Bahwa posita dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidakdijelaskan secara jelas dan tegas apa yang sebenarnya menjadi dasarhukum (rechteliike grond) dan dasar fakta (feitelijke grond) kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan penggugat.Hal ini dapat dilinat dari mulanya Penggugat mempermasalahkanusahanya yang mengalami kerugian sehingga kurang mampu untukmelakukan pembayaran kepada Tergugat sebagaimana disebutkandalam posita Penggugat Nomor 10.Kemudian Penggugat mempermasalahkan upayaupaya

mendiskripsikan dengan jelas dan tegas tindakan apasaja yang telah dilakukan Tergugat dalam melakukan ancama, tekanandan intimidasi.Bahwa berdasarkam uraian diatas, maka Penggugat dalam mengajukangugatannya tidak mempunyai dasar Hukum (rechtelijke grond) samasekali sehingga terkesan dalil Penggugat dalam gugatannya hanya asalasalan saja.Dengan tidak dijelaskan dan ditegaskannya apa yang menjadi dasarHukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta Hukum (feiteliike grond) yangsebenarnya atas peristiwa yang mendasari

I02/AD/X/2020sesuai dengan ketentuan undangundang namun tetap tidakdapat hadir di persidangan, sehingga Oditur Militer memohonketerangan para Saksi yang tidak hadir yang di dalam BeritaAcara Pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpahuntuk dibacakan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 ayat(1) dan ayat (2) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer dan persetujuan Penasehat Hukumdan Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadirdibacakan oleh Oditur Milter dari Berita Acara

Mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh paraSaksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu danyang lain, maka itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang

Mendasari dasar tersebutdi atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telahdiberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikankeyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatanseperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militerterhadap diri Terdakwa, maka itu Majelis Hakim berpendapatuntuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat buktiketerangan Terdakwa.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yangmenerangkan bahwa Surat

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat berupa absensiyang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan danditada tangani oleh pejabat yang berwenang adalah sahkarena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yangdibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuatmenurut peraturan perundangundangan sehingga dapatmemberikan keyakinan kepada Majelis

3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan diakui oleh Tergugatserta keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan sudah dikaruniai seorang anak;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan keluargadekat masingmasing bernama PARDI bin NARTO, paman Penggugat untukmelakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, akan tetapiupaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama ROFI SUDISTIRA bin PARDI dan PARDI bin NARTO, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Bahwa mendasari atas faktafakta yang demikian itu, maka telahmemperlihatkan dengan jelas bahwa Tergugat sebagai seorang ibu telahmelalaikan tanggung jawabnya untuk mengasuh (hadhanah) padaputrinya (WHIAM ALZIVEN FAWWAZRIDA JANMA);.

Bahwa mendasari atas halhal yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasitersebut, maka mengenal pendapat Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama Surabaya yang menyatakan gugatan Penggugat cacat formil danharus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan/pertimbangan yangpada inti pokoknya: "bahwa menarik MUNTIYAH sebagai pihak TurutTergugat dalam gugatan Penggugat tersebut adalah tidak tepat, karenaMUNTIYAH adalah orang yang menguasai obyek sengketa yalfu mengasuhanak yang bemama WHIAM ALZIVEN FAWWAZRIDA

dalamwaktu selambatlambatnya (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi PegawaiNegeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.Pasal 3Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izinlebih dahulu dari Pejabat.Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diajukansecara tertulis.Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkapyang mendasari

memperolehizin lebih dahulu dari Pejabat.Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat daribukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secaratertulis.Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harusdicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari

Bahwa mendasari dari tanggal terbitnya Surat Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat pada tertanggal07 Agustus 2017, dengan tanggalpengajuan gugatan ini pada tanggal 11 10 2017 maka oleh karenanyagugatan yang diajukan oleh Penggugat ini masih dalam tenggang waktu sesuaiketentuan dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ; III. Kepentingan Penggugat : 725.

dan perempuan pendamping yang biasadi kenal dalam usaha hiburan dengan nama sebutan Purel ; Bahwadikarenakan Karaoke, Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kediriadalah tempat hiburan karaoke keluarga maka biasanya tamu yang datangadalah pelanggan yang banyak di kenal oleh karyawan Karaoke, MakananDan Minuman INUL VIZTA Kediri ; Bahwa tempat hiburan Karaoke, Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kedirimilik dan yang dikelola oleh Penggugat buka setiap hari kecuali hari rayakeagamaan semisal bulan Ramadhan atau mendasari

kejadian selanjutnya dari sekitar jam 01.00 WIB sampai sekitarjam 02.00 WIB dini hari tanggal 14 Juli 2017 seluruh karyawan "Karaoke,Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kediri yang ada langsung dilakukaninterogasi oleh sekitar 7 (tujuh) orang a quo yang ternyata benar daripetugas Kepolisian Daerah Jawa Timur di mana saat itu ditunjukkan olehsalah satu dari sekitar 7 (tujuh) orang a quo akan Surat Tugas ke resepsionisCan S@CUrity ; n nnn nnn nnn nn enn nnn nnn enn nre nnn mn nnn nenn nnnBahwa setelahnya mendasari

Peradilan Militer berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengansekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya",berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedangdisidangkan dengan seksama guna memperoleh alat buktiyang sah seperti yang diamanatkan oleh undangundang.Bahwa selanjutnya dengan mendasari

.102/AD/III/2019MenimbangMenimbangMenimbange. petunjuk.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, Kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkandalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakimharus dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari

paraSaksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu danyang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagipembuktian sesuatu hal atau Sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatuhal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari

jika digarap / dimanfaatkan olehPenggugat akan meng hasilkan Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)perhektar setiap tahunnya ;Dalil gugatan tersebut tidak benar, karena perhitungan Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) perhektar setiap tahunnya adalah hal yang sangat tidakberdasar dan tidak beralasan hukum, karena Penggugat tidak merinci apa dikali berapa sampai dengan menjadi angka sebesar Rp. 100.000.000, (seratusjuta rupiah), Penggugat tidak menjelaskan dasar perhitungan dan alasanhukum yang mendasari

Penggugatmenetapkan kerugian immateril sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyarrupiah)* ;Dalil gugatan tersebut tidak benar, karena hal tersebut sangat tidakberdasar dan tidak beralasan hukum, karena Penggugat tidak dapatmenunjukkan alasan hukum yang mendasari perhitungan tersebut Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan alasan hukumyang mendasari perhitungan tersebut , Tergugat memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Karawang Cq.

perNO sesuai FBahymelakukanK/PM II0810 (sepuluhberkekuatanBahyPenggelapKUHP atauidangan karena melarikan dint maka terutus Nomor : 42K/PM II08/AU/II/201wa selanjutnya Terdakwa juga telahAU/2012 tanggal 29 Januari 2013 dengbulan, pidana tambahan dipecat dari dhukum tetap.an atau Penipuan, sebagai mana diatu karena TerBah pasal 378 KUHP dan pada persidangakwa karena tidak berada di satuan.a menurut keterangan Oditur MiliteOditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat 1persidangan berikutnya, dengan mendasari

Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai 1 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama SUWARTI binti HUSIN dan NUR HASIM bin ABDULLAH, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Fawaid yang lahir di Sampang pada tanggal 25 OktoberBahwa Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orangtua anak yang diangkatmenyatakan tidak ada unsurunsur dari luar yang memaksa mereka, bahkan keduabelah pihak telah samasamaBahwa keadaan ekonomi Para Pemohon cukup untuk menjamin keperluan anakangkat yang diangkat tersebut baik untuk pendidikan dan lainlainnya;Bahwa hubungan ibu asal anak angkat tersebut adalah keponakan dari ibuangkatnya;Bahwa motif yang mendasari/mendorong yang menjadi latar belakang

kedua orangtua kandung dari anak tersebut rela melepaskan anaknya diangkat oleh Para Pemohonadalah karena para Pemohon masih ada hubungan famili juga disebabkan karenamerasa kasihan. dan untuk membantu memberikan kebahagiaan kepada paraPemohon karena selama 7 tahun menikah belum dikaruniaiBahwa adapun yang menjadi motif yang mendasari/mendorong yang menjadi latarbelakang Para Pemohon sangat berkeinginan untuk mengangkat anak tersebut adalahdisamping didasari oleh keinginan untuk menolong ( taawun

dari Kuasa ParaPembanding semula Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri SlawiNomor 17/Pdt.G/2020/PN Slw tanggal 24 November 2020 diajukan dalamtenggang waktu dan menurut tata cara serta syaratsyarat yang ditentukanoleh undangundang, maka permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding semulaTergugat mengemukakan keberatannya yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa putusan pengadilan negeri slawi tersebut kurang tepat karenatidak mendasari

Bahwa dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan putusan atasperkara tersebut di atas, telah salah menafsirkan peraturan perundangundangan dan tidak mendasari fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, sehingga memberikan pertimbanganpertimbangan yangkeliru yang menyebabkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkankeputusan yang keliru juga; Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya memang telahmengabulkan Eksepsi Tergugat/ Pembanding, akan tetapi Majelis Hakimhanya menyatakan Gugatan Para

Juni 2007;Bahwa perbuatan Tergugat yang menolak untuk menerbitkan ataumenandatangani permohonan suratsurat tanah Penggugat dengan alasanbahwa ada pihak lain yang mengakui tanah Penggugat tersebut adalahjelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebab Tergugatsebagai pelayan masyarakat seharusnya tidak serta merta menerimabegitu saja pengakuan orang lain atas tanah Penggugat tanpa didasaripada bukti yang benar menurut hukum, akan tetapi seharusnya Tergugatdapat melihat bukti hukum yang mendasari

Bahwa perbuatan Tergugat yang menolak untuk menerbitkan ataumenandatangani permohonan Suratsurat tanah Penggugat dengan alasanbahwa ada pihak lain yang mengakui tanah Penggugat tersebut adalahjelasjelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebabTergugat sebagai pelayan masyarakat seharusnya tidak serta mertamenerima begitu saja pengakuan orang lain atas tanah Penggugat tanpadidasari pada bukti yang benar menurut hukum, akan tetapi seharusnyaTergugat dapat melihat bukti hukum yang mendasari

dapat diakui sebagai Pemilikyang Sah dari tanah / lahan yang berkonflik dimaksud dengan tujuan agar dapatditerbitkan suratsurat tanah atas namanya sebagaimana yang dimaksud olehPihak Termohon PK / Penggugat dalam surat gugatannya, maka oleh karena itusudah sepantasnya juga jika Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) RepublikIndonesia yang Memeriksa Peninjauan Kembali (PK) atas perkara ini untukmemutuskan gugatan ini untuk ditolak.Adapun alasan putusan penolakan tersebut didasarkan karena sengketayang mendasari

Mendasari format gugatan yang sedemikian itu (in casu gugatanPenggugat) maka jelas tidak terlinat adanya pihak yang bersengketa karenabaik Penggugat, maupun Tergugat dan Tergugat Il kesemuanyamenguasakan (memberi kuasa) kepada Sdr. Alexander M.

Dengan demikianmaka mendasari pertimbangan hukum sedemikian itu, patut dinyatakanbahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) telah tidaklengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd);.

Mendasari penggolongan alatalat bukti tersebut,makan jelas kiranya alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang digunakanuntuk pembuktian perkara pidana.

keterangan para saksi yang dikuatkan dengan buktiP.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang. sah dan sudahdikaruniai 2 (dua) orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi yang dikuatkan dengan buktiP.2 harus dinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalam gugatanPenggugat adalah benar dan perkara ini menjadi kewenanganPengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

orang yang dekat dengankedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalil dalil yang mendasari

Bahwa tujuan pembentukan UndangUndang Pengadilanscbagaimana diuraikan dalam penjelasan UndangUndang No. 14Tahun 2002 adalah merupakan jenjang pemeriksaan ulang meliputiaspek penerapan hukum dan aspek fakta yang mendasari terjadinyasengketa perpajakan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Tahun 2002, bahwaPengadilan Pajak telah salah menerapkan UU karena tidakmempertimbangkan teknis penilaian pajak yang benar berkaitandengan adanya mutasi bank yang dianggap sebagai penjualan tetapitidak selaras (unmatching) dengan mutasi kuantitas barang yangterjual, dalam hal ini diajukan alasan keberatan dengan uraiansebagai berikut :bahwa faktafakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakanadalah terutama diakibatkan sistem penilaian pihak PetugasPemeriksa Pajak yang tidak benar menyangkut

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dengan kedua belahpihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

tempat tinggal selama kuranglebih 5 bulan, namun penyebabnya bukanlah karena cekcok danbukan pula karena tergugat menderita lemah sahwat atau impotentetapi hanya penggugat tidak pernah memberi kesempatan kepadatergugat untuk melakukan hubungan badan dengan alasanhaid,sakit perut, tidak enak badan dan lain lain, dan tergugat pergihanya untuk memenuhi permintaan orang tuanya untuk menjaga rumahdan juga atas permintaan penggugat sendiri yang ingin istirahatdan menyendiri.Menimbang, bahwa penggugat mendasari

tergugat.Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka telah terbukti dalilbantahan tergugat yang menyatakan tergugat dalam keadaan sehattidak sedang mengidap penyakit impotensi.Menimbang, bahwa pasangan pengantin baru yang serumahselama kurang lebih 1 (satu) minggu dan tidak pernah melakukanhubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yanglain adalah merupakan peristiwa yang tidak lazim dan sudahbarang tentu ada factor penyebabnya yang sangat urgen dan perludiungkap.Menimbang, bahwa penggugat mendasari

Bahwa mendasari Pasal 14 ayat (3) menunjukkan perbuatan terdakwamenerima penyerahan psikotriopika tersebut yang bukan dari Apotek,Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, kepada bukan sebagaipengguna atau pasien, maka menerima penyerahan sedemikianadalahtidak sah dan melanggar Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No.5Tahun 1997..

Bahwa demikian pula mendasari Pasal 14 ayat (4) menunjukkanperbuatan Terdakwa menerima penyerahan psikotropika tersebut yangbukan dari Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dandokter, dengan tidak mempunyai resep dokter, maka perbuatannya telahmelanggar Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No.5 Tahun 1997..

I AURELIA SUBEKTI dan RAHMATUL ALFA ZIO ,yamg masih dibawah umur ; Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal8 September 2013 karena sakit ; Bahwa benar saksi mengetahui selama perkawinan Pemohondengan almarhum suami Pemohon ( ROHMAD SUBEKTI) adamemiliki Sebuah bangunan permanen terletak di KomplekPerumahan Permata Rhabayu Blok B No.33, atas namaPemohon FITRI MENDASARI , SHOFI AURELIA SUBEKTI danRAHMATUL ALFA ZIO ; Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon membutuhkan biayauntuk guna

Menyatakan bahwa Pemohon , FITRI MENDASARI, adalah orangtua( ibu) kandung dan sekaligus Wali Pengurus dari anakanak yang belumdewasa bernama : SHOFI AURELIA SUBEKTI, perempuan , lahir diBatam, tanggal 8 November 2010 ( tanggal delapan November duaribusepuluh ) dan RAHMATUL ALFA ZIO , lakilaki, lahir di Batam, tanggal 4November 2013 ( tanggal empat November duaribu tigabelas ) ;3.

Menyatakan memberi jin kepada Pemohon FITRI MENDASARI sebagaiorangtua (ibu) kandung dan sebagai wali pengurus sekaligus mewakillperbuatan hukum anakanak yang bernama SHOFI AURELIA SUBELTIdan RAHMATUL ALFA ZIO, anakanak sah dari perkawinan Pemohondengan ROHMAD SUBEKTI ( almarhum ) Khusus untuk membuat dan /atau menanda tangani suratsurat yang diperlukan dalam rangka menjualtanah dan bangunannya berdasarkan Sertifikanh Hak Guna Bangunan No.819, Desa/ Kel.

Sungai Pelungut, NIB 32.02.13.06.03748, letak tanah diKomplek Perumahan Permata Rhabayu Blok B No. 33 ; Surat Ukurtanggal 12/10/2011, No.00177/2011, Luasa 66m2 ( Enampuluh enammeter persegi ) atas nama FITRI MENDASARI , SHOFI AURELIASUBEKTI dan RAHMATUL ALFA ZIO ;4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp. 241.000.