parpol sebagaimanadisyaratkan dalam Peraturan Partai 03/PP/PKP IND/VIII/2010tentang keanggotaan partai keadilan dan persatuan indonesia(PKP Indonesia) yang ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2010yaitu Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: "penjaringan adalah kegiatanpenggalangan dan pengenalan partai kepada masyarakat, yangditindaklanjuti dengan ajakan untuk mendaftarkan diri untukmenjadi anggota partai melalui pengisian formulir pendaftarananggota, Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:seluruh anggota partaiwajib

mengisi formulir pendaftaran anggota partai yang diterbitkanoleh partai (Lampiran 1) dengan melampirkan : a. 2 (dua) lembarpas foto ukuran 2 x 3 cm , Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi :"petugas penerima pendaftaran harus memastikan bahwa calonanggota yang bersangkutan telah memenuhi syarat menjadianggota partai, dan tidak tercatat sebagai anggota pada PartaiPolitik lain dan Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi : "setiap anggotayang telah sah diterima sebagai anggota partai, diberi nomoranggota dan berhak

menjadi anggotapartai melalui pengisian formulir pendafaftaran anggota , Pasal 4ayat (1) yang berbunyi : "seluruh anggota partai wajib mengisiformulir pendaftaran anggota partai yang diterbitkan oleh partai(Lampiran 1) dengan melampirkan : a. 2 (dua) lembar pas fotoukuran 2 x 3 cm , Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : "petugaspenerima pendaftaran harus memastikan bahwa calon anggotayang bersangkutan telah memenuhi syarat menjadi anggota partai,dan tidak tercatat sebagai anggota pada Partai Politik

menjadi anggota partai, dan tidak tercatat sebagaianggota pada Partai Politik lain dan Pasal 6 ayat (1) yangberbunyi : "setiap anggota yang telah sah diterima sebagaianggota partai, diberi nomor anggota dan berhak memperolehKartu Tanda Anggota (KTA) partai, sebagai bukti identitaskanggotaan, Apakah dengan tanpa melalui mekanisme danketentuan aturan yang berlaku tersebut, penerbitan SKdapatkah dibenarkan...??.

03/PP/PKP IND/VIII/2010 tentangkeanggotaan partai keadilan dan persatuan indonesia (PKPIndonesia) yang ditetapbkan pada tanggal 31 Agustus 2010yaitu Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi : "penjaringan adalahkegiatan penggalangan dan pengenalan partai kepadamasyarakat, yang ditindaklanjuti dengan ajakan untukmendaftarkan diri untuk menjadi anggota partai melaluipengisian formulir pendaftaran anggota, Pasal 4 ayat (1) yangberbunyi : seluruh anggota partai wajib mengisi formulirpendaftaran anggota partai

putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun lewat dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Bahwa Pemohon merupakan salah satu anggota DPR Kota Sabangyang aktif dari perwakilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hasilPemilu 2014, dalam hal ini mengajukan diri sebagai bakal calonanggota DPR Kota Sabang pada Pemilu 2019 dari Partai Aceh yangmerupakan Partai Politik Lokal;2.

Surat Keterangan Sehat Jasmani Dan Rohani yang dikeluarkanoleh Rumah Sakit Umum Pemerintah Kota Sabang dengan SuratKeterangan Dokter Nomor: 812/529/yanmed/RSUSBG/2018 (buktiP8);Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/yanmas/690/Vi/yan.2.3/2018/IKA (bukti P9):Foto Copy Kartu Tanda Anggota Partai Politik (Partai Aceh) (buktiP10);.

Bahwa Pemohon merupakan salah satu anggota DPR Kota Sabang yangaktif dari perwakilan Partai Keadilan Sejahtera hasil Pemilu 2014, dalamhal ini mengajukan diri sebagai calon anggota DPR Kota Sabang padaPemilu 2019 dari Partai Aceh yang merupakan Partai Politik Lokal:4.

wajib menyampaikansurat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik yangdiwakili pada pemilu terakhir;5.

Putusan Nomor 1 P/PAPEMILU/2018Pemilu 2019 untuk Dapil Kota Sabang 1 dari Partai Aceh Nomor UrutCalon 4;4. Memerintahkan Termohon menerbitkan keputusan tentang penetapanPemohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019 Dapil Kota Sabang dari Partai Aceh;5.

suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota pada TPS 1 s / d TPS 12 Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah ;- Asli 12 (dua belas) rekapan model C beserta lampiran berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota pada TPS 1 s / d TPS 12 Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah ;- Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai

politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calon DPD tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu tahun 2014 ;- Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calon anggota anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calon DPD tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014 ;- Asli D.Plano Negeri Hitu Lama sebanyak 13 (tiga belas) lembar ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan

;e Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acararekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calonanggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calonDPD tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu tahun 2014.;e Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acararekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calonanggota anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kotaserta calon DPD tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014.

Alias BP Lemuntuk menambahkan suara dar Partai PDI Perjuangan untuk ditambahkankepada Terdakwa Il Johanis Herman Serang, S.

Pd adalah sesama calon anggotaLegislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Peruangan (PDIP) pada daerahPemilinan 3 (tiga) yang meliputi Kecamatan Leihitu, Salahutu dan LeihituBarat..

Alias Ucu dengan Terdakwa ll Johanis Herman Serang,S.Pd. alias Herman tidak mengakibatkan peserta pemilu/partai poltiklain mendapatkan tambahan suara, atau perolehan suara peserapemilu/partai poliik menjadi berkurang, oleh karena terdakwa danterdakwa Il berasal dari peserta pemilu/partai poliik yang sama yakniPDI Peruangan di daerah pemilinan 3 untuk pemilu anggota DPRDKabupaten Maluku Tengah.3.

Bahwa dengan jumlah perolehan suara yang tetap dan atau tidakberubahnya perolehan suara PDI Peruangan sebagai pesertapemilu/partai poliik di PPK Kecamatan Leihituy maka secara hukumHalaman 17 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.suara seorang pemilih adalah tetap mempunyai nilai dan memilikimanfaat bagi peserta pemilu/partai politik.d.

Waropenatau sebutan lain dari Kepala Desa yang masih aktif berdasarkan SuratKeputusan Bupati Waropen Nomor 188.4/6/II/2018 tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Waweri Distrik Wapoga Kab.Waropen, menghadiri Kampanye terbuka oleh Partai Demokrat yangberlangsung di Lapangan Bola Kampung Pirare, Distrik Wapoga Kab.Waropen pada tanggal 05 April 2019 yang mana pada tanggal tersebutmasih termasuk dalam masa kampanye pemilu, bahwa kampanye terbukayang diselenggarakan partai demokrat

BELANS RAWEYAI dan beberapa Calon AnggotaLegislatif yang menyampaikan orasi, kemudian Terdakwa ADOLOFRAWEYAI juga ikut ke atas panggung yang telah disediakan penyelenggara,kemudian dengan menggunakan pengeras suara Terdakwa ikut sertamenyampaikan orasinya untuk mendukung Partai Demokrat di depanratusan orang masyarakat dan simpatisan partai yang menghadiri kampanyetersebut selama kurang lebih 510 menit dengan berkata .....saya bicaradisini saya perkuat calon anggota dewan demokrat yang terpilih besok

Waropen, ingat ketua demokrat waropenmemegang palu dewan, palu kabupaten Waropen, jangan salah pilih, kalausalah pilih maka jalan tertutup, tiang listrik jadi pohon, tower jadi pohon, danpengaspalan rencana akan gagal serta terdakwa juga berkata ...... jJangansuka tiputipu datang kesini kalau pilih demokrat sesungguhnya tanggal> Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, baik secara langsung dan tidaklangsung merugikan peserta pemilu yang mendukung partai lain, danmenguntungkan Pihak Partai Demokrat

/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah pemilihan Dalam WilayahKecamatan pemilihnan Umum Tahun 2019 (Model DA1 DPRD) DistrikWapoga yang ditetapkan pada bulan April 2019 dan ditandatangani oleh 5Panitia Pemilinan Kecamatan yang mana mendapat hasil: Jumlah Seluruh Suara Sah 2.391 suara; Suara Partai Demokrat berjumlah 1.512 suara; Suara Caleg Partai Demokrat an.

;Bahwa isi dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suaraadalah adanya rapat KPPS Pemungutan dan Penghitungan suaradalam Pemilu tahun 2014 yang dihadiri oleh saksi dari Partai Politikatau saksi dari Calon Anggota DPD dan Pengawas Pemilu Lapangandengan Lampiran Sertifikat Hasil dan rincian penghitungan perolehansuara di TPS yang ditanda tangani oleh KPPS sebanyak 7( tujuh) orang dan saksi partai politik peserta pemilu.

;Bahwa saksi maupun saksi dari Partai Politik Hanura ada meminta FormulirC 1 baik kepada KPPS maupun kepada PPS desa Hilinamozaua namun tidakdiberikan baik kepada saksi maupun kepada saksi Partai PolitikAtas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak diberikanBerita acara pemungutan dan penghitungan suara serta Sertifikat Hasil danrincian penghitungan perolehan suara kepada saksi karena pada saat dimintamasih belum siap. ; 2222222 22 enna nnn ne ene n eens3HARAPANLAIA, dibawah sumpah pada

;e Bahwa peranan saksi dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut adalahsebagai saksi dari Partai Politik Hanura. ada surat mandat untuke Bahwa yang saksi ketahui selama penyenggaraan pemilu di TPS 1desa Hilinamozaua adalah : saksi melihat warga secara ramairamaimendatangi TPS dan melakukan pencoblosan tidak sesuai denganaturan sehingga warga sesuka hati mengambil surat suara danmelakukan pencoblosan lebih dari satu kali ;e Bahwa selain dari pada itu pada saat saksi melapor ke KPPS sebagaisaksi dari Partai

;Bahwa pada saat dilaksanakan pemungutan suara di TPS I Hilinamozaua adapetugas PPL yang hadir yaitu HENDRIKUS CERI GAHO dan saksi Parpolyang hadir hanya dua orang yaitu Feri Laia ( Partai Hanura) dan MezakiLatura ( Partai PDIP ) adalah HARAPANBahwa proses pengisian Berita Acara pemungutan dan penghitungansuara serta sertifikat hasil penghitungan suara (Formulir model C 1 )dilaksanakan dirumah Sekdes Hilinamozaua hari mulai gelap danlampu padam di TPS 1 tersebut.

;e Bahwa isi dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suaraadalah adanya rapat KPPS Pemungutan dan Penghitungan suaradalam Pemilu tahun 2014 yang dihadiri oleh saksi dari Partai Politikatau saksi dari Calon Anggota DPD dan Pengawas Pemilu Lapangandengan Lampiran Sertifikat Hasil dan rincian penghitungan perolehansuaradi TPS yang ditanda tangani oleh KPPS sebanyak 7( tujuh) orang dan saksi partai politik peserta pemilu.

anggota DPRD karenamengundurkan diri, maka pengunduran diri tersebut diusulkanoleh Partai Politik kepada Pimpinan DPRD dan apabila PartaiPolitik enggan mengusulkan pemberhentian antar waktu, makaPimpinan DPRD menyurati pimpinan partai politik yangbersangkutan untuk segera diusulkan pemberhentian antarwaktu, akan tetapi apabila dalam jangka waktu 14 haripimpinan partai politik tidak mengusulkannya, maka PimpinanHal. 7 dari 42 hal.

Putusan Perkara No: 01/G/2014/PTUN.ABNuntuk selanjutnya diresmikan pemberhentian antare Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 39/PUUXI/2013, tanggal 31 Juli 2013 intinya menyatakanAnggota DPR atau DPRD tetap menjadi anggota DPRatau DPRD jika :e Partai Politik yang mencantumkan anggotatersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu ataukepengurusan Partai Politik sudah tidak lagie Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikanatau. ditarik oleh Partai Politik yangmencalonkannya;e Tidak lagi terdapat

MBD yang menjadi alasan/sandaranyaadalah penggugat tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik Patroitsebagai partai yang mengusung Penggugat dalam PemiluLegislatif TahunBahwa sekalikali Pimpinan DPRD Kab.

di usulkan oleh pimpinan partai politik;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 384 ayat (1)UndangUndang Nomor 27 tahun 2009 disebutkan Yang dimaksud denganpimpinan partai politik adalah ketua atau sebutan lain yang sejenis atauyang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengananggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik masingmasing,sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 103 ayat (1) disebutkan bahwayang dimaksud dengan pimpinan partai politik adalah pimpinan partaipolitik

Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) danPemberhentian/Pemecatan Anggota Partai Patriotadalah kewenangan Dewan Pimpinan Pusatsesual AD/ART Partai= 1 6)2. Proses PAW dimaksud butir 1 diatas jugaditegaskan dalam Surat Menteri Dalam Negeri RINomor: 161/3294/Sj tertanggal 24 Juni 2013 point4, bahwa usulan PAW Anggota DPRD harusmendapat Rekomendasi/Keputusan dari DewanPimpinan Pusat Partai Politik;3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas,kedudukan Anggota DPRD Kabupaten MalukuBarat Daya A/n.

Olehkarena berdasarkan pada ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undangundang Noomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan tegasmenyatakan :(1) Perselisinan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana di atur didalam AD dan ART;Halaman 18 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUNSMD(2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain

Oleh karenaberdasarkan pada ketentan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undangundang nomor2 tahun 2008 tentang partai politik, dengan tegas menyatakan :(1) Perselisinan parai politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;(2) Penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakuka oleh suatu Mahkamah partai politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh partai politik..

Bahwa oleh karena perkara ini adalah bersumber dari perselisihanInternal Partai Politik, maka berdasarkan UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang perubahan Undangundang nomor 2 tahun 2008tentang parpol dengan tegas menyebutkan bahwa setiap perselisihanyang bersumber dari perselisinan partai politik maka harus diselesaikanterlebih dahulu di internal partai politik ;> Bahwa perkara a quo penggugat belum pernah ada penyelesaian diinternal partai politik, namun ujugujug penggugat langsungmengajukan gugatan

;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakimmemberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentangperubahan undangundang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politikHalaman 48 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUNSMD(selanjutnya disebut UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011) dalam Pasal 32berbunyi :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai

Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian.(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat

Dan dalam Bukti PS5, Andi Ansar Chalid, SEmempergunakan Kop Surat Partai Patriot Bintan dengan Cap atauStempel Partai Patriot Pancasila Bintan.

Padahal Partai Patriotdan Partai Patriot Pancasila merupakan dua partai politik yangmempunyai badan hukum yang berbeda, dan Partai PatriotPancasila, bukan sebagai partai peserta pemilu utuk TahunBahwa surat DPC Partai Patriot, 03 Juni 2013 No. 013/EL/ DPCPatriot/B/VII/2013 (Bukti P5) ditujukan kepada Ketua DPRDBintan, termbusannya disampaikan pada Tergugat.

Padahal yang bersangkutanHalaman 13 dari 51 halaman Putusan No. 15/G/2013/PTUNTPIbukanlah sebagai ketua, melainkan menjabatsebagai sekretaris DPC Partai PatriotBintan; b Kop Surat Partai Patriot Bintan, dengan Capatau Stempel Partai Patriot Pancasila Bintan.Padahal Partai Patriot dan Partai PatriotPancasila merupakan dua partai politik yangmempunyai badan hukum yang berbeda, danPartai Patriot Pancasila, bukan sebagai partaipeserta pemilu Tahun 2009.c Menurut AD/ART Partai Patriot, maka yangberwenang

Patriot), baik terhadap Partai Patriot Bintanmaupun terhadap DPP Partai Patriot.

lain (Pertai Demokrat) karena partai asalnya (Partai Patriot)tidak menjadi peserta pemilu 2014.

internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Bahwa Pasal 33 ayat 1 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 TentangPerubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politikmenyatakan :(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalamPasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan

Nomor2/Pdt.G/2017/PN Mrtpertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadapkeputusan Partai Politik);(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian;(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

Berdasarkan perbuatan Penggugat tersebuttentunya merupakan pelanggaran kode etik atau disiplin partai yangmengakibatkan merusak citra dan nama baik Partai.

kewenangan untuk penyelesaian sengketaPartai Politik yaitu melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain sesuai denganAD/ART dan Pengadilan Negeri, bahwa pembagaian kewenangan tersebutadalah bersifat imperatif artinya penyelesaian sengketa Partai Poitik wajibdiselesaikan melalui prosedur internal partai melalui) Mahkamah Partai atausebutan lain sesuai dengan AD/ART.

pernah dimintai keterangannya oleh Mahkamah Partai dansudah pernah meminta penyelesaian kepada Mahkamah Partai PDIPerjuangan, akan tetapi sampai Surat Gugatan ini didaftarkan tidak pernahditanggapi sehingga menurut UndangUndang Partai Politik adalah termasukperselisinan Partai Politik, maka penyelesaiannya adalah masuk kompetensiMahkamah Partai Politik terlebih dahulu, sedangkan Pengadilan Negerimempunyai kompetensi setelah penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politiktidak tercapai atau tidak terjadi

Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), khususnyaketentuan Pasal 32;Ayat (1) "...Perselisinan Partai Politik Diselesaikan Oleh Internal Partai PolitikSebagaimana Diatur di Dalam AD dan ART";Ayat (2) "...Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik SebagaimanaDimaksud Pada Ayat (1) Dilakukan Suatu Mahkamah Partai Politik AtauSebutan Lain Yang Dibentuk

Oleh Partai Politik";Ayat (3) "..Susunan Mahkamah Partai Politik Atau Sebutan LainSebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Disampaikan Oleh Pimpinan PartaiPolitik Kepada Kementerian";Hal. 4 dari 10 hal.

Politik 2 adalah sebagai berikut:Ayat (1) Yang Dimaksud Perselisihan Partai Politik Meliputi Antara Lain:1.

Nomor 668 K/Pdt/2013dimasukkan untuk diregistrasi di bagian Keperdataan Pengadilan NegeriMasohi, Penggugat sama sekali belum serta tidak mengajukan keberatankepada Badan Kehormatan dan/ atau Lembaga Arbitrase Dewan PimpinanPusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 35 Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) sebagai bentuk penyelesaian secara internal atas segala produkkebijakan partai, maka menurut hukum gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak

,kesatuan dan secara fungsional adalah hierarkis efektif sehingga secarayuridis formal seharusnya Penggugat bukan saja mengajukan gugatankepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB)Kabupaten Maluku Tengah, tetapi seluruh unsur dan struktur badan hukumPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara holistik, yaitu Dewan PimpinanPusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) maupun Dewan PimpinanWilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Maluku secaraberjenjang dengan demikian, maka

Calon Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkanoleh partai politik, gabungan partai politik, atauperseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di KomisiPemilihan Umum Provinsi.4.

oleh PartaiPolitik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dansekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten /Kota.(6) Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan CalonWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani olehpara ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politikdi tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan parasekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten / Kota.(7) Pendaftaran ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA= 37 (7) Pendaftaran calon perseorangan ditandatangani oleh yangbersangkutan.Pasal 43(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarangmenarik calonnya dan/atau calonnya dilarangmengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagaicalon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politikmenarik calonnya atau calonnya mengundurkan dirisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik ataugabungan Partai Politik yang

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 40 Pasal 47(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarangmenerima imbalan dalam bentuk apapun pada prosespencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politikterbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yangbersangkutan dilarang mengajukan calon pada periodeberikutnya di daerah yang sama.(3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerimaimbalan

Politik,gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan palinglambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3)dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik,gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberikesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaikipersyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejakpemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUProvinsi.Dalam hal Calon Gubernur yang diajukan Partai Politikatau gabungan Partai

Tentang Partai Politik dan Surat Edaran Mahkamah RI No. 4 Tahun2003, AD/ART Partai dan Peraturan Peraturan Partai serta Surat suratKeputusan Internal Partai Kebangkitan Bangsa, Bahwa UU No. 2 Tahun 2012, Tentang Partai Politik Pasal 32menjelaskan ;Ayat 1. Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagai mana diatur didalam AD dan ART.Ayat 2.

Penyelesian perselisihan Internal Partai Politik sebagai manadimaksud dalam ayat1 dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai PolitikAyat 3. Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagai manadimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada KementrianAyat 4. Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagai mana ayat2 harus diselesaikan paling lambat 60 hari.Ayat5.

Tentang Partai Politik, DPPPKB telah membentuk lembaga khusus yang menangani adanya pengaduananggota dan atau pengurus PKB se Indonesia mengenai konflik Internal dalamtubuh Partai Kebangkitan Bangsa yang dikenal dengan Majelis Tahkim, dimanaMajelis Tahkim tersebut diatur dalam Peraturan Partai No. 1 Tahun 2011.adalah merupakan Mahkamah Partai Politik sebagai mana ketentuan pasal 32ayat 2, UU No. 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008.Tentang Partai Politik dengan demikian semua

Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap keputusan yangditerbitkan oleh Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa.8. Pemohon adalah anggota Partai Kebangkitan Bangsa yangmengajukan permohonan keberatan terhadap keputusan Partai ;9.

, bahwa oleh karena hal ini termasuk dalam kelompokperselisihan internal partai politik, maka penyelesaiannya harus berpedoman21kepada Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang bunyinya sebagaiberikut :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah

JOSEF BERNADUS SEMADU SADIPUN,selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya TK.

JOSEF BERNADUS SEMADU SADIPUN,selaku Ketua Dewan pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya TK.

bahwa Ketua DPD Partai Golkar KabupatenSikka Hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa telahmempertanggungjawabkan dan sudah melaporkan hasil penggunaankeuangan Partai Golkar Kabupaten Sikka sebesar Rp140.000.000 (seratusempat puluh juta rupiah) sedangkan mantan Ketua DPD Partai Golkar(Drs.J.B.

DPD) Partai GolonganHal. 19 dari 21 hal.

Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Belitung periode 20092014 yangberasal dari Anggota Partai Bulan Bintang (Bukti P2);2.

Bukti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai BulanBintang No: SK. PP / 596 /2011 Tentang Pemberhentian SaudaraMahadir Basti Sebagai Ketua DPC dan Anggota Partai BulanBintang Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitungtertanggal 24 Agustus 2011. (sesuai dengan photo5. Bukti P. 5.

., dengan Para Pihak Mahadir Basti Sebagai Penggugat danDPP Partai Bulan Bintang , DPW Partai Bulan Bintang , DPC PartaiPUTUSAN No. 57/G/2011/ PTUNPLG Hal.15 dari 27halamanBulan Bintang Sebagai Tergugat. (sesuai denganSaliNAN) 2 ooo nnn nn nnn nnn nnn nnn nen nee nn nnn7.Bukti P.7.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44 / 884/1/2011 Tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Belitung Masa Jabatan 2009 2014 dari Partai Bulan Bintang. (sesuaidengan asli );2. BuktiT.2. Surat Nomor : B001/PC BEL/SEK/IX/2011 Perihal Pengantar dari Partai BulanBintang Kabupaten Belitung dan Surat Keputusan DPP Partai Bulan BintangNo.SK.PP/596/201 1.(sesuai dengan asli);3. Bukti T.3.

Anggota Partai Bulan Bintang.

Sehingga bagi Para Penggugat(Paket LUKASANGEL) bersama Partai Politik Pengusul dan MasyarakatPendukung bahwa tentang Kepengurusan Partai Politik Pengusul sudahsah karena sejak tanggal 5 Mei 2013 sudah dimasukan secara lengkap.

SITORUS, S.Sos, M.Si. sebagai Sekjen, telah mengeluarkanSurat ...24Surat Keputusan DPP Partai BARNASNomor : 0159.w/SKEP/DPPP.BARNAS/DPC./V/2013TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN KEPENGURUSANDPC PARTAI BARNAS KABUPATEN NAGEKEO~ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR/2013MUSYAWARAH CABANG PERTAMA tanggal 01 Mei 2013dimana pengurus DPC partai BARNAS Kab.

Dari SK DPP Partai BARNAS Nomor : 53.00.Rev.1 / SK.SPH /DPPP.BARNAS / DPC / V / 2013 Tanggal 3 Mei 2013 sertaRekomendasi DPP Partai BARNAS Nomor : 063 REK / DPPP.BARNAS / V / 2013 Tanggal 2 Mei 2013 dan PenegasanDewan Pembina DPP Partai BARNAS Nomor: 005 / SP / DPPP.BARNAS / REK / CABUPCAWABUP / VI / 2013 Tanggal 6Juni 2013 dan Penegasan DPD Partai BARNAS Prop NTT, No.10/DPD.Barnas/NTT/VI/2013 Tanggal 3 Juni 2013 maka yangsah adalah paket LUKAS ANGEL.

Kepengurusan Partai Serikat Indonesia (PSI) yang sah adalahGEDEFRIDUS GOO selaku Ketua dan BENEDIKTUS MOSA selakuSekretaris, namun sesuai dengan hasil klarifikasi dan verifikasi yangdilakukan oleh Tergugat, diketahui Partai Serikat Indonesia telah berubahnama menjadi Partai Nasional Republik berdasarkan KeputusanMenkumham RI No.

Bahwa dengan demikian berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi yangdilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 7 diatas, makaKepengurusan Sah Partai Politik yang memberikan dukungan kepada PasanganBakal Calon Para Penggugat hanyalah 4 (empat) Partai Politik yaitu: Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM) : 1000 suara Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia : 1.223 suara Partai Persatuan Nasional : 2.353 suara Partai Kedaulatan : 757 suaraTOTAL : 5.333 suara.Padahal seharusnya

Ykub Lumbantobing secara lisan pernah mengusulkankepada suami Penggugat (Lundu Panjaitan, SH,MA) yang pada masa itumenjabat sebagai Bupato Tapanuli Utara dan merangkap sebagai KetuaDewan Penasihat DPD partai Golkar Tapanuli Utara untuk mencarikantanah pertapakan untuk pembangunan gedung kantor DPD Partai GolkarTapanuli Utara di Tarutung;Bahwa atas usul dari Drs.

3 dari 23 Putusan Nomor 117/Pdt/2020/PT MDN10.Ba12.13.saja yang ikut memakai atau menguasai tanah milik Penggugat tanpa suatusyarat apapun;Bahwa adapun motivasi Penggugat memberikan tanah miliknya kepadaDPD Partai Golkar Tapanuli Utara /Turut Tergugat untuk dipinjam pakaiguna peruntukan Pembangunan Gedung DPD Partai Golkar Tapanuli Utaraadalah karena Penggugat merasa terpanggil untuk mewujudkankecintaannya demi kemajuan Partai Golkar Tapanuli Utara;Bahwa oleh karena Penggugat dan suami Penggugat

Yakub Lumbantobing selakuKetua DPP Fungsionaris Partai Goljar Pusat dan pastisipasi dari seluruhkaderkader Partai Golkar Tapanuli Utara dan termasuk contribusi darisuami Penggugat (Lundu Panjaitan, SH, MA);Bahwa selain pembanginan fisik gedung kantor DPD Partai Golkar TapanulliUtara, diatas tanah tersebut juga ada dibuat prasasti yang ditandatanganiKetua DPP Partai Golkar (Drs.

Yakub Lumbantobing) akan tetapi prasastitersebut telah dibongkar oleh Tergugat dengan tujuan untukmenghilangkan sejarah pembangunan gedung DPD Partai Golkar TapanuliUtara diatas tanah milik Penggugat;Bahwa setelah pembangunan fisik gedung Kantor Partai Golkar danPrasasti selesai dibangun diatas tanah milik Penggugat maka DPD PartaiGolkar Tapanuli Utara/Turut Tergugat secara resmi memakau gedungKantor Golkar tersebut sebagai tempat sekretariat sementara untukmenjalankan kegiatan rutinitas partai Golkar

rutinitas Partai Golkar di Kantor Sekretariat DPD PartaiGolkar Tapanuli Utara yang sudah dibangun diatas tanah milik Penggugat,dan Tergugat pun merampas atau menyerobot tanah milik Penggugatsecara membabi buta dan membongkar prasasti Partai Golkar yang sudahdibangun dan mengklaim seolaholah tanah milik Penggugat yangdipinjamkan kepada DPD Partai Golkar Tapanuli Utara/Turut Tergugatseperti milik Tergugat sendiri.

Mengikuti kegiatan Partai yang diperuntukkan bagi seluruh Anggota.2. Memilih dan dipilin menjadi Anggota Pimpinan Partai dan atau jabatanjabatan lain yang ditetapkan oleh Partai.3.

Mematuhi AD/ART, kewajiban berpartisipasi dalam kegiatan partai politik.Bahwa berdasarkan UU Partai Politik No : 31 Tahun 2002 mengatur HAKAnggota Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota, Kepengurusan, PeradilanPerkara Partai Politik serta AD/ART mengatur ketentuan Kongres dan KongresLuar Biasa maka Penggugat selaku Anggota Partai Politik Demokrat mempunyaiHak Pilih dan memilih sehingga demi hukum memiliki hak mengajukan Gugatandalam Peradilan Perkara Partai Politik Partai Demokrat atas Pelanggaranpelaksanaan

No. 2414 K/Pdt/201112.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.20.26.Py.28.2o.30.31.32.33.34.35.36.37.Doktrin dan Ikrar Partai Demokrat Bukti 12.SK Panji dan Lambang Partai Demokrat Bukti 13.Panji dan Lambang Partai Demokrat Bukti 14.SK Hymne dan Mars Partai Demokrat Bukti 15.Hymne dan Mars Partai Demokrat Bukti 16.SK Program Umum Partai Demokrat Bukti 17.Program Umum Partai Demokrat Bukti 18.SK Struktur dan Tata Kerja DPP Partai Demokrat Bukti 19.Struktur dan Tata Kerja DPP Partai Demokrat Bukti 20.SK

..Bukti 35.Surat pernyataan Marzuki Alie bukan anggota Partai DemokratBukti 36.Kliping Koran pada prinsipnya Partai Demokrat menolak KoruptorHal. 7 dari 26 hal.

Sebagai anggota Partai Demokrat nomor KTA : 0000.555.b. Sebagai Calon Legislatif DPR RI 2004 dari Daerah Pemilihan JawaTimur.c. Sebagai pendukung Kandidat Ketua Umum Partai sdr. AchmadMubarok MA.d. Sebagai Ketua Umum Patriot Muda Demokrat, ormas yang AD/ARTmenyalurkan aspirasi politik pada Partai Demokrat. Bahwa yang dapat membatalkan Hasil Kongres Partai Demokrat adalahKongres Luar Biasa Partai Demokrat.Hal. 16 dari 26 hal. Put.

MOM, PARTAI GERAKAN 2 (DUA) 3,213SE INDONESIA RAYA13 SONNY PARTAI GERAKAN 2 (DUA) 2,932M.KAPARANG, SE INDONESIA RAYA14 KRISTIAN VIKTOR PARTAI BULAN 2 (DUA) 2,040KABEI BINTANG15 GERSON HAROLD PARTAI BULAN 2 (DUA) 3,112IMBIR BINTANG16 ANTONIUS PARTAI KEADILAN 2 (DUA) 1,653KEMONG, S.IK DAN PERSATUANINDONESIA17 ANUS JIKWA PARTAI NASIONAL 3 (TIGA) 2,236DEMOKRAT18 MARKUS TIMANG PARTAI GERAKAN 3 (TIGA) 2,388 Halaman 17dari 88halaman Putusan Nomor:34/G/2015/PTUN JPR.

INDONESIA RAYA 19 DEN B HAGABAL PARTAI GERAKAN 3 (TIGA) 2,992INDONESIA RAYA20 ELIZABETH PARTAI DEMOKRAT 3 (TIGA) 2,997TENAWE21 YULIUS KUM PARTAI DEMOKRAT 3 (TIGA) 2,/9722 PHILIPUS B PARTAI AMANAT 3 (TIGA) 2,917WAKERKWA, NASIONALSE.Msi23 KRIS MAGAI PARTAI AMANAT 3 (TIGA) 3,022NASIONAL24 SALEH ALHAMID PARTAI HATI 3 (TIGA) 2,991NURANI RAKYAT25 THADEUS KWALIK PARTAI BULAN 3 (TIGA) 2,083BINTANG26 GEORGE DEDA PARTAI KEADILAN 3 (TIGA) 1,787DAN PERSATUANINDONESIA27 OKTOVIANUS PARTAI GOLONGAN 4 (EMPAT) 3,739BEANAL

2 3 4 5 Halaman 19dari 88halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR. 1 KAREL IWINGKAWAK PARTAI 1 (SATU)GOLONGAN KARYA2 ALPIUS EDOWAY PARTAI 1 (SATU)GOLONGAN KARYA3 LUTHER WAKERKWA, PARTAI =AMANAT 1 (SATU)SH NASIONAL4 JOHAN ADE PARTAI PELOPOR 1 (SATU)MATULESSY5 PIETER VAN MAGAL PARTAI 1 (SATU)DEMOKRAT6 AGUSTINUS PARTAI HATI 1 (SATU)ANGGAIBAK NURANI RAKYAT7 YOHANIS FELIX PARTAI 1 (SATU)HELYANAN, SE DEMOKRASIINDONESIAPERJUANGAN8 YAN SAMPE, SE PARTAI DAMAI 1 (SATU)SEJAHTERA9 Drs.

MOM, SE PARTAI GERAKAN 1 (SATU)INDONESIA RAYA13 FANDANITA PARTAI REPUBLIKA 1 (SATU)SILIMANG, SH NUSANTARA14 MILIER KOGOYA, PARTAI 1 (SATU)S.Sos KEBANGKITANBANGSA15 GERSON COEM PARTAI 2 (DUA)WANDIKBO GOLONGAN KARYA16 YENES NATKIME PARTAI 2 (DUA)DEMOKRAT17 MUSLIHUDDIN PARTAI KEADILAN 2 (DUA)SEJAHTERA18 PELAS GWIJANGGE PARTAI BURUH 2 (DUA)19 WILHELMUS PIGAI PARTAI PENEGAK 2 (DUA)DEMOKRASIINDONESIA20 TRIFENA M .PINAL, PARTAI 3 (TIGA)B.Sc GOLONGAN KARYA21 ATHANASIUS ALLO PARTAI 3 (TIGA) Halaman 21dari

PARTAI PATRIOT 3 (TIGA) KARUPUKARO23 JIMMY SALOM PARTAI 3 (TIGA)ERELAK, AK.S.Ip DEMOKRAT 24 ANASTASIA TEKEGE PARTAI INDONESIA 3 (TIGA)SEJAHTERA 25 FABIANUS JEMADU PARTAI BURUH 3 (TIGA) 8.

Pembanding/Penggugat : Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Diwakili Oleh : Jackson Oktaryo Nababan, S.H
Terbanding/Tergugat I : TIO TJING KAW atau LINDAWATI
Terbanding/Tergugat II : H.PANGONAL HARAHAP, SE, Msi
Terbanding/Tergugat III : AHMAD RINTO GUNARI, Bsc
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Labuhan Batu
Terbanding/Tergugat V : Jhonny Agape Lumbantobing,SH

Hasan Basri sejak Tahun1973 dengan demikian Penggugat telah menguasai tanah objek perkaraselama 47 Tahun sampai dengan sekarang;Bahwa tanah dan bangunan Kantor DPC Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak dijalan Jenderal AnmadYani No.118 Rantauprapat Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan RantauSelatan kabupaten Labuhanbatu adalah milik Partai PDI Perjuangan dantelah tercatat dan terdaftar sebagai aset Partai sejak tahun 1984 ketika itumasih bernama Partai Demokrasi Indonesia

dan sampai dengan sekarangmasih tercatat sebagai aset Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 H.

dilakukanberdasarkan Peraturan dan Ketentuan dalam Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

yang terletak di dijalan Jenderal Anmad Yani No.118Rantauprapat kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau SelatanKabupaten Labuhanbatu adalah milik Partai Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan dan telah tercatat dan terdaftar sebagai aset Partai sejakHalaman 10 dari 46 halaman Perkara Nomor 441/Pdt/2021/PT Mdn10.11.12.tahun 1984 ketika itu masih bernama Partai Demokrasi Indonesia dansampai dengan sekarang masih tercatat sebagai aset Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan, yang mempunyai batasbatas sebagai

;Bahwa adapun kronologis / historis tanah terperkara hingga dijadikan Kantor oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan Labuhanbatu adalah, sebagai berikut :e Pada mulanya Hasan Basri (ayah Tergugatlll) adalah seorangpolitikus yang memimpin (Sebagai ketua) Partai NasionalIndonesia (PNI) di Kabupaten Labuhanbatu;e Kemudian Pemerintah menciutkan partaipartai yang diIndonesia dari 10 Partai menjadi 3 (tiga) Partai yakni GolonganKarya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP)