Pasal 20 UU Hak Tanggungan No.4 tahun1996 telah diatur bahwa apabila debitur (in casu Para Penggugat)cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untukmenjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 (atas kekuasaan sendiri menjual melalui pelelangan umumserta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualantesebut), maka dari itu.

Oleh karena proses dan tata cara pelelangan a quo telahdilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan yangberlaku, maka tindakan Tergugat II yang melaksanakan lelangterhadap Objek Sengketa telah sah secara hukum dan tidak dapatdimintakan pembatalannya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Buku IMahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan TugasAdministrasi Pengadilan halaman 149 yang dengan tegasmenyatakan "bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakansesuai peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan";o.

Oleh karena proses dan tata cara pelelangan a quo telahdilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan yangberlaku, maka tindakan Tergugat Il yang melaksanakan lelangterhadap Objek Sengketa telah sah secara hukum dan tidak dapatdimintakan pembatalannya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Buku IlMahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan TugasAdministrasi Pengadilan halaman 149 yang dengan tegasmenyatakan "bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakansesuai peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan".;g.

Pb.188.45/36/III/2007tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK SKPD)Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007 tanggal 2 Maret2007 ;3 Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran tentangPenunjukan/ Penetapan Panitia Pengadaan Barang danJasa Tahun Anggaran 2007 tanggal 12 Juni 2007 ;4 Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemeriksa danPenerima Barang Nomor : 45/SKPD.KEP/V1/2007 tanggal12 Juni 2007 ;5 Adendum Dokumen Pengadaan tanggal 15 September2007 ;6 Pengumuman Pelelangan

Wahana ;Surat Bukti Serah Terima Barang No.03/PT.PPAKpg/1/2008 tanggal 5 Februari 2008 ;Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) 4 (empat) unit mobiltanggal Februari 2008 ;Nota Pembelian AC untuk 4 (empat) unit mobilAmbulance ;Nota Pembelian Ban/Velg untuk 4 (empat) unit mobilAmbulance ;2621282930Nota Biaya Pajak STNK 4 (empat) unit mobilAmbulance ;Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 5 September2007 ;Format Pendaftaran Pekerjaan Pengadaan AlatalatAngkutan Darat Bermotor Ambulance ;Berita Acara Hasil Pelelangan

No. 1817 K /Pid.Sus/ 2012181011121314151617Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran tentangPenunjukan/ Penetapan Panitia Pengadaan Barang danJasa Tahun Anggaran 2007 tanggal 12 Juni 2007 ;Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemeriksa danPenerima Barang Nomor : 45/SKPD.KEP/VI/2007 tanggal12 Juni 2007 ;Adendum Dokumen Pengadaan tanggal 15 September2007 ;Pengumuman Pelelangan Umum No.

Putra Adi Wahana ;Surat Bukti Serah Terima Barang No.03/PT.PPAKpg/1/2008 tanggal 5 Februari 2008 ;Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) 4 (empat) unit mobiltanggal Februari 2008 ;Nota Pembelian AC untuk 4 (empat) unit mobilAmbulance ;Nota Pembelian Ban/Velg untuk 4 (empat) unit mobilAmbulance ;Nota Biaya Pajak STNK 4 (empat) unit mobilAmbulance ;Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 5 September2007 ;Format Pendaftaran Pekerjaan Pengadaan AlatalatAngkutan Darat Bermotor Ambulance ;Berita Acara Hasil Pelelangan

No. 1817 K /Pid.Sus/ 201230Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua mengesampingkan alat buktisurat yang diajukan Penuntut Umum dalam membuktikan unsur melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiuntuk membuktikan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, berupa :1Z10111213Pengumuman Pelelangan Umum No. Istimewa/PAN/IX/07 tanggal 5September 2007 ;Surat pesanan kendaraan tanggal 26 September 2007 dari CV. Mercusuar kePT.

adalahmerupakan Hak Milik syah dari Mandum Zein sehingga kalauMandum Zein berhenti melakukan pembayaran sudah semestinyadilakukan pelelangan untuk memenuhi kewajiban membayarterhadap Tergugat ;Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah agung RI Nomor :442 K/Sip/1973 tertanggal 08 Oktober 1973 berbunyi " gugatanseseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima" dan Putusan Mahkmah Agung RINomor : 639 K/Sip/1975 tertanggal 28 Mei 1977 berbunyi " bahwaapabila salah

Hak tersebut didasarkan pada janjiyang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabiladebitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untukmenjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpamemerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak tanggungan... ";1.5. Eksekusi parat (eksekusi langsung) obyek hak tanggunganEksekusi parat obyek hak tanggungan diatur Pasal 20 (1) a UUHTjis. Pasal 6 dan Pasal 11 (2) e UUHT.Menurut Pasal 20 (1) a jo.

Pasal 6 UUHT, apabila debitorwanprestasi maka, kreditor pemegang hak tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambilHalaman 15 dari 61 Putusan Nomor 138/Pdt/G/2018/PN Smqg.pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu.Prosedur eksekusi parat yang dimaksud oleh Pasal 20 (1) a UUHTjo.

agunan ada sertifikatnya dan sudah dilihat ;Bahwa obyek dijual umum atau apa saksi tidak tahu ;Bahwa surve 1 minggu terus carr ;Bahwa jaminan sertifikat bila ada perubahan nama dari BPR tidakmempermasalahkan ;Bahwa Penggugat belum bayar cicilan sama sekali dan sudah diingatkanlewat telpon oleh administrasi ;Bahwa apabila ada kredit macet upaya yang dilakukan BPR biar lancarada penagihan dari bagian kolektion ;Bahwa saksi tidak tahu lelang dilakukan bulan apa ;Bahwa lewat informasi ada pembagian pelelangan

Waktu pelelangan saksi hadir 2 kali ; Bahwa depkolektor diserahkan keanaknya Zen Henri Anggoro tapi yangpinjam bapaknya Zaeni Mahdun (Penggugat) tahun 2017 ; Bahwa saksi tidak tahu asetnya Penggugat ; Bahwa BPR dan KPKNL tidak tahu devisinya beda saksi hanya menagihkhusus yang macet ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sangkalannyaTergugat Il mengajukan bukti tertulis yaitu :1.

Aceh Tamiang untuk dilakukan lelangpengadaan adalah :Harga Perkiraan Sendiri (HPS).Spesifikasi teknis barang/jasa.Rancangan Kontrak.Rencana Umum PengadaanKerangka Acuan Kerja (KAK), pengadaan Videotron, (tanpa tanggal) Mei2Ao7p2015, yang ditandatangan oleh saksi Syahrul Wan Diman selaku PejabatPembuat Komitmen.f. gambar kerja.Bahwa Surat yang dilayangkan perihal Permintaan Pelelangan kepadaULP Kab.

Artha Kharisma Perkasadalam pelelangan pengadaan Videotron pada Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika Kab. Aceh Tamiang tahun 2015 dengan nilai penawaran : Rp.1.197.570.000, (Satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuhpuluh ribu rupiah), yaitu : meminta soft copy HPS dari Saksi Bastian yang telahdiuraikan rincian harga satuan yaitu :a). Komputer : 2 Unit x Rp. 15.000.000, = Rp. 30.000.000,b).

Kerangka Acuan Kerja (KAK), pengadaan Videotron, (tanpa tanggal) Mei2015, yang ditandatangan oleh saksi Syahrul Wan Diman selaku PejabatPembuat Komitmen.f. gambar kerja.Bahwa Surat yang dilayangkan perihal Permintaan Pelelangan kepadaULP Kab. Aceh Tamiang, oleh Penggunan Anggaran bertindak sebagai PPKpada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.

JUFRI ANTONI, ST, M.Si,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa, ahli adalah Ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah ; Bahwa, metode pelelangan yang digunakan pada pengadaan Videotronadalah menggunakan metode pelelangan sederhana, pascakualifikasi,satu file, sistem gugur Sudah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 37ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 48 ayat (2) Peraturan Presiden No. 70Tahun 2012 ; Bahwa, yang berhak dan berwewenang untuk menentukan jenis kontrakdalam pengadaan

Hal ini telah melanggar prinsipprinsip dan etikapengadaan pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 Tahun2010 ;Bahwa, tidak dibenarkan melaksanakan pelelangan tersebut karenaHPS yang ditetapbkan oleh PPK merupakan bagian dari rancangandokumen pengadaan. Jika HPS tidak lengkap maka dokumenpengadaan tidak dapat disusun dan ditetapkan oleh Pokja ULP sehinggatidak dapat dilakukan tahapan selanjutnya pada proses pemilihanpenyedia.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan anakan kelapasebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa pada DinasPertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat, Panitia PengadaanBarang/Jasa Pemerintah melakukan pelelangan umum yang dimulai denganPengumuman Pelelangan Umum sesuai nomor pengumuman 4/PANTANBUN/II/2012 tanggal 14 Maret 2012, pelelangan tersebut diikuti oleh:1..0CV BINTANG FAJAR dengan penawaran sebesar Rp2.238.750.000,00;2..CV CIPTA NUSA MANDIRI dengan penawaran sebesarRp2.175.000.000,00

Bahwa...13Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan anakan kelapasebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa pada DinasPertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat, Panitia PengadaanBarang/Jasa Pemerintah melakukan pelelangan umum yang dimulai denganPengumuman Pelelangan Umum sesuai nomor pengumuman 4/PANTANBUN/II/2012 tanggal 14 Maret 2012, pelelangan tersebut diikuti oleh:1..0CV BINTANG FAJAR dengan penawaran sebesar Rp2.238.750.000,00;2..CV CIPTA NUSA MANDIRI dengan penawaran

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan anakan kelapasebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa pada DinasPertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat, Panitia PengadaanBarang/Jasa Pemerintah melakukan pelelangan umum yang dimulai denganPengumuman Pelelangan Umum sesuai nomor pengumuman 4/PANTANBUN/IIV2012 tanggal 14 Maret 2012, pelelangan tersebut diikuti oleh:1..V. BINTANG FAJAR, dengan penawaran sebesar Rp2.238.750.000,00;2.CV.

Menyatakan barang bukti berupa:1)...32 Satu) (1) jepitan asli Pengumuman Pelelangan/ Umum/Sederhana dengan Pasca Kualifikasi Nomor 04/PANTAMBUN/I2012 tanggal 14 Maret 2013; 2) Satu (1) jepitan asli Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor07/PANTANBUW/ IIV2012 tanggal 26 Maret 2012;3) Satu (1) lembar undangan penjelasan pekerjaan (aanwijzing)Nomor 05/ PANTANBUN/II/2012 tanggal 19 Maret 2012;4) Satu (1) jepitan undangan rapat Nomor 01/PANTANBUNIIIV/2012tanggal 9 Maret 2012 dan Daftar Hadir Panitia dalam rangkarapat

persiapan pelaksanaan tender paket pekerjaan pengadaanbarang dan jasa Dinas Pertanian dan Perkebunan KabupatenSumba Barat Tahun Anggaran 2012;3) Satu (1) jepitan Daftar Pemasukan dan Pembukaan DokumenPengadaan;6) Satu (1) jepitan asli Berita Acara Evaluasi Administrasi;7) Satu (1) jepitan asli Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor14/PANTANBUN IV/2012 tanggal 9 April 2012;8) Satu (1) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan AnggaranPejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012;9) Satu (1) bundel

Dalam putusan tersebut, dikemukakan olehpemohon kasasi bahwa pelelangan dilakukan dengan parate eksekusi,tetapi MA Republik Indonesia mempertimbangkan Bahwa berdasarkanPasal 224 HIR pelaksanaan pelelangan sebagai akibat adanya grosse aktehipotek dengan memakai kepala Demi keadilan berdasarkan KetuhananYang Mahaesa yang mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusanpengadilan, seharusnya dilaksanakan atas perintah dari pimpinan KetuaPengadilan Negeri apabila tidak terdapat perdamaian pelaksanaan.

Tergugat tersebut telah dilindungioleh UndangUndang, karena telah diatur dalam Pasal 6 UU No. 4 tahun1996 yang berbunyi: "Apabila Debitur cidera janji, pemegang HakTanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sertamengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Dalam hal penjualan agunan dilakukan melalui pelelanganumum maka harus merujuk pada Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 yangberbunyi: Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya darihasil penjualan tersebut".Halaman 25 dari 85 Putusan No 12/Pat.G/2019/PN BppDengan demikian, langkah Tergugat untuk melakukan eksekusi haktanggungan melalui pelelangan umum/KPKNL

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat IV tersebut di atas, dapatHalaman 56 dari 85 Putusan No 12/Pat.G/2019/PN Bppdisimpulkan bahwa tidak terdapat fakta hukum yang pada pokoknyamenyatakan Tergugat IV melanggar ketentuan prosedur lelang, sertatidak memenuhi syaratsyarat Sesuai dengan peraturan lelang, sekaligusmenunjukkan dan membuktikan bahwa pelelangan atas objek sengketatelah sesuai dengan prosedur yang berlaku.b.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 1 tersebut apabila debitor cidera janji Tergugat dapat melakukan penjualan melalui pelelangan umum cq. melalui TergugatIV, dan ayat ini tidak dikutip dengan lengkap oleh Penggugat dengan maksudmengaburkan ketentuan Pasal tersebut.4.

Setahu Saksi saat ituAlfindo meminta daftar harga dan Saksi memberikannya;Bahwa Saksi pernah menawarkan kepada Fuad jauh sebelum pelelangan;Bahwa Saksi tidak pernah memberikan diskon apa pun saat menawarkan kepada Fuad;Bahwa saat Saksi menawarkan sekitar tahun 2008, jauh sebelum pelelangan, bahkanharganya masih dolar, setelah eropa menjadi Euro baru pihak Saksi merubah hargadengan Euro;Bahwa Saksi tahunya dimintai Clara untuk daftar harga untuk ikut pelelangan;Bahwa Clara mengaku sebagai perusahaan

Perpres No. 95 tahun 2007 adalah Tidak wajar danproses pengadaan tersebut tidak efektif, karena terjadi beberapa kesalahan :1) Penyatuan banyak jenis barang menjadi satu paket sehingga menghalangikompetisi secara sehat dan menghalangi kesempatan pabrikan/agen tunggal/distributor mengikuti pelelangan tersebut. Yang mengikuti pelelangan tersebutadalah perusahaan pedagang sehingga harganya menjadi mahal, karena harusmelalui beberapa perusahaan terlebih dahulu.

Seharusnya pelelangan dipecah perjenis barang;2) Penyusunan HPSnya tidak berdasarkan survey harga pabrikan atau agen, sehinggaHPSnya ketinggian;3) Persyaratan penyedia barang/jasa mensyaratakan SIUP hal ini menghalangipabrikan/agen mengikuti pelelangan;Hal. 173 dari 279 Putusan No. 93/Pid.Sus/2012/PN. SbyBahwa keuntungan perusahaan harus wajar. Dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tidakmengatur besaran keuntungan.

Dengan syarat tidak adapungutan lain di luar pajak dan proses pelelangan bersaing secara sehat ;Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Bab Il Huruf A.1.f. Keppres 80 Tahun 2003hal ini dilarang, seharusnya semua perusahaan (6 perusahaan ini) digugurkan apabilaada bukti dipinjam bendera oleh PT.

Alfindo Nuratama Perkasa hanya dipinjam bendera oleh PT.Anugerah Nusantara, perusahaan yang tidak ikut dalam pelelangan, sedangkan untuksurat dukungan dari agen/distributor untuk PT. Alfindo Nuratama Perkasa dalammengikuti pelelangan ini dicarikan oleh Clara Maureen. Terdakwa tidak mengetahuidan tidak mendapat informasi dari siapapun kalau ternyata PT Alfindo NuratamaPerkasa dipinjam bendera oleh PT.

Sudirman No 42 BC Padang melaluiKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Padang (Tergugat Il)Bahwa pada tanggal 4 Maret 2015 a quo di lakukan Pelelangan yang difasilitasi oleh Tergugat Il, tanoa ada undangan terhadap Penggugat, makaProses Lelang yang di lakukan oleh Tergugat dan Tergugat Il tidakprosedural, dan dari hasil lelang tersebut keluarlah tergugat Ill sebagaiPemenang Lelang, dengan harga Rp. 613.500.000 (Enam Ratus tiga belasjuta lima ratus ribu rupiah):Bahwa tercatat hutang Penggugat

Haktersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi HakTanggungan (in casu Penggugat) bahwa apabila Debitur (in casuPenggugat) cidera janji, pemegang Hak Tanggungan (in casu Tergugat )berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan (in casu Objek Perkara)melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberiHak Tanggungan (in casu Penggugat) dan selanjutnya mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada krediturkreditur yang lain.Halaman 20 dari 49

Pada prinsipnya setiapeksekusi harus dilaksanakan dengan melalui pelelangan umum, karenadengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untukobyek Hak Tanggungan. Kreditor (in casu Tergugat I!) berhak mengambilpelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan obyek HakTanggungan (in casu Objek Perkara).

Maka olehkarenanya terbukti demi hukum lelang yang telah dilakukan tersebut telahsesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik secara teknis maupunprocedural sehingga Pelelangan umum atas Jaminan/Agunan fasilitaskredit (in casu Objek Perkara) tersebut adalah patut menurut hukum untukdinyatakan sah dan berharga, dan tidak ada perobuatan melawan hukumyang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan dandisangkakan oleh Penggugat dalam semua dalil Gugatan aquo sehinggasudah sepatutnya

Sehingga daliilPenggugat yang menyatakan bahwa tergugat Il melakukan perbuatanmelawan hukum adalah tidak berdasarkan hukum karena Tergugat Il telahmelaksanakan permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh Tergugat yang merupakan kreditor pemegangHak Tanggungan dan mempunyai hak lebih diutamakan untuk menjaminpelunasan hutangnya dengan cara menjualnya melalui pelelangan umumkarena debitor (Penggugat ) telah cidera janji ( Pasal 7 UndangUndangNomor 4 Tahun 1996 tentang UndangUndang

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor4 Tahun 1996, tentangHak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang BerkaitanDengan Tanah, bahwa apabila debitur cidera janjijoemegang HakTanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut;13.Bahwa Permohonan Aanmaning dan Permohonan Lelang Eksekusi HakTanggungan Nomor 407/BPRSAAC/VIII/2016 yang Terlawan daftarkan padaPengadilan

Bahwaberdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996, tentangHak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan DenganTanah, bahwa apabila debitur cidera janjijoemegang Hak TanggunganPertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut;.

Bukti P.2 berupa: Foto copy dari foto copy surat rincian Setoran Azwar yangdikeluarkan oleh Terlawan I,Foto copy telah diberi materai secukupnya danyang aslinya berada di tangan Terlawan I.Alat bukti P.2 adalah membuktikan bahwa Pelawan adalah mempunyai iktikadbaik untuk menyelesaikan kewajiban Pelawan membayar pokok dan marjin yangdibayarkan terus kepada Terlawan , maka dari itu tidaklah ada alasan hukumuntuk melakukan pelelangan terhadap objek jaminan Akad Pembiayaan AlMurabahah No. 150.008977/

Tanggal 29 Juni 2015 yang telah disepakatikedua belah pihak;Bahwa Pelawan telah jelas jelas melakukan wanprestasi yang menyebabkannaiknya tingkat kemacetan sehingga mengakibatkan buruknya kinerja Bank;Bahwa berdasarkan Pasal 11 # Akad Al Murabahah Nomor150.008977/MRH/LX/29062015 Tanggal 29 Juni 2015 Apabila nasabah tidakmelaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena sesuatu hal tauperistiwa tersebut pasal 10, maka Bank berhak menjual seluruh barangjaminan,baik secara dibawah tangan maupun pelelangan

yang sering telambat darijadwal pembayaran, telah menunjukkan bahwa Pelawan memiliki iktikat buruk dalammelaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam akad Murabahah,dan Pelawan termasuk dalam kategori pihak yang telah melakukan perbuatanwanprestasi;Menimbang, bahwa pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentangHak Tanggungan menyebutkan bahwa apabila debitur cidera janji, pbemegang hakTanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan

Lalu Pokja KonstruksiHalaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT DPSmelaporkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiBali dengan Surat Nomor: 027/4374/PK.ULP Aset tanggal 23 Juni2014 Perihal: Pemberitahuan Hasil Pelelangan;Kemudian Ir. Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si. selaku PPKdanTerdakwa Suyadi' selaku Direktur PT.

Lalu Pokja Konstruksimelaporkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiBali dengan Surat No: 027/4374/PK.ULP Aset tanggal 23 Juni 2014Perihal : Pemberitahuan Hasil Pelelangan;Kemudian Ir. Gusti Agung Ngurah Sumantri, M.Si. selaku PPK danTerdakwa Suyadi selaku Direktur PT.

NYOMAN ARTABUDI, M.Si.128)Summary Lelang (Print Out SPSE)129)Dokumen Permohonan Seleksi Dari SKPD/Opd terdiri dari :130)Surat permohonan pelelangan Belanja Konsultan ManajemenKonstruksi Pembangunan Kapal131)Rekapitulasi HPS dan uraian HPS132)KAK (Kerangka Acuan Kerja)133)DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).134)Dokumen Proses Seleksi Belanja Manajemen KonstruksiPembangunan Kapal terdiri dari :a.

No.027/4374/PK.ULP.Aset Tanggal 23 Juni 2014;Summary Report kode lelang: 2436033, Nama Lelang:Pengadaan Kapal Penangkap Ikan > 30 GT;Berita Acara Hasil Pelelangan No.: 027/4199/PK.ULP.Asettanggal 18 Juni 2014;Berita Acara Evaluasi Penawaran No.: 027/3986/PK.ULP.Asettanggal 13 Juni 2014;Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor:027/4137/PK.ULP.Aset tanggal 17 Juni 2014;Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi PT.

NYOMAN ARTABUDI, M.Si;Summary Lelang (Print Out SPSE);Dokumen Permohonan Seleksi Dari SKPD/Opd terdiri dari :Surat permohonan pelelangan Belanja Konsultan ManajemenKonstruksi Pembangunan Kapal;Rekapitulasi HPS dan uraian HPS;KAK (Kerangka Acuan Kerja);Halaman 56 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT DPS133) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran);134) Dokumen Proses Seleksi Belanja Manajemen Konstruksi135)136)Pembangunan Kapal terdiri dari :a.

MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI sebagaipemenang yaitu Berdasarkan Lulus Evaluasi penawaran yang terdiri dariEvaluasi Administrasi, Teknis dan Harga, Kualifikasi dan Evaluasi akhir sertaHalaman 25 dari 174 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2016/PN PlkBerita Acara Hasli pelelangan Nomor : 24/PKJ4Konstruksi/VI/2014 tanggal11 Juni 2014 dan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 25/PKJIVKonstruksi/VV2014 tanggal 13 Juni 2014 (sesuai dengan jadwal lelang).Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Dan

MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI tidak menghadiri padasaat pembuktian kualifikasi pelelangan pengadaan barang/ jasa, mengurusdan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak (GPK) Nomor : 25/DPPKPEKLRK/SPPPK/VI/2014 namun diwakili oleh Sdr. MAHFUDDIN NOORAls UDIN yang bukan dari pihak calon penyedia jasa PT. MITRASOLUSITEKNOLOGI MANDIRI yang sudah ditetapbkan sebagai pemenang lelang,hal ini tidak diperbolehkan diatur sesuai pasal 86 perpres No. 54 tahun2010 dan perubahannya.3.

MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI sebagaipemenang yaitu Berdasarkan Lulus Evaluasi penawaran yang terdiri dariEvaluasi Administrasi, Teknis dan Harga, Kualifikasi dan Evaluasi akhir sertaBerita Acara Hasli pelelangan Nomor : 24/PKJ4Konstruksi/VI/2014 tanggal11 Juni 2014 dan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 25/PKJIVKonstruksi/VV2014 tanggal 13 Juni 2014 (sesuai dengan jadwal lelang).Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Dan PemasanganPembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar

MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI tidak menghadiri padasaat pembuktian kualifikasi pelelangan pengadaan barang / jasa,mengurus dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak (GPK) Nomor :25/DPPKPEKLRK/SPPPK/VI/2014 = namun diwakili oleh Sadr.MAHFUDDIN NOOR Als UDIN yang bukan dari pihak calon penyedia jasaPT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI yang sudah ditetapkansebagai pemenang lelang, hal ini tidak diperbolehkan diatur sesuai pasal86 perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya.3.

, Penetapan Pemenang, PengumumanPemenang, Masa sanggah hasil lelang, Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa, dan Penandatanganan kontrak;Bahwa lelang menggunakan sistem elektronik dan perusahaan yang ikutdalam pelelangan tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) perusahaan, yangmemasukkan penawaran ada 4 (empat) peserta dan yang yang memenuhipersyaratan setelah dilakukan evaluasi administrasi hanya satu peserta danditetapkan sebagai pemenang yaitu PT.

Ade Irma SuryaniNomor. 5 Pematang Siantar tersebut melakukan pelelangan atas agunanSertifikat Hak Milik Nomor. 200 atas nama debitur Sri Wartini (ic. Penggugat)dengan dalih telah ada Peminat (Pembelli) ;Hal mana kredit macet atas nama Sri Wartini beralamat lama di Dusun V DesaPulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, baru/sekarang Dusun Ill DesaMekar Sari, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan dengan rincian :a.

Bahwa sehubungan dengan penjualan/pelelangan jaminantersebut maka Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok Cabang Tanjungbalai menyatakan berhak atasagunan tersebut dan untuk itu Kantor Cabang PT. Bank RakyatIndonesia (Persero), Tbk bertanggung jawab apabila gugatanyang diajukan oleh pihak manapun (vide lembar keenam) ;Bahwa Sdr. K. Suharto selaku Kepala Desa Mekar Sari dalam SuratKeterangan Nomor 470/252/2008 tanggal 18 April 2008 :Bahwa pada tanggal 15 Juni 2007 petugasdari PT.

HamdanSiagian bukan melalui pelelangan akan tetapi terlebin dahulu melakukanloby dengan Sdr. Hamdan Siagian (ic. Tergugat IV) jauh sebelumpengumuman lelang pertama Eksekusi Hak Tanggungan NomorB.284511/ADK12/2007 tertanggal 19 Desember 2007 ;b. Bahwa pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud huruf a di atas adalahberdasarkan kesepatan pihak pembeli (i.c. Tergugat IV) yang kemudianHal. 14 dari 38 hal. Put.

No. 1983 K/Pdt/2011.dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar yang berkedudukan kantor di Jalan AdeIrma Suryani nomor 5 Pematang Siantar tersebut melakukan pelelangan atasagunan Sertifikat hak Milik nomor 200 atas nama debitur SriWartini (i.c.

Pemohon Kasasi) denganmelakukan penjualan agunan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Piutangdan lelang Negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;C) bahwa, sehubungan dengan penjualan/pelelangan jaminan tersebutmaka Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tok Tanjung Balaimenyatakan berhak atas agunan tersebut dan untuk ituKantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tok bertanggungjawabapabila terjadi gugatan yang diajukan oleh pihak manapun (vide lembarkeenam) ;z.

Berdasarkan hal tersebut diatas makaditetapbkan pemenang Pemilihan CalonMitra Kerjasama Bangun Guna Serah(BGS) Kegiatan Pembangunan Pasar LegiParakan Kabupaten Temanggung denganSurat Keputusan Pejabat PengelolaBarang Milik Daerah KabupatenTemanggung Nomor : 510/00211 tanggal28 Januari 2011 yang juga berdasarkanatas Dokumen Pelelangan/Penawaranyang diajukan oleh PT.

Menandatangani pakta integritas sebelum pengadaan investasidimulai ;Halaman 34 dari74 Putusan Nomor 78/Padt.G/2013/PN Skh.Bahwa sesuai dengan tugas sebagai ketua panitia, saksi telahmencari investor yang mau mengelola rencana pembagunanPasar Legi Parakan, melakukan proses pelelangan hinggamenunjuk pemenang lelang dan mengevaluasi para investor ;Bahwa aturan yang dipergunakan Panitia saat mencari investoruntuk Mitra Kerjasama Bangun Guna Serah Pembangunan PasarLegi Parakan Tahun Anggaran 2010 adalah

Permendagri Nomor6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerahdan mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung No. 50 tahun2010, namun Panitia membuat sendiri acuan prosedurpelelangan yang tertuang dalam Rencana Kerja Syarat untukProses Pengadaan Barang dan Jasa ;Bahwa syarat menjadi investor adalah berbadan hukum,mempunyai nilai investasi kekayaan, mempunyai alatalat yanglengkap dan mempunyai staf ahli ;Bahwa proses pelelangan Pembangunan Pasar Legi Parakandiumumkan melalui surat kabar

harus dibuat Perjanjian Kerja Sama antaraPemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dengan PT AmpuhSejahtera sebagai pemenang lelang Bangun Guna SerahPembangunan Pasar Legi Parakan Tahun ;Bahwa selaku Kabag Hukum, saksi ikut dalam pembahasansurat perjanjian kerjasama tersebut, namun secara rinci saksitidak ingat isi perjanjian kerjasama tersebut (Sesuai bukti P12) ;Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 78/Padt.G/2013/PN Skh.Bahwa setahu saksi Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50Tahun 2010 mengatur tentang pelelangan

data ini yang ikut prakwalifikasi ada tujuh peserta termasuk Tergugat dan PT InspirasiJelas Intqoni ;Bahwa setelah dinyatakan lulus pra kwalifikasi, tahap berikutnyaTergugat diundang untuk mengambil dokumen materipengadaan dan pekerjaan dialokasikan oleh panitia padatanggal 6 sampai dengan 19 Januari 2011 ;Bahwa dokumen tersebut berupa materi pekerjaan yaitu KAKdan RKS termasuk di dalamnya BQ dan gambar Pasar Legi ;Bahwa dokumen tersebut merupakan pedoman pengadaan bagipara pihak dalam mengikuti pelelangan

Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3210.K/PD1T/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwaPelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan / Fiat KetuaPengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan denganPasal 224 HIR/258 RBG, Sehingga Tidak Sah Sehingga Pelaksanaan ParateEksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri ;6.

dimuka umum terhadap barangbarang jaminanyang merupakan obyek Hak Tanggungan (vide : Pasal 6 UU HakTanggungan Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan) ;Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, berbunyi : Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.> Bahwa berdasarkan fakta fakta dan dasar dasar hukum tersebut

, nyatanyata bahwa lelang atas jaminan yang diikat Hak tanggungan in casutelah melalui prosedur pelelangan sesui ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku.

Karenanya pula tuntutan TermohonKeberatan mengenai pembatalan pelelangan yang sudah dilaksanakansecara sah haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard);> Bahwa sepanjang mengenai rangkaian / runtutan peristiwa maupunperbuatan hukum Pemohon Keberatan telah menunduki secara hukum,sesuai dan berdasar hukum sebagaimana keabsahan dari adanyadokumen dokumen bukti yang ada maupun pendukung serta khususnyaPerjanjian Kredit beserta selurun ketentuan umum kredit

Dengan demikian TermohonKeberatan telah mengetahui dan sadar atas hubungan hukum perjanjiankredit dengan jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan, yang apabilaTermohon Keberatan dan Almarhum Sarli suaminya selaku Debitur tidakmelaksanakan kewajibannya menyelesaikan kreditnya yang telah jatuhtempo pembayarannya sebagaimana yang telah diperjanjiian memilikiakibat hukum obyek jaminan berhak dan berdasar hukum untuk dilakukaneksekusi pelelangan;Bahwa nyatanyata perobuatan Pemohon Keberatan adalah perbuatan

memberitahukan kepada Penggugat secara tertulispaling sedikit 14 (empat belas) hari sebelum asset tersebut dilelang padatanggal 25 Januari 2012, dimana tempat lelangnya, jam berapa, berapaharga limitnya dan bagaimana syaratsyarat lelangnya sehingga Penggugatmengetahuinya dan dapat mempersiapkan calon pembeli bila ada keluargaatau teman dagang yang bersedia untuk membelinya sehingga bias ikutsebagai peserta lelang untuk dapat diharapkan lebih banyak pesertalelangnya lebin bagus sehingga tercipta pelelangan

pengaruh atau control daripeserta lelang yang lainnya, sehingga dapat diharapkan atau tercapai hargayang tertinggi dengan cara penawaran naiknaik secara adil dan fair,bersaing secara sehat, tidak diperbolehkan adanya persekongkolan untukmengatur pemenang lelang agar barang yang dilelang dibeli itu denganharga serendahrendahnya yang sangat merugikan pemilik dari yangbarangnya dilelang;12.Bahwa Tergugat IIl sebelum melelang asset Penggugat harus didasarkanpada peraturan yang berlaku antara lain, pelelangan

Nomor 352 PK/Pdt/2017Rp2.200.000.000,00 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum(onrechts matige daads) yang sangat merugikan Penggugat;16.Bahwa Tergugat dan Tergugat II sengaja tidak melakukan pelelangan HakTanggungan itu melalui Ketua Pengadilan Negeri untuk menghindaritransparansi, sebab apabila diajukan melalui Ketua Pengadilan Negeriterlebih dahulu diadakan peneguran (aanmaning) terlebih dahulu palingtidak dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) kali pemanggilan dan peneguran diberisaran dan nasehat

kalau bias diusahakan perdamaian kalua tidak akandilelang, setelah dalam jangka waktu peneguran tidak berhasil kemudiandilakukan sita eksekusi setelah itu baru dilakukan lelang eksekusi melaluiKPKLN dan harus diumumkan dalam surat kabar selama 2 (dua) kaliberturutturut dengan tenggang waktu masingmasing paling sedikit selama14 (empat belas) hari dan sebelum dilelang KPKLN memberitahukannyasecara tertulis kepada pihak yang assetnya akan dilelang paling lambat2 (dua) minggu sebelum pelelangan dilaksanakan

Nomor 352 PK/Pdt/2017tidak transfaran dan terkesan ditutuptutupi dan tergesagesa denganmelakukan pelelangan pada tanggal 25 Januari 2012 masih dalamsuasana Tahun Baru Imlek tanggal 23 Januari 2012 danpemberitahuan pelelangan pertama dan kedua diberikan sekaligusmenjelang hari Imlek sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidakmempunyai kesempatan mengajukan uapaya hukum danpengumuman juga dilakukan dalam Koran yang tidak diketahui dandibaca oleh khalayak ramai, sehingga perbuatan tersebut merupakanitikad

dari perbuatan hukumpengalihan piutang (cessie) Nomor 49 tanggal 26 September 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Inggraini Yamin, S.H., antara Tergugat I, Tergugat II, dan TergugatI, berikutnya turunan hukum lainnya batal demi hukum;Bahwa, dalil tersebut sangatlah keliru, tidak berdasarkan hukum yang semakinmenegaskan Para Penggugat tidak mengerti hukum dan berusaha mengaburkan faktahukum yang terjadi;Bahwa sangat tidak masuk akal dan diluar logika sehat jika tindakan Tergugat IIIyang melakukan pelelangan

atas piutang Penggugat dilakukan pada tanggal 9Desember 2004 dan Akta Pengalihan Piutangnya timbul sebelum pelelangan terjadiyaitu tanggal 26 September 2002 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;6 Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelelangan piutang yang dilakukanTergugat III barulah muncul Akta Pengalihan Piutang, sehingga sudahseharusnya Akta Pengalihan Piutang dimaksud timbul setelah dilakukanpelelangan piutang tersebut;7 Bahwa selain hal tersebut, dapat Tergugat III tegaskan, sesuai denganketentuan

P9) yangdikutip, sebagai berikut:e Bahwa dengan demikian proses pengalihan piutang dari BPPN kepadaterbantah telah melanggar ketentuan persyaratan peraturan yang telahditetapkan oleh BPPN sendiri dan di samping itu harga pembelian terbantah37dari BPPN jauh dari lebih rendah dari harga sebenarnya sehingga merugikanterbantah;Dengan demikian, maka Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II merupakanpembeli sekaligus pemenang lelang yang beriktikad buruk dan cacat hukum (videbukti P7 s/d P10 dan P24);Pelelangan

Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi Vcacat hukum dan Termohon Kasasi I bukan merupakan kreditur dari PemohonKasasi I (vide P7 s/d P10);Pertimbangan Putusan Nomor 391, yang dikuatkan Majelis Hakim Tinggi padahalaman 74 alinea ketiga dan keempat, dikutip sebagai berikut:Menimbang, bahwa pelaksanaan dan lelang tersebut berdasarkan buktibuktisebagaimana diuraikan di atas adalah disebabkan oleh karena PenggugatPenggugattidak pernah memenuhi kewajibannya melunasi pembayaran hutangnya, sehinggadilakukan pelelangan

TridanaPratama Finance dalam hal ini diwakili Jimmy Hidayat, Direktur Utama perseroantersebut;Menimbang, bahwa dengan diterimanya sisa hasil lelang tersebut berartiPenggugatPenggugat mengetahui dan menyetujui dilakukan pelelangan tersebut;Keberatan:Pertimbangan hukum tersebut keliru dan Para Pemohon Kasasi keberatan denganpertimbangan tersebut, karena Akta Pengalihan Piutang Nomor 49 telah dibatalkandengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni dalam Putusan perkarabantahan Nomor 148/Pdt.Bth

Dokumen pelelangan pekerjaan, terdiri atas gambargambar (termasukgambargambar detail) Rencana Kerja dan SyaratSyarat (RKS) dansemua perubahan sesuai dengan berita acara penjelasan pekerjaan danketeranganketerangan lainnya.b. Semua ketentuanketentuan atau peraturanperaturan administrasi danteknis yang berlaku antara lain kKeputusan Presiden Nomor : 80 Tahun2003 beserta peraturanperaturan pelaksanaan lebih lanjut.c.

Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat, Hakim berpendapat pembuktian terhadap perkara a quo tersebut tidaklah sederhana, karena memerlukan proses pembuktian yang lebih kompleks, khususnya terhadap tuntutan ganti kerugian berupa pelelangan 1 (satu) SHM Nomor : 01529 tertulis atas nama Ismael Dimara yang berbeda dengan nama Tergugat I (Ismael Yulius Dimara

dalampengajuan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri (vide Pasal 6 ayat 4 PermaNomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo.Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);Menimbang, bahwa setelan membaca gugatan Penggugat, Hakimberpendapat pembuktian terhadap perkara a quo tersebut tidaklah sederhana,karena memerlukan proses pembuktian yang lebih kompleks, khususnyaterhadap tuntutan ganti kerugian berupa pelelangan

kredit, perubahan terhadapperjanjian kredit (7op Up) telah dipelajari, diteliti terlebih dahulu dan telah disepakati sertaditandatangani oeh TERMOHON KEBERATAN (tidak ada catatan dari TERMOHON KEBERAT AN);Selain itu, PEMOHON KEBERATAN juga tidak pernah membedabedakan (diskriminatif)terhadap semua konsumen/debiturnya termasuk kepada TERMOHON KEBERATAN, hal ini dapatdiihat dari tindakan PEMOHON KEBERATAN terhadap seluruh debitur/konsumennya yang telahwanprestasi, maka PEMOHON KEBERATAN akan melakukan pelelangan

Tanggungan melalui KPKNLPematang Siantar menjadi terhambat dan juga dinyatakan tidak sah serta bataldemi hukum ditambahkan juga pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Barayang asalasalan menimbangnya dan tidak serius dalam mengangani perkara a quo.Pelaku Usaha tidak pernah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujurkepada Konsumen tentang isi Perjanjian Kredit serta apa yang menjadi hak dankewajiban Konsumen termasuk apabila Konsumen bila telat membayar angsuranperbulannya khususnya mengenai pelelangan

Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyal hak untuk menjual ataskekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabia debitor cidera janji ";Bahwa, berdasarkan pada ketentuanketentuan di atas, dalam hal TERMOHON KEBERATANselaku Debitur telah ingkar janji / wanprestasi, maka PEMOHON KEBERATAN selaku Krediturberhak untuk dengan seketika menjalankan hakhak dan wewenang yang timbul dari atauberdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan), Termasuk namun tidakterbatas pada melakukan pelelangan

Undangundang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, berbunyi :"Apabia debitor cidera janjj pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyal hak untukmenjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melui peelangan umum sertamengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.Dengan demikian, PEMOHON KEBERATAN sebagai pemegang hak tanggungan, untuk menjualobyek hak tanggungan tidak perlu meminta persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan danpelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan tersebut harus melalui pelelangan

Kredit atau Perjanjian lainnyadengan Bank; v) dinyatakan fej/wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurutpenanjan innya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlbat dalam suatu perkarapengadian.Bahwa, dikarenakan TERMOHON KEBERATAN tetap tidak peduli dan tetap tidak melaksanakankewajibannya untuk menunaikan prestasinya (lalai) dalam hal membayar sisa kewajiban kredit yangharus dilunasi, maka PEMOHON KEBERATAN mempunyaihak untuk menjual obyek hak tanggunganatas kekuasaannya melalui pelelangan

Negri);Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang MewajibkanKetua Pengadilan Negeri (dalam Perkara a quo Pengadilan NegeriPadangsidimpuan) untuk memerintahkan Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan untukmenjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Padangsidimpuan);Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan pelelangan

sebagaimana ditentukan oleh Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danKeputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa, Majelis a guo telah melakukan penyalahgunaankewenangan dan kekuasaan (Ultra Vires) dengan memutuskan antara lainMenyatakan Pemohon telah melakukan perbuatan yang melanggar undangundang, Menyatakan batal demi hukum perjanjian kredit, Menyatakan bataldemi hukum/tidak sah pelelangan

Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (Dalam Perkara a quo Pengadilan NegeriPadangsidimpuan) untuk memerintahkan Kantor Lelang (KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Padangsidimpuan)untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada kantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Medan);5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan

UndangundangHak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya dan oleh karenaPelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undangundang HakTanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, MakaPelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui FiatEksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara KantorPelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakanbahwa Pelaksanaan Pelelangan

KUHPerdata yang mengharuskanlelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang MewajibkanKetua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara a quo Pengadilan NegeriPadangsidimpuan) untuk memerintahkan Kantor Lelang untukmenjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan