Ditemukan 17963 data
209 — 94
, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagai berikut:
- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Terbanding sebagian;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI (Ketua Badan Perwakilan Wakaf
Indonesia Kota Tangerang) untuk mengganti dan membentuk kepengurusan nazhir baru atas wakaf dalam perkara ini;
- Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding selebihnya;
- Memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk mentaati isi amar putusan ini;
Dalam Eksepsi:
Dalam pokok perkara:
5.
PUTUSANNomor 0061/Pdt.G/2019/PTA.Btn.ellos Aue DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukumatas Tanah Wakaf antara :PEMBANDING, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, memberikan kuasakepada Arias Rahadian, SH., Advokat/Penasehat Hukum yangberalamat di Banjar
Memerintahkan kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Tangeranguntuk mengganti dan membentuk kepengurusan nazhir baru atas wakafdalam perkara ini;3. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2019/PTA.Btn4. Memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk mentaati isi amarputusan ini;5.
, dan pasal 56 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim TingkatBanding sependapat dan dengan mengambil alin pendapat Majelis HakimTingkat Pertama yang telah memberi pertimbangan bahwa eksepsi yangdiajukan oleh Turut Tergugat I/Pembanding dan Turut Tergugat II/TerbandingIl secara substansial bukan eksepsi yang menyangkut kewenangan relatifmaupun absolut, sehingga diputus
Rogayah;Menimbang, bahwa keberatan Turut Tergugat I/Pembanding tersebuttidak dapat dipertimbangkan, karena perkara a quohanya berkenaan denganperbuatan melawan hukum dan penggantian kepengurusan nazhir baru,bukan berkaitan langsung dengan objek wakaf.
Memerintahkan kepada Turut Tergugat Vl/Turut Terbanding VI (KetuaBadan Perwakilan Wakaf Indonesia Kota Tangerang) untuk menggantidan membentuk kepengurusan nazhir baru atas wakaf dalam perkara ini;3. Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding selebihnya;Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2019/PTA.Btn4. Memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk mentaati isi amarputusan ini;5.
Pembanding/Penggugat II : Drs. H. Humaidi Husen, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat III : Bakat Tya Maya Yogha, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : KH. DJAHURI AMIN
Terbanding/Tergugat II : Drs. Sahwandi Damiri, MM.
280 — 290
dapat diungkap kembali yang menjadi tuntutan permasalahangugatan class action Para Penggugat/Para Pembanding dalam pokok perkaraterhadap tanah wakaf keberatan atas proses terjadi ikrar wakaf dan YayasanMakam Balung, yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbandingmerupakan perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan.
Dan dalam rangka pemenuhanadministrasi sesuai Pasal 17 s/d Pasal 21 dan 33 UndangUndang Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf, jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,jo.
Pasal 215 ayat (6) dan Pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam KH.Djahuri Amin sebagai Wakif telah melakukan Ikrar Wakaf dihadapan PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanCitangkil, karena ketentuan tersebut mensyaratkan adanya Ikrar Wakaf, AktaIkrar Wakaf dan Salinan Ikrar Wakaf;Menimbang, bahwa dengan dasar Surat Pernyataan Camat CitangkilNomor: 450/2094/Kesos tanggal 7 Juni 2013, menyatakan bahwa CamatCitangkil memberikan Kuasa atau mewakilkan kepada KH.
Menurut Majelis HakimTingkat Banding sudah benar sesuai dengan pendapat Abu Yusuf dalam bukuHukum Perwakafan Kontemporer Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positifhalaman 42 43, Jika Wakif tidak menunjuk Nazhir atau Nazhir telah meninggaldunia maka penerima wakaf berhak untuk mengelola harta benda wakaf.
Tanah yangdijadikan obyek wakaf tersebut berupa hak atas tanah yang sudah maupunbelum terdaftar/tidak tercatatnya tanah Makam Balung sendiri menurutHHHalaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2019/PTA.Btnketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 41 tahun 2004Tentang Wakaf, jo.
169 — 31
100 — 53
166 — 91
Melakukanpengadministrasian harta benda wakaf, b. Mengelola danmengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi danperuntukannya, c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, d.Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Olehkarena itu demi hukum, Penggugat I, III, IV, V dan VI selaku ahli warisalm.Tgk. H. Mahmud tidak lagi mempunyai kepasitas untuk mengajukangugatan perkara ini.
Pendapat Judex Factie tersebut sungguh sangat keliru, karenadalam hal sudah ada kekuatan hukum terhadap objek wakaf, memangsecara otomatis tidak ada gugatan dari siapapun alias tidak ada sengketa.Dengan demikian, demi hukum apabila ada sengketa, maka pemangku10.11.objek wakaf dalam hal ini disebut Nazir Wakaf, maka marekalah yangbertindak keluar untuk menggugat siapa? Guna mempertahankan danmelindungi objek wakaf dari kerusakan dan atau peralihan kepada orang/badan lain.
Oleh karena itu justru yang berkepentingan secara hukumuntuk mempertahankan objek wakaf adalah Nazir Wakaf bukanlah ahliwaris alm. yang mewakafkan. Sungguh naif pendapat yang terlalu sempitdan tidak berdasar telah dibuat oleh Judex Factie.
Mahmud sebagai pihak dalam perkara a quo sesuaiPenjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 angka 3 bahwaprinsip Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang tidak memisahkan antaraWakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untukkaum kerabat (ahli waris) dengan Wakaf khairi yang dimaksudkan untukkepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 tanah terperkaraberupa tanah wakaf yang berasal dari Tgk. H.
Menetapkan, sah wakaf tanah objek perkara milik Tgk. H. Mahmudkepada Meunasah Gampong/DesaLhok Bugeng, Kecamatan Jangka,Kabupaten Bireuen;3. Menetapkan, Akta Pengganti Ikrar Wakaf tertanggal 24 September 1992,Nomor: W.3/5/606/1993berdasarkan Surat Keterangan Wakaftertanggal 6 Juli 1962 mempunyai kekuatan hukum;4.
275 — 212
Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat Pada positaangka 5 (lima), posita angka 6 (enam) dan posita angka 7 (tujuh) yangpada pokoknya menyatakan bahwa sejak dilakukan ikrar Wakaf oleh H.Abdurrahman Bin Hasan (tahun 1994) tanah objek Wakaf (in casu tanahobjek sengketa Wakaf) terus dikelola oleh Pengurus Nadzir Desa Samillselama 20 (dua puluh) tahun tanpa ada pihakpihak yang berkeberatan,dan baru pada tahun 2016 Tergugat dan para Turut Tergugatmemasuki dan menguasai tanah objek sengketa Wakaf
Bahwa pembuatan/penerbitan akta ikrar wakaf oleh PPAIWAbdul Azis H. Anwar, BA mengandung cacat prosedur karena tidakdidahului dengan pemeriksaan dan penelitian secara cermat mengenaistatus hak atas tanah objek sengketa wakaf, terlebin pada waktu itu(tahun 1994) almarhum H.
Abdurrahman bin Hasan telahmengikrarkan wagaf harta benda miliknya tersebut berdasarkan suratpernyataan ikrar wakaf yang bermeterei dan Akta Ikrar Wakaf NomorW2/93/04 Tahun 1994 oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf (PPAIW)Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woha sudah sesuai denganketentuan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP42/2006 tentang pelaksanaan UU 41 tahun 2004 tentang WAKAF dansejak di ikrar wagaf oleh Wagqif H.
Abdurrahman bin Hasan (Suami) telahmengikrarkan waqgaf harta benda miliknya tersebut berdasarkan suratpernyataan ikrar wakaf yang bermeterei dan Akta Ikrar Wakaf NomorW2/93/04 Tahun 1994 oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf (PPAIW)Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woha sesuai dengan ketentuanUndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP 42/2006tentang Pelaksanaan UU 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan sejak di ikrarwagaf oleh Wagqif H.
Perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat danpara turut Tergugat a gou bukan perkara sengketa hak atastanah antara Para Penggugat dengan Tergugat dan ParaTurut Tergugat I, melainkan perkara tentang keabsahanpernyataan ikrar Wakaf dan akta Wakaf atas tanah objeksengketa wakaf yang dilakukan oleh wakif H.
174 — 101
Put.No.1234/Pdt.G/2018/PA.Pbrkepada Nadzir yaitu : Sutan Ismail, Haji Sidi Anmad (ayah Pemohon),Muslim, Bainur Dan Syahrial Corong sebagaimana tercantum dalamSertipikat Hak Wakaf Nomor : 823, luas tanah 885 M2 ( delapan ratusdeplapan puluh lima meter persegi ), GSU Nomor : 1468/1991 tanggal 10Agustus 1991 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, KotamadyaPekanbaru sekarang Wakaf Nomor : 12 SU Nomor : 2166/2016 tanggal 15Januari 2016 NIB. 21851 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan,Kota Pekanbaru
Haji Sidi Anmad ( orang tua ) terputus begitu saja;Bahwa berdasarkan pengakuan dari Nadzir yang ada dan saksi yangmengetahui ternyata tanah wakaf tersebut belum di daftarkan secararesmi oleh Nadzir ke Kantor Urusan Agama/ Instansi Pemerintah yangterkait lainnya maupun ke Badan wakaf Indonesia;Bahwa selain tanah wakaf tersebut belum didaftarkan kepada instansipemerintah/terkait, yang mana para Nadzir yang dipercaya sebagaipengelola Mushalla AlAmal, sekarang sudah berusia lanjut dan sakitsakitan sehingga
Penggugat selaku ahli waris dari Haji Sidi Anmad / SidiAhmad Bin Sariantan;Bahwa karena tanah wakaf tersebut bangunan Mushalla Al Amaltersebut dibeli oleh orang tua Para Penggugat, maka Para Penggugatbersedia menerima Sertipikat Hak Wakaf Nomor : 823 GSU Nomor :1468/1991 tanggal 10 Agustus 1991 Kelurahan Simpang Baru KecamatanTampan, Kotamadya Pekanbaru sekarang Wakaf Nomor : 12 SU Nomor :2166/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang diserahkan Nadzir diwakili olehTergugat II ( Muslim Bin Bustaman ) ;Bahwa
Sidi Anmad/Haji SidiAhmad Bin Sariantan tercapai, dan mengenai Niat ataupun rencana dariPara Penggugat tersebut sebelumnya sudah mendapat persetujuan dariNadzir yang masih hidup;Bahwa karena Sertipikat Hak Wakaf Nomor : 823 GSU Nomor : 1468/1991tanggal 10 Agustus 1991 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan,Kotamadya Pekanbaru sekarang Wakaf Nomor : 12 SU Nomor2166/2016 tanggal 15 Januari 2016 diterbitkan oleh Turut Tergugat makaberalasan Turut Tergugat diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara
Menyatakan Batal Sertipikat Hak Wakaf dahulu Nomor : 823, GSU Nomor1468/1991 tanggal 10 Agustus 1991 Kelurahan Simpang BaruKecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru sekarang WAKAF Nomor : 12SU Nomor : 2166/2016 tanggal 15 Januari 2016 NIB. 21851 KelurahanTuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atas Nama PemegangHak yaitu : Sutan Ismail, Haji Sidi Ahmad, Muslim, Bainur dan SahrialCorong sebagai nadzir mushalla al amal;4.
48 — 29
290 — 45
124 — 96
203 — 131
Kdi dan rukun pelaksanaan wakaf berdasarkan Pasal 83 ayat (1) KHES, yangmenentukan, akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratsyaratnya. Dengan demikian penentuan sah tidaknya wakaf bukan ditentukanoleh tata cara atau prosedur pelaksanannya.
Jika suatu pelaksanaan wakaftelah memenuhi syarat dan rukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya sah.Sebaliknya, jika suatu pelaksanaan wakaf tidak memenuhi syarat danrukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya tidak sah.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 UNDANG UNDANG No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, rukun (unsurunsur) wakaf adalah: wakif, nazhir,harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangkawaktu wakaf.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Wakaf tanggal 7 Mei 1994 (dalamT.1,
Oleh karenanya, akta notaris tentang penyerahan wakaf tidak dapatdibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam kasus tersebut, penyerahanobjek wakaf dilakukan di hadapan notaris pada tanggal 5 Oktober 1981, bukandi hadapan KUA sebagaimana yang ditentukan peraturan perundangundanganyang ada saat itu.
Oleh karena itu, tuntutanTerbanding yang meminta agar Surat Wakaf tertanggal 7 Mei 1994 dinyatakantidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap objek wakaf harusditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakimtingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkatpertama yang menyatakan bahwa pelaksanaan penyerahan barang wakaf olehHusein Awad kepada Yayasan AlIrsyad Allslamiyah wilayah SulawesiTenggara tidak sah dan surat pernyataan wakaf tanggal 7
Dengan demikian petitum Terbanding Nomor 3 yangmeminta agar Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.240508/1a/161/IX/2015 tertanggal28 September 2015 dinyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan hukummengikat terhadap objek wakaf, harus ditolak.
179 — 69
262 — 321
Wakaf dan Salinan Akte Ikrar Wakaf,Nomor : W2/238/02/ Tahun 2013, tertanggal 17 Juni 2013;Menetapkan Tanah Makam Balung sebagai Pengganti Tanah Wakaf /Kuburan Masyarakat (Para Penggugat) yang terkena Pembebasan tanahuntuk proyek pembangunan PT.
Wakaf dan Salinan Akte Ikrar Wakaf,Nomor : W2/238/02/ Tahun 2013, tertanggal 17 Juni 2013;Menetapkan Tanah Makam Balung sebagai Pengganti Tanah Wakaf / KuburanMasyarakat (Para Penggugat) yang terkena Pembebasan tanah untuk proyekpembangunan PT.
Pengertian nazhir sendiri menurut Pasal 1angka 4 Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf(untuk selanjutnya disebut "UU Wakaf") jo.
ClgBahwa saksi sudah pernah membaca sertifikat tanah wakaf danberbunyi tanah wakaf;Bahwa tanah wakaf tersebut tidak bisa untuk dipindah tangankanapalagi ini sudah disertiikatkan oleh BPN atas nama wakaf.2. Maruf bin Marif, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan KaryawanSwasta, tempat tinggal di JI KH.
Proses iniditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Salinan Ikrar Wakaf dikantor Tergugat III dengan mendudukkan Tergugat sebagai pewakaf (wakif)dan Tergugat II selaku Nadhir wakaf.
255 — 124
ikrar wakaf, batas tanah yang bersebelahan milik Penggugat dan Penggugat II dan sertifikat tanah wakaf tersebut;Dengan alasan dalildalil gugatan, sebagai berikut:.
Setelah Syamsul Hari meninggal, sertifikat asli tanah wakaftersebut disembunyikan oleh Tergugat dan tanah wakaf dikuasaitotal oloeh Tergugat dan tanah wakaf dikuasai total oleh Tergugat (menantu Badrun) didukung oleh Tergugat li sebagai hak milik penuh;VIII. Upayaupaya persuasif telah ditempuh keluarga untukmengembalikan status tanah tersebut sebagai tanah wakaf namuntidak pernah dihiraukan oleh Tergugat dan II;IX.
Mengembalikan status tanah wakaf sebagaimana mestinya, dengancara:a. Pemberian tanda batas yang jelas (berupa tugu pertanahan)pada lokasi tanah wakaf tersebut sesuai dengan penunjukan batasoleh BPN dan saksi hidup yang mengetahui ikrar wakaf H. Mukti,yaitu H. Ahmad Zainal Abidin;b. Tidak memanfaatkan lokasi tanah wakaf tersebut untukkeperluan pribadi siapa pun;2.
Menyerahkan sertifikat asli tanah wakaf AsShabawi yang sudahrusak kepada Penggugat untuk diajukan sertifikat pengganti yangsesuai dengan ikrar wakaf yang akan ditunjukkan batas batasnya olehH. Ahmad Zainal Abidin selaku saksi hidup yang mengetahui ikrarwakaf H. Mukti;3.
Ahmad Zainal Abidinselaku anak kandung mobin sebagai tanah wakaf sesuai amanahH. Mukti;4.
126 — 13
202 — 62
kepadaanakanaknya (ahli waris) sebagaimana Surat Wakaf Sebagian TanahWarisan/Pekarangan tertanggal 22 Juni 1979 dan Seritifikat Tanah WakafNo. 140/Wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kota Jakarta Timur tertanggal 6 November 1992;Bahwa, proses perwakafan yang terjadi pada tanggal 22 Juni 1979 tersebutsenyatanya cacat hukum dan cenderung dipaksakan dikarenakan Tergugatpada saat itu belum dewasa dan masih berusia 12 Tahun serta belumcakap hukum untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana
diatur didalam Pasal 330 KUHPerdata yang berbunyi Belum dewasa adalahmereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak3lebih dahulu telah kawin dan terlebih lagi tanda tangan Penggugat II danTergugat yang diduga kuat telah dipalsukan hal mana secara jelas terlihatdari surat pernyataan wakaf tertanggal 22 Juni 1979;Bahwa, berdasarkan hukum yang berlaku in casu Pasal 25 Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi Harta bendawakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling
HAMID yang telah mewasiatkan untuk mewakafkansebahagian besar harta peninggalan kepada Para Ahli Waris sebagaimanaAkta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/E/06/89/Tahun 1990 tanggal 13 Juni 1990dan Surat Pengesahan Nadzir Nomor : 195/SK/BWIDKI/X/2017tertanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia(BWI) DKI Jakarta telah membuat Para Ahli Waris tidak dapat menikmatiharta peninggalan sehingga dan oleh karenanya tersebut nyatanyatamenyalahi ketentuan undangundang yang berlaku dan karenanya
Bahwa, atas gugatan pembatalan wakaf yang Para Penggugat ajukan inikarenanya Para Penggugat bersedia membayar segala biaya perkarayang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Para Penggugat baikmenurut Hukum Islam maupun menurut perundangundangan yang berlakuuntuk mengajukan GUGATAN PEMBATALAN WAKAF terhadap Tergugat, danoleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak KetuaPengadilan Agama Jakarta Timur untuk menetapkan
Nilmayetti., sebagai mediator untukmelakukan mediasi antara pihak pihak berperkara agar bisa damaimempertahankan wakaf yang sudah terjadi dan hasil laporan mediator padatanggal 26 Desember 2017 Mediasi dinyatakan gagal.
186 — 55
Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang
Tergugat:
Badan Kesejahteraan Masjid Kota Semarang
318 — 100
Penggugat:
Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang
Tergugat:
Badan Kesejahteraan Masjid Kota SemarangPUTUSANNomor 1545/Pdt.G/2021/PA.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Gugatan Pengelolaan Harta Wakaf yang diajukan oleh :Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang, berdasarkanKeputusan Menkumham RI Nomor AHU0000305.01.04TAHUN 2017 tanggal 7 Januari 2017 dan berdasarkanKeputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf IndonesiaNomor : 001/BWI
Bahwa tugastugas Nadzir wakaf sebagaimana disebutkandalam Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU41/2004) Pasal 11, adalah : a.melakukan pengadministrasian hartabenda wakaf;b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakafsesuai dengan tujuan, fungsi, danperuntukannya;c. mengawasi danmelindungi harta benda wakaf; dan d. melaporkan pelaksanaan tugasHal. 2 dari 14 hal. Put. No.1545/Pdt.G/2021/PA.Smgkepada Badan Wakaf Indonesia;3.
Sehinggatanah wakaf Penggugat SW2 yang tersisa sampai sekarang ini adalah209.494 m?;7. Bahwa Nazhir yang sah atas harta wakaf SW2 berdasarkansertifikat tanah wakaf telah berganti beberapa kali pergantian yaitu :Pertama, berdasarkan Akta Ikrar wakaf Nomor MK.01/K.6/BA.01.1/W2/45/2002, tertanggal 1822002, Nazhirnya perorangan dengan namanazhir adalah :1). Drs. H. Muslim sebagai Ketua2). Drs. Isnadi sebagai sekretaris3). Dra.
Dzikron Abdullah sebagai anggota.Ketiga, ganti nama Nazhir berdasarkan Surat Keputusan BadanPelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor : 001/BWI/NZ/2017, tanggal24012017, yang nama nazhirnya badan hukum adalah : YAYASANNAZHIR WAKAF BANDA MASJID AGUNG SEMARANG.Nazhir yang ketiga (terakhir) inilah yang berwenang secara hukumuntuk mengelola semua harta wakaf Masjid Agung Semarang, termasukterhadap harta wakaf SW2;8.
Bahwa harta wakaf adalah harta yang harus dijaga, dikeloladan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, agar harta wakafdapat memberikan manfaat yag sebesarbesarnya bagi wakif dan bagiterwujudnya tujuan wakaf, yakni kemaslahatan masyarakat secaraumum. Sehingga apabila ada Nazhir yang tidak melaksanakantugasnya berdasarkan ketentuan Pasal 45 UU Nomor 41 Tahun 2004Tentang Wakaf, maka nazhir tersebut wajib diberhentikan oleh BadanWakaf Indonesia (BWI);21.
285 — 63
PUTUSANNomor 467/Pdt.G/2018/PTA.SbyBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Sengketa Wakaf antara:ZAINUDDIN bin H. JAELAN, umur 62 tahun, agama Islam, beralamat di RT.009RW.003, Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, KabupatenLamongan, dahulu sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;MELAWAN1. H. MOH.
Jaelan berupa benda tidakbergerak yakni tanah yang berlokasi di pertigaan BluriBanyubangDagan,Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, dengan ukuranpanjang 90/85 m2 dan lebar 45/40 m2 dan batasbatas sebagai berikut : Sebelah barat : Jalan Raya Sebelah timur : Sriyami dan Nur Fatah Sebelah utara : Jalan perbatasan BluriBanyubang Sebelah selatan : Tanah Zainuddin, adalah sebagai obyek wakaf, danbenarbenar milik dan dalam penguasaan H. Jaelan sampai denganH.
Menyatakan bahwa surat serah terima wakaf antar pemilik dan penerimatanggal 20 Agustus 1996 di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro KabupatenLamongan adalah sah dan mengikat menurut hukum sebagai akta wakaf;. Menyatakan sah penguasaan obyek wakaf atas nama Lembaga PendidikanMaarif NU Nurul Hidayah Banyubang, Kecamatan Solokuro, KabupatenLamongan atas dasar serah terima wakaf;.
Jaelan atas obyek wakaf kepada Lembaga Pendidikan Maarif NU NurulHidayah Banyubang Solokuro Lamongan untuk kepentingan administrasilebih lanjut Tanda Bukti Hak atas obyek wakaf tersebut;. Memerintahkan kepada Pengurus Lembaga Pendidikan Maarif NU NurulHidayah Banyubang Solokuro Lamongan untuk mendaftarkan proses wakafdan objek wakaf kepada pejabat yang berwenang untuk itu;8. Menolak gugatan Penggugat selainnya;9.
106 — 79