Ditemukan 11445 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 05-12-2017 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 30/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 9 Mei 2018 — Nama : ZAINAL KARIM; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Morotai; Tempat Tinggal : Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017 memberikan kuasa kepada: 1) CHARLES B. LITAAY, S.H., M.H.; 2) AHMAD AJLAN ALWI, S.H.; 3) YENI LITAAY, S.H.; 4) ERIK RIDWAN S., S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Kantor Hukum Charles Litaay dan Rekan, di Jalan Karang Panjang, RT.002/RW.003, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWAN: 1. Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU UTARA; Tempat kedudukan : Jalan Raya Trans Halmahera, Gosale Puncak No. 1 Sofifi, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 835/121/G, tertanggal 29 Januari 2018 memberikan kuasa kepada: 1) SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 2) BURNAWAN, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 3) MOCHTAR BADIN, S.H., Kepala Sub Bagian Litigasi Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 4) SOFYAN HADI, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 5) MUHDI SOAMOLE, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 6) SANY RAIS, S.H., Staf Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak Nomor 1, Sofifi, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : AJUDIN TANIMBAR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Swasta; Tempat Tinggal : Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/SK-TUN/II/FES/2018, tanggal 13 Februari 2018 memberikan kuasa kepada: 1) FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.; 2) DIAN J.G. SITANIAPESSY, S.H., M.H.; 3) BENNY ADAM, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Dana Kopra No.1/29 Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
324 — 168
  • keanggotaan, sebagaimana dikutip pada angka (4)amar Putusan Mahkamah Partai, tertanggal 11 Oktober 2014,sebagai berikut:Angka 4 (empat) amar Putusan Mahkamah Partai: Semua Surat Keputusan tentang pemberhentian dan/ataupengangkatan terhadap pengurus DPP, DPW, DPC, danPemberhentian Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan, yangtidak ditandatangani oleh Ketua Umum DR.
    manaMahkamah Partai menjatuhkan putusan.
    Oleh karena itu makaKeputusan Partai dalam hal ini PPP yang dikeluarkan setelah tanggal11. Oktober 2014 sudah tidak termasuk dalam pengertian dalampengertian amar putusan Mahkamah Partai angka 4 tersebut;Dikaitkan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan Nomor: 156/SK/DPP/C/IlV2017 tentang PemberhentianSdr. Hi. Zainal Karim, BA Dari Keanggotaan Partai PersatuanPembangunan tanggal 30 Maret 2017, maka sudah lewat waktu kuranglebih 3 tahun.
    /Anggota Partai PersatuanPembangunan berkevajiban menaati keputusan/kebijakan Partai, serta menunjunjung tinggikonstitusi, kehormatan dan nama baik PartaiPersatuan Pembangunan;b. bahvwa Sdr.
    kewenanganMahkamah Partai Politik atau sebutan lain.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 22-11-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 542 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 22 Nopember 2012 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH, dkk.
73 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH, dkk.
    DPP Partai Buruh, Tergugat II Ic.
    Menjadi angota Partai politik lain atau;d.
    Bahwa sebagai anggota DPRD Kota Medan dari Partai Buruh, PemohonKasasi/ Pemohon Kasa telah menjalankan kewajibannnya baik kepadaDPC Partai Buruh Kota Medan maupun kepada DPP Partai Buruh ;5. Bahwa benar terbukti dalam menjalankan kewajibannnya dalampembayaran iuran sebagai anggota Partai Politik Partai Buruh Penggugatmendapat predikat teladan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PartaiHal. 24 dari 28 hal. Put.
    ataupun sanksi dari DPC Partai Buruh kotaMedan, DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara maupun dari DPPPartai Buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Buruh sebagaimana dalambukti P35 ;Dalam rapat ditemukan bahwa DPC Partai Buruh Kota Medan mengakuidan membenarkan bahwa Penggugat tidak pernah diundang untukmengikuti rapatrapat partai ;Dalam rapat ditemukan bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil olehDPC Partai Buruh Kota Medan sebelum dilakukan
    No. 542 K/Pdt.Sus/20122122.23.24.pasal 7 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Partai Buruh Anggaran Rumahtangga Partai Buruh ;.Bahwa oleh karena Pemohon' Kasasi/semula Penggugat tidakmempunyai kesalahan dan pelanggaran terhadap AD/ART Partai Buruholeh karenanya Majelis Pertimbangan (MPP) Partai Buruh pada tanggal22 Maret 2012 memerintahkan DPP Partai Buruh untuk membatalkandan mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh(DPP) No. 144 / SKEP/DPP PARTAI BURUH/III 2011 tanggal 9 Maret2011, karena
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Khusus
Register : 14-05-2024 — Putus : 05-08-2024 — Upload : 08-08-2024
Putusan PN RABA BIMA Nomor 18/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Rbi
Tanggal 5 Agustus 2024 — MUSTAMINM
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB)
2.Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Kota Bima
Turut Tergugat:
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB)
53 — 0
  • MUSTAMINM
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB)
    2.Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Kota Bima
    Turut Tergugat:
    Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB)
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 19-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 94/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Juni 2018 — HAMSIAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI POLITIK NASDEM
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPW PARTAI NASDEM PROPINSI KALIMANTAN SELATA
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH DPD PARTAI POLTIK NASDEN KABUPATEN TANAH BUMBU
4.GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
310 — 113
  • HAMSIAH
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI POLITIK NASDEM
    2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPW PARTAI NASDEM PROPINSI KALIMANTAN SELATA
    3.DEWAN PIMPINAN DAERAH DPD PARTAI POLTIK NASDEN KABUPATEN TANAH BUMBU
    4.GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Partai Politik
Register : 16-12-2009 — Putus : 15-04-2010 — Upload : 08-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 185/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 15 April 2010 — Partai Pemuda Indonesia;1. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2. Irjen. Pol (Purn). Drs. H. Thamrin. S
88 — 49
  • Partai Pemuda Indonesia;1. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2. Irjen. Pol (Purn). Drs. H. Thamrin. S
    EFFENDISAUD MBA, warga negara Indonesia, selakuKetua Umum Partai Pemuda Indonesia, danDrs. REINHARD SAMAH, warga negaraIndonesia, selaku Sekretaris JenderalPartai Pemuda Indonesia, keduanya bertindakuntuk dan atas nama s Partai PemudaIndonesia, beralamat di Jalan MajapahitKav. 1822, Komplek Perkantoran MajapahitPermai C/107, Jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada PASKALIS' PIETER,SH., MH., HASYIM HANUMARURY, SH. danPASKALIS A.
    Jatinegara TimurNomor 101 Blok A. 8 Jatinegara 13220,Jakarta Timur , dan NIKO SILITONGAKewarganegaraan Indonesia PekerjaanSekretaris Jenderal Partai PemudaIndonesia , alamat KomplekBonagabe, Jlin. Jatinegara Timur Nomor 101Blok A.8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 24-11-2009 — Upload : 19-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 783K/PDTSUS/2009
Tanggal 24 Nopember 2009 — H. ARDY MUHAMMAD, MBA, ; SUKMAWATI SUKARNO, Drs. SOENARKO,
60 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN BATUSANGKAR Perdata
Register : 12-09-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 16/Pdt.Sus/2015/PN.Bsk
Tanggal 13 Januari 2016 — Ir. ASRUL NURHASAN melawan Letjen TNI (Purn) H. PRABOWO SUBIANTO. CS
131 — 30
  • Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia yaitu antara lain;a.
    Hal tersebut dikarenakanpelaksanaan MusyawarahCabang Partai GERINDRA di Kabupaten/Kota dilaksanakan setelahdilaksanakanya Musyawarah Daerah Partai GERINDRA di Provinsi tersebut(vide pasal 69 ayat (3) AD/ART Partai Gerindra).
    CalonBupati dan Calon Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politikdan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon WakilWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politikdan parasekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik danpara sekretaris Partai Politik di
    CalonHal 39 dari 45 Halaman Putusan Nomor :16/Pdt.Sus/2015/PN.BSK10.11.12.Bupati dan Calon Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politikdan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon WakilWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politikdan parasekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi
    atau para ketua Partai Politik danpara sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusanmasingmasing Pengurus Partai Politik tingkat Pusattentang Persetujuan atas calonyang diusulkan olehPengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atauPengurus Parpoltingkat kabupaten/kota..
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Perdata Khusus
Register : 18-10-2023 — Putus : 15-12-2023 — Upload : 15-12-2023
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Liw
Tanggal 15 Desember 2023 — Penggugat:
EDI APRIYANTO
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB)
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung (DPW PKB Lampung)
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB)
Turut Tergugat:
3.GUBERNUR LAMPUNG
4.BUPATI LAMPUNG BARAT
5.Ketua DPRD Lampung Barat
152 — 0
  • Penggugat:
    EDI APRIYANTO
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB)
    2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung (DPW PKB Lampung)
    3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB)
    Turut Tergugat:
    3.GUBERNUR LAMPUNG
    4.BUPATI LAMPUNG BARAT
    5.Ketua DPRD Lampung Barat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 15-10-2024 — Putus : 16-12-2024 — Upload : 17-12-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 651/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Desember 2024 — Penggugat:
4.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (“DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan”)
5.Heri Gustiawan, S.T., M.Si
6.Evi Susanty, SE
Tergugat:
Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
Turut Tergugat:
3.Ade Irfan Pulungan, S.H
4.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
5.Jasman
6.Herdiansah
17 — 8
  • Penggugat:
    4.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan)
    5.Heri Gustiawan, S.T., M.Si
    6.Evi Susanty, SE
    Tergugat:
    Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
    Turut Tergugat:
    3.Ade Irfan Pulungan, S.H
    4.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
    5.Jasman
    6.Herdiansah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 16-08-2021 — Putus : 25-10-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 489/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Oktober 2021 — Penggugat:
SUCI OKTARIANI
Tergugat:
1.DPP PDI PERJUANGAN
2.MAHKAMAH PDI PERJUANGAN
Turut Tergugat:
2.DPD PDI PERJUANGAN SUMATERA SELATAN
3.DPC PDI PERJUANGAN BANYUASIN
399 — 121
Pengadilan PN KOLAKA Perdata Khusus
Register : 02-03-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 01-08-2018
Putusan PN KOLAKA Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Kka
Tanggal 31 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
221 — 80
  • PENETAPANNomor 8/Pdt.SusParpol/2018/PN KkaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAn Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkaraperkaraperdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :1. Hj.
    Ketua UMUM Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (DPP PDIP), yang berkantor/berkedudukan di JalanPangeran Diponegoro Nomor 58 RT.1 / RW.2 Menteng KotaJakarta Pusat, Daerah Khusus lbukota Jakarta;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. SIRRA PRAYUNA, S.H;4. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H;5. BADRUL MUNIR, S.AQ, S.H., M.H., CLA;6. RIDWAN DARMAWAN, S.H;7. MUSTADJAB, S.H;8.
    Hidayat Idrus Dari Keanggotaan PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan, yang dikeluarkan oleh Dewan PimpinanPusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (Bukti P Ii1);6. Foto copy Usul PAW Anggota DPRD Kab. Kolaka Utara Nomor170/15.DPRD/2018, tanggal 6 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, (Bukti P Il2);7.
    Foto copy Rekomendasi Nomor : 2181/IN/DPP/IX/2016, tanggal 15 September2016, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan, (Bukti T 1);2. Foto copy Surat Keputusan Nomor : 294/KPTS/DPP/II/2018, tanggal 5Februari 2018, tentang Pemecatan Hj. Ulfa Haeruddin Pawelloi DariKeanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dikeluarkan olehDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (Bukti T I2);3.
    Foto copy Hasil Klarifikasi, tanggal 11 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh DewanPimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi SulawesiTenggara, (Bukti T II2);6.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 16-09-2022 — Putus : 03-01-2023 — Upload : 31-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 561/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 3 Januari 2023 — Penggugat:
FREDERIKUS DEDOY SON TITIRLOLOBY
Tergugat:
1.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
2.Sekretaris jendral DPP Partai Hanura
3.Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku
4.HENRIKUS SERIN
79 — 52

  • MENGADILI:

    1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili dari Para Tergugat;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan internal Partai Hanura sebagaimana dalam gugatan a quo;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.640.000,- (satu juta enamratus empatpuluh ribu rupiah) ;
    Penggugat:
    FREDERIKUS DEDOY SON TITIRLOLOBY
    Tergugat:
    1.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
    2.Sekretaris jendral DPP Partai Hanura
    3.Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku
    4.HENRIKUS SERIN
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 29-08-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 280/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Mks
Tanggal 13 Maret 2019 — SAID
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
2.Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Makassar
150 — 45
  • SAID
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
    2.Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Makassar
Pengadilan PN KANDANGAN Perdata Khusus
Register : 27-09-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN KANDANGAN Nomor 4/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Kgn
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat:
RAHMAN ABDI
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT HANURA KALIMANTAN SELATAN
2.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT HANURA KALIMANTAN SELATAN
3.NOOR CAHYATI
204 — 25
  • Penggugat:
    RAHMAN ABDI
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT HANURA KALIMANTAN SELATAN
    2.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT HANURA KALIMANTAN SELATAN
    3.NOOR CAHYATI
    Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga ;2).
    huruf b mengundurkan diri, ayat ( 3 ) huruf i menjadianggota partai lain.7.
    mengajukan pengunduran dirinya dan masukmenjadi anggota atau kader partai lain dalam hal ini adalah partai NASDEM,dan kemudian mengundurkan kembali dari Keanggotaan partai Nasdem danberniat bergabung kembali kepada partai Hanura, sehingga hal ini dapatdikatagorikan sebagai perselisihan internal partal;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa perkaraAquo adalah perselisihan internal partai, maka sebagaimana yangdiamanatkan dalam pasal pasal 32 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 2
    Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik Sebagaimanadimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;Menimbang, bahwa lebih lanjut tentang perselisihan internal partai, bagiPengadilan Negeri (PN) yang menangani perselisihan sengketakepengurusan partai dapat mengacu pada rumusan kamar perdata khususMahkamah Agung menyepakati rumusan terkait perselisihan partai politik(parpol) akibat berlakunya Pasal 32 ayat (5) dan Pasal
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 31-01-2013 — Putus : 22-04-2013 — Upload : 30-12-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 07/G/2013/PTUN.MKS
Tanggal 22 April 2013 — Penggugat:
H. Andi Muhtadin
Tergugat:
Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
246 — 81
  • SebagaiAnggota Partai Buruh Kabupaten PolewaliMandar Provinsi Sulawesi Barat.Fotocopy dari Fotocopy Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor:057/SKEP/DPPPARTAI/XI/2012, tanggal 8November 2012 tentang PembatalanPencabutan Kartu) Tanda Anggota (KTA)Saudara H.
    Andi Muhtadin sebagaianggota Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi SulawesiBarat yang selanjutnya mengukuhkan dan mengesahkannya kembali H.26Andi Muhtadin dan membatalkan kembali Surat Keputusan DPP PartaiBuruh Nomor: 133/SKEP/DPP PARTAI BURUH, tanggal 19 Januari 2011tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) H.
    Polewali Mandar dari PartaiBuruh (vide T8);Menimbang, bahwa atas tindakan DPP Partai Buruh yang mencabutkeanggotaan Penggugat sebagai anggota Partai Buruh dan ditindaklanjutioleh Surat DPC Partai Buruh Polewali Mandar kepada Ketua DPRDPolewali Mandar agar memproses Penggantian Antar Waktu Sdr.H.AndiMuhtadin M. anggota DPRD Kab.
    Polewali Mandar dari Partai Buruh;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan DPP PartaiBuruh mencabut keanggotaan Penggugat dari Partai Buruh sebagaimanabukti T7 berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh(DPPPartai Buruh) Nomor: 133/SKEP/DPPPARTAI BURUH/I/2011,tanggal 19 Januari 2011 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA)Saudara H.Andi Muhtadin M. sebagai Anggota Partai Buruh KabupatenPolewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat dan bukti T8 berupa SuratDewan Pimpinan Pusat
    Partai Buruh (DPPPartai Buruh) Nomor:AB.III.221A/DPP.....33AB.UI.221A/DPP Partai Buruh/I0/2011, tanggal 1 April 2011 Perihal:Permohonan untuk Segera Memproses Penggantian Antar WaktuSdr.H.Andi Muhtadin M.
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata Khusus
Register : 21-02-2023 — Putus : 29-05-2023 — Upload : 01-09-2023
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sml
Tanggal 29 Mei 2023 — Penggugat:
FREDERIKUS DEDDY SON TITIRLOLOBY
Tergugat:
1.KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
2.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
3.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
Turut Tergugat:
Bupati Kepulauan Tanimbar
102 — 79
  • Penggugat:
    FREDERIKUS DEDDY SON TITIRLOLOBY
    Tergugat:
    1.KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
    2.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
    3.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
    Turut Tergugat:
    Bupati Kepulauan Tanimbar
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 11-08-2023 — Putus : 11-09-2023 — Upload : 19-09-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 533/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 11 September 2023 — Fahruddin
Tergugat:
1.Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
2.Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
3.DPC. PPP Kabupaten OKU
83 — 65
  • Fahruddin
    Tergugat:
    1.Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
    2.Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
    3.DPC. PPP Kabupaten OKU
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 08-01-2019
Putusan PN MARTAPURA Nomor 30/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Mtp
Tanggal 7 Januari 2019 — Penggugat:
FARHAT
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Banjar
2.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
272 — 35
  • Penggugat:
    FARHAT
    Tergugat:
    1.Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Banjar
    2.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 18-09-2024 — Putus : 21-10-2024 — Upload : 23-10-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 567/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Oktober 2024 — Penggugat:
Mohammad Irsyad Yusuf
Tergugat:
Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
43 — 20
  • Penggugat:
    Mohammad Irsyad Yusuf
    Tergugat:
    Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
Pengadilan PN PADANG Perdata Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PN PADANG Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Pdg
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
KOMI CANIAGO, S.H
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
2.DewanPimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sumbar
182 — 85
  • Penggugat:
    KOMI CANIAGO, S.H
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
    2.DewanPimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sumbar
    Bulan Bintang (PBB)yangtelah mengabdikan diri untuk memajukan dan membesarkan Partai BulanBintang.
    Menyatakan sah bahwa Penggugat adalah sebagai anggota Partai BulanBintang ( PBB) ;8. Menyatakan sah bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD PropinsiSumatera Barat priode 2014 sampai 2019 dari Partai Bulan Bintang (PBB);9.
    Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 2 (dua) angka 1 (satu) yangmendalilkan : Bahwa Penggugat selama menjadi anggota Partai BulanBintang (PBB) yang telah mengabdikan diri untuk memajukan danmembesarkan Partai Bulan Bintang.
    Diberhentikan Penggugatsebagai Anggota Partai Bulan Bintang;, b.
    oleh Mahkamah Partai tidak tercapai, makaPengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa partai tersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatanPenggugat dan jawaban dari para Tergugat, telah ternyata bahwa obyeksengketa antara Penggugat dan para Tergugat adalah bahwa apakah Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang NoSK.PP/1418/2018 tertanggal 4 Desember 2018 Tentang PemberhentianSebagai Anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu