setiandi dan Soehardi Soewandi merasadirugikan sebelumnya, keduanya dapat mengajukan perlawanan.Proses acara ini tidak berjalan, karena yang dilakukan hanyalahperbaikan penetapan, yang justru malah menimbulkan akibat hukumatau kerugian bagi pihak Termohon Consignatie lainnya, yang sudahditetapbkan sebelumnya di dalam Penetapan Nomor387/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim, tgl. 17 Desember 2008, sebagaimanadiatur dan dimaksud di dalam Pasal 195
    Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah daluarsa, karenaberdasarkan ketentuan Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6) HIR,perlawanan hanya dapat diajukan terhadap suatu permohonan yangmasih berlangsung proses pemeriksaannya.3. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan ialah mengenaiPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor153/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Tim tanggal 13 April 2009 Jo.
    Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6)HIR, dan pendapat M.
    ., dalam Buku HukumAcara Perdata (diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta: 2005) halaman44 s.d. 45, yang pada intinya menyatakan bahwa merujuk secaraanalogis pada Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6) HIR, perlawananPihak Ketiga bersifat semu atau quasi derden verzet diajukan selamaproses pemeriksaan permohonan berlangsung, maka perlawananseharusnya diajukan oleh Pelawan ketika permohonan penitipan uangganti rugi tersebut masih diperiksa oleh pengadilan.PERLAWANAN PELAWAN TERHADAP PENETAPANCONSIGNATIE
Pengadilan PT DENPASAR
Putus : 26-03-2018 — Upload : 25-04-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 6/Pdt/2018/PT DPS
Tanggal 26 Maret 2018 —
38 — 47
  • UngasanBuku Il, tentang Buku Pemilikan dan Penguasaan tanah kawasan Bukit,Hal 3 dari 31 putusan Nomor 6/Pdt/2018/PT DPS3.Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan Pipil No: 195 dt, Persil: 31 a,Klas: , Luas 1,265 Ha, atas nama Tambun, dan dengan Pipil No: 195 dt,Persil: 31 d, Klas: Ill, Luas 2,205 Ha, atas nama Tambun, terletak diBanjar Kangin, Desa/Ungasan Kec. Kuta, Kab.
    Bahwa sesungguhnya substansi gugatan Para Penggugat sudah jelasyang menjadi obyek sengketa adalah Tanah Peninggalan Pan Tambun(alm) dan Men Tambun (alm) sesuai dengan Buku Rincikan DesaUngasan Buku , tentang Buku Pemilikan dan Penguasaan tanahkawasan Bukit, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan Pipil No:195 dt, Persil: 31 a, Klas: , Luas 1,265 Ha, atas nama Tambun , dandengan Pipil No: 195 dt, Persil: 31 d, Klas: Ill, Luas 2,205 Ha, atas nama Tambun , terletak di Banjar Kangin , Desa/Ungasan Kec
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 06-11-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 01-07-2014
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 170-K/PM.III-19/AD/XI/2013
Tanggal 16 Januari 2014 — - Praka Udin Rasudin
40 — 17
  • atas ;Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII/CenderawasihNomor : BP.66/A64/1X/2013 tanggal 26 September 2013.1.Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWYSelaku Papera Nomor : Kep/61/X/2013 tanggal 17 Oktober2013.Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/156/X/ 2013 tanggal28 Oktober 2013.Penetapan Kepala Pengadilan Militer IIl19 Jayapura Nomor :Tap/209/PM.III19/XI/2013 tanggal 6 Nopember 2013 tentangPenunjukan Hakim.Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer IIl19 JayapuraNomor : Tap/195
Pengadilan PA SUBANG Perdata Agama
Register : 18-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PA SUBANG Nomor 2788/Pdt.G/2020/PA.Sbg
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 3
  • Sehingga gugatan PenggugatHalaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2020/PA.Sbg.dinyatakan tidak jelas.Maka gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak dapatditerima/ NO (Niet Ontvankelijke verklaard) Hal ini telah sesuai dengan pasalpasal 195 HIR;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul