Ditemukan 51522 data
40 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kekhilafan atau kekeliruan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebutterlinat dalam pertimbangannya yang mendasari atas keterbuktian kesalahanTerdakwa Hi.ABDULLAH ILAHUDE alias DULLAH, hanya sematamatadidasarkan pada petunjuk belaka, padahal berdasarkan Pasal 188 (2)al. 9 dari 14 hal. Put.
Bahwa kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim Mahkamah Agung RepublikIndonesia tersebut terlihat dalam pertimbangannya yang mendasari atasketerbuktian kesalahan Terdakwa Hi. ABDULLAH ILAHUDH alias DULLAH,hanya sematamata didasarkan pada dakwaan dan tuntutan Jaksa PenuntutUmum saja.
13 — 5
tidak rukun dan harmonis lagi,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalahTermohon berselingkuh dengan lakilaki lain dan telah pisah rumahselama 10 bulan lamanya;Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon tersebut,Majelis berpendapat yang menjadi pokok masalah dalam perkara initerjadinya perselisihan dan pertengkaran terusmenerus antara Pemohondengan Termohon disebabkan masalah ekonomi dan juga Termohonmelawan suka kepada Pemohon karena itu Majelis berkesimpulanPemohon telah mendasari
17 — 10
berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiridari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1982/Pid.Sus/2014/PN.Lbp.Ld, tanggal2 April 2015, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 12 Mei2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamayang mendasari
10 — 3
Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5bulan akan tetapi didalam repliknya ternyata Penggugat mengakui jawaban Tergugatbahwa Penggugat dengan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 2 bulanbahkan 2 hari yang lalu Penggugat juga masih pulang, sehingga mengakibatkangugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) karena posita gugatan Penggugattidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari
8 — 0
Sebab yang mendasari atau yang yangdijadikan alasanalasan oleh Penggugat sampai saat ini kurang bisa diterima dandipahami oleh Tergugat. Untuk hal itu Tergugat mempunyai keinginan :1. sampai saat ini tidak ada niatan dari Tergugat untuk menjatuhkan talak kepadaPenggugat;2.
146 — 34
material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, pemohon bandingdapat memisahkannya, oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pemotongan hanyaatas biaya jasanya saja;bahwa Pemohon Banding dapat membuktikkan pendapat tersebut dengan menunjukkandokumendokumen komersial dan perpajakan (Invoice, Purchase Order, Delivery Order,Rekening koran, Faktur Pajak ) yang terkait dengan koreksi Terbanding;bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan buktidan data yang mendasari
29 — 14
Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Januari2017 Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum tetapi gugatan yangdiajukan Penggugat ini tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sertadasar faktanya (fetelijke grond) secara jelas;Bahwa dalil gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur sepertiini tidak memenuhi syarat formil karena tidak jelas
dan tidaktertentu (een duideljke en bepaalde conclusive);Bahwa tidak adanya dasar hukum gugatan atau posita ataufundamentum petendi yakni dasar hukum dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan harus ditolak, hal ini agarsejalan seperti misalnya dalam putusan Mahkamah Agung No. 616K/Sip/1973, yang membenarkan putusan Pengadilan Tinggi yangmenyatakan Mengenai gugatan terhadap hasil sawah terperkara,walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dan Tergugat yangseharusnya dengan demikian gugatan
, dalil Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari dalilPutusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 10 dari 28 halaman11gugatan serta dasar faktanya (fetelijke grond), dalil gugatan seperti initidak memenuhi syarat formil karena tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusie);.Bahwa Para Tergugat acap kali diancam dan mengalami intimidasiPenggugat terkait permasalahan ini, salah satunya adalah dengandilaporkannya
uang ganti kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,(Satu millyar rupiah) kepada Penggugat atas menanggung rasa maludan tercemar nama baiknya karena perkara ini adalah dalil yang lucu,aneh bin ajaib dan sangat tidak berdasar, untuk dibebankan kepadaPara Tergugat, karena hal tersebut sudah merupakan resikoberperkara;17.Bahwa terhadap dalildalil Penggugat lainnya yakni butir 10 s/d 13 tidakperlu Para Tergugat tanggapi lagi, karena permintaan dalam gugatanini pun sangat tidak berdasar dan tidak mendasari
DARWIN HUTAHAEAN, SH
Terdakwa:
Mahendra Kristiyono
63 — 35
Mendasari hal tersebut diatas danOditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan, maka sesuaiketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun1997 dan atas persetujuan Terdakwa maka keteranganSaksi4 dan saksi5 yang sudah pernah diberikan di penyidikakan dibacakan.Saksi2:Nama lengkap : Suyani Alias Yani.Pekerjaan : Ibu Rumah TanggaTempat, tanggal lahir =: Pidie, 11 November 1990Jenis kelamin : PerempuanKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Jl.
Alias Yani, telah diperlihnatkan kepadaTerdakwa dan Saksi dan tidak ada yang menyangkalnya, barangbukti surat tersebut adalah surat keterangan kelahiran dari anakhasil pernikahan antara Terdakwa dan Saksi2 dan foto yangmenunjukan adanya hubungan antara Terdakwa dan Saksi2,telah diterangkan sebagai bukti adanya saksi5 adalah istri yangsah saat itu bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti petunjukdan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yangdidakwakan kepada diri Terdakwa.: Bahwa dengan mendasari
dihukum haruslah dibuktikankeseluruhan unsurunsur dari pasalpasal yang didakwakan.: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusundalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsurunsursebagai berikut:Unsur kesatu.: Barang SiapaUnsur kedua : Mengadakan perkawinan padahal mengetahuibahwa perkawinan atau perkawinanperkawinannya yang telah ada menjadipenghalang yang sah untuk itu: Bahwa mengenai unsur kesatu Barang siapa tersebut MajelisHakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa mendasari
Putusan Nomor 32K/PM.102/AD/II/2019MenimbangMenimbangMenimbangBahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akanmengulangi perbuatan tersebut selain itu Terdakwa jugamerupakan prajurit satusatunya yang mempunyai keahlianmengendalikan dan mengoperasikan Drone disatuan Pendam/BB khususnya dan Kodam I/BB pada umumnya, sehingga akanmenjadi pertimbangan majelis dalam menentukan amar putusanTerdakwa.: Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis
10 — 0
XXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal14 Desember 1986 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 14Desember 1986 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
No. 0212/Pdt.G/2017/PA.Pas.namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan
24 — 3
FAKTAFAKTA YANG MENDASARI GUGATAN INIBahwa Penggugat ada membeli sebuah rumah yang terletak di PerumahanCIPTA PESONA BANDAR KHALIFAH,yang terletak di jalan Besar H.YakubLubis,Desa Bandar KHALIFAH,Kec.Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Sedangyang mana pengembangnya adalah Tergugat ;Bahwa harga pembelan atas satu unit rumah beserta tanahnya disepakatisejumlah Rp.185.000.000,( seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengandiscount sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dandengan booking
HAL HAL LAIN YANG MENDASARI GUGATAN INIBahwa perbuatan wanprestasi Tergugat ini maka Perjanjian ataukesepakatan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak memilikikekuatan hukum lagi dan oleh sebab itu harus dibatalkan atau dinyatakanbatal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatanhukum sama sekali ;Bahwa dengan batalnya perjanjian atau kesepakatan antara Penggugatdengan Tergugat tersebut maka Tergugat harus mengembalikan seluruhuang yang telah dibayarkan oleh penggugat sebesar
31 — 11
Kabupaten Pasuruan pada tanggal 01Nopember 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 755/02/X1/2012 tanggal 01Nopember 2012 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996Hal. 9 dari 14 hal. Put.
14 — 2
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
No. 1014/Pdt.G/2014/PA.Bdw.Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3 MII I JI Jd de pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor :
7 — 0
Kecamatan XXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal13 Mei 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXtanggal 13 Mei 2016dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari
11 — 0
Kecamatan XXXXX Kota Pasuruan pada tanggal 06 Juli2018 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 06 Juli 2018 dansekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
cukup upaya yangdilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihakkarena mafsadatnya lebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari
28 — 15
keadaanrukun dan harmonis, tidak pernah terlihat atau terdengar bertengkar; Bahwa saksi mengetahui selama ini para Pemohon telah mengangkatseorang anak lakilaki bernama CALON ANAK ADOPSI putra dari AYAH danIBU; Bahwa saksi mengetahui anak tersebut diserahkan langsung olehorangtua kandung anak sejak lahir kepada para Pemohon, bahkan sejakdalam kandungan sudah diniatkan diserahkan kepada para Pemohon, saksimengetahuinya ketika diundang syukuran oleh para Pemohon; Bahwa saksi mengetahui latar belakang yang mendasari
saksisaksi yang menerangkan : Para Pemohon adalah suami isteri yang membina rumah tangganyadengan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak; Para Pemohon telah mengangkat seorang anak lakilaki bernamaCALON ANAK ADOPSI putra dari dan ; Anak tersebut diserahkan langsung oleh orangtua kandung anak sejaklahir sekitar tahun 2017 kepada para Pemohon pada proses adat syukuran dirumah orangtua kandung anak, bahkan sejak dalam kandungan sudahdiniatkan diserahkan kepada para Pemohon; Latar belakang yang mendasari
Mayor Chk Hary Catur Widicahyono, SE, SH
Terdakwa:
Hananto
67 — 31
hadirnyaTerdakwa.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undangundang No.31tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkaratindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam KitabUndangundang Hukum Pidana Mlliter, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam)bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut Secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpasuatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnya Terdakwa.Bahwa dengan mendasari
Surat Nomor : B/96/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 .yang menyatakan bahwa Terdakwa Hananto, Kopda NRP 534766,Ta flight C Skadik 405 Lanud Hadi Soemarmo Solo sampai saatini belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan karenayang bersangkutan melaksanakan tindak pidana Desersi TMT 18April 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan.Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka MajelisHakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputustanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia
(Saksi1), dan Serka Sutrisno (Saksi2) telah dipanggil secara sahdan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidanganmaka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangantersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acarapemeriksaan dibawah sumpah yang dibuat oleh penyidik sebagaiberikut:Saksi1Nama
- I GEDE KAJENG MUDIKA;
TERGUGAT:
- KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI.
107 — 70
tidakdengan hormat dari Dinas Kepolisian NegarRepublik Indonesia sebagaimana Surat KeputusanTERGUGAT (Kapolda Bali) Nomor Pol : Skep/ 308/ X/2009 itanggal 30 Oktober 2009, adalah TIDAKPROSEDURALBahwa, oleh karena yang dijadikandasar oleh TERGUGAT untuk menerbitkan obyeksengketa (Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Bali Nomor Pol : Skep/ 308/X/ 2009 tanggal30 Oktober 2009 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat atas nama Briptu)= GEDE KAJENGMUDIKA Nrp 61040078 Kesatuan Polres Karangasem).Dengan mendasari
Mendasari atas Putusan Kasasi Mahkamah AgungRl Nomor : 715 K/ PID.SUS/ 2007 tanggal 03April 2008 poin 3 huruf a tersebut diatasdan Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor Pol : 721Tahun 2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang KodeEtik Profesi Kepolisian Negara RepublikIndonesia, kemudian diselenggarakan SidangKomisi Kode Etik Profesi Polri atas namaterperiksa (PENGGUGAT) Briptu) GEDE KAJENGMUDIKA Nrp 61040078 Anggota Logistik PolresKarangasem karena diduga telah melakukanpelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRINomor
GEDE KAJENG MUDIKA Nrp 61040078 AnggotaLogistik Polres Karangasem karena telahberdasarkan Peraturan Perundang undangan = yangberlaku sebagaimana diatur dalam PPRI Nomor 1Tahun 2003, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun2006,.Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006,keputusan Kapolri Nomor Pol : KEP/ 74/ XlI/ 2003tanggal 10 November 2003 dan mendasari PutusanKasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 715 K/PID.SUS/2007 tanggal O03 April 2008 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap;.
8 — 3
Dpk. telah mengajukan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2015, di KecamatanKota Depok, Kutipan Akta Nikah nomor: tanggal , yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanKecamatan Kota Depok;Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1185/Pdt.G/2017/PA.Dpk.2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugattinggal diKota Depok;3.
9 — 0
tegas mengajukangugatan cerai dengan Tergugat, akan tetapi ternyata bahwa Penggugatdan Tergugat masih satu alamat, padahal dalam faxta kejadian antarayang disampaikan dalam penjelasan dengan yang tertulis dalam gugtansaling bertentangan oleh sebab itu maka gugatan tersebut menjadi kaburdan tidak jelas, maka oleh karena gugatan tersebut tidak dapat diterima(abscur libel), dengan alasan posita tidak menjelaskan dasar hukummaksudnya dalam suatu gugatan tidak dicantumkan dasar hukumnya dankejadian yang mendasari
HENDRO TRI CAHYONO
15 — 2
P5 serta 2(dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalampermohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dandidasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuanyang dapat melanggar hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa surat pernyataanahli waris pemohon