Ditemukan 51528 data
85 — 26
permintaan banding tersebutsecara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksadan mempelajari seluruh berkas perkara dengan saksama yang meliputi suratdakwaan, berita acara persidangan, suratsurat, serta tuntutan Jaksa PenuntutUmum termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha No.115/Pid.B/2014/PN.Unh, tanggal 17 September 2014, karena terdakwa tidakmengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidakmengetahui alasanalasan yang mendasari
65 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa perlu kami sampaikan saat ini pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telahterbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimanayang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, sehingga Majelis HakimTingkat Banding mengambil alih pertimbangan sendiri dalam memutusperkara ini di tingkat banding, kecuali tentang pemidanaan terhadap diriTerdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat, dimanaperbuatan Terdakwa juga dikarenakan
20 — 1
sebagaimanaMenimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa gugatanPenggugat telah memenuhi salah satu unsur alasanperceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 19huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, jopasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, oleh sebabitu Gugatan Penggugat secara yuridis telah mempunyaialasan hukum; Menimbang, bahwa disamping alasan yuridis tersebutdiatas maka secara psychologis dapat disimpulkan bahwaikatan batin yang mendasari
18 — 15
Artinya : Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, makasesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui ;Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapatdikabulkan dengan verstek sMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50
21 — 11
Lg Sl y Ua woe sLeslo ssArtinya : Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak,maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui ;Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untukmenjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dapat dikabulkan denganverstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006
7 — 5
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P3 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
21 — 18
Undangundang, maka PengadilanAgama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugatn tidak pernah hadir di persidangan,maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RINomor tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugatagar tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil,sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
Terbanding/Pembanding/Penggugat : PT Lion International Hotel
111 — 48
Bahwa dengan demikian sebenarnya Para Terlawan tidakmemiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan eksekusiatas putusan perkara dimaksud dan oleh karena itu adalahSangat beralasan secara hukum jika Pelawan mohon agarpermohonan eksekusi Para Terlawan dimaksud ditolak ataudikesampingkan dengan segala akibat hukumnya, sertamenyatakan batal atau tidak mengikat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Manado yang mendasari terbitnya PanggilanAanmaning dimaksud.Berdasarkan alasan tersebut di atas Pelawan mohon
W19UI/95/HT.02/II/2016 sepanjang terhadap SHGB No.91/SarioTumpaan dan SHGB No.94.Sario Tumpaan milik Pelawan; atau Menyatakan batal atau tidak sah serta tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Manado serta Perintah KetuaPengadilan Negeri Manado yang mendasari terbitnyaPanggilan Aanmaning sebagaimana dimaksud dalamPenggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Manado tertangal3 Februari 2016 No.
W 19U/95/HT.O2tlIt216 sepanjang terhadap SHGB No.91/SarioTumpaan dan SHGB No.94.Sario Tumpaan milik Pelawan; atau Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat Penetapan Ketua PengadilanNegeri Manado serta Perintah Ketua Pengadilan NegeriManado yang mendasari terbitnya Panggilan Aanmaningsebagaimana dimaksud dalam Penggilan AanmaningPengadilan Negeri Manado tertangal 3 Februari 2016 No.
beritikat baik maka apabilaeksekusi terhadap SHGB no.91/Sario Tumpaan dan SHGBno.94/Sario Tumpaan dilaksanakan maka pelawan sebagaipihak ketiga akan dirugikan. dan dengan berdasarkanpasal 378 dan 379 RV maka logika dan konesekuensiyuridisnya adalah seharusnya Pengadilan Negeri Manadomengabulkan perlawanan Pembanding/Pelawan denganmenyatakan pula batal atau tidak sah serta tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Manado serta Perintah Ketua PengadilanNegeri Manado yang mendasari
W 19U/95/HT.O2tIIt216 sepanjang terhadap SHGB No.91/SarioTumpaan dan SHGB No.94.Sario Tumpaan milik Pelawan; atau Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat Penetapan Ketua PengadilanNegeri Manado serta Perintah Ketua Pengadilan NegeriManado yang mendasari terbitnya Panggilan Aanmaningsebagaimana dimaksud dalam Penggilan AanmaningPengadilan Negeri Manado tertangal 3 Februari 2016 No.
240 — 49
.: Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam beritaacara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, makadengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter serta atas persetujuan Terdakwa dan PenasihatHukum Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yangtidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan olehOditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuatoleh
03/AD/X/2020Menimbangdimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalahketerangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan,kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkandalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakimharus dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan olehpara Saksi yang hadir di persidangan maupun keteranganpara
Terdakwa pun pergiketempat latinan beladiri warga sipil di KM 14 sambilmenunggu informasi sehingga takut pulang ke Korem033/WP.Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotikajenis sabu sabu.: Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangdimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat buktiialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari
Terdakwatersebut adalah Narkotika jenis sabusabu yang termasukdalam Narkotika golongan karena untuk menentukanNarkotika Golongan apa yang telah di konsumsi olehTerdakwa harus diketahui dari hasil tes baik urine, darahataupun rambut Terdakwa dan dari hasil tes tersebut barulahkita dapat menentukan Narkotika Golongan apa yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan apabila hasil tes diketahui tidakterindikasi maka kita tidak dapat menentukanNarkotikaGolongan apa yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa, dandengan mendasari
:Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakimmengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Unsurkesatu: Setiap orangBahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalahsetiap manusia, yang pada dasarnya sama denganpengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tundukpada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakansubyek hukum Indonesia.Bahwa mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5,Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud denganbarang
11 — 1
Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuaipula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : Perubahan yangmenyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agamasecara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karenasifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasukperkara voluntair ;Menimbang, alasan yang mendasari
12 — 2
Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2021//PA.Pas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama FITRIANA lahir pada tanggal 22 Desember 2003 denganseorang lakilaki yang bernama FATHURROZI akan tetapi maksud para Pemohontersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan PohjentrekKabupaten
5 — 10
di Kecamatan Kemang,Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alatalat buktiPenggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinongdalam register perkara Nomor 4571/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 29 Agustus2019, mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari
20 — 6
Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suamiistri dan telah dikaruniai 2 orang anak =namun~ meninggal dunia; Bahwa Pemohon berkehendak unutk beristri lebih dari seorang ( berpoligami ) denganseorang perempuan berstatus perawan yang bernama: XXXX, umur 22 tahun, pendidikanterakhir SMA , agama Islam pekerjaan swasta, bertempat XXXX Kabupaten Tuban ;Bahwa alasan yang mendasari permohonan tersebutadalah;1.
10 — 0
oleh pejabat yang berwenang.Bukti surat tersebut telah dinatzegelen dan diligalisir oleh Paniteraserta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.5;Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjukberita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
21 — 13
yangditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, makaberdasarkan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan bandingPembanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akanmengadili materi perkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membacadan mempelajari dengan seksama berkas perkara, terutama pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
18 — 12
dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umumyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berikut surat yangtimbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 734/Pid.B/2014/PN.Rap, tanggal 18Nopember 2014, dan memori banding tertanggal 17 Desember 2014 yang diajukanoleh Para Terdakwa, berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakimtingkat pertama yang mendasari
47 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terjadinyaperbuatan in casu dikarenakan terdapat kesalahpahaman antara Saksi1dengan Terdakwa;Bahwa dengan demikian mendasari keadaankeadaan tersebut putusanJudex Facti in casu haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi
9 — 0
harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskandengan Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR,ditegaskan bahwa putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat dapatdikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena ituMajelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan daildalilgugatannya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
12 — 3
Puskesmas Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruantanggal 15062021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak hendak akanmengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
10 — 2
Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia No.01 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan agar keduabelah pihak yang berperkara menempuh mediasi, namun Pemohon dan Termohon menyatakanmenolak mediasi, sehingga perintah Majelis tersebut tidak membuahkan hasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa inti dalil yang mendasari permohonan Pemohon jika dicermatipada pokoknya