Ditemukan 23311 data
58 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
KENCANA ANDALAN MINERAL;;
87 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI;
/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta Selatan12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU4471/PJ/2019, tanggal 15 Oktober2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KARUNIA KENCANA
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02712/NKEB/WPJ.07/2018, tanggal 2 November 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor00156/107/16/058/18, tanggal 19 April 2018 Masa PajakSeptember 2016, atas nama PT Karunia Kencana Permaisejati,Halaman 3 dari 8 halaman.
Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan JasaNomor 00156/107/16/058/18, tanggal 19 April 2018 Masa PajakSeptember 2016, atas nama PT Karunia Kencana Permaisejati,NPWP 01.835.668.3058.000, dengan alamat di Multivision TowerLantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Kuningan, Setiabudi,Jakarta Selatan, DKI Jakarta, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
52 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
KENCANA SAWIT INDONESIA;
45 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUMI SAWIT KENCANA;;
115 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAWIT KAPUAS KENCANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
58 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
KENCANA MINERAL UTAMA;;
27 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT.SINAR KENCANA INTI PERKASA;;
60 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUMI SAWIT KENCANA;
PUTUSANNomor 1941/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU6495/PJ/2020, tanggal 21 Desember 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUMI SAWIT KENCANA
Pengadilan Pajak Nomor PUT000429.16/2019/PP/M.IIA Tahun 2020, tanggal 27 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP04168/KEB/WPUJ.07/2018 tanggal 26November 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMei 2016 Nomor 00078/407/16/058/17 tanggal 18 September 2017, atasnama : PT Bumi Sawit Kencana
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP04168/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 November 2018tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2016 Nomor 00078/407/16/058/17 tanggal 18September 2017, atas PT Bumi Sawit Kencana, NPWP02.111.132.3058.000, beralamat di Gedung Multivision Tower Lt.15, JI.
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMei 2016 Nomor 00078/407/16/058/17 tanggal 18 September2017, atas PT Bumi Sawit Kencana, NPWP 02.111.132.3Halaman 3 dari 8 halaman.
Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP04168/KEB/WPUJ.07/2018 tanggal 26November 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMei 2016 Nomor 00078/407/16/058/17 tanggal 18 September 2017, atasnama: PT Bumi Sawit Kencana
128 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI;
AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto, kKewarganegaraanIndonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU4480/PJ/2019, tanggal 15 Oktober 2019 dan Surat KuasaSubtitusi tanggal 31 oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KARUNIA KENCANA
Wajib PajakNomor 00153/107/16/058/18, tanggal 19 April 2018 Masa Pajak Juni 2016; Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02716/NKEB/WPJ.07/2018, tanggal 2 November 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajid Pajak Nomor00153/107/16/058/18, tanggal 19 April 2018 Masa Pajak Juni 2016; Membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00153/107/16/058/18, tanggal 19April 2018 Masa Pajak Juni 2016, atas nama:PT Karunia Kencana
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon Peninjauan KembaliNomor KEP02716/NKEB/WPJ.07/2018, tanggal 2 November 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajbPajak Atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor00153/107/16/058/18, tanggal 19 April 2018 , Masa Pajak Juni 2016,atas nama PTI Karunia Kencana Permaisejati, NPWP01.835.668.3058.000, beralamat di Multivision Tower Lt. 15, JalanKuningan Mulia Blok 9B Kuningan,
Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan JasaNomor 00153/107/16/058/18, tanggal 19 April 2018, BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf B karena Permohonan Wajib Pajak, atasnama PT Karunia Kencana Permaisejati, NPWP01.835.668.3058.000, beralamat di Multivision Tower Lt. 15, JalanKuningan Mulia Blok 9B Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKIJakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
40 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
KALIMANTAN SURYA KENCANA;
PUTUSANNomor 2685/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU152/PJ/2019, tanggal 11 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KALIMANTAN SURYA KENCANA
Kalimantan Surya Kencana, NPWP01.802.647.6.711000, beralamat di Jalan Rajawali VII Srikandi II Nomor100, Bukit Tunggal, Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah 73112,sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2013 menjadi:Keterangan Jumlah (Rp)Atas Penyerahan Barang dan jasa yang terutang PPN 0,00Jumlah seluruh penyerahan 0,00Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan 2.609.796.292,00Jumlah PPN kurang/(lebih) dibayar (2.609.796.292,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan 2.609.796.292,00PPN
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00105/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 6 November2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00044/207/13/711/16 tanggal 2 Desember 2016 Masa PajakJanuari 2013, atas nama PT Kalimantan Surya Kencana, NPWP01.802.647.6711.000, beralamat di Jalan Rajawali VII Srikandi IIINomor 100 Bukit Tunggal, Jekan Raya, Palangkaraya KalimantanHalaman 3 dari 8 halaman.
79 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
ISTANA AGRO KENCANA;;
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KENCANA GRAHA PERMAI
40 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT BUMI SAWIT KENCANA
33 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAWIT KAPUAS KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
55 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
KENCANA MOZAIK MINERAL;;
61 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
52 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190,Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat JenderalPajak dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4474/PJ/2019, tanggal 15 Oktober 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KARUNIA KENCANA
PajakNomor 00155/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa Pajak Agustus2016; Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02711/NKEB/WPJ.07/2018tanggal 2 November 2018 tentang PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00155/107/16/058/18tanggal 19 April 2018 Masa Pajak Agustus 2016; Membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00155/107/16/058/18 tanggal19 April 2018 Masa Pajak Agustus 2016,atas nama:PT Karunia Kencana
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02711/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 2 November 2018tentang Pembatalan ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak Atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor00155/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa Pajak Agustus2016 , atas nama PT Karunia Kencana Permaisejati, NPWP01.869.726.8081.000, dengan alamat di Multivision Tower Lt. 15,Halaman 3 dari 8 halaman.
Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan JasaNomor 00155/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa PajakAgustus 2016 , atas nama PT Karunia Kencana Permaisejati,NPWP 01.869.726.8081.000, dengan alamat di Multivision TowerLt. 15, JI. Kuningan Mulia Blok 9B Kuningan, Setiabudi, JakartaSelatan, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
148 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAWIT KAPUAS KENCANA;
/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5188/PJ/2019, tanggal 30 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SAWIT KAPUAS KENCANA
, beralamat di Desa SungaiAntu, Sungai Antu Puring Kencana, Kapuas Hulu, AlamatKorespondensi, Gedung Plaza Permata Lantai 10, Suite 1024, Jalan M.H.
Nomor PUT001708.16/2018/PP/M.VIIIA Tahun 2019, tanggal 29 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00069/KEB/WPJ.13/2017tanggal 29 November 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak November 2011 Nomor 00014/207/11/706/16 tanggal 22September 2016, atas nama PT Sawit Kapuas Kencana
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00069/KEB/WPJ.13/2017 tanggal 29 November 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB PPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak November 2011 Nomor 00014/207/11/706/16 tanggal22 September 2016, atas nama PT Sawit Kapuas Kencana, NPWP02.632.383.2706.001, alamat Desa Sungai Antu, Sungai AntuPuring Kencana, Kapuas Hulu, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan
Putusan Nomor 2353/B/PK/Pjk/2020September 2016, atas nama PT Sawit Kapuas Kencana, NPWP02.632.383.2706.001, alamat Desa Sungai Antu, Sungai AntuPuring Kencana, Kapuas Hulu, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
30 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
KENCANA AGUNG LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
31 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KENCANA GRAHA PERMAI