Ditemukan 125893 data
76 — 36
250 — 115
Menyatakan Surat Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang diterbitkan atas dasar Surat perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri GorontaloNomor : Print-68/R.5.11/Fd.1/11/2014 tanggal 26 Nopember 2014 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-71/R.5.11/Fd.1/11/2015 tanggal 18 Nopember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-03/R.5.11/Fd.1/01/2016 tanggal 11 Januari 2016, tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;3.
Bahwa bentuk kesewenangwenangan Termohon yang dapat menimbulkanketidakpastian hukum atas penetapan status Tersangka atas diri Pemohon adalah adanya2 (dua) Surat Perintah Penyidikan namun dibuat pada tanggal dan bulan yang berbedaserta konsideran yang berbeda pula, yakni masingmasing :a. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print03/R.5.11/Fd.1/01/2016 tanggal 11Januari 2016:b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print03/R.5.11/Fd.1/01/2016 tanggal 03Februari 2016 :7.
Bahwa bentuk kesewenangwenangan Termohon yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atas penetapan status Tersangka atas diri Pemohon adalah adanya 2(dua) Surat Perintah Penyidikan namun dibuat pada tanggal dan bulan yang berbedaserta konsideran yang berbeda pula yakni masingmasing :a. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print03/R.5.IV/Fd.V01/2016 tanggal 11Januari 2016;b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print03/R.5.11/Fd.V/01/2016 tanggal 03Februari 2016.7.
Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara tindak pidana korupsi,nomor : B203/R.5.11/Fd./02/2016 tanggal 03 Febnrari 2016,b. Surat Perintah Penyidikan nomor : Print03/R.5.11/Fd./02/2016 tanggal 03Februari 2016.c.
Menyatakan seluruh proses Penyidikan yang dilakukan TermohonterhadapPemohon adalah salah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;4.
Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan ;b.
MASTASIA TAGA
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sulut Cq. Kapolres Tomohon
30 — 0
WIDYA FANGNI
Termohon:
1.KASATRESKRIM POLRESTABES MEDAN
2.KASIPIDUM KEJARI MEDAN
103 — 26
Drs. H. Budi Irawanto, M.Pd
Termohon:
Kepala Keplosisan Daerah Jawa Timur
41 — 11
100 — 10
M. RIVAI, MS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASUCq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
63 — 43
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor SP.Tap/293.b/VIII/2019/Ditreskrimum tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penghentian Penyidikan atas nama M.RIVAI, MS;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh Termohon atas diri Pemohon yang berkaitan dengan Laporan
Toha Muhammad
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Jateng Cq Kapolresta Surakarta
2.IRWASUM MABES POLRI
66 — 23
DEDI KRISNA
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Ditreserse Polda Sumsel Kota Palembang
82 — 16
R.E. BARINGBING SH
Termohon:
Kepala kesatuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat Cq Kepala Keplisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat
33 — 0
RAHMAWATI
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Sektor Cipondoh
2.KEPOLISIAN RESOR METRO TANGERANG KOTA
3.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
4.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
70 — 17
H, ABD. RAHIM WELLANG
Termohon:
1.Kepala Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA C.q PENYIDIK KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
80 — 32
BUDHI SANTOSO
Termohon:
Kepala Keplosisan Daerah Jawa Timur
185 — 68
M E N G A D I L I;
I.DALAM EKSEPSI :
- Menyatakan eksepsi Termohon tidak relevan dan ditolak ;
II.DALAM POKOK PERKARA :
- Menolak permohonan pra peradilan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tindakan Termohon dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/292.A./XI/RES.1.11 /2020 Ditreskrimum tanggal 18 November 2020 Jo.
Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap /177/XI/RES.1.11/2020 /Ditreskrimum tanggal 18 November 2020 , adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum ;
- Memulihkan hak Tersangka dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Andik Dwi Cahyanto
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA C.q KEPOLISIAN RESORT MALANG
51 — 28
Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;C.
Bahwa pada tanggal 18 September 2019 PEMOHON mendapatkiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan NomorR/429/VII/TUK.7.2.3/2019/Lantas tertanggal 16 Juli 2019 dan SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan NomorHalaman 6 dari 34 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN KpnB/440/1X/2019/Lantas tertanggal 13 September 2019 yang berarti SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan diterima PEMOHON setelah 64hari setelah surat tersebut diterbitkan;14.
Nomor : B/516/IX/2020/Lantastertanggal 30 September 2020, dan kemudian menghentikan penyidikanberdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan NomorSP.
Bahwa dengan melihat fakta di atas maka sepatutnya majelis hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo membatalkan penghentianpenyidikan sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:SP.
Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHONsebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Nomor:Halaman 12 dari 34 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN KpnSP.Dik/62/IX/RES.7.1/2020/Lantas tanggal 30 September 2020 adalah tidaksah;3.
SUNAILA IBRAHIM
Termohon:
Polres Halmahera Barat
46 — 6
PERKUMPULAN MASYARAKAT PEDULI HUKUM MPH
Termohon:
1.Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat Cq AIPTU SUTIKNO
2.Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat C.q IPTU PONIRAN
3.Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat Cq AKP Jaya Subrata
4.Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat Cq KOMPOL NIKO PURBA
5.KAPOLRES METRO JAKARTA BARAT
6.MUJANI
7.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
8.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
9.KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI
10.KARO WASSIDIK POLRI
11.IRWASUM POLRI
12.KOMISI III DPR R.I
60 — 11
ERIANTO GURNING
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT LABUHANBATU
3 — 0
ISWANDI
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia
2.Cq Presiden Republik Indonesia
3.Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia
4.Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat
5.Cq Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA SUMBAR
51 — 17
1.Dr Muhammad Nurul Huda SH MH
2.Heri Kurnia SE
Termohon:
1.POLDA RIAU
2.Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Negara Kesatuan RepublikIndonesi
82 — 23
KARNO WIDJAJA
Termohon:
DITRESKRIMUM POLRESTA BANYUWANGI
75 — 18