Sudah tidak ada komunikasi dua arah yang baik antaraPenggugat dengan Tergugat bahwa, sebagai akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugatpisah rumah sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang, dimanaPenggugat memilih untuk meninggalkan kediaman bersama, sejak pisahantara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi; bahwa, usaha pendamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari kepada fakta danpertimbangan hukum sebagai

saling pengertian,saling cinta, saling kasih sayang, saling jujur dan terbuka serta saling menjagakehormatan masingmasing, serta saling melindungi kehormatan masingmasing yang justru merupakan essensi sebuah perkawinan dan rumah tangga,sehingga jika halhal tersebut yang ternyata sudah tidak tidak ada lagi/lenyapdalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itu sudahhambar dan tidak manfaat lagi ;Menimbang, bahwa dengan mendasari

Putusan Nomor : 47K/PM II08/AD/II/2017MenimbangMenimbangyaitu surat dari Dandim 0603/Lebak Nomor : R/293/IV/2017 tanggal20 April 2017, jawaban tersebut menyatakan bahwa TerdakwaKopda Ujang Suryana Nrp 31970686651177 tidak dapat dihadirkandipersidangan Pengadilan Militer IlO8 Jakarta.Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpahadirnya Terdakwa (secara in absensia).Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada OdituratMiliter

operasi militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwatersebut telah cukup memenuhi unsurunsur tindak pidana yangtercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa SaksiSaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama PeldaAsrofi dan Saksi atas nama Serka Purnomo telah dipanggil secarasah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangankarena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisaditinggalkan, maka dengan mendasari

No. 0547/Pdt.G/2017/PA.Pas.dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap uang belanja yangdiberikan oleh Pemohon, Termohon tidak pernah mau jika diajak ke

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun demikian dalildalil yang mendasari

hadir dipersidangan MajelisHakim telan berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibatdan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menuruthukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya sematamata untukkepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggungjawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yang pada akhirnyaPemohon menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya;Menimbang, bahwa yang mendasari

Pemohon ke persidangan MajelisHakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentangakibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baikmenurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanyasematamata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebutdengan beralinnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya, yang pada akhirnya Pemohon menyatakan setuju dan ikhlasmenerimanya;Menimbang, bahwa yang mendasari

surat panggilan ke3 dari Kaotmil lL08 Jakarta Nomor : B/1023/V/2016 tanggal 2 Mei2016 dan 4 (empat) kali dari 4 empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihakKesatuan Terdakwa Dan Group 3 Kopassus telah memberikan jawaban yaitu surat DanjenKopassus Nomor : B/160/II/2016 tanggal 10 Maret 2016, yang menyatakan bahwa TerdakwaSerda Ahmad Gusairi NRP 31970367950178 tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer lIO8 Jakarta karena belum kembali ke Kesatuan.Menimbang, bahwa dengan mendasari

Republik Indonesia tidak dalam keadaanperang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugastugasoperasi militer maupun perang.Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke2 jo Ayat (2) KUHPM.Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patutsesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebuttidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisaditinggalkan, maka dengan mendasari

ini tidak pernah diterima oleh Pelawan sehingga besardugaan Pelawan bahwa ini semua adalah inprosedural dan rekayasa Terlawan I;2 Dalil angka 12: bahwa permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan IIl........... pada dasarnyainprosedural karena Pelawan menduga adanya rekayasa dari pihak Terlawan I3 Dalil angka 15:bahwa Pelawan menduga adanya kerjasama antara Terlawan I dan Terlawan IIIBahwa di dalam posita perlawanannya Para Pelawan juga tidak menguraikanmengenai dasar hukum maupun dasar fakta yang mendasari

petitum perlawanan ParaPelawan buti 6 yang meminta Majelis Hakim menyatakan tindakan Terlawan I yangmenjual lelang objek sengketa dengan nilai Rp100.100.000,00 sebagai perbuatanmelawan hukum;Bahwa perlawanan yang hanya didasari oleh dugaandugaan Para Pelawan dan tidakmemuat dasar hukum maupun fakta yang mendasari petitum perlawanannya yangdemikian sesuai hukum acara yang berlaku jelas mengakibatkan perlawanan ParaPelawan menjadi kabur dan tidak jelas;Bahwa dalam perlawanannya a quo Para Pelawan

melakukanpersetujuanpersetujuan, yang memiliki kekayaan yang sama sekaliterlepas dari kekayaan anggotaanggotanya/pengurusnya;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkanhukum dengan mendalilkan bahwa Surat Perjanjian PenambanganBatubara tanggal 19 November 2014 dan Perjanjian KerjasamaOperasi (KSO) tanggal 24 November 2014 adalah perjanjiankerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan satukesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena Perjanjian tanggal 19November 2014 (bukti P2) adalan yang mendasari

Nomor 1109 K/Pdt/2017Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Penambangan Batubara tanggal 19November 2014 dan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 24November 2014 adalah perjanjian kerjasama antara Penggugat denganTergugat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karenaperjanjian P2 adalah yang mendasari kerjasama tersebut yang memuatkesepakatankesepakatan diantara mereka, sedangkan perjanjian P3adalah kerjasama operasional penambangan batubaranya yang memuatkesepakatankesepakatan

waktu 7 X 24 jam, SPN keIl tenggang waktu 3 X 24 jam, kemudian SPB keIlll diberi waktu 1 X 24 jam danwaktu terakhir tanggal 18 Desember 2007 memerintahkan PARA PENGGUGATmembongkar bangunan tempat tinggal PARA PENGGUGAT di atas tanah miliksendiri sehingga tindakan TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1)dan ayat (2) huruf a dan huruf b UndangUndang No. 5 Tahun 1986 yang sudahdiubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 ;Bahwa penerbitan SPB kel, SPB kell, SPB kelIl dikeluarkanTERGUGAT hanya mendasari

No. 194 K /TUN/2009PERINTAH BONGKAR TERSEBUT, BAHWA SEBENARNYA TERGUGATHARUS SUDAH MEMPEROLEH GAMBARAN YANG JELAS MENGENAIFAKTA YANG RELEVAN maupun semua kepentingan yang tersangkuttermasuk kepentingan PARA PENGGUGAT yaitu PEMILIK BANGUNAN yangberdiri di atas tanah milik sendiri PARA PENGGUGAT akan tetapi TERGUGAThanya mempedomani atau mendasari Sertifikat HPL No.10 tersebut sehinggaTERGUGAT mengeluarkan Surat Perintah Bongkar kel, Kell, Kelll terhadaprumah atau bangunanbangunan rumah PARA PENGGUGAT

Yahya Harahap, SHposita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanatau dasar hukum Jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond),dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. GugatanHalaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Padt.G/2020/PN.Lbsdianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijk en bepaaldeconcliusie).(M.

Yahya Harahap, SHposita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanatau dasar hukum Jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond),dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatandianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijk en bepaaldeconcliusie).(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta,April 2005, cetakan pertama)5.

Yahya Harahap, SHposita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanatau dasar hukum Jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond),dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatandianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijk en bepaaldeconcliusie).(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta,April 2005, cetakan pertama)A.

Yahya Harahap, SH posita atau fundamentum petendi yangtidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskanfakta (fetelijke grond), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formilgugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijk enbepaalde concliusie).(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, April2005, cetakan pertama)4.

mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yangmenerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).Menurut saksi ahli ARUS AKBAR SILONDAE, S.H LL.M, Standby Letter ofCredit (SBLC) adalah merupakan bentuk penjaminan dari Bank PenerbitSBLC kepada Beneficiary (penerima SBLC) terhadap kemungkinan terjadinyawanprestasi/default atas diri applicant (pihak yang dijamin/pemohon SBLC).Fungsi SBLC mirip dengan fungsi penjaminan berupa Bank Garansi, namunperbedaanya terletak pada ketentuan yang mendasari

Fungsi SBLC mirip dengan fungsi penjaminan berupa Bank Garansi, namunperbedaanya terletak pada ketentuan yang mendasari penerbitannya. SBLC tundukpada ketentuanketentuan yang tercantum dalam Uniform Custom and Practice forDocumentary Credit (UCPDP), International Chamber of Commerce Publication No.500, sedangkan Bank Garansi tunduk pada ketentuan antara lain Surat Edaran BankIndonesia.

Il tunduk secara tegas mengikuti gugatan yang diajukan ParaPenggugat.Bahwa didalam uraian Penggugat dan Penggugat II pada angka 12dan 13 gugatan, ditariknya Tergugat II bukan sebagai ahli waris dariAlmarhum J.Xxxx xXxxxxx , namun ditariknya Tergugat II dalam perkara iniHalaman 19 dari 35 putusan Nomor: 20/Pdt.G/2020/PA.MkIkarena secara defacto Tergugat Il menempati rumah dan tanah objeksengketa.Bahwa proses acara peradilan dalam lingkungan Peradilan Agamamendasari ketentuan hukum acara perdata, mendasari

menyatakan bahwa Rony Tammu.SH adalahsuami Tergugat II, bahwa begitu pula Tergugat dan Tergugat II menyatakanRony Tammu.SH, sebagai penyewa adalah tidak benar, berdasarkanpengakuan Tergugat dan Tergugat II dalam jawaban angka 10, Tergugat dan Tergugat II menyatakan dengan adanya izin dan hibah tersebut makamenurut hukum Tergugat berhak menggunakan haknya tersebut danmenyuruh siapa saja termasuk suami Tergugat II dan Tergugat II tinggal ataumenyewa atau menempati tanah dan rumah objek sengketa.Bahwa mendasari

menempatkan seseorang yang tidakdigugat sebagai tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan denganasas acara perdata hanya Penggugatlah yang harus berwenang untukmenentukan Siapasiapa yang akan digugatnya.Bahwa selanjutnya Tergugat dan Tergugat Il, menyatakan bahwagugatan Para Penggugat tidak lengkap karena tidak ditarik atau dilibatkanahli waris dari Almarhum J.Xxxx xxxxxx atau ahli waris pengganti lainnya,sebagaimana yang diuraikan Tergugat dan Tergugat II pada eksepsi ke2(dua) halaman 3.Bahwa mendasari

Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam angka 11, mengenai izinyang tidak pernah dicabut oleh Almarhum J.Xxxx xxxxxx , sehingga tidakada itikad buruk dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan Tergugat II, menguasai tanah objek sengketa.Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dan Tergugat Il, sangatbertentangan dengan hukum yang berlaku, mendasari ketentuan hukummaka dengan meninggalnya yang memberikan izin maka izin tersebutberakhir dan tidak berlaku lagi dengan meninggalnya yang memberikan

Pasal 164 atau 165 dengan perselisihan hak ex.Pasal 169 UU No. 13 tahun 2003, dimana antara keduanya jelas tidak adahubungannya (korelasi) atau antara petitum (tuntutan hak) dengan uraian posita(PHK) yang mendasari gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat kabur(obscuur libel), maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara hukum gugatan Penggugat harus ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat

Penggugat menurut pasal 169 ayat (1) huruf c dan d UU No. 13tahun 2003, melainkan masa dimana proses perundingan baik bipartit dammediasi dalam kaitan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai akibat penutupanperusahaan yang disebabkan tidak dapat peroperasi karena tidak ada bahan bakuproduksi yang substansinya adalah perundingan mengenai pesangon ;Bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan (dasar gugatan) yangmendukung tuntutan Penggugat sebagaimana uraian dalil posita dan petitumPenggugat yang mendasari

Rekonpensi menurut surat Nomor 28/CVBSK/VI/2010 tanggal 24Juni 2010 terhitung sejak tanggal 01 Juli 2010, faktanya telah dilaksanakantahapan perundingan secara bipartit dan mediasi guna penyelesaian mengenaibesaran jumlah pesangon akibat pemutusan hubungan kerja terhadap paraPenggugat / Tergugat Rekonpensi secara musyawarah untuk mencapai mufakat ;Bahwa ternyata yang menjadi pokok permasalahan yang dituntut olehPenggugat / Tergugat Rekonpensi sebagaimana uraian dalil posita serta petitumgugatan yang mendasari

Pasal 164 atau 165 dengan perselisihan hak ex.Pasal 169 UU No. 13 tahun 2003, dimana antara keduanya jelas tidak adahubungannya (korelasi) atau antara petitum (tuntutan hak) dengan uraian posita(PHK) yang mendasari gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat kabur(obscuur libel), maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;40Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut diatas, kuasa ParaPenggugat telah menyangkal di dalam Repliknya dengan

tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabul kan Gugatan Penggugat untuksebagaian dan menolak selebihnya ; DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa halhal yang sudah dipertimbangkan dalam bagian konpensidianggap telah pula dipertimbangkan dan diambil alih dalam bagian Rekonpensi ini ;Menimbang. bahwa dalil pokok gugatan Penggugat Rekonpensi adalah bahwayang menjadi pokok permasalahan yang dituntut oleh Penggugat / Tergugat Rekonpensisebagaimana uraian dalil posita serta petitum gugatan yang mendasari

Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat

Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat

setelah memeriksa dan mempelajarisecara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakamnomor : 1743/Pid.B/2014/PN.LP tanggal 8 April 2014, memori banding yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 April 2014, kontra memoribanding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 29 Agustus 2014, dan buktibuktisurat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama yang mendasari

denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum danTerdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat berikut surat yang timbulHalaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2017/PT MDNdipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Stabat Nomor: 620/Pid.Sus/2017/PN Stb, tanggal 30Oktober 2017, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari

2018PA.Blu dan tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu. disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal149 dan 150 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpakehadiran Termohon (verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,dengan memperhatikan pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan padapemeriksaan pokok perkara:Menimbang, bahwa yang mendasari

gugatannya Penggugat menyatakan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulanakan tetapi berdasarkan pernyataan Penggugat di depan sidang dan dikuatkan denganketerangan 2 orang saksi Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini hidupbersama di Sumatera dan Tergugat saat ini dalam keadaan sakit (stress), sehinggamengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) karena posita gugatanPenggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari

Nomor 1Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidangan Pengadilan juga telahberusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukunkembali, namun tetap tidak berhasil, maka hal ini telah pula memenuhiketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 deanperubahan kedua deen gan Undangundang Nomor.50 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon padapokoknya rumah tangga Pemohon

mohondijatuhkan Penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas, yakni permohonan perubahan namaPemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh KUA.Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Nomor : XXXX tertanggal 27 Agustus1969 (P.3);Menimbang, bahwa alasan yang mendasari