didampingi Penasihat Hukumnya danJaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2017, sehingga pemintaan bandingtersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syaratsyaratyang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP, maka permintaan bandingtersebut secara yuridis formal dapat diterima;Menimbang bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum mengajukanpermintaan pemeriksaan ditingkat banding akan tetapi tidak mengajukanMemori Banding,dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding tidakmengetahui apa yang mendasari

bandingtersebut ;Halaman 5 Putusan Nomor 525/PID.SUS/2017/PT MDNMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh JaksaPenuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, BeritaAcara Pemeriksaan Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan NegeriMedan tanggal 5 Juli 2017 Nomor 997/Pid.Sus/2017/PN Mdn, dan MemoriBanding Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama Sadriya bin Busal dan Sahamo bin Busai, telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

lebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut:Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3 MeII UI JI J YeJd palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari

telahdisertifikatkan oleh Tergugat serta telah diterbitkan sertifikatnya olehTergugat IV tanopa sepengetahuan ataupun seizin Para Penggugat, dengandemikian perbuatan Para Tergugat dapat dikualisifikasikan sebagaiPerbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daaq);Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan dasar bukti yang cukup dansah menurut hukum dan ternyata Para Tergugat telah mensertifikatkan danatau telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat IV dan sehingga seluruh suratsurat yang lahir yang mendasari

Putusan Nomor 1938 K/Pdt/201410.11.12.13.14.Berdasarkan Hukum pulalah sertifikat tersebut dinyatakan lumpuh kekuatanberlakunya;Menyatakan tidak sah, lumpuh berlakunya segala macam suratsurat yangberhubungan dengan Objek Sengketa yang mendasari terbitnya SertifikatNomor 358 atas nama Alfidra;Menghukum Tergugat I, Il, Ill untuk mengosongkan Objek Sengketa darisegala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hak daripadanya dan setelah kosong menyerahkan kepada Para Penggugat, jikaingkar dengan

merupakanperbuatan melawan hukum dan mengandung cacat hukum, berdasarkanhukum pulalah sertifikat tersebut dinyatakan lumpuh kekuatan berlakunya;Menyatakan tidak sah, lumpuh berlakunya segala macam suratsurat yangberhubungan dengan objek sengketa yang mendasari terbitnya SertifikatNomor 358 atas nama Alfidra (Tergugat );Menghukum Tergugat I, Il, dan IIl untuk mengosongkan objek sengketa darisegala hak miliknya dan hak orang lain yang mendapat hak daripadanya dansetelah kosong menyerahkan kepada Para

dalam subjek hukum.Penggugat dalam hal ini hanya mengurangi Turut Tergugat sebagai subjekhukum bukanlah berarti subjek hukumnya tidak sama, karena dimaksud dalamundangundang sebagai subjek hukumnya sama dengan perkara terdahulu atauyang dianggap sama, karena Turut Tergugat dalam perkara terdahulu hanyalahsebagai Turut Tergugat saja dalam kapasitas sebagai pelengkap karena tidakmempunyai kapasitas kepentingan hukum dalam perkara tersebut;Sama dalam hal dalil/dasar persengketaan gugatan.Mengenai hal mendasari

Pengadilan Negeri NegaraNo.02/Pdt.G/1998/PN.NGR. tanggal 1 Juni 1998, terhadap perkara mana telahdiberi putusan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht vangewjsde) dalam pekara a quo Penggugat telah mempersenketakan hak atastanah dalam gugatan sekarang perkara perdata No. 35/Pdt.G/2005/PN.NGRdalam objek persengketaan sama, sekalipun dalam gugatan ini Penggugatmendasarkan dasardasar gugatannya tersebut dengan perihal gugatan tentangpengosongan tanah sengketa, ada persamaan hal atau dalil mendasari

Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ditetapbkan sebanyak Rp 100.000, (seratus riburupiah); Penggugat dalam kasus tersebut sebagai Penggugat/Terbanding/PemohonKasasi terhadap permohonan haknya atas tanah sengketa tersebut sudahditolak dengan kata lain terhadap gugatan ini Penggugat sudah tidakmemiliki kapasitas lagi sebagai Penggugat karena sudah dinyatakan secarahukum berdasarkan atas putusan Mahkamah Agung tersebut tidak berhakatas tanah sengketa, sehingga dalil gugatan mendasari

Selanjutnya Tergugat dengan mendasari pada Surat PermohonanTergugat Il (DPW PNA Kab.

Bahwa kemudian dengan mendasari pada Surat Keputusan dan SuratRekomendasi Tergugat DPP PNA tersebut di atas, lalu Tergugat II DPWPNA Kabupaten Bireuen telah mengirimkan Surat Nomor: 98/PNA/06/ViI/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRKBireuen perihal Usulan PAW Penggugat dari Anggota DPRK Bireuen dariFraksi Partai Nasional Aceh, (Bukti P3);.

Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat KeputusanNomor 148/SK/DPPPNA/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 dan SuratRekomendasi Nomor: 263/DPPPNA/V/2017 serta Surat Tergugat IImenerbitkan Surat Usulan PAW Anggota DPRK Bireuen dari FraksiHalaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Pdt/2018/PT.BNA.Partai Nasional Aceh tanggal 31 Juli 2017 kepada Pimpinan DPRKBireuen tanpa mendasari pada adanya kesalahan atau pelanggaranAD/ART Partai dan pelanggaran Peraturan Tata Tertio DPRK Bireuenadalah tindakan kesewenangwenangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang bermerkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008,ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belahpihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum blam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islammemberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : " Menolak mafsadatharus didahulukan dengan mencari kemaslahatan " ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;Artinya :" Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

yang mendasarigugatannya;Bahwa, gugatan yang diajukan Penggugat, adalah tentang perbuatanmelawan hukum, akan tetapi dalam surat gugatan sama sekali tidak secarajelas dan rinci memaparkan uraian tentang unsurunsur dari perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sesuai dengan apayang telah ditentukan dalam ketentuan pasal 1365 BW.Bahwa, gugatan Penggugat tidak pula menjelaskan sejak kapan dan atasdasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa, sehingga atashak kepemilikan yang mendasari

Gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya ;e Bahwa ternyata dalam surat gugatan Penggugat, sama sekali tidakada uraian yang menjelaskan dasar hukumnya (rechtgrand) danperistiwa yang mendasari gugatannya.e Bahwa gugatan yang diajukan adalah tentang perbuatan melawanhukum, akan tetapi dalam surat gugatan sama sekali tidak secarajelas dan rinci menguraikan tentang unsurunsur dari perbuatanmelawan hukum tersebut.e Bahwa gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan sejak kapan danatas dasar apa Penggugat

memperoleh hak atas tanah sengketa,sehingga alas hak kepemilikan yang mendasari legal standing darigugatan tersebut tidak jelas atau obscuur.b.

Dasar hukum, Dalil Gugatan tidak jelas.Bahwa pada posita atau fundamentum petendi tidakmenjelaskan dasar hukum (rechl grand) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga daliilyang demikian tidak memenuhi syarat formal.oon Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat Ill sampai denganXII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

Putusan No.81/PDT/2015/PT BTN.34e Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan asal usul dan sejak kapanPenggugat memperoleh hak atas tanah sengketa, sehingga legal standingyang mendasari diajukan gugatan tersebut tidak jelas dan kabur.e Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum darituntutannya dan menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugatmemperoleh hak atas tanah sengketa tersebut, maka gugatan secarayuridis dianggap tidak memenuhi syaratsyarat formal.

Karenanya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dicerai dan dari alasan/dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut memang benar dan Termohon tidakkeberatan;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa :1.

Akan tetapi ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalahantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkankarena Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak jujur masalahkeuangan keluarga;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban padapokoknya

Bahwa tidak ada alasan syari yang mendasari penolakan ayahpemohon sebagai wali nikah antara pemohon dengan calonsuaminya.

kakak kandung dari calon mempelai lakilaki.Bahwa pemohon akan menikah dengan seorang lakilaki yangbernama Ahlaludin bin Amaq Hartini karena pemohon dengan calonsuaminya saling mencintai.Bahwa pemohon telah selarian dengan calon suaminya sudah lebihkurang 1 bulan.Bahwa pemohon telah dilamar oleh saksi dan keluarga lainnya daricalon suami Pemohon.Bahwa ayah pemohon tidak bersedia menikahkan pemohon dengancalon suaminya dengan alas an yang tidak jelas/tanpa alasan.Bahwa tidak ada alasan syari yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenaipertimbangan pembuktian unsurunsur tindak pidana dalam PutusanPengadilan Tingkat Pertama Nomor : 01K/PM.III17/AD/I/2014,tanggal 21 Pebruari 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan10MenimbangMenimbangsengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana diaturdalam Pasal 281 Ke1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai

Dengan mendasari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidakmampu lagi menjaga citra dan nama baik Kesatuan melalui sikapdan tindakannya, dimana sikap dan tindakan Terdakwa yangtidak mau bertanggungjawab yang mengakibatkan Saksi1hamil, hal ini merupakan sikap dan moral Terdakwa yang sangattidak terpuji, selain itu Terdakwa juga sudah 2 (dua) kalimelakukan tindak pidana.

.: Bahwa dengan mendasari pertimbangan Majelis Hakim TingkatBanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertamabaik pidana pokok dan juga pidana tambahan tersebut sudah tepat,adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu perlu11MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatdikuatkan dan bersamaan dengan itu keberatan Terdakwa dalammemori bandingnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.: Bahwa

Bahwa mendasari pula petitum gugatan Penggugat pada angka 4yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugimateril maupun immateril sebesar Rp10.069.653.200, (Sepuluh milyarenam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratusrupiah), tetapi tidak disebutkan kepada siapa ganti rugi tersebut harusdibayarkan;6.

Bahwa demikian halnya mendasari gugatan Penggugat pada posita angka5 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat selaku PengurusPerkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti periode tahun 20182023yang pengangkatannya tidak sah dan tidak sesuai dengan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Rukun Sinoman DanaPangrukti oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Tergugat selakuPengurus atau mengatasnamakan Pengurus yang sah PerkumpulanRukun Sinoman Dana Pangrukti bertentangan dengan hukum, adalahnyatanyata

Artinya dengan dilaksanakannya tugasdan wewenang Dewan Formatur dalam membentuk Pengawas/BadanPemeriksa/Penasihat, dan Pengurus sebagaimana hasil Keputusan RapatDewan Formatur tanggal 27 Agustus 2018, maka mengenai kedudukanDewan Formatur berikut tugas dan wewenangnya dengan sendirinya telahberakhir / selesai karena hukum;Bahwa mendasari posita angka 8 yang pada pokoknya perbuatanTergugat mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian materiilberupa membayar pengumuman di media cetak sebesar Rp

ParaPembanding semula Para Penggugat, pihak Terbanding semula Tergugattelah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 7 Juli 2020 denganmengemukakan alasanalasan sebagai berikut: Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor10/Pdt.G/2020/PN Kdr tanggal 3 Juni 2020 adalah sudah tepatdan benar dari segi penerapan hukumnya, sehingga Terbandingsemula Tergugat dapat menerima putusan Pengadilan NegeriKediri dengan segala pertimbangan hukumnya;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan akan peristiwahukum yang mendasari

Saksi bertetangga denganPemohon semenjak Pemohon masih kecil; Bahwa orang tua Pemohon bernama Pak Paring dan Bu Parni; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dariPARTINAH menjadi FATINAH; Bahwa hal yang mendasari keinginan Pemohon untuk mengganti namanyaadalah dikarenakan nama yang sebenarnya diberikan oleh orang tuaPemohon adalah FATINAH yang memiliki arti pembuka karena merupakananak pertama namun nenek Pemohon menginginkan agar Pemohon diberinama PARTINAH; Bahwa di tempat kerja,

pokoknya menerangkan: Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonanpenggantian nama Pemohon; Bahwa Saksi adalah teman sekolah Pemohon; Bahwa orang tua Pemohon adalah Pak Paring dengan Bu Parni ; Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari PARTINAH menjadi FATINAH ; Bahwa sepengetahuan Saksi, sebenarnya nama yang diberikan oleh orangtua Pemohon adalah FATINAH oleh karenanya Pemohon ingin menggantinama sesuai dengan nama yang diberikan orang tuanya tersebut; Bahwa salah satu hal yang mendasari

Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan cerai saya ini adalah sebagaiberikut :1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telan melangsungkanpernikahan di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, padatanggal 5 April 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:88/07/V/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 4Mei 2010.2.

CibinongDiCibinongAssalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT , umur 34 tahun, agama islam , pendidikan SMA, pekerjaan IbuRumah Tangga , tempat kediaman di Kecamatan TenjolayaKabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT , umur 34 tahun, agama islam , pendidikan SMA, pekerjaanWiraswasta , tempat kediaman di Kecamatan TenjolayaKabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Bahwa Penggugat tidak mendasari hukum dalam mengajukan gugatandalam perihal (HAL) gugatan sangat sumir dan tidak jelas;Bahwa tentang subjek hukum gugatan tentang identitas Para Tergugat;Bahwa, tentang 1 dan 2 yang tidak jelas subjek dan objek hukum darigugatan yang diajukan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat tidak mendasari dengan badan hukum apapun;Bahwa, apa yang Para Tergugat sampaikan dalam eksepsi di atas (1, 2,3 dan 4) maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat tidakmendasari dengan hukum

Saksi DURHANS TANU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;11e Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekirapukul 16.00 wita bertempat di teras rumah Johanis Ndun, Rt.49Rw.18 Dusun Dendeng Desa Noelbaki, Kecamatan KupangTengah, Kabupaten Kupang;e Bahwa tidak ada masalah yang mendasari kejadian pemukulantersebut ;e Bahwa berawal saksi sementara berada di rumah Johanis Nduntiba tiba datang para terdakwa dan

Saksi JOHANIS NDUN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekirapukul 16.00 wita bertempat di teras rumah Johanis Ndun, Rt.49Rw.18 Dusun Dendeng Desa Noelbaki, Kecamatan KupangTengah, Kabupaten Kupang;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari kejadian pemukulantersebut ;Bahwa berawal saksi baru kembali dari sawah dan sementaraberada di rumah lalu datang Durhans Tanu bertamu

Saksi MARIA NDUN MBUIK, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut ;e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;e Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekirapukul 16.00 wita bertempat di teras rumah Johanis Ndun, Rt.49Rw.18 Dusun Dendeng Desa Noelbaki, Kecamatan KupangTengah, Kabupaten Kupang;e Bahwa tidak ada masalah yang mendasari kejadian pemukulantersebut ;e Bahwa pada saat tersebut saksi sementara berada di rumah danJohanis Ndun baru saja pulang dari

Saksi CRISTA NDUN, pada saksi tersebut tidak di sumpah karena masihtergolong anak anak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;e Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul16.00 wita bertempat di teras rumah Johanis Ndun, Rt.49 Rw.18 Dusun15Dendeng Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, KabupatenKupang;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari kejadian pemukulan tersebut ;Bahwa pada saat tersebut saksi

Saksi CHRISTIN YULIANA NDUN, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut ;Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul16.00 wita bertempat di teras rumah Johanis Ndun, Rt.49 Rw.18 DusunDendeng Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, KabupatenKupang;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari kejadian pemukulan tersebut ;Bahwa pada saat tersebut saksi sementara berada di rumah dan JohanisNdun baru saja pulang dari

Ternyata telah bertentangan denganfakta peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, yaitu:3.1.BeDokumen Akta dibawah tangan tentang pelepasan hak penemu GOA KULLATdikampung Merapun pada tahun 1993/1994 kepada Sdr YUSTIRADA alias ANENdan NUDING dkk (BEDDU, NURDIN, ANTREA, NOTO SALIM penerimalimpahan dan SUIK alias USMAN SIGI) kepada Sdr YUSTIRADA alias ANEN(BUKTI P), adalah mendasari kerjasama antara Sdr YUSTIRADA alias ANENdengan Penggugat (H.ABDULRAHMAN ISMAIL) sehingga faktanya sejak tahun1993 pengelolaan

tahun 2001. dibawah naungan Koperasi Tunas MekarKabupaten Berau disebabkan Penggugat adalah pengurus Koperasi Tunas MekarKabupaten Berau.Dokumen AKTA NOTARIS FUDRAWANTO, SH tanggal 12 Maret 2002 nomor70/LEG/FGFJ/III/2002 tentang perjanjian pelimpahan hak dan Sdr YUSTIRADAalias ANEN kepada Haji ABDULRAHMAN ISMAIL atas hak 4 (empat) penemusarang burung wallet hitam GOA KULLAT atas nama NUDING dkk (BEDDU,NURDIN, ANTREA, NOTO SAUM penerima limpahan dan SIJIK alias USMANSIGI) tersebut (BUKTI P), adalah mendasari

kuasa pemilik di Desa Merapun Kecamatan Kelay tidak diterbitkanlagi.Dokumen Surat ijin petik Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Berau tertanggal 23November 2002 nomor 522.5/2965.PM.IV/2002 sesuai BUKTI P , dan dokumenSK Bupati Berau tanggal 6 November 2002 nomor 85/SBW/2002 tentangPemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan Sarang burung walet GOA KULLATdi Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau kepada Sdr HAJIABDULRAHMAN ISMAIL sebagai pelimpahan hak penemu (jual beli) videBUKTI P6, adalah mendasari

pidana pencurian dengankekerasan memakai senjata tajam sesuai pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jopasal 2 ayat (1) UU Drt no 12/Drt/1951.Dokumen SK Bupati Berau nomor 24/SBW/TAHUN 2003 tanggal 2 Januari 2003tentang Pemberian izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet GOAKULLAT (hitam) kepada Saudara HAJI ABDULRAHMAN ISMAIL sebagaiPelimpahan Hak (Jual beli) di Kampung Merapun Kecamatan Kelay, KabupatenBerau berlaku 12 bulan sesuai BUKTI P, yang dilengkapi ijin petik dan TergugatIV telah mendasari

Melainkanyang terjadi adalah Tergugat I dengan puluhan karyawannya bersama Tergugat XIImembawa belasan petugas Polnes Berau memaksa melakukan panen pemetikan sarangburung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun memakai SK Dmnjen PKAtertanggal 31 Januani 1999 nomor 122/Kpts/D/V/1999 vide BUKTI P , dimilikiTergugat I yang diketahui banyak mengandung kecacatan hukum, yaitu selain DirjenPKA tidak berwenang menerbitkan ijin untuk antar kabupaten, senyatanya juga alas hakyang mendasari SK Dirjen itu berupa

No. 1493/Pdt.G/2013/PA.Bdw.Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon harmonis dan bahagia, namun sekarang tidak harmonis lagi karenasering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohonsuka membantah dan berani kepada Pemohon juga berani kepada orang tuaPemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;Menimbang, bahwa akibat perselisihnan dan pertengkaran tersebut

belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama ISNO bin ALI, ayah Pemohon dan AGNI binti IDHAR, ibuPemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

permohonan Pemohon tentang seringterjadinya pertengkaran dan pisah tempat tinggal dan menguatkan bantahantermohon tentang penyebab terjadinya pertengakran yaitu Pemohon telah menikahlagi ;14Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon masingmasing bernama ZAINAL ABIDIN bin MURAHMAN, ayah Termohon danSIFATUR binti SARDIN, ibu Termohon telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari jawabanTermohon ;Menimbang, bahwa atas keterangan

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhikehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis16Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

ukuran tujuh kali nol koma enamsentimeter, tepi luka tampak rata, tampak perdarahan aktif, tampakpembengkakan, tidak tampak memar.Tampak satu buah luka lecet pada tungkai bawah kiri sisi depan terletakdua puluh sentimeter dari lutut dengan ukuran sembilan kali satu sentimeter,tidak tampak pembengkakan dan memar.Kesimpulan :Perlukaan : Luka iris dan luka lecet pada tungkai bawahPenyebab langsung (A1) : Kerusakan jaringan kulit dan pembuluh darahkecil dibawah kulit ,otot dan organ sekitar.Penyebab mendasari

ukuran tujuh kali nol koma enamsentimeter, tepi luka tampak rata, tampak perdarahan aktif, tampakpembengkakan, tidak tampak memarTampak satu buah luka lecet pada tungkai bawah kiri sisi depan terletakdua puluh sentimeter dari lutut dengan ukuran sembilan kali satu sentimeter,tidak tampak pembengkakan dan memar.Kesimpulan :Perlukaan : Luka iris dan luka lecet pada tungkai bawahPenyebab langsung (A1) : Kerusakan jaringan kulit dan pembuluh darahkecil dibawah kulit ,otot dan organ sekitar.Penyebab mendasari

Bahwa mendasari pada surat kuasa Penggugat, tidak secara jelas dan spesifik menyebut tentang kapasitas dari kuasa maupun surat kuasanya untukmengajukan gugatan, yakni gugatan Perbuatan Melawan Hukum.2. Bahwa dalam surat kuasa Penggugat tidak disebut secara jelas dan spesifikdan atau tidak dicantumkan pihak lawan dan atau pihak yang dijadikan Tergugat dalam Perkara/gugatan.b.

Tidak menyebut kompetensi relative, yang dapat di uraikan sebagai berikut :Bahwa mendasari surat kuasa Penggugat, ternyata tidak menyebut kompetensirelative dalam hal ini Pengadilan Negeri Timika, sebagai lembaga peradilan yangberwenang untuk memeriksa dan dan memutus atas perkara a quo.

Bahwa yang mendasari gugatan Tergugat Rekonvensi (Penggugat dalamkonvensi), sebagai dasar gugat kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalamkonvensi) adalah karena menurut Tergugat Rekonvensi (Penggugat dalamKonvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum di karenakan PenggugatRekonvensi (Tergugugat dalam Konvensi) telah mengalinkan tanah kepadaTergugat II Konvensi. .

Bahwa mendasari pada surat kuasa Penggugat, tidak secara jelas dan spesifikmenyebut tentang kapasitas dari kuasa maupun surat kuasanya untukmengajukan gugatan, yakni gugatan Perbuatan Melawan Hukum.2. Bahwa dalam surat kuasa Penggugat tidak disebut secara jelas dan spesifikdan atau tidak dicantumkan pihak lawan dan atau pihak yang dijadikan Tergugat dalam Perkara/gugatan.b.

Tidak menyebut kompetensi relative, yang dapat di uraikan sebagai berikut :Bahwa mendasari surat kuasa Penggugat, ternyata tidak menyebut kompetensirelative dalam hal ini Pengadilan Negeri Timika, sebagai lembaga peradilan yangberwenang untuk memeriksa dan dan memutus atas perkara a qUuO.