• 1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 252/Pdt.G/2017/MS.Idi dari Penggugat;
  2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Idi untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara;
  3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 701000.,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

  PUTUSANNomor 252/Pdt.G/2017/MS. Idi=DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidkan SMP, pekerjaan Iburumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur.

  Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Jejaka, pernikahan tersebut dilaksanakan atas dasar suka samasuka;Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor .252/Pdt.G/2017/MS.Idi3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuaPenggugat selama 1,5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindahkerumah milik bersama sampai akhirnya pisah sebagaimana alamatPenggugat diatas;4.

  Bahwa Penggugat adalah seorang yang miskin dan tidak mampu membayarbiaya perkara sesuai dengan surat keterangan miskin terlampir olehkarenanya biaya perkara di bebankan kepada Negara sesuai dengan suratHalaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor .252/Pdt.G/2017/MS.Idiizin ketua Makamah Syariyah Idi Nomor: WIA14/691.a/HK.05/VII/2017tanggal 31 Juli2017;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agar KetuaMahkamah Syar'iyah Idi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya

  Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IdiHalaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor .252/Pdt.G/2017/MS.IdiRayeuk, Kabupaten Aceh Timur, untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;5.

  Swandi, SHI., MHPanitera PenggantidtoTeuku Iskandar, SHIPerincian Biaya Perkara :Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor .252/Pdt.G/2017/MS.Idiwr WNBiaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya PanggilanBiaya RedaksiBiaya MateralJumlah: Rp. 0,Rp. 50.000,: Rp. 294.000,: Rp. 0,:Rp. 6.000 ,Rp. 350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor .252/Pdt.G/2017/MS.Idi

• MENETAPKAN:

  1. Menyatakan perkara Nomor. 252/Pdt.P/2019/PA.Pdg dicabut;
  2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

  252/Pdt.P/2019/PA.Pdg

  PENETAPANNomor 252/Pdt.P/2019/PA.PdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukanoleh:PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Padang, 27 Oktober 1970, agamaIslam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di AlamatJalan Karang Putih, Gang Laberi , XXX, KelurahanBatu

  Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon II telahberhubungan layaknya sebagai suami isteri dan belum dikaruniaanak;Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 252/Padt.P/2019/PA.Pdg6. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungandarah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak adalarangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuanhukum islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku;7.

  denganPemohon II( PEMOHON II )yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2003 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur, KotaHalaman 3 dari 5 putusan Nomor 252/Pat.P/2019/PA.PdgPadang, Provinsi Sumatera Barat;3.

  Menyatakan perkara Nomor. 252/Pdt.P/2019/PA.Pdg dicabut;2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhnkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 01 Oktober 2019Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 252/Padt.P/2019/PA.PdgMasehi, bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Dra.Ismiyati sebagai Ketua Majelis, Drs. Mukhtar Ali dan Dra.

  Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp 366.000,00( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah )Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 252/Pat.P/2019/PA.Pdg

• Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 252/Pdt.G/2017/ PA.Mtr. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register tersebut;3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.481.000,- ( empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

  252/Pdt.G/2017/PA.Mtr

  PUTUSANNomor 252/Pdt.G/2017/PA.Mtr.a>) Cay!

  No. 252/Pdt.G/2017/PA.Mtr9.Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat denganTergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2017, yang akibatnyaTergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang hinggasekarang.

  No. 252/Pdt.G/2017/PA.Mtre.

  No. 252/Pdt.G/2017/PA.MtrMengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.Mir. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register tersebut;3.

  No. 252/Pdt.G/2017/PA.MtrPerincian Biaya Perkara :1.a feH. Zabidi, S.H. Pendaftaran perkara Rp. 30.000.Proses Rp. 50.000,Panggilan Rp. 390.000.Redaksi Rp. 5.000,Materai Rp. 6.000.Jumlah Rp. 481.000.( emapt ratus delapan puluh satu ribu rupiah )Him. 6 dari 6 hlm. Put. No. 252/Pdt.G/2017/PA.Mtr

• 252/Pdt.G/2019/PA.Sub

  Putusan No.252/Pat.G/2019/PA.Sub DUDUK PERKARAgan surat gugatannya tertanggal 25 Maretohonan Cerai Gugat, yang terdaftar diama Sumbawa Besar pada hari itu jugaor E. cengan dalierikut:1 9 Nopember 2009 Penggugat denganan pernikahan di Kecamatan Masbagik,imur, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipandikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorMma Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur,or : 744/42/X1/2009, Tanggal 11 Nopember 2009.2.

  Putusan No.252/Padt.G/2019/PA.Sub bernama : Anak Penggugat dan Tergugat,elamin Laki laki.lan Desember Tahun 2010, ketentramandengan Tergugat mulai tidak harmonisantara Pengugat dan Tergugat yang terusJirukunkan lagi yang disebabkan antara lainah menikah lagi dengan wanita lain yangering melakukan KDRT terhadap Penggugatfigat sering mengeluarkan kata kata kasar yangyinggung perasaan Penggugat.d. Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang kasar dantempramental.5.

  Putusan No.252/Padt.G/2019/PA.Sub emeriksaan perkara dilakukan dalam sidangn terlebin dahulu dibacakan surat gugatandnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;gat atau kuasanya yang sah tidak pernahawaban Tergugat atas gugatan Penggugatan dalildalil gugatannya, Penggugat telah Opi Kartu Tanda Penduduk atas Penggugat yangarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan = SipilKabupaten Sumbawa.

  Putusan No.252/Padt.G/2019/PA.Sub an Agama, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintahsi pertama bernama Saksi 1 Penggugatdan saksi kedua bernama Saksi 2Rekan kerja Penggugat, dengan demikianrmal telah memenuhi ketentuan tersebut diDara saksi Penggugat tersebut sudah dewasamemenuhi syarat formal sebagaimana diatur4 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikandi bawah sumpahnya.

  Putusan No.252/Padt.G/2019/PA.Sub Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.252/Padt.G/2019/PA.Sub

• 252/G/2015/PTUN-JKT

  PENETAPANNOMOR : 252/G/2015/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor :252/G/2015/PTUNJKT ;Membaca1.Surat Gugatan tertanggal 3 Desember 2015, yang diterima dandi daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 3 Desember 2015, dengan RegisterPerkara Nomor : 252/G/2015/PTUNJKT, dalam perkara antara :Nama : EDWIN OLOAN SILEANKewarganegaraan

  Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 252/PENPP/2015/PTUNJKT, tanggal 4Desember 2015 Tentang Penetapan hari dantanggalPemeriksaan Persiapan ;. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugattertanggal 15 Desember 2015 Tentang Permohonan PencabutanPerkara No. 252/G/2015/PTUNJKT ;.

  DKI Jakarta dan DinasPenataan Kota Provinsi DKI Jakata, maka Penggugat dalamperkara Nomor : 252/G/2015/PTUNJKT telah mencabutgugatannya ;.

  Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatandalam perkara Nomor : 252/G/2015/PTUNJKT ;. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta untuk mencoret Gugatan Penggugat dari RegisterPerkara Nomor : 252/G/ 2015/ PTUNJKT ;.

  Rp. 5.000,Rp. 204.500,(Dua ratus empat ribu lima ratus ribu rupiah)Hal 5 dari 5 Penetapan No. 252/G/2015/PTUNJKT

• 252/Pdt.G/2020/PA.Bjb

  /Pdt.G/2020/PA.BjbHalaman 2 dari 19 PutusanNomor 252/Padt.G/2020/PA.Bjb8.

  /Pdt.G/2020/PA.BjbHalaman 12 dari 19Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.

  /2020/PA.BjbHalaman 14 dari 19Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.

  /Pdt.G/2020/PA.BjbHalaman 15 dari 19Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.

  16 dari 19Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.

• Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor : 252/ BPMPPD & KB Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Danau Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Danau Pemberhentian Rio Dusun Danau; 3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor : 252/ BPMPPD & KB Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Danau Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Danau Pemberhentian Rio Dusun Danau; 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi (memulihkan kembali) kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaimana semula; 5.

  Objek Sengketa: Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah SuratKeputusan Bupati Bungo Nomor: 252/BPMPDPP & KB Tahun 2016tanggal 25 April 2016 tentang Pengesahan Surat Keputusan BadanPermusyawaratan Dusun (BPD) Danau Nomor 03 Tahun 2016 tentangPenetapan Hasil Musyawarah BPD Danau Pemberhentian Rio Dusun Danau;ll.

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati BungoNomor: 252/BPMPDPP & KB Tahun 2016 tanggal 25 April 2016tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan PermusyawaratanDusun (BPD) Danau Nomor 03 Tahun 2016 tentang PenetapanHasil Musyawarah BPD Danau Pemberhentian Rio Dusun Danau;Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor: 16/G/2016/PTUN.JBI.3.

  Menyatakan bahwa:Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor: 252/BPMPDPP&KB Tahun 2016tanggal 25 April 2016 tentang Pengesahan Surat Keputusan BadanPermusyawaratan Dusun (BPD) Danau Nomor 03 Tahun 2016 tentangPenetapan Hasil Musyawarah BPD Dusun Danau Pemberhentian RioDusun Danau. Adalah sah dan berkekuatan hukum karena telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 4.

  Bukti T16 : Keputusan Bupati Bungo Nomor: 252/BPMPDPP & KBTahun 2016 tanggal 25 April 2016 tentang PengesahanSurat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD)Danau Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan HasilMusyawarah BPD Danau Pemberhentian Rio Dusun Danau (sesuai dengan asili);17.

  Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor : 252/ BPMPPD& KB Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pengesahan SuratKeputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Danau Nomor 03Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD DanauPemberhentian Rio Dusun Danau; 3.

• 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 252/Pdt.G/2017/PA TALU;
  2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat perkara tersebut dalam register perkara;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

  252/Pdt.G/2017/PA TALU

• Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Badg dari Penggugat;

  2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

  3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 320000 ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

  252/Pdt.G/2022/PA.Badg

• 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
  2. Menyatakan perkara Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.JT dicabut;
  3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000 ( seratus empat puluh lima ribu);

  252/Pdt.P/2022/PA.JT

• 252/B/2021/PT.TUN.JKT

  Putusan Nomor 252/B/2021/PT.TUN.JKT1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor252/B/2021/PT.TUN.JKT Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tanggal 1Nopember 2021;2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaTentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 252/B/2021/PT.TUN.JKTTanggal 1 Nopember 2021;3.

  Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 252/B/2021/PT.TUN.JKT,Tentang hari Persidangan Pembacaan Putusan tanggal 30 Nopember2021;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMengingat dan memperhatikan segala keadaan dan kejadian dalamperkara Nomor : 341/G/2021/PTUN.SRG.

  Pengadilan Tata UsahaNegara Serang, seluruh isi dan permohonan/tuntutan dari Kontra MemoriBanding Terbanding/ Penggugat sebagaimana terlampir dalam berkas (bundel)B perkara Nomor : 252/B/2021/PT.

  Putusan Nomor 252/B/2021/PT.TUN.JKTSeptember 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan, Buktibukti Surat yang diajukan para pihak, Saksidan Ahli dari Terbanding/Penggugat, Saksi dari Pembanding/Tergugat, Memor!

  Putusan Nomor 252/B/2021/PT.TUN.JKT

• 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 252/Pdt.P/2021/PA.Slp dari Pemohon;
  2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selatpanjang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
  3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 ( seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

  252/Pdt.P/2021/PA.Slp

• M E N G A D I L I :

  • Menerima permohonan banding dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat dan Terbanding / Pembanding semula Tergugat;
  • Menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 252/Pdt.G/2017/PN.Jkt.

  Sel tanggal 3 Oktober 2017 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 252/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

• Menghukum Pembanding / Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

., Advokatadvokat pada Kantor Advokat A& CO, beralamat di ITS Tower Nifarno Park, Lantai 8, JalaRaya Pasar Minggu No. 18, Keluarahan Pejaten Timur,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2017, Selanjutnyadisebut Terbanding/Pembanding semula Tergugat ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Membaca, berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan berikutturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Agustus2018 Nomor 252/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

dalam perkara para pihak tersebutdiatas;Hal 1 Putusan Nomor 488/PDT/2019/PT.DKITENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat sesuaidengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2017, telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register perkaraperdata Nomor : 252/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan sebagaiberikut :1.

seluruhnya;e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kiniditaksir seluruhnya sebesar Rp.1.651.000, (satu juta enam ratus limapuluh satu ribu rupiah);DALAM REKONPENSI :e Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat DalamKonpensi untuk seluruhnya;e Menghukum Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensiuntuk membayar biaya perkara dalam rekonpensi yang besarnya nihil;Menimbang, bahwa terhadap putusan sela Pengadilan Negeri JakartaSelatan tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 252

oleh Majelis Hakim tingkat bandingberpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar danmencerminkan rasa keadilan baik dalam penerapan hukumnya maupun dalamhasil pembuktian di muka sidang maka oleh Majelis Hakim tingkat bandingdisetujuil dan diambil alin sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkaraini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 252

/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Oktober 2017 dan putusan akhir Pengadilan Negeri JakartaSelatan Nomor 252/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Agustus 2018 yangdimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslahdipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Terbanding semulaPenggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat(1) Undang Undang

• 252/Pdt.P/2015/PA.MORTB

  PENETAPANNomor 252/Pdt.P/2015/PA.MORTBRIO OP LOO eG se kK Por Se FHOORHFHONOO MastDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalamperkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :Daiyan Rowo bin Nasibrorano, Umur 42 tahun, Agama Islam, PendidikanSMA, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Lalonga,Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara

  /Pdt.P/2015/PA.MORTBHal 1 dari 13Morotai di Tobelo Nomor 252/Pdt.P/2015/PA.MORTB tertanggal 14September 2015 mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah suami istri sah yang menikahdi Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara, pada tanggal 14 Agustus1991, wali nikah HALIM SAKOLA dan maskawin berupa uang sejumlahRp. 30.000, dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi lakilakimasingmasing bernama Hi.

  Nurmila Rowo, Perempuan, umur 19 tahun;Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2015/PA.MORTBHal 2 dari 134. Mardiyanto Rowo, Lakilaki, Umur 17 tahun;5. Al Faris Rowo, Lakilaki, Umur 15 tahun;6. Nuryanti Rowo, perempuan, umur 13 tahun;7. Fadli Rowo, Lakilaki, umur 11 tahun;5.

  DiDesa Simau dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela,Wali nikah bernama Halim Sakola dengan Mahar berupa uangsejumlah Rp. 30.000, dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi,serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon danPenetapan Nomor 252/Pdt.P/2015/PA.MORTBHal 8 dari 13Suaminya masih tetap beragama Islam;b.

  /Pdt.P/2015/PA.MORTBHal 12 dari 13Panitera PenggantiHakim TunggalHAIRIA ONDE, S.AGPerincian Biaya Perkara:PendaftaranBiaya ProsesPanggilanRedaksiMeteraiJumlahRp 30.000,00Rp 50.000,00Rp 109.000,00Rp 5.000,00: Rp 6.000,00Rp 200.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah)SYAHRUDDIN, S.HI., MHPenetapan Nomor 252/Pdt.P/2015/PA.MORTBHal 13 dari 13

• MENETAPKAN

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
  2. Menyatakan perkara Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Ek di cabut;
  3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);

  252/Pdt.G/2022/PA.Ek

• 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Lmj dari Penggugat;
  2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

  252/Pdt.G/2023/PA.Lmj

• 1. Menyatakan Perkara Nomor : 252/Pdt.P/2021/PA.Bm gugur;
  2. Memerintahkan Pantera Pengadilan Agama Bima untuk mencoret perkara tersebut dari register Perkara;
  3. Membabankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

  252/Pdt.P/2021/PA.Bm

  PENETAPANNomor 252/Pdt.P/2021/PA.BmSSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama telan menjatuhkan penetapan dalam perkaraDispensasi Kawin yang diajukan oleh :H.

  , 06September 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,tempat kediaman di RT.020 RW.009 Kelurahan Rabadompu TimurKecamatan Raba Kota Bima, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas berkas perkara;Telanh mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannyabertanggal 10 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBima pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 dengan register perkaraNomor 252

  Menyatakan Perkara Nomor : 252/Pdt.P/2021/PA.Bm gugur;2. Memerintahkan Pantera Pengadilan Agama Bima untuk mencoretperkara tersebut dari register Perkara;3. Membabankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 320.000, (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)Demikian ditetapbkan pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hyjriyah, oleh kamiDrs. H. Moh.

• 1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Smg;
  2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

  252/Pdt.G/2023/PA.Smg

• MENETAPKAN

  1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Gsg. dari Pemohon;
  2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
  3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 ( dua ratus sepuluh ribu rupiah);

  252/Pdt.G/2021/PA.Gsg

  PUTUSANNomor 252/Pdt.G/2021/PA.GsgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :Sumardi Bin Warto Swito, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan TNI, tempat kediaman di Dusun Ill RT. 011 RW. 003,Kampung Bumi Nabung Selatan, Desa Bumi Nabung Timur, BumiNabung, Kab.

  Bahwa pada tanggal 08 Februari 2008 telah dilangsungkan perkawinanantara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut Hukum danHalaman 1 dari 6, Putusan Nomor.252/Pdt.G/2021/PA.Gsgsesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telahdicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Ulak Tanding,Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagaimana tercatat dalamDuplikat Akte Nikah Nomor : 022/22/II/2008, tertanggal 27 November 2020;2.

  Bahwa Sejak bulan Januari tahun 2019 secara berturutturut hinggasekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasanyang sah, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernahkirim kabar berita serta tidak di ketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayahRepublik Indonesia serta selama itu pula antara Pemohondan Termohon tidakHalaman 2 dari 6, Putusan Nomor.252/Pdt.G/2021/PA.Gsgada lagi saling berkomunikasi dan Termohon tidak pemberi kabar apapuntentang keberadaan Termohon

  ;Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidakmelanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksudPemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebutmaka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesal;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelahproses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara iniharus diperhitungkan;Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor.252

  Ag., MHI.Hakim Anggota Hakim AnggotaHalaman 5 dari 6, Putusan Nomor.252/Pdt.G/2021/PA.GsgRomi Maulana, SHI.Perincian biaya :Biaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya PanggilanBiaya Redaksi: RpPNBPBiaya MeteraiJumlahKusnoto,S.H.I.,M.H.Panitera PenggantiKiptiyah, S.HI., MH.:Rp:Rp:Rp10.000,00:Rp30.000,0050.000,0090.000,0020.000,00: Rp 10.000,00:Rp210.000,00(dua ratus sepuluh ribu rupiah).Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor.252/Pdt.G/2021/PA.Gsg

• M E N G A D I L I

  1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
  2. Menyatakan perkara Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Bgi, dicabut;
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

  252/Pdt.G/2021/PA.Bgi

  PUTUSANNomor 252/Pdt.G/2021/PA.Bgi.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakimmenjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dodung, 05 Juli 1981, agama Islam,pekerjaan Xxx XXXXX XXXxXxXx, pendidikan SLTP, tempat kediamandi KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut Penggugat:melawanTERGUGAT, tempat dan tanggal

  Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimanalayaknya suamiistri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersamasemula di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxXxXxXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX Selama 2 tahun dan terakhir bertempatHal. 1 dari 6 Putusan Nomor 252/Padt.G./2021/PA. Bgi.tinggal di rumah pribadi di xxxxxxXxXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX, KabupatenBanggai Laut sampai sekarang;.

  Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara denganTergugat secara baikbaik tetapi tidak berhasil;Hal. 2 dari 6 Putusan Nomor 252/Pdt.G./2021/PA. Bgi.9.

  Menyatakan perkara Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Bgi, dicabut;3.

  Biaya Materai Rp. 10.000,00Jumlah Rp. 315.000,00Terbilang : (tiga ratus lima belas ribu rupiah).Hal. 6 dari 6 Putusan Nomor 252/Pdt.G./2021/PA. Bgi.