Ditemukan 11434 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Register : 05-11-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 267/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 23 Mei 2019 — Ir. NURDIN TAMPUBOLON,M.M ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
228129
  • Adapun alasannyasebagai berikut: Bahwa Penggugatselaku Anggota, Kader, Pengurus dan Anggota DPRRl Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) bersamasamabeberapa anggota, kader dan pengurus Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) pada tanggal 15 Januari 2018 bertempat di Hotel Ambaratelah melakukan rapat yang tidak berdasarkan mekanisme yang berlakudi internal Partai Hanura untuk mengganti/memberhentikan KetuaUmum Dr. Oesman Sapta, MM dan Sekjen DPP Partai Hanura H.
    ;(fotokopisesuai dengan asli) ;Nota Organisasi Mahkamah Partai Hati Nurani Rakyat KepadaKetua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : 03A/NOTAMP/IV/2018 Tanggal 24 April 2018 Perihal SuratKeputusan Mahkamah Partai ; (fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati NuraniRakyat Nomor : SKEP/1124/DPPHANURA/VII/2018 Tanggal30 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Saudara Ir. NurdinTampubolon Sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) ;.
    dan telah 2 periode sebagaianggota DPR RI; Penggugat diberhentikan dari Partai, namun Penggugat tidak pernah lakukantindakan indisipliner di partai; Bahwabukti P36 diakui, karena ada tanda tangan saksi;Ahli Penggugat :Dr.
    : 267/G/2018/PTUNJKT Bahwa Penggugat dulu sebagai Wakil Ketua Partai Hanura; Bahwa Mahkamah Partai pernah melakukan sidang terkait adanya laporan, DPPmemerintahkan untuk menyidangkan 10 orang, termasuk Penggugat.
    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai HANURA padatanggal 23 April 2018 telah memutuskan memberhentikan Penggugat darikeanggotaan Partai HANURA dan memerintahkan kepada DPC Partai HanuraKota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pencabutan KartuTanda Anggota (KTA) atas nama Penggugat (vide bukti T2);Bahwa Mahkamah Partai DPP HANURA melalui Surat Nota Organisasi Nomor: OSA/NOTAMP/IV/2018, tanggal 24 April 2018, Perihal : Surat KeputusanMahkamah Partai, yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP
Register : 27-10-2009 — Putus : 18-05-2010 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 12/Pdt.G/2009/PN.TBK
Tanggal 18 Mei 2010 — Penggugat : ABDUL HAFID Tergugat : KPUD Karimun Turut Tergugat : KPU
10841
  • Nasional Indonesia Marhaenisme tidak dibuat danditanda tangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai NasionalIndonesia Marhaenisme, melainkan dibuat dan ditanda tangani oleh AbdulHafid dan Subakhrizal Wahyudi, masingmasing dalam kedudukan danbendahara pimpinan anak cabang Partai Nasional Indonesia MarhaenismeKundur Utara.b LPPDK disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjukmelampui batas waktu yang ditetapkan, yakni pada awal Mei 2009.Bahwa sesuai Pasal 9 ayat (5) Peraturan KPU
    /Kota,dan tanggung jawab ini dinyatakan dalam surat Tanggung Jawab yangditandatangani oleh Ketua dan Bendahara DPD Kabupaten/Kota.Dari ketentuan pasal 9 ayat (5) dal Lampiran I huruf D angka 5 makapenanggungjawab LPPDK Pemilihan Umun anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota adalah Pengurus Partai Politik peserta PemilihanUmum tingkat tingkat kabupaten/kota dengan personifikasi Ketua danBendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Kabupaten/Kota.Berdasarkan pemahaman ketentuan pasal
    batas waktu terakhir (paling lambat), penyampaian LPPDK PemilihanUmum Legislatifadalah tanggal 24 April 2009.Bahwa LPPDK dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme KabupatenKarimun disampaikan kepada kantor akuntan public yang ditunjuk awal Mei2009.Bahwa dengan demikian, penyampaian LPPDK Partai Nasional IndonesiaMarhaenisme tersebut kepada kantor akuntan public tidak mememnuhiketentuan Pasal 135 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008.Bahwa sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 135 ayat
    DaerahKabupaten Karimun dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme KabupatenKarimun telah ditetapkan sebagai calon terpilih dan diresmikan sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, maka sanksi yangdikenakan kepada Partai Nasional Indonesia Marhaenisme adalah pembatalancalon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai NasionalMarhaenisme atas nama Penggugat.Bahwa dari uraianuraian tersebut diatas, rekomendasi pembatalan penetapancalon terpilih anggota Dewan
    dengan ketentuanperaturan perundangundangan tersebut.Sesuai Surat Keputusan DPP Partai Nasional Indonesia MarhaenismeNomor 005002/SM09/DAP PNIM/VI/08, susunan pengurus DewanPimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme terdiri dariKetua, Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, danbeberapa Wakil Bendahara.Berdasarkan Susunan Pengurus DPC Partai Nasioan IndonesiaMarhaenisme yang kolektif tersebut, maka secara struktur organisasi ketikaKetua DPC Partai Nasional Indonesia
Register : 04-12-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 195/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
Drs. AHYANI, S.H.
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
Intervensi:
R. PURWONO TJOKRO DARSONO Drs
11678
  • Bahwa, Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang telah bergabungdengan Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) di Kota Malang; 2. Bahwa, pada Pemilihan Umum 2014 Penggugat bersamasama dengan R.Purwono Tjokro Darsono, Drs, dan Drs.
    Hal ini telah diakui oleh Ketua DPC Partai Hanura Kota Malang,Ahmad Ilman Gama (ketika 2014, menjabat sebagai Sekretaris DPC PartaiHanura Kota Malang), dalam Rapat Gelar Perkara yang dilaksanakan olehKantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur dan dihadiri oleh unsur PartaiPutusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 11 dari halaman 7010.Nasdem, Partai Gerindra, Partai Hanura, KPUD Kota Malang, KesbangpolKota Malang, dan Penggugat serta beberapa unsur lainnya.
    Purwono Tjokro Darsono, Drs adalah kaderdan Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kota Malang; Bahwa, pada bulan September 2018, Drs.
    Purwono TjokroDarsono, Drs yang telah terdaftar sebagai anggota Partai Bulan Bintang(PBB) dan bahkan sebagai Sekretaris Partai Bulan Bintang (PBB) KotaMalang haruslah tidak ditunjuk mewakili Partai Hanura karenabertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku; Bahwa, merujuk pada status keanggotaan Partai Bulan Bintang dari R.Purwono Tjokro Darsono, Drs, maka secara sah menurut hukum dan normahukum yang berlaku, Keanggotaan Partai Hanura dari R.
    PurwonoTjokro Darsono pada Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) adalahsepenuhnya menjadi urusan internal partai politik dan bukan menjadikewenangan Tergugat. Dalam hal ini, seandainya benar Sdr. Drs. R.Purwono Tjokro Darsono bukan lagi menjadi anggota Partai Hanura makatentu Partai Hanura akan menyampaikan hal tersebut kepada KPU KotaMalang sehingga KPU Kota Malang tidak akan dapat mengajukan Sadr.Drs. R.
Register : 25-08-2014 — Putus : 08-12-2014 — Upload : 03-07-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 63/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 8 Desember 2014 — 1. H. Sudirman Narang, SH - Selanjutnya disebut Penggugat – I ; 2. HJ. MAWAR DG. SANGNGING - Selanjutnya disebut Penggugat – II MELAWAN: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR - selanjutnya disebut sebagai Tergugat
14668
  • Penggugat terpilih dari daerahPemilihan Takalar 2 meliputi Kecamatan Mangarabombang,Mappakasunggu dan Sanrobone dengan jumlah suaraterbanyakpertama (1) pada partai PKPI yakni 1.923 suara, dan Penggugat IIterpilih dari daerah pemilihan Takalar 3 meliputi Kecamatan GalesongSelatan, Galesong dan Galesong Utara dengan jumlah suara terbanyak(1) pada Partai PKPI yakni 1.668 suara; 2 Bahwa Dewan Pimpinan Kabupaten (DKP) PKPI Kabupaten Takalar,Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Sulsel serta Dewan PimpinanNasional
    (DPN) PKPI dengan itikad tidak baik melakukan Pemecatanterhadap Penggugat dan Penggugat II sebagai Anggota Partai PKPIsecara sepihak tanpa berusaha memberi kesempatan ruang dan waktukepada Penggugat dan Penggugat II guna mengajukan pembelaan dirisebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) PKPIpasal 5 ayat 5, pasal 7 ayat 2 dan juga melanggar mekanismepemberhentian anggota partai sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UUNo. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008tentang Partai
    KeadilanDan Persatuan Indonesia atas nama Saudari Hj.Mawar Dg.Sangnging ;: Foto copy sari foto copy Surat Keputusan Dewan PimpinanNasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKPIndonesia) Nomor: 22/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 tentang Pemberhentian StatusKeanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia atas namaH.
    dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor: 21/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 tentang Pemberhentian StatusKeanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Saudari Hj.
    Politik Peserta Pemilu; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan surat permohonan dariDewan Pimpinan Kabupaten (DKP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia KabupatenTakalar perihal penggantian calon Legislatif terpilih dan SK Dewan Pimpinan Kabupaten(DKP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Takalar No.002/SK/DPKPKPI/TKLR/VIII/2014 tentang pemecatan / pergantian Caleg terpilih dan Caleg tidakterpilih dewan pimpinan Kabupaten (DKP) Partai Keadilan dan Persatuan IndonesiaKabupaten
Register : 27-09-2013 — Putus : 18-10-2013 — Upload : 14-11-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 06/G/2013/PTTUN–MDN
Tanggal 18 Oktober 2013 — SUCIPTO, SH., dkk. vs KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH (KIP)
4330
  • Caleg Nomor Urut 10 Dapil Bener Meriah II Partai Golkar,Saudara Y U S A Caleg Nomor Urut 10 Dapil Bener Meriah II Partai Nasdem, danSaudarta SUCIPTO,SH.
    Caleg Nomlor Urut 10Dapil Bener Meriah II Partai Golkar, Saudara Y U S A Caleg Nomor Urut 10 DapilBener Meriah II Partai Nasdem dan Saudara SUCIPTO, SH.
    Caleg Nomor Urut 10Dapil Bener Meriah II Partai Golkar, Saudara Y U S A Caleg Nomor Urut 10 DapilBener Meriah II Partai Nasdem dan Saudara SUCIPTO, SH. Caleg Nomor Urut Dapil Bener Meriah Partai PKPI sebagai Calon Anggota DPRK Bener MeriahPada Pemilu Tahun 2014 ; 21.
    Caleg Nomor Urut 10 DapilBener Meriah II Partai Golkar, Saudara Y U S A Caleg Nomor Urut 10 Dapil BenerMeriah Il Partai Nasdem, dan Saudara SUCIPTO, SH.
    Caleg Nomor Urut 10 DapilBener Meriah II Partai Golkar, Saudara Y U S A Caleg Nomor Urut 10 Dapil BenerMeriah II Partai Nasdem, dan Saudara SUCIPTO, SH.
Register : 20-02-2013 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 30-12-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 10/G/2013/PTUN.MKS
Tanggal 29 Juli 2013 — Penggugat:</br>Pr. RABASIA Dg. CAYA Binti BASORA</br>Tergugat:</br>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA</br>Intervensi:</br>H.PAWE
16766
  • SebagaiAnggota Partai Buruh Kabupaten PolewaliMandar Provinsi Sulawesi Barat.Fotocopy dari Fotocopy Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor:057/SKEP/DPPPARTAI/XI/2012, tanggal 8November 2012 tentang PembatalanPencabutan Kartu) Tanda Anggota (KTA)Saudara H.
    DPRDKabupaten Polewali Mandar dari Partai Buruh (vide Bukti T8);Bahwa selanjutnya Dewan Pimpinan Cabang Partai BuruhKabupaten Polewali Mandar mengusulkan Pergantian Antar Waktubagi Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar(vide bukti T5 dan T6);Bahwa Pimpinan DPRD Polewali Mandar menindaklanjuti SuratKeputusan DPP Partai Buruh dan DPC Partai Buruh tersebut denganmenerbitkan Surat Pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRDPolewali Mandar (Vide bukti T3 dan T4);Bahwa Bupati Polewali
    Polewali Mandar dari PartaiBuruh (vide T8);Menimbang, bahwa atas tindakan DPP Partai Buruh yang mencabutkeanggotaan Penggugat sebagai anggota Partai Buruh dan ditindaklanjutioleh Surat DPC Partai Buruh Polewali Mandar kepada Ketua DPRDPolewali Mandar agar memproses Penggantian Antar Waktu Sdr.H.AndiMuhtadin M. anggota DPRD Kab.
    Polewali Mandar dari Partai Buruh;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan DPP PartaiBuruh mencabut keanggotaan Penggugat dari Partai Buruh sebagaimanabukti T7 berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh(DPPPartai Buruh) Nomor: 133/SKEP/DPPPARTAI BURUH/I/2011,tanggal 19 Januari 2011 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA)Saudara H.Andi Muhtadin M. sebagai Anggota Partai Buruh KabupatenPolewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat dan bukti T8 berupa SuratDewan Pimpinan Pusat
    Partai Buruh (DPPPartai Buruh) Nomor:AB.III.221A/DPP.....33AB.UI.221A/DPP Partai Buruh/I0/2011, tanggal 1 April 2011 Perihal:Permohonan untuk Segera Memproses Penggantian Antar WaktuSdr.H.Andi Muhtadin M.
Putus : 02-04-2009 — Upload : 28-08-2013
Putusan PN MEULABOH Nomor 02/Pdt.G/2009/PN.Mbo
Tanggal 2 April 2009 — DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten nagan Raya, beralamat di Jalan Nasional No. 193 Suka Makmue Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, beralamat di Jalan T. Iskandar No. 03 Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT TERTARIK;
575
  • DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten nagan Raya, beralamat di Jalan Nasional No. 193 Suka Makmue Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2. DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, beralamat di Jalan T. Iskandar No. 03 Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT TERTARIK;
    DPC Partai Bintang Reformasi K. ten n nRaya, beralamat di Jalan Nasional No. 193 SukaMakmue Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten NaganRaya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2.
    Foto copy tanpa aslinya, Surat dewanpimpinan cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Nagan Raya tertanggal 14Oktober 2008 Nomor: 31/DPCPBR/NR/X/2008, tentang pengganti antar waktu(PAW), setelah diteliti bermaterai cukupdiberi tanda P.5.. Foto copy tanpa aslinya, Surat dewanpimpinan cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Nagan Raya tertanggal 31Oktober 2008 Nomor: 34/Kpts/DPCPBR/NR/X/2008, tentang pengesahan recalling sdr.
    H.Chairil Anwar, SP sebagai anggota dewanperwakilan rakyat daerah Kabupaten NaganRaya dari partai bintang reformasi, setelahditeliti bermaterai cukup diberi tanda P.6;. Foto copy sesuai dengan aslinya, anggarandasar rumah tangga partai bintang reformasipasal 12 ayat (2) dan (3), setelah ditelitibermaterai cukup diberi tanda P.7;278. Foto copy sesuai dengan aslinya, anggarandasar rumah tangga partai bintang reformasipasal 26 ayat (2), setelah diteliti bermateraicukup diberi tanda P.8;9.
    Foto copy sesuai dengan aslinya, anggarandasar rumah tangga partai bintang reformasipasal Surat ke56 ayat (4), setelah ditelitibermaterai cukup diberi tanda P.9.Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksisaksi dipersidangan;Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga telah mengajukanbuktibukti surat yaitu berupa :1.Foto copy sesuai dengan aslinya, anggaran dasar dananggaran rumah tangga partai bintang reformasi, setelahditeliti bermaterai cukup diberi tanda T.1..
    Raya (GERINDRA) dalam nomorurut 1 (satu) daerah pemilihan Nagan Raya 1 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (1) hurufc UndangUndang Nomor: 2 tahun 2008 tentang Partai Politikyang disahkan pada tanggal 4 Januari 2008, mengaturangggota partai politik diberhentikan keanggotaannya daripartai politik apabila menjadi anggota partai politik lain;Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 16 ayat (3)UndangUndang Nomor: 2 tahun 2008, mengatur dalam halanggota partai politik yang diberhentikan adalah anggotalembaga
Register : 13-10-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 573 K/TUN/PILKADA/2015
Tanggal 3 Nopember 2015 — 1. DEKI KAYAME, SE., 2. Drs. ADAUKTUS TAKERUBUN VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NABIRE;
12756 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat adalah bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupatiyang diusung oleh koalisi partai yang terdiri dari Partai Demokrat (PD),Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai PersatuanPembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai KeadilanSejahtera (PKS) dan Partai Golongan Karya;1c.
    Bahwa pada masa perbaikan sesuai tahapan, jadwal dan program, Tergugatsekali lagi menolak untuk mengakomodir Partai Golongan Karya sebagaibagian dari partai yang mengusung Penggugat, sekaligus sebagai bagiandari koalisi partai yang mendukung Penggugat;.
    Bahwa suratsurat dukungan kepada Penggugat dari Partai Golongan Karyasecara berjenjang adalah sebagai berikut :a) Keputusan DPP Partai Golongan Karya Versi Agung Laksono, Tanggal 7Agustus 2015;b) Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah KabupatenNabire oleh DPP Partai Golongan Karya Munas Bali dan DPP PartaiGolongan Karya Munas Jakarta, bertanggal 26 Juli 2015;c) Keputusan DPP Partai Golongan Karya Versi Aburisal Bakrie Tanggal Juli2015;d) Surat DPP Partai Golongan Karya Versi Aburisal
    Bakrie tentang dukungankepada Pemohon;e) Rekomendasi DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua bertanggal 25Juli 2015;f) Keputusan DPP Partai Golongan Karya bertanggal 7 Agustus 2015tentang Kepengurusan DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Nabire;g) Tanggal 27 Juli 2015, Partai Golongan Karya ikut serta dalam deklarasidukungan kepada Pemohon, selanjutnya ikut mengantar pendaftaranPemohon ke Termohon pada tanggal yang sama;h) Tanggal 28 Juli 2015 Saudari Maria Alom menyerahkan SK dukunganDPP Partai
    sebagai Partai Politik dalam Koalisi yangmendukung Penggugat.
Register : 20-11-2017 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 21-06-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 145/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 4 April 2018 — Penggugat:
H M UDIN KAMALUDIN
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
Puti Melati S S N MBA
11378
  • Partai.
    Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.;(2) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Dilakukan oleh suatu mahkamahPartai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
    ;6) Keberatan terhadap keputusan partai politik.
    Mahkamah Partai,bukan kewenangan Pengadilan Negeri.
    Mahkamah Partai.
Register : 29-06-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 12 Oktober 2016 — MESAKH SUPRIADI, S.E., M.Si ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
9345
  • Penggugat menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik terhitungmulai tanggal 15 April 2013;2.
    Bahwa larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota dan /ataupengurus partai politik diatur dalam Pasal 9 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 37 tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai NegeriSipil Menjadi Anggota Partai Politik yang menyatakan PegawaiNegeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politiktanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil,diberhentikan tidak dengan hormat Bahwa Penggugat menjadi anggota Partai Golkar terhitung sejakmulai tanggal 15 April sebagaimana tercantum
    SR02/WPJ.09/KP.10/2015,tanggal 27 Januari 2015 yang ditujukan kepada Penggugat gunameminta fotokopi kartu anggota partai politik dan keterangan yangmenjelaskan sejak kapan Penggugat menjadi anggota partai politiktersebut, dan pada kesempatan yang sama Penggugat telahmenyampaikan fotokopi kartu anggota partai politik dimaksud;Halaman 26 dari 46 halaman Perkara No.157/G/2016/PTUNJKT12)13)14)Bahwa selanjutnya berdasarkan tanda terima penyerahandokumen tanggal 17 Februari 2015, Sdr.
    Mesakh Supriadi in casu Penggugat tidak pernahmemberitahukan baik secara lisan maupun tertulis sebagaianggota partai politik, tidak pernah menyerahkan dokumenkeikutsertaan sebagai anggota partai politik, tidak pernahmemberitahukan tentang rencana/keinginan untuk menjadianggota lesgislatif, dan tidak pernah pula mengajukanpermohonan pengunduran diri sebagai PNS;Bahwa dengan demikian sudah jelas bahwa Penggugat telahterbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sejaktanggal 15 April 2013
    ;Halaman 42 dari 46 halaman Perkara No.157/G/2016/PTUNJKT4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004 tentang larangan PegawaiNegeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Bukti T.6b) kKhususnya :a. Pasal 1angka (4) : Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggotadan/atau pengurus partai politik adalah Pegawai Negeri Sipil yangterdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik.b. Pasal2ayat (1) :ayat (2)c. Pasal9ayat (1)ayat (2)d.
Register : 09-04-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 27/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 8 Mei 2018 — YENI RISNAWATI MELAWAN AFRI ACHMADI, Dkk
7261
  • Djan Faridz, dengan Kartu Tanda Anggota teregisterNomor Anggota Partai : 07.05.008.744 dan selain itu Penggugat juga terdaftarsebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan di Dewan Pimpinan CabangPartai Persatuan Pembangunan Kota Lubuklinggau Versi DPP PPPKepemimpinan Ir. H.
    Bahwa adapun isi Pasal 32 UndangUndang No. 2 Tahun 2011 adalahsebagai berikut :Pasal 32(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikanoleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian..(4)
    Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai P olitik;Bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa perkaraperara yang menyangkutpermasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait, akan lebih bijakapabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internalpartai, sebelum mengajukan ke lembaga/badang peradilan;Bahwa atas hal tersebut Pemohon Banding tidak sependapat dan keberatanatas pertimbangan hukum
    MT.Bahwa Majelis Hakim hanya memerintahkan penyelesaian Perselisihaninternal Partai harus dilakukan ditingkat Mahkamah Partai terlebih dahulu,namun Majelis Hakim tidak mengarahkan Penggugat/Pemohon Banding keMahkamah Partai Politik yang mana mengingat Mahkamah Partai Politikterbentuk dalam 2 (dua) versi juga.Bahwa sebagai Partai Politik yang sedang berproses secara hukum dalammenyelesaikan perselisihan dualisme antara versi Kepemimpinan DPP PPPKetua Umum Ir. H. M.
    2Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menergaskan bahwa * yang dimaksuddengan Perselisihan Partai politik ,eliputi antara lain:1.
Register : 23-04-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 24-10-2013
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 8/G/2013/PTUN-TPI
Tanggal 23 Juli 2013 — H. BURHANUDDIN, S.Sos; MELAWAN 1. GUBERNUR PROPINSI KEPULAUAN RIAU; 2. HERI SUHARTO, S.H.
12575
  • Burhanuddin, S.Sos dengan HeriSuharto, SH, Surat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Tanjung Pinang ini juga merupakan tindak lanjutdari surat DPD Partai Amanat Nasional Kota TanjungPinang Nomor: PAN/033.011/B/KWS/XI/024/2012tanggal 1 November 2012 perihal Penggatian AntarWaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode20092014 dapil I Kecamatan Tanjung Pinang Barat danTanjung Pinang Kota; Bahwa dasar surat DPD Partai Amanat Nasional KotaTanjung Pinang Nomor: PAN/033.011/B/KWS/X1/024/2012 tanggal 1
    politik diberhentikanoleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melaluipengadilan, pemberhentikannya sah setelah adanya putusan pengadilan yangtelah memperoleh berkekuatan hukum tetap ; Bahwa merujuk ketentuan diatas sangat jelas bahwa pemberhentian Penggugatsebagai anggota Partai Amanat Nasional belum dapat dinyatakan sah karenabelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan hukumtetap, sehingganya secara hukum Surat Walikota Tanjung Pinang Nomor171/052/
    /024/2012 tanggal 01 Nopember 2012, Hal : PenetapanPergantian Antar waktu Anggota DPRD Kota TanjungpinangPeriode 20092014 dari Dapil 1 dari Partai Amanat Nasional, yangditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang.
    2009 tentang Pembagian Paruh WaktuMasa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode20092014 Daerah Pemilihan I Dari Partai AmanatNasional.
    AmanatNasional selaku partai pengusung Penggugat dalam Pemilu Tahun2009 yaitu berdasarkana Surat DPD PAN Kota Tanjung Pinang NomorPAN/033.02/B/KS/23/XII/2011 tanggal 20 Desember2011, Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Amanat Nasional,yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Tanjungpinang;b Surat DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/B/KUSJ/024/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012, hal : PenetapanPergantian Antar Waktu) Anggota DPRD KotaTanjungpinang Periode 20092014
Register : 06-07-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 10-01-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 21/G/2017/PTUN.A
Tanggal 13 Desember 2017 — NIKOLAUS TANGAYO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara, beralamat di Desa Kuripasai, RT.005/RW.00, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Dr. HENDRA KARIANGA, SH., MH. 2. ADOLOF SALEKY, SH., MH. 3. ORIANA ELKEL, SH., MH. 4. YANNES STEVEN TESLATU, SH., MH. 5. FREIZER GIWE, SH., MH. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Law Office Hendra Karianga & Asssociates Advokat dan Pengacara, beralamat di Gajah Mada Tower Lt 21 Unit. 03 Jln. Gajah Mada Kav. 19-23 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 05 Juli 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; M E L A W A N I. GUBERNUR PROPINSI MALUKU UTARA, tempat kedudukan di Jalan Trans Halmahera, Gosale Puncak, Kecamatan Oba Utara, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Nama : SALMIN JANIDI, SH., M.Hum. Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Maluku Utara 2. Nama : BURNAWAN, SH. Jabatan : Kabag. Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara 3. Nama : MOCHTAR BADIN, SH. Jabatan : Kepala Sub. Bagian Litigasi Biro Hukum SETDA Provinsi Maluku Utara 4. Nama : A. S. DWI PUTRANTO UTOMO SH., M.Eng. Jabatan : Kepala Sub Bagian Non Litigasi Biro Hukum SETDA Provinsi Maluku Utara 5. Nama : SOFYAN HADI, SH., MH. Jabatan : Staf Bag. Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara 6. Nama : SANY RAIS, SH. Jabatan : Staf Bagian Perundang-undangan Biro Hukum SETDA Provinsi Maluku Utara Ke enam nya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara Sekretariat Daerah, Beralamat di Jl. Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 1 Sofifi, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Tugas Nomor. 800.04/1107/SETDA tertanggal 21 Agustus 2017 ; Selanjutnya disebut Tergugat I ; II. BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, tempat kedudukan di Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Nama : DENY GUNAWAN KASIM, SH., M.Hum. Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b) NIP : 19690909 200003 1 007 Jabatan : Kabag. Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar. 2. Nama : JASON K. LALOMO, SH., LL.M Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d) NIP : 19730128 200604 1 009 Jabatan : Kasubag. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar. 3. Nama : FERI ARUMAJAYA, SH. Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b) NIP : 19860723 201001 1 004 Jabatan : Kasubag. Bantuan Hukum & Dokumentasi Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar ; Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Halmahera Barat Jailolo, Beralamat Jl. Pengabdian No. 1 Jati Porniti, jailolo Kab. Halbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 336.1 648/2017 tertanggal 31 Juli 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ; III..DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT Cq. PIMPINAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT, di Jalan Syarikat No. 1 Desa Hati Bicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Nama : CHUZAEMAH DJAUHAR, SH, M.Si Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c) NIP : 19740502 199903 2 010 Jabatan : Sek. DPRD Kab. Halbar 2. Nama : HEIDER, SH. Pangkat/Gol : Pengatur Muda (II/a) NIP : 19850426 201409 1 002 Jabatan : Staf. Sek. DPRD Kab. Halbar Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Jailolo, Beralamat di Jl. Syarikat No. 1 Desa Hatebicara, Jailolo Kab. Halbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 183.1/224/2017 tertanggal 27 Juli 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ; IV. DENNY PALAR, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Beralamat di Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : NOIJA FILEO PISTOS, SH., MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasihat dan Konsultan Hukum, Ber alamat di Kelurahan Wainitu RT.002 / RW.004 samping Sualayan Plnit 2000, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor. 35/Kuasa/VIII/ 2017 tertanggal 9 Agustus 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi ;
17171
  • Nikolaus Tangayo dari anggota partai HANURA tidakmempunyai kekuatan hukum;.
    Halbar, BupatiHalbar, DPC Partai HANURA Halbar, DPD Partai HANURA Halbar dankepada yang bersangkutan.
    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ;2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) CqDewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ;3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)Provinsi Maluku Utara ;4.
    Partai Hanura No.
    Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRD Partai HANURA Kabupaten Halmahera Barat.Copy dari copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HatiNurani Rakyat Kepada Ketua DPD Partai HANURA ProvinsiMaluku Utara, Nomor:
Putus : 27-08-2015 — Upload : 29-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/PID/2015
Tanggal 27 Agustus 2015 — AMRI alias AMAN RAHMAT bin M. AMIN
2825 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Amin bersamaMahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangikantor DPW Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara bersamasama dalam 1 (satu) mobil dengan menggunakan mobil milik orang tuaMahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkanMunaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah)datang ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah bersama dengansalah satu massa yang tidak dikenali namanya dari Bank BPD Aceh CabangTakengon menuju
    ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikutidengan massa lainnya;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.
    No. 707 K/PID/2015Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah untuk meminta penjelasandan agar dapat mempertanggungjawabkan dana yang hilang milik massatersebut karena telah terjadi pengalihan dana bantuan rumah BRA darimasyarakat yang berhak menerima kepada masyarakat lain yang tidak sesuaidengan surat keterangan korban konflik (SK3) yang telah diputuskan olehsaksi korban Ismuddin alias Renggali selaku Ketua Partai Aceh WilayahKabupaten Aceh Tengah;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.
    menuju ke kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikutidengan massa lainnya;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.
Putus : 22-04-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Tanggal 22 April 2014 — 1. K.H. ABDUL ADZIM SUHAIMI, M.A, DKK VS 1. ZUBAIDI HABIBULLAH, S.Ag, DKK
10957 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 101 K/Pdt.SusParpol/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:1K.H. ABDUL ADZIM SUHAIMI, M.A., selaku Ketua DewanSyura Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU);K.H. MB. FIRJAUN BARLAMAN, selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);Drs. H.
    CHOIRUL ANAM, selaku Ketua Dewan Tanfidz DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);TOHADI, S.H., M.Si., selaku Sekretaris Dewan Tanfidz DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);Keempatnya dalam jabatannya berkedudukan hukum di Jalan Kramat VINomor 8 Jakarta Pusat;5K.H. UBAIDILLAH FAQIH, selaku Ketua Dewan Syura DewanPengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama Jawa Timur;K.H.
    ., selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama JawaTimur;H. MOCH. ARIF JUNAIDY, S.H., selaku Ketua Dewan TanfidzDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama JawaTimur;H.
    Luthfi Abdul Hadi, S.H. selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama(DPW PKNU) Jawa Timur sebagai Tergugat VI, H. Moch. ArifJunaidi, S.H. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan PengurusWilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU)Jawa Timur sebagai Tergugat VII;e =H. Hidayat, M.SI.
    Luthfi Abdul Hadi, S.H. selaku Sekretaris Dewan Syura DewanPengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU) JawaTimur sebagai Tergugat VI;e H. Moch. Arif Junaidi, S.H. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan PengurusWilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU) Jawa Timur,sebagai Tergugat VII. H.
Putus : 29-04-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN KEPANJEN Nomor 3/Pid.S/2014/PN.KPJ
Tanggal 29 April 2014 — DODIK HERDIANTO
4131
  • Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos yang bergambar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Demokrat, dikembalikan kepada saksi Chofiyah, 1 (satu) lembar sticker bergambar Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil V Nomor Urut 1. Drs. AGUS DONO WIBAWANTO, M.Hum dan Caleg DPRD Kabupaten Malang Dapil I nomor urut 1.
    JALIL yang rumahnya dipakai sebagai Posko PartaiDemokrat yang rencananya akan dipergunakan sebagai atribut mengikutikampanye Partai Demokrat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen akan tetapi sudahhabis sehingga kemudian oleh Sdr.
    Jalil untuk meminta kaos partai Demokrat,dan karena di tempat P. Jalil kKehabisan stok kaos, makaoleh P. Jalil saksi bersama Bu Inung disarankan pergi kerumah terdakwa Dodik Herdianto di JI.
    ABS PrawirodirjoPts No. 03/Pid.S/2014/PN.KPJ10RT.01 RW.04 Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen,Kabupaten Malang ;Bahwa sesampai di rumah terdakwa saksi berdua diberikaos partai demokrat sebanyak 30 buah, lalu saksi mintasticker dan pamit pulang, akan tetapi oleh terdakwa saksiberdua disuruh menunggu sebentar dan diberi uang sebesarRp. 600.000, untuk dibagikan dan katanya untuk uangtransport ;Bahwa saksi mau diajak mengambil kaos oleh Bu Inungkarena saksi ingin menghadiri kampanye partai demokrat
    ;Bahwa benar kaos partai Demokrat dan uang penggantitransport tersebut berasal dari DPP Partai Demokratyang diberikan kepada masyarakat yang mengikutikampanye melalui para caleg partai Demokrat dan parapengurus partai ;Pts No. 03/Pid.S/2014/PN.KPJ16e Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengarahkan atauberpesan kepada Bu Inung agar pada hari pencoblosanuntuk mencoblos partai demokrat atau memberikansuara pada dirinya sebagai caleg DPRD KabupatenMalang periode tahun 20142019 ;e Bahwa benar dari DPP Partai
    Bu Inung dengan maksud sebagai biaya penggantitransport ;e Bahwa terdakwa tidak pernah mengarahkan atauberpesan kepada Bu Inung agar pada hari pencoblosanuntuk mencoblos partai demokrat atau memberikansuara pada dirinya sebagai caleg DPRD KabupatenMalang periode tahun 20142019 ;e Bahwa kaos partai Demokrat dan uang yang dibagikanterdakwa kepada masyarakat yang akan mengikutikampanye pemilu semuanya berasal dari DPP PartaiDemokrat, sedangkan sticker berasal dari terdakwa ;mennnnen Menimbang, bahwa
Upload : 15-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/PDT.SUS/2011
.; PENGURUS DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN TABANAN, PENGURUS DPD PDIP PROVINSI BALI PENGURUS DPP PDI NI PUTU EKA WIRYASTUTI DAN I KOMANG GEDE SANJAYA
6661 Berkekuatan Hukum Tetap
  • .; PENGURUS DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN TABANAN, PENGURUS DPD PDIP PROVINSI BALI PENGURUS DPP PDI NI PUTU EKA WIRYASTUTI DAN I KOMANG GEDE SANJAYA
    Komite Disiplin Partai dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada kepengurusan Partai sesuai tingkatannya ;b. Komite Disiplin Partai bertugas memberikan rekomendasikapada Pengurus Partai ditingkatannya berkenaan denganpelanggaran disiplin Partai ;c. Sesuai dengan Jati Diri Partai, Komite Disiplin Partaidalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuanHal. 9 dari 37 hal. Put.
    adalah masalahkepartaian dan sepatutnya diselesaikan melaluimekanisme kongres partai, AD/ART Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (PDIP) ;2.
    No. 551K/Pdt.SUS/2011sesuai AD/ART Partai ;2.
    Bahwa alat perjuangan utama Partai Politik adalahOrganisasi Partai itu sendiri ;. Bahwa sesungguhnya organisasi partai akan efektifapabila di dalamnya terdapat kader kader partaiyang militant dan patuh terhadapperaturanOrganisasi Partai ;. Bahwa tindakan/perbuatan Sdr. Wayan Sukaja,S.Sos.
    Rekonvensi didalam mengurus Partai PDI Perjuangan tidak berdasarkanperaturan baik Anggaran Dasar maupun Anggaran RumahTangga Partai.
Putus : 03-06-2014 — Upload : 26-06-2014
Putusan PN BIAK Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN Bik
Tanggal 3 Juni 2014 — -PAULUS RANDONGKIR
5819
  • /Kota Desa Sumberker daerah Pemilihan (dapil) Biak Numfor2 dimana perolehan suara sah Partai Politik dan Calon yangtermuat dalam lampiran Model C 1 DPRD Kab./Kota DesaSumberker, Daerah Pemilihan (dapil) Biak Numfor 2 harus samadengan rincian jumlah perolehan suara Partai Politik dan suaraCalon pada Model D1 DPRD Kab.
    yang diutus olehpartai PDI Perjuangan untuk mengikuti pleno rekapitulasi perhitungansuara di tingkat desa/kelurahan Sumberker dan saksi yangbertanggung jawab terhadap saksi tersebut;Bahwa setelah saksi AGUS NARAHA melapor kepada saksi dansetelah mendapat foto copy hasil rekapitulasi perhitungan suara ditingkat desa Sumberker berupa format D1, maka saksi melaporkanke partai dalam hal ini ketua Partai PDI Perjuangan, dan partai yangmeneruskan laporan ke Panwas Kabupaten Biak;Bahwa ketidaksesuaian
    PAN sedangkan pada Partai PDI Perjuangansaksi tahu setelah melihat Format D1 pada hari Minggu malam tanggal20 April 2014, namun pada saat itu saksi melihat hasil suara dari PartaiPAN sudah kembali normal sedangkan untuk Partai PDI Perjuanganmasih tidak sesuai;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakanyang Terdakwa ketahui hanya perubahan perhitungan suara dari Partai PDIPerjuangan sedangkan dari Partai PAN, Terdakwa tidak tahu;3.AGUS NARAHA, yang dibacakan di persidangan pada
    menyurat kePanwas Kabupaten;e Bahwa yang dirugikan dengan adanya perubahan hasil suara tersebutadalah Partai karena hasil suara yang ada di partai sudah berkurang danyang diuntungkan adalah salah satu calon legeslatif yang mendapatpenambahan suara;Menimbang, bahwa terhadap ' keterangan saksi, Terdakwamembenarkan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa pada hari kamis, tanggal 17 April 2014 sekitar pukul 16.00 WITsaat penghitungan
    suara di tingkat Desa Sumberker, Terdakwamerubah hasil penghitungan suara di TPS yang tercantum dalamformat C1 dengan cara menambah suara yang diperoleh oleh calonanggota legislatif nomor urut 3 (tiga) dari partai PDI Perjuangan atasnama Yeheskiel Randongkir yang diambil dari suara yang diperoleholeh calon anggota legislatif nomor urut 4 (empat) dari Partai yangsama yaitu Cristine Randongkir dan dituangkan dalam format D1;Bahwa format C1 adalah hasil perolehan suara pada TPS sedangkanformat D1 adalah
Register : 07-11-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 44/Pdt.G/Sus/2013/PN.BKN
Tanggal 8 Januari 2014 — HEFRIJON lawan H. ROUCHIN
16081
  • Bahwa selama menjalankan tugas sebagai Anggota Legislatif di DPRDKabupaten Kampar, sebagai seorang kader Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN), Penggugat selalu menjaga marwah partai dengan baik terutamakepada konstituen dan kaderkader Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN) secara berkesinambungan, hubungan mana dilakukandengan selalu menjalin silaturrahmi dan komunikasi antar sesamakader Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dan juga hubungan denganpara pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) baik
    YANT selaku Ketua Umum Partai DewanPimpinan Pusat dan TEDI BUDIMAN, SE sebagai Wakil SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)DPRD Kampar.
    Calon Anggota DPRD yang bersangkutan bisa dilakukan PemberhentianAntar Waktu (PAW) karena diusulkan melalui Partai Politik Asal;Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka terlihat jelas Para Tergugat tidak memilikihak dan wewenang untuk mengajukan usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW)Penggugat, karena Para Tergugat bukanlah Pengurus Partai PPRN yang SAH secarahukum12.
    Bahwa Saudara tidak lagi Anggota PPRN atas dasar butir (satu) dan hal tersebuttelah terbukti dengan dengan pengumuman KPU Kabupaten Kampar sebagauDaftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Kampar untuk periode 20142019dari Partai Demokratl sebagaiamana terse but dalam BBS pada KPU danmengacu. kepada keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 39/ PPU/TX/2013, UU No: 2 Tahun 2011 danketentuan hukum terkait partai politik..
    (PAW) atas keterwakilan DPRD Kabupaten Kampar dari PPRNsesuai ketentuan aturan partai da ketentuan UndangUndang terkait partaipolitik.3.3. Saudara Hefrijon telah membuktikan, bahwa saudara bukan anggota PPRNdan tidak berhak atas keterwakilan DPRD Kab. Kampar dari PPRN Ssebagaimana tersebut dalam BB5, DCT KPU Kab. Kampar dari Partai DemokratKabupaten Kampar.3.4. Saudara Hefrijon telah melanggar AD/ART PPRN, UU Nomor 8, Tahun2011 Dan Undang undang terkait Partai Politik4.
Register : 29-10-2013 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 195/G/2013/PTUN.SBY.
Tanggal 28 April 2014 — H. ABD. SOMAD, SH. dan 2. ANSHORI, S.Sos. melawan GUBERNUR JAWA TIMUR, 1. H. ALI IMRON, SH., dan 2. SUHENDRI, SH.
8843
  • peserta Pemilu atau kepengurusan partai poitiktersebut sudah tidak ada lagi, b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidakditarik oleh partai politik yang mencalonkannya, on tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalamDaftar CalonTetap dari partai yang mencalonkannya; halaman 11 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.122.
    Bahwa agar dapat mengikuti pemilihan sebagai calon anggotaDPRD Kabupaten Lamongan tahun 2014, maka Para Penggugatpindah ke partai lain yaitu4.1. Penggugat pindah ke Partai DEMOKRAT KabupatenLamongan;4.2. Penggugat II pindah ke Partai GERINDRA KabupatenLamongan;4.3. Penggugat III pindah ke Partai DEMOKRAT KabupetanLamongan;5.
    (DPC) Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongansesuai Surat tanggal 23 September 2013 Nomor : A314/DPC04/IX/2013.
    Bahwa perkara aquo merupakan perselisihan partai politiksehingga secara hukum yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Mahkamah Partai bukan Pengadilan Tata Usaha2.
    Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagimenjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politiktersebut sudah tidak ada lagi;b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidakditarik oleh partai politik yang mencalonkannya;c.