Ditemukan 17731 data
120 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
GugatanPenggugat harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknya mohonuntuk dibatalkan ;Gugatan Penggugat Obscuur Libel:Bahwa Petitum Gugatan Penggugat tidak menyebut secara tegas apa yangPenggugat minta karena objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugattelah dibeli Tergugat secara sah menurut hukum, karena Gugatan Penggugatobscuur libel maka gugatan tersebut harus dinayatakan tidak dapat diterima(Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 582/K/Sip/1973 tanggal 18121975 jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 492
Eny Purwanti
Tergugat:
H SARONI
78 — 11
Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat haruslahditolak karena tidak berdasar hukum dan tidak disertai alasan dan rinciankerugian sebagaimana ketentuan Yurisprudenasi Mahkamah Agung RINomor 492 K/Sip/1970 tanggal 29 Mei 1975 Bahwa ganti rugi adalah harusdengan rincian yang jelas dan nyata dan Yurisprudenasi Mahkamah AgungRI Nomor 1720 K/Sip/1986 tanggal 18 Agustus 1988.
24 — 4
Medan DeliKota Medan.Agama : Kristen.Pekerjaan : PNS di PemprovsuPendidikan : S1Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penahanan yang sah dari :1 Penyidik, tanggal 16 November 2014 Nomor : SP.Han/492/XI/2014/Ditreskrimum, sejak tanggal 16 November 2014 s/d tanggal 05 Desember2014 ;2 Penahanan Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 01 Desember 2014 Nomor :SPP/7117/N.2.4/Ep.1/12/2014, sejak tanggal 06 Desember 2014 s/d tanggal 14Januari 2014;3 Penuntut Umum, tanggal 12 Januari 2015, NOMOR : PRINT
30 — 13
karena gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel), mencermati dasarpertimbangan tersebut, Majelis Hakim banding memandang' bahwapertimbangan dan putusan tersebut telah benar dan tepat, sehingga diambil alihsebagai pertimbangan sendiri karena Penggugat tidak menjelaskan jenis obyekbahan bangungan apa saja serta alat listrik apa saja yang ada pada Tokotersebut sehingga mencapai nilai modalnya sebagaimana dikemukakan diatas;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl.tanggal 21111970 Nomor 492
16 — 0
Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Bambang Kusbandono(Pemohon), Nomor 470/492/437.104.18/2018, tanggal 27 Agustus 2018,yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cerme Lor Kecamatan CermeKabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda (P.3);.
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalagi dan yang masih ada hanya tiang saja ;Sekali lagi ditegaskan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat,kondisi gudang tersebut adalah tidak ada tembok pada sisi timur dan utara,yang ada hanya tiangnya saja ;e Dengan demikian Majells Hakim dalam putusan a quo telah melampaui bataskewenangannya yaitu tidak mempergunakan surat dakwaan secara utuhsebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan dan putusan ;Pertimbangan Mejelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan yurisprudensiMAHKAMAH AGUNG RI No. 492
91 — 29
diKabupaten Gresik selama 23 tahun, dengan DP 3 bernilaibaik dan belum pernah mendapatkan hukuman disiplin.Demikian pula bukti T.II Int 111 yaitu) bukti Pembandingtelah lulus Sertifikasi dari PSG Rayon 14 UniversitasNegeri Surabaya tanggal 27 Mei 2010 ;Bahwa = menurut Pembanding Il, pertimbangan MajelisHakim Pengadilantingkat pertama onvoldoende gemotiveerd karena tanpadilandasi alasanalasan hukum yang diwajiobkan sesuaiYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1975tanggal 13 Juli 1976 jo Nomor 492
38 — 15
Justru orang yang mabuk dapatdiancam dengan pasalpasal KUHP lainnya jika dia melakukan tindakpidana lainnya dalam keadaan mabuk;Menimbang, bahwa tindakan menimbulkan kegaduhan ataukeributan dalam keadaan mabuk termasuk tindak pidana yang diaturdalam Pasal 492 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.
70 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 591 K/Sip/1973 yangkaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut : Cara memeriksa dalam tingkat banding yang seolaholah dalamtingkat Kasasi hanya memperhatikan keberatankeberatan yangdiajukan Pembanding adalah salah, seharusnya Hakim Bandingmengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannyabaik mengenai fakta mat/oun mengenai penerapan hukumnya e Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 yang kaidahhukumnya berbunyi sebagai berikut :Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurangcukup
196 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa menurut yurisoudensi MA No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli1970 dan Putusan MA No. 492 K/Sip/ 1970 tanggal 16 Desember 1970 padapokoknya menyatakan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukupdipertimbangkan (onvoldoonde gemotiveerd) merupakan alasan kasasi danharus dibatalkan (Prof. Sudikno Mcrtokusinno, Hukum Acara Perdata Indonesia,Penerbit : Liberty Indonesia, cetakan keempat, halaman 14);Hal. 14 dari 17 hal. Put.No. 14 K/Pdt.Sus/20133.
165 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Hukum Acara Perdata, suatu gugatan dianggap tidakjelas/kabur atau obscuur libel hanya apabila tidak menyebutkandengan jelas apa yang dituntut (Bandingkan Putusan MahkamahAgung RI No. 492 K/Sip/1970 jo. No. 616 K/Sip/1973 jo. No. 81K/Sip/1971 ;2.2.
Terbanding/Terdakwa : TONNY ALAMSYAH
97 — 33
Penuntut Umum padatanggal 1 April 2019 ;Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Maret2019, yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri JakartaUtara tanggal 22 Maret 2019, dan turunan resmi memori banding tersebuttelah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 1 April 2019 ;Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Maret 2019,dengan surat Nomor W10.U4/492
24 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembanding yangtertulis dalam Koran Tempo, adalah tidak benar; bahwa seharusnya Terbanding (Direktur Jenderal Pajak) yang harusmembuktikannya penetapan besarnya Pajak Penghasilan telah didasarkanpada datadata yang benar dan akurat dan tidak atas dasar angkaangkayang ada dalam Harian Tempo; bahwa Pemohon Banding telah berhasil membuktikan besarnyapenghasilannya adalah sebesar Rp 1.990.670.932,00 sesuai datadata dandokumen buktibukti yang telah diserahkan di persidangan;"(ii) Putusan Mahkamah Agung No. 492
Karenasecara nyatanyata hal tersebut telah bertentangan dengan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku (Putusan MahkamahAgung No. 492/B/PK/PJK/2010, halaman 25);Halaman 11 dari 85 halaman. Putusan Nomor 421/B/PK/PJK/2015bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena PutusanPengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohon banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
Rp. 202.619.500,00 adalah sudah tepat dan benar,dengan demikian tidak terdapat putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang Undang No. 14 Tahun2002;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasansehingga harus ditolak; (Putusan Mahkamah Agung No.492
yangmengabulkan seluruhnya permohonan banding, dinyatakan pulabahwa beban pembuktian pada sengketa ini terletak padaTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali), denganmerujuk pada beberapa ketentuan berikut:1) Ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU KUP;2) Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP;3) Putusan Pengadilan Pajak No. 40455/PP/M.VI/16/2012tanggal 17 Oktober 2012;4) Ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU KUP;5) Putusan Mahkamah Agung RI No. 79B/PK/PJK/2005 tanggal15 Agustus 2008;6) Putusan Mahkamah Agung RI No. 492
65 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Nomor 492/442/DJBB/2010, Tanggal 11 Agustus 2010, perihalPemberitahuan bantuan rumah jabatan PLN. Pada Intinya BiayaPesangon Pengosongan Rumah Jabatan Para Tergugat yangmempergunakan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No mor285.K/DIR/2009, tanggal 07 Desember 2009, setelah dihitung oleh TimPengosongan Rumah Dinas yang telah ditetapbkan menjadi Rumah Jabatanatau Rumah Instalasi PT.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tertanggal 16Desember 1970, yang menyatakan bahwa:Halaman 26 dari 47 hal. Put.
Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan Judex Facti padaalinea ke 1 halaman 50 Putusan Pengadilan Negeri Nomor:132/Pdt.G/2016/PN.Bdg yang berbunyi:Menimbang, bahwa dari suratsurat bukti yang diajukan Penggugatdalam surat bukti P6 berupa Surat Nomor: 0171/060/DJBB/2010tertanggal 4 Februari 2010, perihal: Kebijakan Tentang Perumahan PLN(Persero), surat bukti P7 berupa Surat Nomor 492/442/DJBB/2010tanggal 11 Agustus 2010, Perihal Pemberitahuan Bantuan BiayaPengosongan Rumah Jabatan PLN (Persero
38 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, Tertanggal 16Desember 1970, yang menyatakan bahwa: "...Putusan PengadilanTinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya(onvoldoende gemovtiveerd), yaitu karena dalam Putusannya ituhanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatankeberatan yang diajukan dalam Memori Banding dan tanpamemeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta faktanyamaupun soal penerapan hukumnya dan terus menguatkanputusan pengadilan negeri begitu saja..."
42 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadikabur/obscuur libel adanya sehingga tidak dapat dijawab dengan mudaholeh Tergugat ( vide Putusan Mahkamah Agung RI No.492 K/SIP/1970tertanggal 16 Desember 1970);6.
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
suatu tuntutan (fundamentum petendi/posita) serta menyertakan tuntutan(petitum) itu sendiri dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI. juga menyatakanbahwa syarat penyusunan gugatan adalah:aOrang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikangambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (YurisprudensiMahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1970 Nomor 547 K/Sip/1972);Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Yurisprudensi Mahkamah AgungRI tanggal 21 November 1970 Nomor 492
167 — 284
No. 492.K/Sip/1970, Putusan Mahkamah Agung R.tanggal 21 Februari 1980 Reg. No. 820.K/Sip/1977 dan putusanPutusan Mahkamah Agung R.I tanggal 26 Juni 2003 Reg. No.2778.K/Pdv/2000 Yang berbunyi: Apabila Hakim (Judex Facti)kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakanpertimbangan hakim yang kurang cukup maka putusan adalah cacathukum dan dapat di batalkan;b) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 10 Desember1985 dengan Reg.
6 — 6
tercantum dalam suratpermohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonanPemohon tersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepadahalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan SuratKeterangan Tidak Mampu Nomor 492
49 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Lihat dan bandingkan dengan PutusanMahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 2111 1970);Demikian pula demi hukum harus menggugat Pejabat Pembuat Akta Tanahkarena dasar peralinan hak tanah dan M. Dachlan Mustafa pada Tergugat /Pemohon Peninjauan Kembali adalah Akta Jual Beli;3.