Ditemukan 51522 data
32 — 21
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa ke persidangan, karena Terdakwa tidakdiketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapatMenimbangBerpendapatpemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan
39 — 19
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/128
49 — 30
., sebagaimana laporan mediator tertanggal 09 Agustus 2018 mediasitersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan denganmembacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon;Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon tidakmencantumkan alasan yang mendasari Pemohon mengajukan jin poligami,sehingga majelis Hakim menilai dalil permohonan tersebut tidak mempunyai dasarhukum yang jelas sehingga permohonan tersebut kabur (obscuur
8 — 3
permohonan ataukah tidak ;Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya Pemohon menyatakan bahwaantara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan akantetapi didalam repliknya ternyata Pemohon mengakui bahwa Pemohon denganTermohon masih hidup serumah dan masih melakukan hubungan suami isteri yangterakhir 3 minggu yang lalu, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadikabur (obscuur libel) karena posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan dasarhukum dan kejadian yang mendasari
18 — 2
P4 serta 2 (dua) orangMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanganti nama anak Pemohon adalah karena Pemohon merasa kesulitan dalammengurus administrasi, sehingga Pemohon mengajukan permohonanpengubahan nama anak Pemohon dengan melalui Penetapan Pengadilanterlebih dahulu yang juga sebagai salah satu syarat untuk mengurusAdministrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa Hakim
20 — 10
Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, BeritaAcara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut suratyang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1224/Pid.Sus/2014/PN.Lbp,tanggal 24 Desember 2014, berpendapat bahwa pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama yang mendasari
8 — 0
ataukah tidak ;Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan akantetapi didalam repliknya ternyata Penggugat mengakui bahwa Penggugat denganTergugat masih hidup serumah dan masih melakukan hubungan suami isteri yangterakhir pada tanggal 06 Juli 2012, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadikabur (obscuur libel) karena posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukumdan kejadian yang mendasari
23 — 2
HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1(potokopi KTP),Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, karenaternyata Pemohon tinggal di wilayah Yogyakarta yang merupakan wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon antara lainadalah supaya Pengadilan Menetapkan anak yang bernama CucuPemohon dibawah perwalian Pemohon sebagai neneknya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
RISMIATI
45 — 17
RahmaSahira Inasyah (anak Pemohon) atau pun hal lain sehingga perlunya dilakukanperbaikan untuk itu;Menimbang, bahwa setelah mencermati isi/ alasan permohonan daripihak Pemohon, ternyata yang mendasari diajukannya permohonan aquoadalah usia anak Pemohon yang tidak sesuai dengan ketentuan batas usiaanak untuk mengikuti ujian di sekolah;Menimbang, bahwa terlepas dari soal ketentuan batas usia di atas,Hakim berpandangan bahwa permohonan untuk merubah tanggal/ bulan/ tahunkelahiran yang sebenarnya sematamata
52 — 31
Bahwa petitum ke6, dan petitum ke7 dari para Penggugat melaluikuasa hukumnya sebagaimana ditegaskan dalam surat gugatan a quo,menunjukkan ketidaktahuan Kuasa hukumnya dalam mencantumkanbentuk rugi atas suatu perbuatan melawan hukum, dan karenanyapetitum tersebut sangat tidak beralasan hukum dan patut ditolak ;Bahwa petitum ke8 dan petitu ke10 jelasjelas sama persis danmenunjukkan ketidakmengertian kuasa hukum para Penggugatdalam menegaskan bentuk dan isi petitum, sehingga patut ditolak ;Mendasari
P0O1 yang bersesuaian denganketerangan Saksi Johanis Welem Coumans, objek sengketa telah dijualoleh Paulus Keo (ketika masih hidup) kepada Pembanding seharga Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah), bahkan senyatanya padasaat Tergugat membangun kios di atas objek sengketa sejak ayah paraPenggugat masih hidup, dan tidak pernah ada pihak yang mengajukankeberatan, baik dari ayah kandung Para Penggugat maupun paraPenggugat (Keterangan Saksi Frits Melkianus Nusa dan Saksi JohanisWelem Coumans);Mendasari
60 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembanding diberhentikan dari JabatanPegawai Negeri Sipil, maka tindakan dari Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak dalam rangka melaksanakanputusan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapiTermohon Kasasi/Terbanding/Tergugat menjatuhkan sanksi administratifberupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipiladalah mendasari
kewenangannya berdasarkan Pasal 8 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979;Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berpendapat yang dimaksudPasal 8 huruf b itu adalah vonis bukan ancaman karena kalaulah dimaknaidengan ancaman maka seseorang PNS sebenarnya sudah bisa diberhentikantotal ketika menjadi Tersangka, dan bahwa jelas sekali di dalam KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor 107/KMK.01/UP.7/2013 tanggal 26 Maret 2013Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mendasari Pasal 9 huruf a PeraturanPemerintah
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jeanete Item, Akta Jual Beli dari HasanBasri kepada Darmawan ini berarti bahwa sertifikat No. 207 atas nama J.Jeanete Item kemudian Sertifikat No. 207/Manggar didaftarkan atas namaHengky Wijaya terletak di sebelah barat tanah milik Penggugat (yang tadinyadimohonkan Shelvi) ;Bahwa oleh karena yang mendasari terbitnya Keputusan Tata UsahaNegara berupa Sertifikat No. 207/Manggar adalah suratsurat berkaitan dengankepemilikan tanah atas nama Darmawan yang terletak di sebelah barat tanahmilik Penggugat
(yang tadinya dimohonkan Shelvi), maka seharusnya Tergugatmemproses dan menerbitkan sertifikat atas tanah yang dimohon (tadinyadimohonkan oleh Shelvi), mengingat tanah yang tadinya dimohonkan Shelviberdasarkan suratsurat Hak Garapan tanah Mada yang dihibahkan kepadaPenggugat dilepaskan kepada Shelvi terletak di sebelah timur tanah Darmawanyang mendasari Sertifikat No. 207/Manggar ;Bahwa karena dasar terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara berupaSertifikat No. 207/Manggar adalah surat tanah Darmawan
9 — 0
Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonisteri dan calon mertua anak Pemohon, serta buktibuktidalam persidangan; Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 4 Nopember 2010, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari padaRegister Nomor 107/Pdt.P/2010/PA.Wno. tanggal 4 Nopember2010 Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untukanak lakilaki Pemohon; Menimbang bahwa alasan yang mendasari
16 — 12
, agama Islam, Pendidikan S1 , pekerjaan Karyawan,tempat kediaman di Kabupaten Bogor;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat gugatannyabertanggal 29 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 2813/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari
37 — 4
P3 serta 2 (dua) orangMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanganti nama Pemohon adalah karena Pemohon' merasa kesulitan dalammengurus administrasi, sehingga Pemohon mengajukan permohonanpengubahan nama Pemohon dengan melalui Penetapan Pengadilan terlebihdahulu yang juga sebagai salah satu syarat untuk mengurus AdministrasiKependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; Menimbang, bahwa Hakim berpendapat
13 — 0
Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;Adapun Duduk persoalan hukum yang mendasari Permohonan ini adalah sebagaiberikut;1.Bahwa syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baikmenurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundangundanganyang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon yang belumberusia 19 tahun; Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkankarena keduanya telah bertunangan dan hubungan keduanya sudahsedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat
12 — 6
Karyawanswasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai " Tergugat"Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depokdengan register Nomor 3557/Pdt.G/2017/PA.Dpk. pada hari itu juga, telahmengemukakan halhal sebagai tersebut dalam surat gugatannya :Adapun alasanalasan yang mendasari
113 — 30
AbhinayaAnsori binti Ali Ansori, oleh karena itu MajelisPengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendirisebagai berikut ;Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat,Penggugat/Terbanding mohon agar ditetapkan sebagai pihakyang berhak untuk mengasuh atau memelihara anaknya bernamaANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 5 tahun ;Menimbang, bahwa ternyata petitum atau tuntutanPenggugat/Terbanding tersebut tidak disertai dengan positayang menguraikan peristiwa kejadian atau peristiwa hukumyang mendasari
28 — 20
No.0082/Pdt.G/2014/PTA.MITR.harus memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983;Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat denganlandasan Hukum yang mendasari putusan Majelis Hakim tingkat pertamatersebut, karena pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983telah dirubah secara total dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri
15 — 0
Banjarnegara;Adapun Duduk persoalan hukum yang mendasari Permohonan ini adalah sebagai berikut1.Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telahterpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum berusia 16 tahun;Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karenakeduanya telah bertunangan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya,sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi