Nomor 1006 K/Pdt.SusBPSk/20174) Bertentangan dengan pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan NegeriRantauprapat) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (bukan PelakuUsaha yang meminta kepada KPKLN);5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986, yangmenyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakanatas Penetapan

KUHPerdata yang mengharuskanlelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);4) Bertentangan dengan pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan NegeriRantauprapat) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (bukanPelaku Usaha yang meminta kepada KPKLN);5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986, yangmenyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan

Keberatan Keenam;Tentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Telah Salah MenerapkanHukum Dalam Menyatakan Pelelangan Eksekusi Bertentangan DenganUUHT, KUHPerdata, HIR, Yurisprudensi dan Bertentangan DenganHirarki Peraturan PerundangUndangan;Halaman 17 dari 33 hal Put.

Undangundang Hak Tanggungan sebagaiPasal Pelaksananya dan oleh karena Pelaksanaan atau hukumacaranya dari Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan adalahmerujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rog, Maka Pelaksanaan Eksekusinyamaupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui PengadilanNegeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL);Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakanbahwa Pelaksanaan Pelelangan

KUHPerdata yang mengharuskanlelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang MewajibkanKetua Pengadilan Negeri (Dalam perkara a quo Pengadilan NegeriRantau Prapat) untuk memerintahkan Kantor Lelang untukmenjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan

Bahwa Penggugat juga keberatan atas pelelangan tersebut karenadijual dengan harga yang tidak wajar, jauh dibawah harga pasaran danjauh dibawah nilai appraisal;Halaman 8 dari putusan Nomor 346/PDT/2019/PT Sby26. Bahwa nilai pasar atas objek sengketa milik Penggugatsebagaimana penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) HARI UTOMODAN REKAN tanggal 2 Februari 2017 adalah Rp. 19.773.440.000(sembilan belasmiliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh riburupiah);27.

Bahkan saat iniPenggugat mengalami stress yang berkepanjangan dan trauma denganperilaku orangorang yang mengaku suruhan Tergugat dan Tergugat Illselama pra dan pasca pelelangan;36.

perjanjian, sedangkan pelaksanaan lelang akibat debitur(Pembanding) tidak menjalankan kewajiban pembayaran angsuransebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit, adalah terkaitdengan kewenangan Kreditur dalam melakukan eksekusi haktanggungan yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, yang menyebutkandengan tegas: Apabila debitor cidera janji, pemegang HakTanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

Bahwa selain itu, harga pasar tidak serta merta dapat dijadikanacuan dalam pelaksanaan pelelangan, karena di dalam praktiknya nilailimit adalah nilai setelah dilakukan taksasi dan telah dikurangi denganharga penyusutan sebagai resiko dari pelelangan, misalnya karena adanyagugatan seperti yang diajukan oleh Pembanding, biaya eksekusipengosongan obyek lelang dan lain sebagainya;8.

ASTUTI, S.Kes tidak pernah membuat / menyusun dan atau menetapkan HargaPerkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar untuk menilai kewajaran hargapenawaran yang akan digunakan dalam proses pelelangan pembangunanInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUD Ajjappannge SoppengTahun 2011 tersebut.Hasil pemilinan penyedia jasa konsultan telah ditetapbkan bahwa yangmenjadi Konsultan Perencana adalah PT. Biosfera Widhy Engineering(BWE) selanjutnya Terdakwa Hj. ASTUTI, S.

Sehingga Pokja ULP melaksanakanproses pelelangan meskipun tidak ada Harga Perkiraan Sendiri (HPS)sebagai dasar untuk menilai Kewajaran harga penawaran yang akandigunakan dalam proses lelang pembangunan Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011 yang padaakhirnya Pokja ULP melaksanakan proses lelang dengan menggunakanacuan harga menurut Engineer's Estimate ( EE ) yang dibuat oleh KonsultanPerencana ( PT.

ASTUTI, S.Kes tidak pernah membuat / menyusun dan atau menetapkan HargaPerkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar untuk menilai Kewajaran hargapenawaran yang akan digunakan dalam proses pelelangan pembangunanInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUD Ajjappannge SoppengTahun 2011 tersebut.Hasil pemilinan penyedia jasa konsultan telah ditetapbkan bahwa yangmenjadi Konsultan Perencana adalah PT. Biosfera Widhy Engineering (BWE)selanjutnya Terdakwa Hj. ASTUTI, S.

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu sudah mengetahui tidak pernah dibuat / disusun dan atau ditetapkanHarga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar untuk menilai kKewajaran hargapenawaran yang akan digunakan dalam proses pelelangan pembangunanInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUD Ajjappannge SoppengTahun 2011 tersebut namun telah memerintahkan kepada Pokja

Multi Teknik Utama kepadaSuhairi untuk mendaftarkan perusahaan, mengambildokumen/undangan pelelangan, mengikuti aanwijzing/mengambil beritaacara aanwijzing dan mengikuti pembukaan penawaran tanggal 03Nopember 2011.5. 1 (satu) bundle ( 142 lembar) Dokumen Penawaran PekerjaanPembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah RSUD Ajjapange CV.Multi Teknik Utama tanggal 09 Nopember 2011.6. 1 (satu) bundel ( 160 lembar) Surat Perjanjian Kontrak antaraPengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen dengan

hutan ke tempatpenimbunan kayu (TPK) di Prupuk, sebagaimana ikatan kontrak Perum Perhutanidengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Jaya Lestari.e Bahwa benar para terdakwa sudah mengangkut dan menyetorkan sejumlah kayu jatigelondongan ke tempat penimbunan kayu (TPK) Prupuk dengan dilengkapi/membawa Surat DK 304 (Surat Daftar Angkutan Kayu Bulat.e Bahwa benar kayu jati gelondongan di tempat penimbunan kayu (TPK) Prupukakan diproses oleh Perum Perhutani untuk dilelang, selanjutnya setelah pelelangan

Bahwa setelah melalui proses pelelangan, untuk bisadikeluarkan dari tempat penimbunan kayu (TPK) Prupuk, maka kayu jati gelondong hasilhutan milik Perum Perhutani KPH Balapulang harus dilengkapi Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan (SKSHH).Menimbang, bahwa saat ditangkap oleh anggota Polres Tegal, para terdakwasedang mengangkut 9 (sembilan) gelondong kayu jati dengan kendaraan truck MitsubishiNo.Pol G 1459 HP dan para terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) dari Perum Perhutani

, oleh karena gelondong kayu jati yang diangkut oleh paraterdakwa diangkut oleh para terdakwa tanpa sepengetahuan petugas Perum Perhutani KPHBalapulang dan juga terhadap kayu jati tersebut belum dilakukan proses pelelangan olehPerum Perhutani KPH Balapulang selaku pemilik kayu jati hasil hutan Perum PerhutaniKPH Balapulang tersebut.Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapatunsur mengangkut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ini telahterpenuhi.

Mitsubishi No.Pol G 1459 HP.Menimbang, bahwa saat ditangkap oleh anggota Polres Tegal, para terdakwasedang mengangkut 9 (sembilan) kayu jati gelondongan dengan kendaraan truck MitsubishiNo.Pol G 1459 HP dan para terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) dari Perum Perhutani, oleh karena kayu jati gelondongan diangkut oleh paraterdakwa tanpa sepengetahuan petugas Perum Perhutani di tempat penimbunan kayu (TPK)Prupuk dan juga terhadap kayu jati tersebut belum dilakukan proses pelelangan

Karena Tergugat dalam melakukan pelelangan didasarkanyakni:e Turut Tergugat Ill hutang kepada Tergugat dengan memberikanjaminan SHM Nomor 3062/sukorejo Kecamatan Gunungpati KotaSemarang atas nama Yudha Tri Sakti (Turut Tergugat 3) kemudianjaminan tersebut diberikan Hak Tanggungan sebagaimana SertifikatHT Nomor 1233/2005 tertanggal 18 Februari 2005 dengan APHTNomor 15/2005 tanggal 31 Januari 2005.

Nomor 1710 K/Pdt/2017...menyebabkan ketentuan tersebut juga berlaku terhadap Tergugat selaku pemegang hak tanggungan atas tanah hak milik Turut TergugatIll yang telah diletakkan sita oleh Turut Tergugat II, sehingga tindakanTergugat tergugat yang telah melakukan pelelangan atas tanah milikTurut Tergugat III SHM Nomor 3062/Sukorejo yang telah diletakkan sitaoleh Turut Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum sehingga bataldemi hukum.Bahwa pertinbangan hukum tersebut di atas adalah keliru dan tidakberdasar

Tanggungan diberikan jaminan kemudahan dan kepastianhukum untuk melakukan lelang hak tanggungan terhadap jaminan yangdiberikan guna mengambil pelunasan terhadap hutang yang tertunggakapabila debitur cidera janji (wanprestasi) seperti halnya lelang terhadaptanah milik Turut Terbanding III/Turut Tergugat III, sebagai berikut:Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan:Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual objek HakTanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan

Haktersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggunganbahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan berhak untukmenjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpamemerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan danselanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebihHalaman 26 dari 30 hal. Put. Nomor 1710 K/Pdt/2017dahulu daripada krediturkreditur yang lain.

Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek hak tanggungandijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukandalam peraturan perundangundangan untuk pelunasan piutangpemegang hak tanggungan dengan hak mendahulu dari pada krediturkreditur lainnya.Penjelasan Umum Poin 9 Undang Undang Hak Tanggungan:Salah satu ciri hak tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalampelaksanaan eksekusinya, jika debitur cidera janji

Halaman 2 dari 4 Bahwa berdasarkan uraian diatasdapat disimpulkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasikepada Penggugat, sehingga petitum ke2 dapat dikabulkan; Bahwa terhadap petitum ke3 dan ke5sepanjang mengenai pelelangan harta benda milik Para Tergugat danpenjualan SHM No. 6229/ Kel.

BUSRI al anton yang beralamat di Dukuh Kutoarjo Rt.01/08 Ds.SragenTengah Kec.Sragen, Kab.Sragen;Bahwa dengan adanya pelelangan tersebut terdakwa mengajukan gugatanperlawanan terhadap Busri Al Anton, PT.

Bahwa Penggugat hanya mendalilkan bahwaTergugat Il dengan tidak mengembalikan jaminan tersebut kepadaPenggugat dan melakukan Proses Pelelangan adalah suatu perbuatanWanprestasi (Cidera Janji).Bahwa berdasarkan penjelasan point a, b, c dan d di atas, maka GugatanPenggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).Mengenai Pokok Perkara:1.Bahwa pada pokoknya menolak dailildalil Penggugat kecuali yang secarategastegas diakui kebenarannya

Bahwa berdasarkan point 2 dalil Gugatan Penggugat menyatakan bahwaTergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji dengan tidakmengembalikan sertifikat dan melakukan pelelangan melalui Turut TergugatIl adalah tidak berdasar karena dasar perjanjian/akad yang dijadikan dasaroleh Penggugat adalah salah.

Bahwa pelelangan yang dilakukan olehTergugat II dilakukan dikarenakan Tergugat telah melakukan wanprestasidengan tidak melunasi pembiayaan/kewajibannya berdasarkan akad/perjanjian tersebut di atas, padahal telah disampaikan Surat PemberitahuanJatuh Tempo Nomor 078/E.MKT/BPRSMMS/IV/2013 tertanggal 3 April2013 dan Nomor 102/EMM/BPRSMMS/V/2013 tertanggal 3 Mei 2013serta Surat Peringatan I, Il dan II masingmasing tertanggal 4 Juni 2013, 30Agustus 2013, dan 1 Oktober 2013;Hal. 11 dari 23 Put.

Bahwa dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan DenganTanah, yang menyebutkan:Pasal 6: Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebut;Pasal 14 ayat (3): Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud padaayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusanHal

kepolisian Resor Enrekang yang melakukan pemeriksaanterhadap sebagian saksisaksi yang ada didalam berkas perkara.Bahwa saksi mengetahui terdakwa terkena kasus BBM dan kasus tersebut juga ditangani diunit saksi;Bahwa selain kendaraan beserta kelengkapannya yang dalam hal ini suratsuratnya, jerigen,barang bukti lain yang disita adalah BBM jenis premium dan solar;Bahwa khusus BBM jenis premium dan solar sebagian sudah dilelang dengan pertimbangankeamanan dan pertimbangan penyusutan;Bahwa sebelum dilakukan pelelangan

terhadap barang bukti BBM, saksi mengajukan suratpermintaan penelitian/pemeriksaan benda sitaan/barang bukti dan penentuan harga limitguna keperluan pelelangan kepada Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Enrekang;Bahwa atas surat yang diajukan tersebut, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian danPerdagangan Kab.

;Bahwa pada saat pelelangan, harga perliter premium dan solar tersebut laku dengan hargaRp. 5.000. untuk perliternya;Bahwa uang yang ditunjukkan tersebut adalah benar uang hasil pelelangan barang buktipremium milik terdakwa;Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya;10 Saksi H. mukhtar mukti rahim alias H. MUKHTAR Bin H.

Atas saran teman Pemohon Keberatan, makaPemohon Keberatan membuat Laporan di Sekretariat BPSK PematangSiantar karena BPSK Kotamadya Pematang Siantar yang ada saat iniuntuk menaungi wilayah tempat tinggal Pemohon Keberatan danTermohon Keberatan.Berdasarkan Surat Kewajiban Pelunasan Hutang yang PemohonKeberatan terima, dalam surat tersebut disebutkan bahwa terhadapkendaraan saya akan dilakukan pelelangan maka pihak TermohonKeberatan akan memberitahukan hasil penjualan/pelelangan kendaraantersebut dan

Hal ini jugadiakui secara tegas oleh Pemohon Keberatan dalam posita keberatan nomor 20sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;bahwa oleh karena Pemohon Keberatan tidak mengindahkan surat tersebut dantidak memenuhi prestasinya/kewajibannya sebagaimana dalam perjanjianpembiayaan Konsumen No. 9018874977/PK/04/13, maka Termohon Keberatanmelakukan pelelangan terhadap objek jaminan fidusia melalui balai lelangPasifik Internasional Tgl 20 November 2014 ;bahwa Termohon Keberatan tidak melakukan tindakan yang

hukum Majelis BPSK yang pada akhirnya dituangkan dalam amarputusannya, dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pertimbanganMajelis BPSK dalam putusannya menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakimdalam mengadili perkara a quo, akan tetapi majelis Hakim tidak sependapatdengan amar putusan BPSK pada point 3 yang menyatakan MenghukumPelaku Usaha mengembalikan obyek sengketa atau yang sejenis/setara, karenakurang membawa kepastian hukum bagi konsumen mengingat obyek sengketatersebut sudah dilakukan pelelangan

Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (Dalam perkara a quo Pengadilan negeri Sibolga)untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelelangan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usahayang memerintahkan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) yang menjualnya..

Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakanatas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG,sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harusmelalui fiat ketua pengadilan negeri..

Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danKeputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan PenyelesaianSengketa, Majelis aquo telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dankekuasaan (Ultra Vires) didalam Petitumnya dengan memutuskan antaralain Menyatakan PEMOHON telah melakukan perbuatan yang melanggarundangundang, Menyatakan batal demi hukum suatu Perjanjian Kredit,Menyatakan batal demi hukum/tidak sah pelelangan

, Pengadilan NegeriMakale dalam memeriksa perkara serupa telah memperkuatpelaksanaan Pasal 6 UU Hak Tanggungan (parate executie), hal inidapat dilihat dalam bagian Tentang Pertimbangan Hukum paragrafpertama Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 56/Pdt.G/2010/PN.MkI.tanggal 09 Juni 2011 halaman 49, sebagai berikut : Menimbang, bahwadengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka apabiladebitor (in casu Penggugat) cidera janji, maka pemegang HakTanggungan pertama berhak untuk menjual melalui pelelangan

Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harusmelalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui PerantaraKantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 3210.K/PD1T/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwaPelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/FiatKetua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangandengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga TIDAK SAH.

Bahwa upaya yang telah dilakukan Tergugat terkait obyek HakTanggungan merupakan hak dari Tergugat selaku Kreditur sekaliguspemegang hak tanggungan yang memiliki kKewenangan berdasarkanPasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Hak Tanggungan, untukkapanpun melakukan penjualan obyek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum apabila debitur wanprestasi terhadaphalhal yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit yaitu disebabkanmenunggaknya pembayaran utang Para Penggugat kepada

Tergugat.Adapun ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang HakTanggungan mengatur sebagai berikut:Pasal 6 :Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.Pasal 20:(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untukmenjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksuddalam Pasal

6, ataub. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat(2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umummenurut tata cara yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan untuk pelunasan piutang pemegangHak Tanggungan dengan hak mendahulu dari padakreditorkreditor lainnya.20.

Bahwa pelelangan merupakan tugas dan fungsidari Turut Tergugat IV dan apabila ada permohonan lelang yang telahmemenuhi legalitas formal objek dan subjeknya, maka Turut Tergugat IV tidakboleh menolaknya;6.

Bahwa sebagaimana UndangUndang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun1996 Pasal 6 bahwa: apabila debitur cidera janji, pbemegang hak tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambli pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut.;4.

Dengan demikian sangat jelas adanyakejanggalan dan kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat , Tergugat Il,Tergugat III, dan Tergugat IV; 022002020002m.Bahwa pada sertifikat Nomor : 14 (sekarang 88) halaman 4 bagianPencatatan Peralihan Hak, Hak Lain dan Penghapusan (Perobahan)berdasarkan bacaan dan pemahaman dari ilustrasi yang tertulis dalamsertifikat menyebutkan Madjid melalui Kantor Pelelangan Kelas 1Pekanbaru menjual tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikatkepada Tjurma Situmorang berdasarkan

Gugatan error in persona :a.Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menarik Tergugat V karenadianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum = denganmelaksanakan pelelangan Objek Perkara a quo berdasarkan RisalahLelang No. 57/19861987 tanggal 19 Nopember 1986 yang menurutPara Penggugat adalahnya miliknya ;Bahwa pelelangan yang dilakukan Tergugat V tersebut merupakan tugasdan fungsi dari Tergugat V, dan apabila ada permintaan lelang yangsyarat dan ketentuannya telah dipenuhi, maka Kantor Lelang tidak

bolehmenolaknya) 222 nn nner n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn eeeBahwa untuk itu, sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukumapabila Tergugat V dituntut secara hukum mengingat pelelangan tersebuttelah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, serta tidak adasatupun penyalagunaan wewenang yang dilakukan TergugatBahwa dikarenakan Tergugat V tidak melakukan penyalahgunaanwewenang, maka ditariknya Tergugat V sebagai pihak jelaslahmenunjukan gugatan Para Penggugat error in persona; Halaman 37 dari

Bahwa permasalahannya yang diajukan oleh Para Penggugat di dalamgugatannya khususnya terhadap Tergugat V adalah tindakan Tergugat Vselaku perantara penjualan yang melakukan pelelangan atas objeksengketa dalam perkara a quo adalah merupakan suatu perbuatanmelawan hukum sebagaimana pelelangan tersebut tertuang dalam RisalahLelang No 57/198691987 tanggal 19 Nopember 1986; .

Hal ini sesuai dengan Buku Il Mahkama Agungtentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PengadilanHalaman 38 dari 46 Putusan Nomor 76/PDT/2015/PT.PBR10.11.12.13.halaman 149 dengan tegas menyatakan bahwa suatu pelelangan yangdilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapatdibatalakan, dengan demikian lelang yang dilakukan Tergugat V tidakdapat dibatalkan karena sah secara.

telah melibatkan pihak TURUT TERGUGAT II sebagai pihakpemberi jasa Pralelang, sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:1Lelang I Eksekusi Hak Tanggungan yang telah dilaksanakan pada hariKamis tanggal 15 Juli 2010, di tempat TURUT TERGUGAT I,berdasarkan :e Pengumuman I lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui selebarantertanggal 14 Juni 2010 (Bukti:P19) dane Surat TERGUGAT Nomor : 048/909/Krd/Krtcb tanggal 29 Juni2010 tentang pemberitahuan pelaksanaan lelang (bukti:P20)Sedemikian sehingga, dalam pelaksanaan pelelangan

Eksekusi Hak Tanggungan yang telah dilaksanakan pada hariKamis tanggal 30 Agustus 2012, di tempat TURUT TERGUGAT I,berdasarkan :e Pengumuman I lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui selebarantertanggal 01 Agustus 2012 (Bukti:P23) dane Pengumuman II lelang eksekusi Hak Tanggungan diharian pagiSURYA pada Hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 (Bukti:P24)Sedemikian sehingga, sesuai surat kepala kelurahan kampung dalemNomer: 300/130/401.09/2012 tanggal 10 Oktober 2012 bukti (P25)maka dalam pelaksanaan pelelangan

tersebut telah ternyata atas seluruhobjek lelang berupa Sertifikat Hak Milik Nomer :235/Kampungdalemtelah laku terjual lelang dan sebagai satusatunya peserta lelangnyaadalah pihak TURUT TERGUGAT III yang pada akhirnya telahditetapkan sebagai Pembeli Lelang;5 Bahwa lelanglelang Eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana tersebut dalambutir 4 di atas adalah pelelangan untuk melaksanakan isi perjanjian membukakredit nomer: 96 tanggal 11 pebruari 2008, sedemikian sehingga untukpelaksanaan pelelangan tersebut

Pasal 21 Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang, sertae Pihak TURUT TERGUGAT III dapat mengetahui secara dini tentangresiko hukum atas eksistensinya yang telah ditetapkan sebagai pihakPembeli Lelang dalam pelaksanaan pelelangan yang telah diikutinyadengan bertitik tolak pada Yusrisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 1816 K/Pdt/1989;Yang dimungkinkan di kemudian hari akan berakibat kerugian pada dirimasingmasing PARA TURUT TERGUGAT sendiri, sedemikian sehingga

Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.Surat pemberitahuan peaksanaan lelang dari pihak Penggugat dalam Rekonvensi/ tergugat dalam Konvensi diberikan kepada tergugat dalam Rekonvensi /Penggugat dalam Konvensi:a Surat Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi Nomor048/909/Krd/KrtCb bahwa penjualan lelang

2012 Nomor 2458/03305.1.01/10/2012tanggal 9 Desember 2011 dengan kode rekening 2414.006 untukkegiatan infrastruktur drainase perkotaan.e Bahwa sebelum pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parungkota Serang tersebut dilaksanakan, sekira awal bulan Januari 2012saksi RATU IRMA SURYANI menelpon saksi GUGUN GUNAWANyang merupakan karyawan terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN(alm) untuk meminjam perusahaan terdakwa yang bernamaPT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR sebagai perusahaanpendamping dalam pelelangan

Pendaftaran dan download dokumen pelelangan dilaksanakan mulaitanggal 16 januari 2012 sampai dengan 25 Januari 2012.. Penjelasan dokumen lelang (aanwizjing) dilaksanakan pada tanggal24 Januari 2012 jam 01.00 wib didinas SDAP Provinsi Banten yangdihadiri oleh 12 perusahaan.. Batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 02 Februari 2012jam 10.00 WIB..

nomor:UM0103CL.PPLP.BTN/38 tanggal 27 Februari 2012 yang menunjukPT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR sebagai penyediajasa untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan drainase primer kaliParung.e Bahwa sebagai tindak lanjut dari telah diterbitkannya surat penunjukanpenyedia jasa, terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm)selaku direktur utama PT.CIBOLEGER INDAH BADUYCONTRACTOR yang perusahaannya dipinjam oleh saksi RATU IRMASURYANI dan juga tidak pernah menandatangani kelengkapanadministrasi dokumen pelelangan

Pendaftaran dan download dokumen pelelangan dilaksanakanmulai tanggal 16 januari 2012 sampai dengan 25 Januari 2012..

Karena Terdakwa baik secaraadministrasi pelelangan ataupun pelaksanaan tidak terlibat didaalmnya;Memperhatikan dan membaca putusan sela Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 2/Pid.SusTPK/2014/PN.Srg tanggal 6 Pebruari 2014 yang amarnya sebagai berikut:Halaman 59 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUSTPK/2014/PT BTN60. Menyatakan nota Keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh PenasihatHukum Terdakwa tidak dapat diterima;. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.

Cikning Tiga Putra dansatunya perusahaan yang lain saksi lupa;Bahwa penutupan pelaksanaan pelelangan pada bulan September 2013;Bahwa Taufik Hidayat pada saat pelaksanaan pekerjaan saksi sering lihatdikantor mengurus administrasi suratsurat untuk kontraktor pembangunan 3(tiga) unit masjid yakni perusahaan CV. Media Karya Cipta, CV. CikningTiga Putra dan CV.

Cikning TigaPutra ditandatangani Haris Fadillah, selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)ditandatangani Arjoni, BE, mengetahui Kepala Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Pagaralam Yan Hepta;Bahwa pada saat proses pembuktian pelelangan, Taufik Hidayat dan LikiAprillah ada datang;Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;Halaman 27 dari 138 Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2015/PN.Plg5.

Selanjutnya ditetapkan pemenangnya dan diajukan ke PPK(Pejabat Pembuat Komitmen);Bahwa kegiatan panitia lelang waktu itu melakukan pelelangan untukkonsultan perencana, konsultan pengawasan dan pelelangan pekerjaan fisik;Bahwa untuk pekerjaan perencanaan yang mendaftar 20 (dua puluh)perusahaan, yang lulus administrasi ada 5 (lima) perusahaan, yang lulusevaluasi teknik ada 3 (tiga) perusahaan, kemudian yang lulus harga penawaranpemenangnya CV.

Linas Konstruksi berkasberkasyang saksi pinjam dan dipinjamkan lagi kepada Liki Aprillah dan TaufikHidayat sama dokumen lengkap untuk mengikuti pelelangan; Bahwa saksi ada mencairkan cek pembayaran pekerjaan atas nama CV. MediaKarya Cipta, CV. Cikning Tiga Putra dan CV.

Yanhairi.e Bahwa saksi seorang perencana arsitek sedangkan saksi Taufik Hidayat selakupelaksana administrasi pencairan dalam kegiatan tersebut;e Bahwa pada saat proses pelelangan pekerjaan pembangunan masjid tersebut,saksi Taufik Hidayat yang mengurusnya sedangkan saksi untuk pelaksanaandilapangan;e Bahwa saksi mengetahui adanya proyek pembangunan Masjid di Kota PagarAlam awalnya dari Sdr.

Bahwa sSaksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga Bahwa buah kelapa yang diambil oleh terdakwa adala milik saksiM DARVIN; Bahwa buah kelapa tersebut milik PT SRIWIJAYA MANDIRISUMSEL akan tetapi untuk pengolaannya di serakan kepada masyarakatdengan cara sistem pelelangan siapa yang ikut menang itula yangmenguasainya , dan ternyta saksi korban M DARVIN yangmemenangkan pelelangan tersebutAtas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan pendapat danmembenarkannya.Hal 9 Putusan Nomor

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korbanM DARVIN mengalami kerugian yang di taksir sebesar Rp 23.732.000, (duapuluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), Bahwa benar bua kelapatersbeut milik terdakwa yang diperoleh dari pelelangan PT SRIWIJAYAMANDIRI SUMSEL (SMS) dengan membeli searga Rp 115.000.000, ( seratuslima belas juta rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur kedua dengan segaja dan melawan hukum memiliki barangsesuatu yang

Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada Posita nomor 1diperoleh dengan membelinya dari hasil pelelangan yang diselenggarakanoleh Kantor Lelang Negara Jayapura pada tanggal 1 Juli 1997 sesuai RisalahLelang Nomor: 31/19971998 tanggal 1 Juli 1997;3.

TEJO PRAMONO Dalam pertemuandengan TERGUGAT sekitar awal bulan Agustus 2015 yang intinyaSdr.TEJO PRAMONO mengatakan objek sengketa tersebut adalah sah milikPENGGUGAT yang diperoleh dari pelelangan yang diselenggarakan olehKantor Lelang Negara Jayapura pada tahun 1997.Akan tetapi apa yang telahdisampaikan kepada TERGUGAT tidak mendapatkan tanggapan yang positifdan TERGUGAT tetap menguasai tanah milik Penggugat secara terusHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 60/PDT/2016.

Bahwa terhadap dalil point 2 dapat tergugat tanggapinya sebagai berikut :Bahwa terhadap dalil Penggugat mendalilkan mendapatkan tanah objeksengketa dengan cara Penggugat membelinya dari hasil pelelangan yangdiselenggarakan oleh Kantor Lelang Negara Jayapura pada tanggal 1 Juli1997 sesuai Risalah Lelang Nomor : 31/19971998 tanggal 1 Juli 1997.Dapat ditanggapi tergugat sebagai berikut :Fakta : Bahwa sejak 1 Juli 1997 sampai dengan gugatan ini diajukan, baikayah tergugat maupun tergugat sebagai pemilik

dari PI BankDanamon Indonesia, Tok (Turut Tergugat ) terhadap beberapajaminan milik Penggugat.Bahwa prosedur lelang atas objek dalam perkara a quo adalah telahsesuai dengan peraturan perundangundangan khusus di bidanglelang dan tidak ada penundaan/pembatalan lelang atas objek a quoyaitu berpedoman pada UndangUndang Hak Tanggungan Nomor 4Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan MenteriKeuangan (PMK) Nomor Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang.Bahwa perlu Tergugat uraikan, pelelangan

No.201 /Pdt/2016/ PT SMG10.11.ketentuan Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan Nomor 4Tahun 1996 : "Apabila debitur cedera janji, pemegang haktanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek haktanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sertamengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjua/an tersebut.Bahwa terhadap surat permohonan penjualan lelang eksekusi HakTanggungan a quo, maka Tergugat kemudian melakukan analisakebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secaraadministratif

Hal ini sesuai dengan ketentuan Buku IlMahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan halaman 149 yang dengan tegasmenyatakan bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakansesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan".Maka berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Tergugat mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quountuk menjatuhkan putusan dengan amar yaitu:Dalam Eksepsi:Menyatakan Eksepsi Tergugat cukup beralasan dan patut diterima

. : 20/Pid.Sus/TPK/207/PT.DKI.No.HK.56/5/10/P.VllO9 tanggal 9 September 2009 tentang KetentuanPokok dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pelindo Ildan penyempurnaannya pasal 12 ayat 1 hurup b dan Pasal 26 ayat 7 hurupb, 3) Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) Pelelangan ulang danperubahannyaBahwa pada tanggal 8 Juni 2012 dilakukan penandatanganan suratperjanjian antara PT Pelindo Il dengan GNCE sebagaimana suratperjanjian No.

Pasal2 RKS Teknis Pelelangan Ulang dan Perubahannya, dalama) Pasal 3.1 menyatakan bahwa pemasok bersama user melakukancommissioning test sebagai syarat serah termab) Pasal 1.4 menyatakan bahwa harga pengadaan mobile craneadalah DDP (delivery duty paid) sampai dengan masingmasingpelabuhan dan juga mencakup antara lain biaya testing,Hal. 10 dari 58 hal Putusan No. : 20/Pid.Sus/TPK/207/PT.DKI.commissioning test dan training di pelabuhan, selaij itu pada pasal2.13 menyatakan bahve pelatihan diberkan

Ltd; 79.1 (satu) bendel dokumen pelelangan Pengadaan 10 (sepuluh) unit mobileCrane Kapasitas 25 Ton dan 65 Ton Kebutuhan cabang Pelabuhan Panjang,Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk bayur, Banten, Cirebon dan Jambi PT.Pelabuhan Indonesia Il (Persero) Jakarta, September 2011; 76.1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi Nomor: HK.56/5/10/PI.II09, tanggal 9September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cara PengadaanBarang/Jasa di lingkungan PT.

DOSO AGUNG, MM. 246.1 (Satu) bundel copy legalisir surat nomor: TM15/1/10/C.JBI2011 perihallelang pengadaan Mobile Crane kapasitas 25 Ton pada tanggal 13 Juli 2011yang ditandatangani oleh General Manager Cabang Pelabuhan Jambi UDINMAHMUDIN. 247.1 (Satu) bundel copy legalisir surat nomor: UM.330/2/16/C.BTN2011 perihalpermohonan pelelangan Mobile Crane pada tanggal 16 Agustus 2011 yangditandatangani oleh General Manager Pelabuhan Banten Ir.

Agustus 2011 tentang bantuan pelelangan di Kantor Pusat.283. 1 (satu) bunde copy dokumen nomor : PL.62/3/3/C.TBS11, tanggal 08September 2011 tentang pengadaan 1 (satu) unit mobile crane 65 ton.284. 1 (satu) bunde copy dokumen nomor : UM.330/2/16/C.BTN2011, tanggal 16Agustus 2011, tentang permohonan pelelangan mobile crane285. 1 (satu) bunde copy dokumen nomor : UM.331/3/20/C.PJG2011, tanggal 12Juli 2011, tentang penyampaian SPPP pekerjaan pengadaan mobile craneuntuk cabang Panjang286. 1 (satu) bunde