Penggugat:
Edi Apriyanto
Tergugat:
1.DPC Partai Kebangkitan Bangsa Lampung Barat
2.DPW Partai Kebangkitan Bangsa Lampung
3.DPP Partai Kebangkitan Bangsa
4.Badan Kehormatan Partai PKB
5.Ridwan Efendi

Penggugat:
Martias Tanjung,S.Ag
Tergugat:
1.Ketua Umum DPP Partai Garuda
2.Sekretaris Jenderal DPP Partai Garuda
3.Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Garuda

Pujiyanto,S.E
Tergugat:
1.DPP Partai NasDem
2.DPW Partai NasDem Provinsi Banten
3.Roni Alfianto,S.E
4.Mahkamah Partai NasDem

- ADJA HULANGATOLAWAN- DPP PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, Dkk

DPP Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di JI. Tebet Barat IX No17 Jakarta.Selanjutnya disebut SeDagai ...........::eceeeeee Tergugat I.2. DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Gorontalo yang beralamat diJalan Pangeran Hidayat No 123 A Kota GorontaloSelanjutnya disebut Sebagai ...........:::ceeeee Tergugat Il.3.

DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bone Bolango yangberalamat di Jalan Alwie Abdul Jalil Habibie KelurahanOluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.Selanjutnya disebut SeDagai ...........:::ceeeeee Tergugat Ill.4. DPRD Kabupaten Bone Bolango yang beralamat di JI dr Zainal Umar SidikiDesa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Bone BolangoGorontalo;Selanjutnya disebut sebagai ...........:.06 Turut Tergugat I.5.

YOMA LISAPALY, CS VS DPP PARTAI DEMOKRAT, CS;

., Para Advokad dari LembagaAdvokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, yangberalamat di Menara Sudirman Lantai 9, Jalan JenderalSudirman Kav. 60, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasakhusus tertanggal 26 April 2010 ;Melawan:1. DPP PARTAI DEMOKRAT, berkedudukan diJakarta, berlamat di Jalan Pemuda No. 712,Jakarta, selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT ;2.

HERMANSYAH SP Fraksi PPP2.IWAN ADHAR RIDWAN Fraksi PDI Perjuangan3.ROJAB ASYARI Fraksi PDI Perjuangan4.ANWAR SITUMORANG Fraksi PDI Perjuangan5.M .IRWAN SETIAWAN Fraksi Partai GOLKAR6.SUPRATMAN Fraksi Partai GOLKAR7.H.

GUNDAR KOLYUBI Fraksi Partai GOLKAR8.NI HAYAH ZULFA Fraksi Partai HANURA9.HAPID HARIS RUSYANDI Fraksi Partai HANURA10.YATNA RUFIATNA Fraksi Partai HANURA11.PURNAMA Fraksi Partai DEMOKRAT12.USEP UBAEDILLAH Fraksi Partai DEMOKRAT13.AEP SAEPURAHMAN Fraksi Partai DEMOKRAT14.YUSEP ABDUR RAHMAN Fraksi Partai DEMOKRAT15.ARDIAN DINATA Fraksi Partai GERINDRA16.ALIT GUNAWAN Fraksi Partai Keadilan Sejahtera17.H.

Olih Solihin Fraksi Partai GERINDRA18.H Kamal Suherman Fraksi Partai GERINDRA19.Momi Soraya Fraksi Partai GERINDRA20.Gagan Rachman Suparman Fraksi PDI Perjuangan21.H Dede Koswara Fraksi PDI Perjuangan22.Tatan Kustandi Fraksi PDI Perjuangan23.M . Faisal Anwar (PARA PENGGUGAT)LAWAN Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (TERGUGAT)

Irwan Setiawan, Fraksi Partai Golkar, berkedudukan di Gang RawaSalak, RT 003 RW 012, Kelurahan Sriwedari,Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi dalam halinisebagai Penggugat V;oSupratman, Fraksi Partai Golkar, berkedudukan di Jalan Pasir Pogoh, RT01 RW 08, Kelurahan Karang Tengah, KecamatanGunung Puyuh, Kota Sukabumi dalam hal ini sebagaiPenggugat VI;7. H. Gundar Kolyubi, Fraksi Partai Golkar, berkedudukan di Jalan R.

Hapid Haris Rusyandi, Fraksi Partai Hanura, berkedudukan di JalanSiliwangi, Gang Oyo No.04, RT 01 RW 008, KelurahanCikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi dalam hal inisebagai Penggugat IX;10. Yatna Rufiatna, Fraksi Partai Hanura, berkedudukan di Jalan Tipar No.108, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, KotaSukabumi dalam hal ini sebagai Penggugat X;11.

Ardian Dinata, Fraksi Partai Gerindra, berkedudukan di JalanLimusnunggal, RT 03 RW 01, Kelurahan Cibereum Hilir,Kota Sukabumi dalam hal inisebagai Penggugat XV;16. Alit Gunawan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, berkedudukan diKampung Baru RI 05 RW 012, KelurahanLimusnunggal, Kecamatan Cibereum, KotaSukabumi dalam hal ini sebagai Penggugat XVI;17. H.

Olih Solihin, Fraksi Partai Gerindra, berkedudukan di Jalan Sarana,RT 02 RW 08, Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumidalam hal ini sebagai Penggugat XVII;18.

Faisal Anwar, Fraksi Partai Amanat Nasional, berkedudukan di JalanAminta Azmali Bhayangkara, Kelurahan Sriwidari,Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi dalam halinisebagai Penggugat XXIll;Atut Wigati Fraksi, Partai Amanat Nasional, berkedudukan di JalanSubang Jaya, Kampung Subang Jaya, KelurahanSubang Jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi dalamhalinisebagai Penggugat XXIV;Fatimah, Fraksi Partai Amanat Nasioal, berkedudukan di Jalan BarosGang Masjid Jami Assholihin, Kelurahan Jaya Raksa,Kecamatan Baros

DJOKO WIDIJANTORO MELAWAN 1.DPD PAN Kabupaten Nganjuk, 2.DPW Partai Amanat Nasional, 3.DPP Partai Amanat Nasional.

DPW Partai Amanat Nasional, Alamat di JI. Darmo Kali No. 5 CSurabaya selanjutnya disebut sebut sebagai TergugatIl;3. DPP Partai Amanat Nasional, Alamat di JI.

Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga danatau Peraturan Partai.(3) Dan seterusnya sampai dengan ayat (6)Pasal 33 Rapat Pleno ayat(1) Rapat Pleno adalah jenis rapat partai yang kedudukannya satutingkat dibawah rapat Paripurna yang dilaksanakan minimal 3 (tiga)bulan sekali.(2) Rapat Pleno.... dan seterusnya(3) Peserta rapat pleno adalah semua unsure Dewan Pimpinan Partai,Ketua Majelis Penasehat Partai, Ketua Mahkamah Partai, KetuaDepartemen/Komisi/Biro/Bagian/ seksi/Unit sesuai tingkatannya

Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan.8.

Pasal32 UU No. 2 tahun 2011 menyatakan bahwa :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana Diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat(1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian.(4) Penyelesaian

, pada ayat (1) mengatur bahwa Perselisihan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD danART.

Penggugat:
ERWIN REIDEN LUMBAN GAOL A.MD
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
2.MAHKAMAH PARTAI PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
4.DPW ( Dewan Pimpinan Wilayah ) Partai PERINDO Propinsi Sumatera Utara
5.Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) Partai PERINDO Kabupaten Dairi

Penggugat:
Ihsan Abdurrahman siddiq
Tergugat:
1.DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI BURUH KOTA MEDAN, DEWAN PIMPINAN DAERAH ( DPD ) PARTAI BURUH PROPINSI SUMATERA UTARA, DEWAN PIMPINAN PUSAT ( DPP ) PARTAI BURUH; IR. REMON SIMATUPANG, M., SC.

partai politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh partai politik ;Ayat (4), berbunyiPenyelesaian internal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan palinglambat 60 (enam puluh) hari ;2.

dan DPP Partai Buruh (Tergugat Ill) ;Bahwa telah jelas dan terang Pencabutan Kartu TandaAnggota (KTA) atau pemecatan Ir. Remon Simatupang,M.Sc dari anggota Partai Buruh oleh Pemohon KasasiIll sesuai aspirasi Pengurus Ranting Partai BuruhKota Medan dan usulan dari DPC Partai Buruh KotaMedan (Pemohon Kasasi ), yaitu1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai BuruhHal. 54 dari 45 hal. Put.

Remon Simatupang, M.Sc sebagai AnggotaDPRD Kota Medan dari Partai Buruh KotaMedan ;3. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai BuruhKota Medan menetapkan Sdr. Ir. JuliamanDamanik sebagai Anggota DPRD Kota Medandari Partai Buruh Kota Medan menggantikanSdr. Ir.

Remon Simatupang, M.Scdari anggota Partai Buruh dan dari anggotaDPRD Kota Medan dari Partai Buruh (bukti T I28) adalah suatu tindakan ~ organisatorisPartai Buruh terhadap anggota Partai Buruhyang telah melakukan pelanggaran beratterhadap AD dan ART Partai Buruh tahun 20102015;Bahwa pencabutan Kartu) Tanda Anggota (KTA)a.n. Ir.

- HAIDIR- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur - Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Versi Keputusan

Pembanding/Penggugat : Deni Khaidir
Terbanding/Tergugat I : DPC PARTAI HANURA KABUPATEN SUKAMARA
Terbanding/Tergugat II : DPD PARTAI HANURA PRIOVINSI KALIMANTAN TENGAH
Terbanding/Tergugat III : DPP PARTAI HANURA

Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Partai Hanura),, DK

Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPPPartai Hanura), beralamat di Jalan Tanjung KarangNomor 7, Jakarta Pusat;2.

Bahwa oleh karena itu yang terjadi perselisihan antara Penggugatdengan Tergugat dan Il adalah mengenai perselisinan internal partaipolitik, sehingga yang berwenang memeriksa dan memutus perselisihantersebut adalah Mahkamah Partai ic. Partai HANURA dengan namasebutan Dewan Kehormatan sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;3.

gugatanPenggugat Perihal Perselisinan Partai Politik;4.

Majelis Hakimyang mengadili untuk melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkanmengenai alasanalasan kasasi tersebut, Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatanperselisinan partai politik;Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harusdiselesaikan

terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akanmempertimbangkan alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa, alasanalasan tersebut tidak dapat

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA, 2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

1.Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Singkil3.M JIRIN

DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH (DPAPA), berkedudukan di Jin.Dr. Mr. T. Moehammad Hasan Gampong Blang Cut LoengBata Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI ACEH KABUPATEN ACEHSINGKIL (DPWPA), berkedudukan di Jin. HamzahPansuriPulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten AcehSingkil, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I;3. M.

AcehPeriode Tahun2014 2019 diangkat berdasarkanKeputusan Gubernur Acehatas nama Presiden Republik Indonesia sesuai dengan KTA No.041299.1234;Bahwa Tergugat ladalah Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPAPA) berkedudukan di Banda Aceh, Tergugat I adalanDewan PimpinanWilayah Partai AcehKab.

Aceh Singkil (DPWPA) berkedudukan di Kab.Aceh Singkil, sedangkan Tergugat IIl adalahAnggota DPW Partai Acehyang diusulkan oleh Tergugat dan II untuk Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRK Aceh Singkil Periode 2014 2019 atas nama Penggugat;Bahwa Penggugat dalam menjalankan tugas sebagai Anggota DPRK AcehSingkil periode tahun 2014 2019 dari PartaiAceh tidak pernahdicabutkeanggotaannya dari Partai Aceh, dan Penggugatselalu taat danpatuh pada aturan partai terutama pada Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga

Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan peraturanperundangundangan, atau.Menjadi anggota Partai Politik lain.Halaman 3 dari 11 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN SKL6. Bahwa pada tanggal, 11Agustus 2018berdasarkan Surat DPP Partai AcehNo. 0055/DPAPA/VIII/2018 melalui DPW Partai Aceh Kab.

Jika, pergantian antar waktu tetap dilaksanakan oleh Tergugat, Il perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat 1 UU No. 2Halaman 5 dari 11 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN SKL12.13.14.Tahun 2011 perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikberbunyi Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART, selanjutnya pasal 33 ayat 1berbunyi Bahwa dalam penyelesaian perselisihan di internal partai politiktidak tercapai

ALI YUSUF, S.PtVSDewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya ; Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Barat ; Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Sawahlunto.

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM;

Politik yang disebut Partai PersatuanHalaman 9 dari 29 halaman.

pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupatiserta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikotaoleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politikdan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertaiSurat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusattentang Persetujuan atas calon yang diusulkan olehPengurus Partai Politik tingkat Provinsi;Bahwa sesuai ketentuan di atas, Termohon dalam menerimapendaftaran pasangan calon pemilihan wajib berpedoman padaSurat Keputusan Kementerian

Kunci pengaturan Pasal 36 ayat (2)adalah Termohon dalam menerima pendaftaran Calon padaPemilihan berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum danHAM tentang Kepengurusan Partai Politik.

Dengan demikian, maka PeratuanKPU tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak memberikemanfaatan apaapa bagi partai politik peserta Pemilihan.Termohon justru telah melanggar hak partai politik untukmengikuti pemilihan karena lebin mengedepankan aspek formildan tidak memperhatikan aspek materiil;IV. KESIMPULAN1.

Bahwa terkait (legal standing) Pemohon, Pemohon tidak memiliki /ega/standing yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukumdengan alasan sebagai berikut: Pemohon dalam bagian /egal standing, tidak menguraikan kualifikasi,legalitas dan dasar kewenangan untuk dapat bertindak danmengajukan permohonan keberatan atas nama Partai PersatuanPembangunan (PPP), sementara berdasarkan ketentuan Pasal 4UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikdisebutkan bahwa "Pengesahan Partai Politik menjadi

ISHAK LIPUTO; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

jo UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang Partai Politik;Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 joUndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka yang dimaksuddengan Perselisihan Partai Politik adalah: 1.

Pimpinan Daerah Partai Golkar Lombok Barat ;3 Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ;e Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 14 Nopember2002, No.

UU No.2Tahun 2011 telah diatur secara tegas bahwa :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik;Kemudian berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Golkarmenyatakan bahwa :Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur dalamPeraturan

UU No.2 tahun2011 telah diatur secara tegas bahwa :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik;Kemudian berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Nomor 2 Tahun 2008 jo.

Terlebih lagi, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) AD Partai Golkar, makayang memiliki handelings bekwaamheid hanyalah DPP Partai Golkar (in casuTergugat I), dan DPD Partai Golkar Prov.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA, 2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROPINSI GORONTALO

UU No.2 Tahun3.4.2011 telah diatur secara tegas bahwa :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimanadiatur dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.Kemudian berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai PolitikGolkar menyatakan bahwa :*Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum

Koeshardi Angrat, SH (Wakil KetuaDPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Nusa Tenggara Barat masaBakti 20042009) Termohon Kasasi sehubungan dengan pemberhentianTermohon Kasasi sebagai Anggota dan Pengurus DPD Partai GOLKARNusa Tenggara Barat, dengan amar Putusan menyatakan:e Mengabulkan permohonan Kasasi dari:1 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Lombok Barat hasil MUSDA VII.2 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Nusa Tenggara Barat3 Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ;e Membatalkan Putusan Pengadilan

UUNo. 2 tahun 2011 telah diatur secara tegas bahwa:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimanadiatur dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan Mahkamah Partai Pilitik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.11. Kemudian berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Nomor. 2 Tahun 2008 jo.

UU No.2Tahun 2011 telah diatur secara tegas bahwa :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.Kemudian berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai PolitikGolkar menyatakan bahwa :*Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur

UU No.2tahun 2011 telah diatur secara tegas bahwa :*(1) +Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai PolitikKemudian berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Nomor 2 Tahun 2008 jo.

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD PARTAI GOLKAR) PROVINSI JAWA BARAT
Terbanding/Tergugat II : 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP PARTAI GOLKAR)