Ditemukan 60850 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Informasi publik
Akuntan publik
Keterbukaan publik
Kebijakan publik
Keterbukaan informasi publik
Register : 24-02-2020 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PA KISARAN Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.Kis Tanggal 23 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 5
12 — 5
vt >ae) rs) oNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihakpihak:Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanMengurus rumah tangga, bertempat tinggal diKabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberikan kuasakepada Hidayat, S.H, Yeni, S.H, dan Andri Mahruzar,S.H Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara Publik
Pasal 26 ayat(4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilanpanggilan tersebuttelah disampaikan secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPenggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanyabernama Hidayat, S.H, Yeni, S.H, dan Andri Mahruzar, S.H Advokat/PenasihatHukum/Pengacara Publik dan Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) dari kantorLembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Pos AsahanTanjungbalaiBatubaraberkantor di Khairil Anwar No. 39 Kisaran
Register : 02-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2305/Pdt.G/2020/PA.Mks Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 12
42 — 12
Membebankan biaya perkara sesuai hukum;Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Hal. 3 dari hal. 14 putusan Nomo 2305/Pdt.G/2020/PA.MksrBahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelishakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Makassar untukmengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan Pemohontersebut melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Makassarselama 14 hari;Bahwa pada hari dan tanggal sidang
mengajukansesuatu apapun dan telah mohon penetapan;Hal. 7 dari hal. 14 putusan Nomo 2305/Pdt.G/2020/PA.MksrBahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah olehPemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik
Register : 15-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mjy Tanggal 12 Nopember 2020 — Pemohon:
Bambang Prisujadi, SH
Termohon:
KAPOLRES
137 — 103
Bambang Prisujadi, SH
Termohon:
KAPOLRES
137 — 103
MK(Mahkamah Konstitusi) memperluas Obyek Praperadilan didalamKUHAP dengan menambahkan Penetapan tersangka, Penggeledahandan Penyitaan, yang pada umumnya telah berhasil.Dimata publik bergulirlah semacam akal sehat seakanakanmenguatkan putusan Hakim Sarpin Rizaldi, yang sebelumnyabertindak mengabulkan gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawandan menjadi pemicu banyaknya pengajuan gugatan Praperadilanterhadap status tersangka yang kemungkinan besar dimanfaatkanpelaku tindak pidana korupsi.
seseorang dari tindakan semenamena penyelidik ataupun penyidik.Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.MijySecara garis besar, ada dua kepentingan yang hendak dilindungisecara seimbang melalui prapradilan, yaitu kepentingan individu dankepentingan publik atau masyarakat. Hal ini juga menjadi pendapatberbeda hakim konstitusi Dewa Gede Palguna;.
Register : 15-07-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 04-12-2014
Putusan PA SINJAI Nomor 136/Pdt.G/2013/PA Sj. Tanggal 19 Desember 2013 — Yuli binti Sultang melawan Rusman bin Ibrahim
12 — 7
12 — 7
penggugat dan tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;Membebankan biaya perkara kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku;Atau:Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada oranglain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil oleh juru sita penggantiPengadilan Agama Sinjai melalui LPPL (Lembaga Penyiaran Publik
tinggal selama8 (delapan) bulan;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut,majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah tergugat telah dipanggildengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan apakah gugatanpenggugat berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 136/Pdt.G/2013/PA Sjtanggal 16 Agustus 2013 dan 16 September 2013 yang dilaksanakan oleh jurusitapengganti Pengadilan Agama Sinjai melalui Lembaga Penyiaran Publik
Register : 02-02-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PA BATAM Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Btm Tanggal 11 Juli 2018 — Penggugat VS Tergugat
7 — 3
7 — 3
menghadapdipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agarberfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidangdan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasaHal. 3 dari 14 hal Putusan No.0247/Pdt.G/2018/PA.Btmhukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilanyang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik
Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatanPenggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;Hal. 6 dari 14 hal Putusan No.0247/Pdt.G/2018/PA.BtmMenimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datangmenghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanayameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut patut yakni panggilan yangdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik
Register : 27-11-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 23-02-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 238/B/2018/PT.TUN.MDN Tanggal 21 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat : PT Assiva Mandiri Pratama yang diwakili oleh MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA
Terbanding/Tergugat : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
201 — 64
Terbanding/Tergugat : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
201 — 64
Kerja untuk melaksanakan paket pekerjaankontruksi Peningkatan Jalan PegambiranRura Patontang,meskipun diberi judul Surat Perjanjian akan tetapi secarahukum sebenarnya itu bukan perjanjian dalam arti kebebasanberkontrak sebagaimana dimaksud dalam hukum perjanjian;Bahwa Tindakan Pejabat Tata UsahaNegara (dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen) yangmelakukan perjanjian dengan pihak lain (dalam hal iniPT.Asiva Mandiri Pratama) dalam hal pengadaan barang/jasatersebut berada dalam ruang lingkup Hukum Publik
Oleh karena tindakan itu termasuk dalam ruanglingkup hukum publik, maka tindakan Terbanding/Tergugattersebut merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara atautindakan Hukum Administrasi; Bahwa dalam Hukum Tata Negara,segala tindakan pemerintah, harus didasarkan kepadaperaturan perundangundangan yang berlaku, kaidah tersebutbersifat imperative, baik dari aspek kewenangan, procedural,maupun substansinya, begitupun dalam tindakanTerbanding/Tergugat, telah diberikan kewenangan olehPeraturan Presiden Nomor
Putus : 22-02-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT BANDUNG Nomor 50/PDT/2010/PT.Bdg Tanggal 22 Februari 2010 — PT. VIORA BUMI DIRGANTARA, CS. Lawan GUSTI PUTU RAKA, Bc.TT.
21 — 7
21 — 7
untuk mengembalikanpinjaman modal kepada Penggugat dengan total pinjamankeseluruhan sebesar Rp. 130.725.000, (sartus tiga puluhjuta tujuh ratus dua puluh liam ribu rupiah) ; Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkeuntungan pinjaman modal sebesar 5% (lima persen) darijumlah pinjaman modal dimaksud, yaitu 5% xRp. 130.725.000, (sartus tiga puluh juta tujuh ratusdua puluh liam ribu rupiah) terhitung sejak perjanjianditandatangani sampai putusan ini dilaksanakan denganperhitungan Akuntan Publik
Putus : 12-11-2013 — Upload : 10-12-2013
Putusan PA MIMIKA Nomor 72/Pdt.G/2013/PA.Mmk Tanggal 12 Nopember 2013 — - Penggugat
- Tergugat
43 — 16
43 — 16
persidangan, ternyatatelah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwaketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pula, Tergugat telahtidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya,meskipun menurut relaas Nomor : 0072/Pdt.G/2013/PA Mmk tanggal 24 Juni 2013 dan24 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil secara resmi danpatut melalui media massa (Radio Publik
Register : 13-06-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 29-08-2019
Putusan PA BATAM Nomor 0759/Pdt.G/2017/PA.Btm Tanggal 8 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 6
12 — 6
menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusahamenasehati Penggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapiPenggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidangdan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilanHal. 3 dari 15 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btmyang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik
kembai dengan Tergugat dalamrangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahanpertama Undangundang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datangmenghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanayameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut patut yakni panggilan yangdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik
Register : 25-04-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PA MAROS Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Mrs Tanggal 8 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 5
12 — 5
Menetapkan biaya perkara Ssesuai dengan peraturan yang berlaku.Bahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelishakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Maros untukmengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan pemohon danpemohon Il tersebut melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan AgamaMaros selama 14 hari;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan pemohon IItelah datang menghadap di persidangan;Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019
secaralisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilanmenunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuatdan menjadi bagian dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh pemohon dan pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik
Putus : 04-07-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2892 K/Pdt/2011 Tanggal 4 Juli 2012 — H. TEUKU MOHAMMAD HASAN
VS
TIN ABAN Alias BENNY KT
19 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Halhal seperti ini juga telah turut mempermalukan Penggugatdidepan publik, yang menganggap pekerjaan Penggugat tukang menyerobottanah milik orang lain ;c. Bahwa, pihak Tergugat telah membeberkan pada mass media,dimanaPenggugat dituduh mengaku ngaku bidang tanah tersebut adalah milikPenggugat dan memagari bidang tanah milik pihak Tergugat.
melawan hukumdimaksud (putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, 21 Nopember1970, lbid., halaman 205) yang menyatakan gugatan tidak sempurna, memintaagar semua perbuatan Tergugat dinyatakan melawan hukum terhadappenggugat tanpa menyebutkan perbuatan yang mana yang dimaksud, makagugatan Penggugat harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterimanietontvankelijk verklaara ;Tergugat Tidak Lengkap :Bahwa, di dalam posita Penggugat secara jelas menerangkan bahwaPenggugat merasa dipermalukan di depan publik
Register : 02-06-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 72/Pdt.P/2016/PAJP Tanggal 30 Juni 2016 — 1. Atty Sumiyati binti R. Subroto;
2. Hj. Prelia Heryanti. ST binti H. Herman Tandjung B.Sc;
3. Ade Herdiansyah bin H. Herman Tandjung B.Sc;
4. Helvia Hermiati binti H. Herman Tandjung B.Sc;
5. Donni Hertansyah bin H. Herman Tandjung B.Sc;
29 — 5
29 — 5
(P7), IndraDwinanto, ST (P8) dan Indra Kusnidar (P9), buktibukti tersebut telah dibubuhimeterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat danditandatangani oleh pejabat publik yang berwenang, dengan demikian telahmemenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis dan secara materiil meskipunbukan merupakan akta otentik, teroukti memperkuat fakta bahwa Para Pemohonsampai saat ini tercatat sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta yang berdomisilidan bertempat tinggal sesuai dengan alamat tempat
bukanmerupakan akta otentik, teroukti memperkuat fakta bahwa Xxxxxxxx, B.Sc. telahmeninggal dunia pada tanggal 17052015 dan dimakamkan di TPU MentengPulo Il Blok AA.I Petak : 131 Blad: 101 Kota Jakarta Selatan;Menimbang, bahwa dari bukti P12 berupa fotokopi surat keteranganperpanjangan izin penggunaan tanah makam= atas nama mendiang Hj.XXXXXXXX dan XxXxxXxxxx (ibu dan ayah dari almarhum Xxxxxxxx), telah dibubuhimeterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuatdan ditandatanganioleh pejabat yang publik
Register : 26-07-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA BATAM Nomor 0942/Pdt.G/2017/PA.Btm Tanggal 6 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 7
13 — 7
Bahwa, dihari persidangan perkara ini Penggugat datangmenghadap dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugattetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke mukasidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutyakni panggilan yang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik
ketentuanpasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itugugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datangmenghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanayameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut patut yakni panggilan yangdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik
Putus : 20-12-2018 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1953 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 20 Desember 2018 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep VS ANDI BUSTANIL, S.Sos. (T1), ANDI SYAMSUDDIN, S.Sos (T2)
281 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
281 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1953 K/Pid.Sus/2018 Bahwa sedangkan pemahaman orang perorangan terdiri daripemangku jabatan publik pemerintahan misalnya, Gubernur, Walikota,Bupati, Bendahara Rutin dan sebagainya atau mereka yang mempunyaikedudukan/jabatan swasta atau privat misalnya Direktur, Komisaris,penerima bantuan dana negara/daerah atau penerima dana kredit dansebagainya; Bahwa alasan pertimbangan bahwa kata kedudukan dalamperumusan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang
diterapkan terhadappelaku tindak pidana korupsi yang berstatus pegawai negeri tetapi dapatditerapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus bukanpegawai negeri; Bahwa pandangan tersebut kurang tepat dan tidak beralasan, yangdimaksud kata kedudukan dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahkedudukan dalam jabatan publik
Register : 01-04-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 89/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 14 September 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
DAVID SIEMENS KURNIAWAN
719 — 707
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
DAVID SIEMENS KURNIAWAN
719 — 707
, seperti kasus yang sedang diperiksa di PTUN, menurutpendapat ahli, berkaitan dengan ranah peradilan TUN adalah keputusankeputusan pejabat publik yang berkaitan dengan hukum publik, tentanganggaran dasar, keputusan rapat itu ada dalam ranah privat, yaknihukum perseroan, termasuk yang disampaikan tadi soal cross holding itujuga masuk dalam hukum perseroan ;Bahwa menurut ahli di dalam UU PT ada mengatur tentang RUPS,contoh di dalam Pasal 61, UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas
Dari Sudut pandang hukum administrasi,keputusan in litis telah menimbulkan akibat hukum berupa hapusnyaPenggugat sebagai bagian dari organ perseroan dalam profil perseroan PTTritunggal Artamas Sentosa di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum(SABH) sehingga berkorelasi dengan keabsahan Penggugat apakah masihbagian dari para pemilik manfaat (beneficial owner) atas suatu perseroansebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan terkait dalamsudut pandang hukum publik.
Selain itu, timbulkontradiksi apabila Bukti T.ll.Int1, berupa Pernyataan Rapat Perseroan PTTritunggal Artamas Sentosa No. 4 Tanggal 2 Agustus 2019 adalah sematamata dasar terbitnya objek sengketa, sementara dalam isi dan uraian buktiT.ILInt1 tersebut tidak ada informasi menyangkut komposisi saham parapemegang saham, maka menurut penalaran yang wajar atas dasar apa pihakTergugat menguraikan/mempublikasikan kepada publik komposisi sahamdalam perseroan in litis.
Sebagai Ssuatu inovasi layananberbasis digital yang telah banyak mendapatkan apresiasi dan manfaatnyadirasakan berbagai kalangan, Tergugat idealnya tidak menafikankemungkinan kekeliruan yang mengandung error in fact dan error in law.Pada hakikatnya, sarana teknologi informasi adalah sekadar sebagai alatbantu, bukan sebagai subtitusi (pengganti) tugas dan fungsi pejabatadministrasi negara yang menjalankan tanggungjawab hukum publik dalampendaftaran perseroan.
Takkala keputusan otomatis yang diproses dalamsistem elektronik hanya disikapi secara taken for granted, tanpa kesadaranadanya resiko kesalahan pengambilan keputusan administrasi, fungsiadministrasi publik otomatis seakan dibiarkan tergantikan oleh mesinkecerdasan buatan (artificial intelligence) atau sarana teknologi informasilain, maka prinsip dasar negara hukum menyangkut pertanggungjawabansetiap pengemban kewenangan hukum akan terganggu pada titik yang palingfundamental dan esensial:Menimbang
Register : 07-09-2023 — Putus : 03-10-2023 — Upload : 03-10-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 4196/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 3 Oktober 2023 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 0
63 — 0
Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah dua orang anak yang bernama Raja Pratama Sepviano Susanto dan Rashya Al Farezel Damario Susanto minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 31-08-2023 — Putus : 19-09-2023 — Upload : 19-09-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 4094/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 19 September 2023 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 7
9 — 7
yang bernama Fabiyyan Irsyad Ghani Bin Prijo Hartono, SH, lahir di Surabaya, 03 Februari 2009 minimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 13-02-2024 — Putus : 18-03-2024 — Upload : 18-03-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 1043/Pdt.G/2024/PA.Sby Tanggal 18 Maret 2024 — Penggugat melawan Tergugat
4 — 5
4 — 5
Penggugat nafkah anak yang bernama Azkya Rayna Syahad Binti Randy Putra An Syahad masing-masing anak minimal sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 29-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 26-02-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 824/Pdt.G/2024/PA.Sby Tanggal 26 Februari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
4 — 5
4 — 5
.,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 5 di atas;
- Membebankan kepada Penggugat untuk
Register : 03-07-2023 — Putus : 08-11-2023 — Upload : 08-11-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 3110/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 8 Nopember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 0
15 — 0
Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak sebgaimana dalam diktum nomor 4 di atas minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik