.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/36

No.471 PK/Pdt/2007Bahwa perjanjian yang mendasari hubungan hukum antara pemohonPeninjauan Kembali dengan termohon Peninjauan Kembali telah diaturdalam pasal 1314 Kitab Undangundang Hukum Perdata yang berbunyi:Suatu persetujuan dibuat dengan CumaCuma atau atas beban.Suatu persetujuan dengan CumaCuma adalah suatu persetujuandengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepadapihak yang lain tanoa menerima suatu manfaat bagi dirinya;Suatu persetujuan atas beban adalah suatu persetujuan yang

Prestasi hanyadipenuhi oleh satu pihak untuk mana ia terikat;Bahwa dengan demikian perjanjian yang mendasari hubungan hukumPemohon Peninjauan Kembali dengan termohon Peninjauan Kembalidalam perjanjian ini diakui serta dilindungi oleh hukum, dimana judex jurisseharusnya turut menegakkan perjanjian ini dan bukannya tidakmengakuinya;DENGAN DEMIKIAN NYATA JUDEX JURIS TELAH SECARA NYATAMELAKUKAN KEKELIRUAN DALAM PUTUSANNYA;.

ataukah tidak;Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya Pemohon menyatakan bahwaantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dankemudian berpisah tempat tinggal selama 5 tahun akan tetapi didalam tambahanpermohonannya secara lisan dinyatakan bahwa sebelum berpisah Pemohon denganTermohon tidak pernah terjadi pertengkaran, sehingga mengakibatkan permohonanPemohon menjadi kabur (obscuur libel) karena posita permohonan Pemohon tidakmenjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari

maupun relatif untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPerwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agarPemohon dapat ditetapbkan sebagai Wali dari kedua orang anak PemohonGENGAN hace tttettetetteeeteeteeeeeeeeeeeees ; masingmasingDEMMNAMA 5 vecccceccceecsceceeueeeeeeeeeaeeeenes , Karena kedua orang anak tersebut belumdewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Ciawi, Kabupaten Bogor ,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 07 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 3553/Pdt.G/2017/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum intinya menyangkut berat ringannyapidana yang merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk padapemeriksaan kasasi, lagipula Judex Facti Pengadilan Tinggi telahmempertimbangkan dengan benar yang mendasari putusannya;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana

,;Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon mengajukan perkara ceraitalak ke Pengadilan Agama Denpasar adalah sematamata karena bahwa parapihak sudah sepakat untuk bercerai saja sehingga sejak sekitar bulan Maret 2019para pihak berpisah tempat tinggal sampai sekarang;Menimbang, bahwa terhadap dalil ini telah diperkuat pula dengan sepucukSurat Pernyataan Cerai yang telah ditandatangani para pihak, terhadap dalil iniMajelis berpendapat bahwa perkara cerai talak yang menjadi dasar apakahPengadilan Agama

Akan tetapi Pemohonmengatakan bahwa anaknya sudah siap untuk kawin baik secara pisikmaupun mental Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkananaknya dengan calon suaminya;Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon mengajukandispensasi kawin adalah dikarenakan kehendak perkawinan anakPemohon telah ditolak oleh KUA Kecamatan Kabupaten disebabkan anak Pemohon (calon isteri) masih belum cukup umur sesuaiUndangundang yaitu 19 (Sembilan belas tahun), sedangkan calon suamisudah meminang calon isteri dan

banding oleh para Terdakwa yangterdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 215/Pid.C/2014/PN.Rap tanggal 16Desember 2014, serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum paraTerdakwa tertanggal 19 Januari 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

pembayaran Tergugat kepada Penggugat,padahal ini merupakan bagian yang sangat penting yang harusdicantumkan, diuraikan dan jelaskan dalam gugatan Penggugat, sebagaifakta hukum untuk mendasari permohonan gugatan yang diajukan olehPenggugat;Bahwa dalam Posita gugatan (fundamentum petendi) dan Petitumataupun gugatan Penggugat secara keseluruhan tidak terdapatpenjelasan yang secara tegas ataupun menjabarkan secara rinci, apakahgugatan Penggugat merupakan gugatan wanprestasi atau gugatanperbuatan melawan

Bahwa hal yang mendasari kesediaan Tergugat untuk mengirimkan uangkepada Penggugat adalah sebagai pembayaran, karena Penggugat telahsetuju untuk menjual Obyek JualBeli kepada Tergugat , yang diperkuatdengan Akta PPJB Lunas dan Akta Pelengkap yang ditandatangani olehHal 13 dari 66 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Dps1.4.21.4.31.4.41.4.5.1.4.6.1.4.7.Penggugat di kantor Notaris dan PPAT, Putu Hamirtha, SH (Tergugat II)dengan disertai pembubuhan cap jempol dihadapan para saksi;.Bahwa sekalipun

tanpaberdasarkan pada suatu perhitungan dan analisa kelayakan keuangankarena berkaitan erat dengan besarnya resiko kegagalan pengembalianyang harus ditanggung oleh Pemberi Pinjaman dan faktanya adalah tidakpernah ada perhitungan dan analisa kelayakan keuangan dalampenyerahan uang oleh Tergugat kepada Penggugat, karena dasarnyaadalah sebagai pembayaran atas Transaksi jual beli yang telah disahkanmelalui Perjanjian Jual Beli;;Bahwa perhitungan dan analisa kelayakan keuangan tersebut yangseharusnya mendasari

Penandatanganan Akta PPJB Lunas dan AktaPelengkapnya yang dilakukan secara Notariil, sah dan prosedural sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa Penggugat telah mengakui adanya penandatanganan Perjanjianyang mendasari pemberian uang dari Tergugat I, yaitu Akta PPJB Lunasbeserta Akta Pelengkapnya yang dbuat secara sah, notariil Sesuaiketentuan hukum dan dalam hal ini Tergugat tidak pernahmembicarakan, mengatur, menyepakati apalagi menandatanganiPerjanjian PinjamMeminjam Uang antara Tergugat

Oleh karena itu untuk mendasari tuntutandalam gugatan Penggugat, maka Penggugat seharusnya sudahmenguraikan dalildalil yang menjelaskan dan atau memberikan buktibukti yang membuktikan halhal sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani dokumenPerjanjian PinjamMeminjam Uang yang menyepakati UnsurUnsurPerjanjian Pinjam Meminjam Uang dan mendasari PenandatangananAkta PPJB Lunas tersebut; Seandainya yang ditandatangani oleh Penggugat adalah PerjanjianPinjamMeminjam Uang, maka seharusnya

Kecamatan XXXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal06 April 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 06 April 2014dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Dyjohan.Sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas (persona standi inJudicio) untuk mengaiukan perkara aquo, dengan kata lain Penggugattidak mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara aquo ;GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBELBahwa berdasarkan dalildalil Penggugat di dalam Surat Gugatannyatidak ada satupun dalil yang menerangkan / menguraikan dasar hukumapa yang mendasari diajukannya gugatan aquo.

Yahya Harahap, SH. dalam bukunya "Hukum AcaraPerdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPutusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta 2011, Halaman 449, yangmenyatakan :"Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan karena posita ataufundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground)dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasarhukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke ground).

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997,yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturut secarasah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangandan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/250

Bahwa PENGGUGAT menjelaskan bahwa TERGUGAT telahmelakukan WANPRESTASI, akan tetapi dalil PENGGUGAT dalam positaatau Fundamentum Petendi tidak mejelaskan/meletakandasar hukum(rechts grond) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanPENGGUGAT .2.

Bahwa olehkarena PENGGUGAT tidak meletakan dasar hukumyang mendasari Gugatan PENGGUGAT dan tidak mejelasakan secaraterperinci mengenai kerugian yang dialami PENGGUGAT serta tidakmejelaskan secara tegas yang menjadi Objek Jaminan Hutang dalamGugatan, sangat mendasar bahwa Fakta tersebut menjadi kabur atautidak jelas (Obscuur Libel)Hal 5 Putusan No. 504/PDT/2019/PT.DKIB. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITISCONSORTIUM)1.

Bahwa PENGGUGAT tidak mendasari dalam mengajukangugatan wanprestasi yang menyatakan pihak TERGUGAT tidakmembayar prestasi nya baik secara keseluruhan maupun sebagiankepada PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT telah melakukanHalaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2020/PN Cbibeberapa kali pembayaran terhadap hutang nya kepada PENGGUGAT(Bukti T01);4.

sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Tergugatdalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara jugamengajukan eksepsi sebagai berikut: Bahwa Penggugat tidak mendasari

gugatanwanprestasi yang menyatakan pihak Tergugat tidak membayar prestasi nyabaik secara keseluruhan maupun sebagian kepada Penggugat dikarenakanTergugat telah melakukan beberapa kali pembayaran terhadap hutang nyakepada Penggugat (Bukti T1);Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan Tergugat,Penggugat dalam repliknya tidak menanggapi eksepsi tersebut;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebutdi atas, setelah Majelis mempelajari Eksepsi Tergugat mengenai Penggugattidak mendasari

Bersifat final, artinya sudah definitif karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum atau tidak membutuhkanpersetujuan instansi atasan Pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan KTUN; 22 0nn nnn no nn nner neBahwa KTUN berupa Surat Perintah Tugas Gubernur PapuaNomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 tersebut diatastidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan dasar melakukanTindakan Faktual dilapangan karena mendasari peraturan yangtidak Sah dengan sendirinya KTUN berupa Surat Perintah TugasGubernur

TERGUGAT II yakni Kasat dan Anggota Satpol PP Provinsi Papuamenerima perintah dan wewenang bersifat Delegasi melakukanHalaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.tindakan faktual dalam bentuk Penggeledahan dan Penyitaanbarang milik PENGGUGAT, dengan mendasari Surat PerintahTugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9Februari 201 75 ~~ nnn nnn nn nnn nnn nnnSurat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SETtanggal 9 Februari 2017 diterbitkan berdasarkan Perda

Bahwa TERGUGAT II berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) huruf b, UU APNo. 30 tahun 2014 bahwa dalam melakukan Tindakan Faktualdilapangan berdasarkan Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor: 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 yang mendasari PerdaGubernur Papua Nomor 15 Tahun 2013, dan dalam Surat PerintahTugas in casu TERGUGAT II berkedudukan sebagai KoordinatorLapangan merangkap sebagai anggota Satpol PP Provinsi Papua.Sehingga kewenangan yang diperoleh untuk melaksanakan tugasdilapangan berdasarkan

Cilacap;Bahwa permaian judi adalah permainan yang mendasari untuk mengharapkanmenang, pada umumnya bergantung pada untunguntungan saja dan ada yangditaruhkan;Bahwa teman terdakwa yang bersama melakukan permainan judi ada 2 (dua)orang yang bernama Suratman dan Imam Hartono;Bahwa permaian judi kartu remi tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu,hanya kebetulan saja saat pulang dari sawah sudah ada tiga temannya dirumahnya, setelah kumpul, Terdakwa dan 2 orang temannya yang bernamaSURATMAN dan IMAM

Cilacap;Bahwa permaian judi adalah permainan yang mendasari untuk mengharapkanmenang, pada umumnya bergantung pada untunguntungan saja dan ada yangditaruhkan;Bahwa teman terdakwa yang bersama melakukan permainan judi ada 2 (dua) orangyang bernama Suwarno (pemilik rumah) dan Imam Hartono;Bahwa permaian judi kartu remi tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, hanyakebetulan saja saat terdakwa Suwarno pulang dari sawah, terdakwa dan ImamHartono sudah ada di rumah Suwarno, setelah kumpul, Terdakwa

Cilacap;e Bahwa permaian judi adalah permainan yang mendasari untuk mengharapkanmenang, pada umumnya bergantung pada untunguntungan saja dan ada yangditaruhkan;e Bahwa teman terdakwa yang bersama melakukan permainan judi ada 2 (dua)orang yang bernama Suwarno (pemilik rumah) dan Suratman;e Bahwa permaian judi kartu remi tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu,hanya kebetulan saja saat terdakwa Suwarno pulang dari sawah, terdakwa danSuratman sudah ada di rumah Suwarno, setelah kumpul, Terdakwa

Putusan Nomor. 360K/TUN/2014Mei 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atasnama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan yangdikeluarkan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Tergugat) yang dalamputusannya sama sekali tidak mendasari putusan pemberhentian dari dinasPolri atas nama Penggugat tersebut dengan Peraturan Kapolri Nomor : 7tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI dan PeraturanKapolri Nomor : 8 tahun 2006 tentang Susunan dan tata kerja

Komisi KodeEtik Kepolisian Negara Rl, yang berlaku sah pada saat itu sesuai fakta,kejadian dan peristiwa yang dilaporkan mendasari Laporan Polisi Nomor :LP/20/IV/2011/Sipropam tanggal 20 April 2011 ;Kesalahan menerapkan hukum tersebut kembali terjadi dan terulang, karenaSurat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor :Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056anggota Polres Bangkalan yang dikeluarkan

putusan halaman 5253.Menimbang bahwa dalam mnyimpulkan pendapat dankesimpulan bidang Akibat ini; hakim ingkat pertama lupa bidang Sebab yang merupakan akumulasi perilaku Penggugat;Menimbang, bahwa peradilan tingkat pertama adalahmerupakan peradilan judex factie yang harus menilai danmenerapkan hukum atas suatu fakta dan bukan semata mata judexjuris yang menilai masalah hukum yang diterapkan seperti yangdilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menilai Akibat dan aspek norma hukum yang mendasari

plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0798gram dengan Nomor barang bukti 10519/2018/NNEF ; 1 (Satu) botol kaca pireks minuman berisi urine milik Terdakwa RUSTAMalias TANG bin DURUSI dengan Nomor barang bukti 10520/2018/NNEF ;Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan NomorUrut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;Menimbang bahwa, mendasari

Kemudian Elemenpertama bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap elemen unsuryang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama, perludipertimbangkan terlebin dahulu elemen yang kedua ;Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan Pasal 13 UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dapatmemperoleh, menanam, menyimpan, mengunakan Narkotika adalahHalaman 16 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Skgsebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh jijin Menteri untukkepentingan

alias TANG bin DURUSI dengan Nomor barang bukti10520/2018/NMF ;Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalamLampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenanguntuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan bukantanaman ;Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN SkgMenimbang, bahwa mendasari

Dengan demikian terdapathak Tergugat pada bangunan rumah tersebut;Halaman 4 dari 34 halaman Ptsan No. 2287/Pdt.G/2020/PA.SbgTidak benar dan harus ditolak dalil angka 5 Gugatan, terkait sebabsebabperceraian karena diajukan tanpa dasar hukum yang kuat, perlu Tergugaturaikan di dalam Jawaban ini terkait faktafakta yang mendasari terjadinyapercekcokan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sebagai berikut :4.1. Penggugat diusir oleh lbu Penggugat pada Bulan Maret 2018;4.2.