hadir di persidangandan Satuan Terdakwa sudah menyatakan bahwa hingga saat iniTerdakwa tidak diketahui keberadaanya serta sudah diupayakanuntuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak pernahditemukan, dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sangguplagi untuk menghadirkan Terdakwa, maka untuk prosespercepatan penyelesaikan perkara sesuai azaz Peradilan yangcepat, sederhana dan biaya ringan dan untuk lebih tertionyaadministrasi di Peradilan serta memudahkan pembinaan disiplinSatuan, maka dengan mendasari

WB.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telahcukup memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat(1) ke2 Jo ayat (2) KUHPM.Bahwa para Saksi dipersidangan telah dipanggil secara sahdan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangandengan alasan sebagaimana dalam relaas panggilan, maka olehkarena Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannyadan dengan mendasari

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak Pemohon dan calonsuami anak Pemohon telah memenuhi syaratsyarat perkawinan dan tidakterdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Pemohon, makauntuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendakdilakukannya pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anakPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta keterangandari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon

dan dari keterangan orangtua calon suami anak Pemohon, yang selanjutnya telah didukung pula dengankesaksian kedua orang saksi Pemohon, telah memperkuat kebenaran alasanyang mendasari rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami anakPemohon, yaitu hubungan keduanya yang sudah sedemikian dekat dan eratbahkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah pernah tidurdalam satu kamar walaupun belum pernah melakukan hubungan biologislayaknya Suami isteri, untuk selanjutnya harus dinyatakan terbukti

Bahwa sebagaimana putusan Yudex factie hal. 32, Yudexfactie telah mendasari pasal 14a KUHP sebagai dasarpemidanaan penjatuhan hukuman percobaan terhadapTerdakwa tanpa menyebutkan ayat dari pasal yang mengaturtentang hukuman percobaan dari 5 (lima) ayat yangterkandung dalam pasal 14a dan ayat yang mengatur tentangpenjatuhan hukuman percobaan adalah ayat (1), tetapiYudexfactie hanya menuliskan pasal 14a tanpa diikuti ayatyang mengaturnya yaitu ayat (1), sehingga dengan tidakdipenuhinya ketentuan tersebut

Yudex factie hanya mendasari bahwa Terdakwatelah meyesali perbuatannya dan merupakan satusatunyaprajurit di Pendam I/BB yang mempunyai keahlianmengendalikan dan mengoperasikan drone.

dibebaskan dari segala dakwaan.Bahwa benar walaupun Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, namunperbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit karena disampingtelah melanggar kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan norma agama serta tatakehidupan masyarakat juga telah melanggar disiplin dan tata kehidupan prajurit,maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman disiplin prajurit.Bahwa benar karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak pantasdilakukan oleh seorang prajurit, maka dengan mendasari

ketentuan Pasal 189 Ayat(4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter, perkara Terdakwa ini dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikanmenurut saluran hukum disiplin prajurit.Bertitik tolak dari pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan MiliterUtama Jakarta tersebut di atas Pemohon Kasasi mengajukan permohonan Kasasiterhadap putusan tersebut dengan mendasari Pasal 239 Ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun1997"menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kaliberturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatMenimbangmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwadapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/

Peri keadaan palsu, yakni orang yang tidak mempunyai jabatan mengakudan bertindak sebagai yang mempunyai jabatan dalam suatu instansitertentu;Bahwa terhadap perihal ini, Judex Facti dalam pembuktiannya hanya melihatunsur rangkaian kebohongan dengan mendasari pada keterangan saksiDjamhari Suila; tanpa mempertimbangkan dan mendasari fakta tentang darimana saksi korban mendapatkan informasi tentang keberadaan paketpekerjaan dalam perkara a quo yang kemudian meyakinkan saksi korban untuksecara serius

Kejayan Pasuruan pada tanggal 18September 2015 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 417/15/IX/2015 tanggal 18September 2015 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 0883/Pdt.G/2018/PA.Pas.Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri

.: Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenaipertimbangan pembuktian unsurunsur tindak pidana dalam PutusanPengadilan Tingkat Pertama Nomor : 149K/PM.III18/AD/ X1I/2013tanggal 30 Januari 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPENIPUAN sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepatdan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh12MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangkarena

Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang masih layakuntuk dipertahankan dari dinas militer dan tidak perlu dipecat daridinas militer.: Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan PengadilanMiliter IIl18 Ambon Nomor : 149K/PM.III18/AD/XI/2013 tanggal 30Januari 2014 untuk seluruhnya.

Putusan Nomor : 75K/PM IIO8/AL/III/2017MenimbangMenimbangtanggal 17 Mei 2017, jawaban tersebut menyatakan bahwaTerdakwa Serda Mar Tito Harisiamto Nrp 19465 tidak dapatdihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer IIlO8 Jakarta.Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpahadirnya Terdakwa (secara in absensia).Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada OdituratMiliter IlO8 Jakarta Nomor : Sdak/336/II/2017 tanggal

militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwatersebut telah cukup memenuhi unsurunsur tindakpidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2)KUHPM.Bahwa Para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama LettuMar Rudi Yuswanto dan Saksi atas nama Sertu Mar Sugiyanto telahdipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadirdipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yangtidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak Pemohon dan calonsuami anak Pemohon telah memenuhi syaratsyarat perkawinan dan tidakterdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Pemohon, makauntuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendakdilakukannya pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anakPemohon,;Him 10 dari 16 Him.

Penetapan Nomor 131/Padt.P/2021/PA.StgMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta keterangandari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan dari keterangan orangtua calon suami anak Pemohon, yang selanjutnya telah didukung pula dengankesaksian kedua orang saksi Pemohon, telah memperkuat kebenaran alasanyang mendasari rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami anakPemohon, yaitu hubungan keduanya yang sudah sedemikian dekat dan eratbahkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwadapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/198/AD/K/02/IX/2016

Pemohon bekerja diMamuju Tengah dan Termohon sudah lama tidak menjalankan kewajibannyasebagai istri Serta agar Pemohon tidak terjerumus dalam perzinahan, maka jalankeluarnya Pemohon ingin melakukan poligami sebagaimana orang yang taatpada aturanaturan agama Islam yang dipeluk Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Majene memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikah lagidengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harus mempertimbangkanalasan yang mendasari

Isteri tidak dapatmenjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau (2) Isteri mendapat cacat badanatau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau (3) Isteri tidak dapatmelahirkan keturunan ;Menimbang, bahwa incasu alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi karena Termohon tetap tinggal di Majene dan tidakmau ikut mendampingi Pemohon bekerja di Topoyo, sehingga Termohon tidakdapat melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri.

Hal tersebut dikarenakan unsurunsur perouatan melawan hukumtidak terpenuhi;Bahwa menurut ahli Yahya Harahap, S.H. menjelaskan bahwa posita ataufundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan, maka gugatan tersebut tidakmemenuhi syarat formil dan karenanya gugatan dianggap tidak jelas dantidak tertentu.

Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 449, yang berbunyi :Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga,dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalilgugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil.

eksepsi yang samapersis yang pada pokoknya dapat dirangkum sebagai berikut :1.Gugatan Perlawanan Pelawan Prematur, dengan alasan perkara pokok Nomor :746/Pdt.G/2015/PN.Sby belum berkekuatan hukum tetap karena Terlawan llmengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Surabaya ;PNI.Gugatan Perlawanan Pelawan Obscuur Libel ( tidak jelas ), dengan alasan tidakjelas dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskandasar hukum ( rechtsgrond ) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

24selama perkara yang dilawan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, makaeksepsi Terlawan dan Terlawan Ill pada angka 1 tersebut diatas harus dinilai tidakberdasar, sehingga harus dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan dan Terlawan Ill padaangka 2 yang menyatakan bahwa Gugatan Perlawanan Pelawan Obscuur Libel( tidak jelas ), dengan alasan tidak jelas dasar hukum gugatan, posita ataufundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum ( rechtsgrond ) dan kejadianatau peristiwa yang mendasari

sangkutpautnya dengan perkara tersebut, maka Pelawan mohon agar sita tersebutdinyatakan batal demi hukum dan dinyatakan diangkat ;Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan memeriksa denganseksama perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dan dengan memperhatikan dalilpokok sebagaimana diuraikan oleh Pelawan dalam perlawanannya tersebut, Majelismenilai perlawanan Pelawan telah memenuhi syarat formil dan telah cukup jelasmenguraikan posita serta petitum yang dimintanya, sedangkan tentang dasar hukumyang mendasari

EKSEPSI OBSCUR LIBEL.Bahwa isi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscure libel) karena positaatau (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar fakta (fetelijke grond)kejadian atau perisiwa yang mendasari gugatan.

Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat tidak menjelaskan perouatan hukum /pelanggaran hukum yang mendasari gugatan Penggugat kepada Tergugat Ilserta mengapa perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang telahmerugikan hak hukum Penggugat;4. Bahwa dalildalil Penggugat tidak menyebutkan sama sekali dasar hukum yangmendasan gugatan Penggugat terhadap Tergugat Il;5.

PenggugatRekonvensi mengingat keduanya adalah samasama teman baik Tergugat Konvensi, dan tahutahu Tergugat Il Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudahmenyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepadaPenggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat Il Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur (obscuur libel)dimana dalildalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidakmenyebutkan sama sekali dasar hukum yang mendasari

Tanggapan terhadap jawaban Tergugat pada point 2. (2.1),(2,2), point 3 dan point 4, bahwa berdasarkan jawabanTergugat pada point 3 (tiga) ternyata baru diketahui ParaPenggugat jika objek sengketa ke2 telah diperbaiki sehinggaberalasan bagi Para Penggugat jika objek sengketa ke2dalam gugatan Para Penggugat dirubah berdasarkanketentuan pasal 75 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Junto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, disebutkan, Penggugat dapatmengubah alasan yang mendasari

Jayapura periode 20082013,tertanggal 28 April 2012, jadi objek sengketa ke1 keluar 14(empat belas) hari sebelum Mathius Awoitauw, SE, M.Simengajukan surat pengunduran diri, selanjutnya terhadapobjek sengketa ke2 yang dilakukan perbaikan menjadi Surat30PoinKeputusan Nomor: 12 A Tahun 2012, tanggal 23 April 2012,Sangat diragukan keabsahannya karena perbaikan suratkeputusan tersebut baru dimunculkan ketika proses sengketaTata Usaha Negara ini sedang berjalan di Pengadilan TataUsaha Negara, hal yang mendasari

09 Agustus 2012, yang isinya padapokoknya sama dengan dalildalil dalam gugatannya namun denganperubahan beberapa dalil gugatan yang mana dalil yang berubah tersebut adalah sebagai berikut : Poin5: =Tanggapan terhadap jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat Il Intervensi 2, pada point 5 dan point 6, bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UndangUndang No.5 Tahun 1986 Junto UndangUndang No. 51 Tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan, Penggugatdapat mengubah alasan yang mendasari

Jayapura periode 20082013,tertanggal 28 April 2012, jadi objek sengketa ke1 keluar 14(empat belas) hari sebelum Mathius Awoitouw, SE, M.Simengajukan surat pengunduran diri, selanjutnya terhadapobjek sengketa ke2 yang dilakukan perbaikan menjadi SuratKeputusan Nomor: 12 A Tahun 2012, tanggal 23 April 2012,Sangat diragukan keabsahannya karena perbaikan suratkeputusan tersebut baru dimunculkan ketika proses sengketaTata Usaha Negara ini sedang berjalan di Pengadilan TataUsaha Negara Jayapura, hal yang mendasari

12 A Tahun 2012 Tanggal 23April 2012 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 Tanggal 08 Juli 2011Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura ;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya telahmengubah dalildalil gugatannya khususnya berkaitan dengan perubahan terhadap objek sengketa ke2 a quo; Bahwa Pasal 75 Ayat (1) menyebutkan sebagai berikut :Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari

Bahwa konfirmasi penawaran sewa di dalam SPS yang telah dibuat dandikirimkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, pada pokoknya merupakanpenawaran perpanjangan sewa dalam Perjanjian Sewa Menyewayang akanberakhir pada tanggal 02 Juli 2019.Oleh karenanya konfirmasi penawaran sewadi dalam SPS yang dikirimkan oleh Tergugat I kepada Penggugat hanyamerupakan penawaran untuk memperpanjang masa sewa yang akanberakhir,sedangkan hubungan hukum yang mendasari pelaksanaan hakhak dankewajiban dalam Perjanjian Sewa

Akan tetapi, hingga saat konfirmasi penawaransewa SPS II/SPS IV (SPS Akhir/Final) yang telah disetujui dan disampaikan olehTergugat I kepada Penggugat, Penggugat tidak dapat merealisasikan dan/atautidak dapat memenuhi seluruh syaratsyarat dan ketentuanketentuanperpanjangan sewa yang terdapat pada konfirmasi penawaran sewa di dalam SPSII/SPS IV (SPS Akhir/Final), bahkan hingga saat Perjanjian Sewa Menyewa incasu antara Tergugat I dan Penggugat yang mendasari konfirmasi penawaransewa di dalam SPS telah

Bahwa pada faktanya, Tergugat II telah menerima salinan dan telah membacaseluruh materi di dalam gugatan Penggugat aquo, bahwa Penggugat tidak adadan/atau tidak dapat mendalilkan suatu hubungan hukum (hubungan kausalitas)apapun yang mendasari hak yuridis Penggugat memasukkan dan/atau menarikTergugat II sebagai pihak yang turut digugat dalam perkara aquo.

Bahwa pada faktanya,Perjanjian Sewa Menyewa dalam perkara aquo merupakan hubungan hukumyang melekat dan mendasari pelaksanaan hak dan kewajiban adalah antaraTergugat I dan Penggugat. Oleh karena itu tidak ada alasanalasan yuridis bagiPenggugat untuk mengajukan gugatan aquo dengan menyertakan dan menarikdengan menjadikan Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara aquo.

Bahwa tidak ada suatu hak dan/ataukewajiban berdasar hukum apapun Tergugat IT untuk memberikan tanggapandan/atau konfirmasi tertulis kepada Para Pihak mengingat hubungan hukumperikatan Perjanjian Sewa Menyewa yang mendasari gugatan aquo adalahhubungan sewamenyewa antara Penggugat dan Tergugat J, bukanlah kepadaTergugat I.

NYAIHARJO PAWIRO mendapatkan sawah seperenam bagian;Bahwa isi dari Keputusan Desa tahun 1942 tersebut mendasari dari registertahun 1922 yang didalamnya memuat putusan Desa.Dikarenakan RAKIMAN pergi keluar Jawa dan tidak kembali maka menurutkesepakatan ahli waris HARJO SETOMO warisan yang menjadi haknyaRAKIMAN menjadi milik NGATMOREJO, dengan demikian tanahpekarangan yang asalnya dari HARJO SETOMO tersebut semua menjadimilik NGATMOREJO, demikian pula tanah sawah 2/3 (dua pertiga) bagiandari HARJO

Klero Sumberharjo PrambananSleman, asalmuasalnya yaitu dari Leter C 283 atas nama Ngatmo Rejo, haltersebut mendasari adanya Putusan Desa nomor 10 tanggal 22 Februaritahun 1958 dan Papriksaan nomor 84 tanggal 8 Juni 1957;Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN SmnBahwa Leter C 283 yang terdiri dari persil terjadi pemecahan indunggandok ke C 1005 an Reban/Siswandi, C 1069 an.Kromo Dimejo , C 1070an. Tomo Wijoyo, C 1071 an. Karyo Sentono, C 1072 an.

hal tersebut dicatat dalam putusandesa;Bahwa BPN dalam hal pensertipikan tanah hanya bersifat pasif menerimadata dari pihak desa apapun bentuknya terlepas ada kesalahan atau tidakdalam administrasi desa, dan jika ada pihak yang merasa keberatan dapatmengajukan ke BPN selama dalam masa tenggang waktu yang ditentukansebelum diterbitkan sertipikat tanah;Bahwa dalam pengukuran tanah terhadap obyek tanah pihak BPN hanyamendasarkan dari pemilik tanahn terhadap batasbatas patok yangditunjukkan dan tidak mendasari

NYAI HARJO PAWIRO mendapatkan sawah seperenam bagian;Bahwa isi dari Keputusan Desa tahun 1942 tersebut mendasari dari registertahun 1922 yang didalamnya memuat putusan Desa.Dikarenakan RAKIMAN pergi keluar Jawa dan tidak kembali maka menurutkesepakatan ahli waris HARJO SETOMO warisan yang menjadi haknyaRAKIMAN menjadi milik NGATMOREJO, dengan demikian tanahpekarangan yang asalnya dari HARJO SETOMO tersebut semua menjadimilik NGATMOREJO, demikian pula tanah sawah 2/3 (duapertiga) bagiandari HARJO

NYA TOMO WIJOYO mendapatkan sawah seperenam bagian;NYAI HARJO PAWIRO mendapatkan sawah seperenam bagian;SeMenimbang, bahwa berdasarkan isi dari Keputusan Desa tahun 1942tersebut mendasari dari register tahun 1922 yang didalamnya memuat putusanDesa.Menimbang, bahwa dikarenakan RAKIMAN pergi keluar Jawa dan tidakkembali maka menurut kesepakatan ahli waris HARJO SETOMO warisan yangmenjadi haknya RAKIMAN menjadi milik NGATMOREJO, dengan demikiantanah pekarangan yang asalnya dari HARJO SETOMO tersebut

dan Pemohon II membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II menyatakantidak mengajukan suatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya danmohon dijatuhkan penetapan;sone Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah seperti diuraikan tersebut diatas ;Mi Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari