RATNA DEWI, KOMANDAN BATALYON ZENI KONSTRUKSI 12/KJPALEMBANG,

KOMANDAN BATALYON ZENI KONSTRUKSI 12/KJPALEMBANG, berkedudukan di Jalan Keramasan Kertapati,Palembang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada P.Windraji, S.H., M.Kn., Letnan Kolonel dan kawan, ParaAnggota Kumdam Il/Swj, berkantor di Jalan Supeno Nomor 2,Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 3 Maret 2016;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata

Tergugat Il adalah merupakan personel sebagaipejabat/Komandan Batalyon Zeni Konstuksi 12/KJ yang termasuk bagian dariAparatur Pemerintah Pusat yang merupakan mata rantai/rantai Komando ataukepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat yang diberikan pendelegasian/pelimpahan tugas, fungsi dan pelaksanaan dalam bidang operasional konstruksipembangunan dan peralatannya bagi TNI Angkatan Darat.

Maka agar gugatanPara Penggugat lengkap dan sempurna, seharusnya gugatannya dialamatkankepada Menteri Pertahanan RI cq Panglima TNI cq Kepala Staf TNI AD cqDirektur Zeni TNI AD cq Komandan Resimen Zeni Konstruksi TNI AD cqKomandan Batalyon Zeni Konstruksi 12/Kd;Halaman 14 dari 25 hal. Put.

Ratna Dewi (sebagai orang yang ditunjuk untuk kepengurusan tanahkavlingan Primer Koperasi Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ) saja;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 1044 K/Sip/1974, tanggal27 Oktober 1977 pihak yang harus turut digugat adalah Menteri Pertahanan RI cqPanglima TNI cq Kepala Staf TNI AD cq Direktur Zeni TNI AD cq KomandanResimen Zeni Konstruksi TNI AD cq Komandan Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ.Jadi bukan hanya Komandan Batalyon Zeni Konstruksi 12/KuJ saja;Oleh karenanya, berdasarkan

Pemohon:
HENDRI YADI
Termohon:
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut, LANAL Tarempa

Konservasi berada pada posisi10612'58.589" T 313'10.396", yang sedang melaksanakan lintas laut diWilayah Perairan Anambas' Teluk Tarempa posisi 10612'49.037"T313'50.899"U atas dasar hal tersebut Komandan Kal Baruk I428 melaporkankepada Komandan Satkamla Lantamal Il.

Komandan Satkamla Lantamal Iluntuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, selanjutnya sayamelaksanakan peran pemeriksaan dan penggeledahan, Kemudian kapal sayaHalaman 8 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN RanSALINANarahkan menuju posisi kapal ikan tersebut, pada jarak kurang lebih 200 yards,saya memberi isyarat kepada kapal tersebut agar berhenti.

,pangkat/Korp/Nrp: Kopka MES NRP 85370, (Wa Katim), JhonsonTambunan, pangkat/Korp/Nrp: Kopda ETA NRP 103744 (Juru Mesein),berdasarkan Surat Perintah Komandan KAL Baruk I428, Nomor:Sprint/O1/VII/209, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, pukul 07.15WIB di posisi 03 13 856 U 106 12 621 T, perairan Teluk Tarempa,terhadap KM.

Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) oleh Komandan Pangakalan TNI AL Tarempa, NomorB/141/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019, kepada Kacabjari Natuna diTarempa, atas nama Tersangka Hendri Yadi, kapal KM Konservasi, yangfoto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermateral cukup,kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T 16;17.

Surat Perintah Penyitaan, oleh Komandan Pangkalan TNIAL Tarempa, Nomor: Sprin/135/VIII/2019, atas nama Nur Rochmad I. S.T.,M.Si (Letkol Laut (P) NRP 14825/P, tanggal 9 Agustus 2019, yang fotoHalaman 22 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN RanSALINANcopynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup,kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T 24;25.

MAULANA HARRY VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, 2.KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA

KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA, berkedudukan diJalan Pajajaran Lanud Husein Sastranegara, Bandung ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1 MAYOR SUS ERWIN KRISTIYONO, SH.Jabatan : Kakum Lanud HuseinSastranegara ;Hal 3 dari 112 hal. Put. No. 63/G/2012/PTUNBDG2. KAPTEN SUS AGUS RIYANTO, SH.MH. ;Jabatan : KaurBankum Lanud HuseinSastranegara ;3. SERSAN SATU ALFONSUS HERI WIBOWO,SH.

Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Lanud Husein SatranegaraTanggal 04082009 No.B/46009/21/1/Hsn, Perihal : Klarifikasi tanahBpk Kaswan Rusmana dan berdasarkan hasil ploting pada petapendaftaran (digital), bidang tanah yang terletak di Jl.Terusan JunjunanDalam RT.0O1 RW.03 Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, KotaBandung adalah merupakan asset tanah negara dalam penguasaan TNIAU Lanud Husein Satranegara yang masuk dalam Peta Tanah TNIAU Tahun 1976 ; 2 Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Lanud

Menghukum Tergugat untuk membayar biayaperkara ; Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, MajelisHakim telah menerima Surat Permohonan Intervensi yang diajukan secara tertulisoleh Pemohon Intervensi yaitt KOMANDAN LANUD HUSEINSASTRANEGARA, berkedudukan di Kota Bandung, yang dalam hal ini telahmemberi Kuasa kepada MAYOR SUS ERWIN KRISTIYONO, SH. MH. danKAPTEN SUS AGUS RIYANTO, SH.

No. 322/IV/1992Tanggal 29 Oktober 1992, dimana ada terdapat catatan yangmenyatakan Berdasarkan Rekomendasi dari Komandan PangkalanTNI AU Husein Sastranegara Bandung tanggal 28 September 1990No. B/934A16/7/3/Kum dinyatakan tidak ada masalah dengan TNIAU ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; Surat Keterangan Akhli Waris Nomor : 474.3/0590PEM.UM.

Intv. 18: Surat Komandan Lanud Husen Satra Negara Nomor :B/37609/21/01/Hsn Tanggal 30 Maret 2012 tentangHal 77 dari 112 hal. Put. No. 63/G/2012/PTUNBDGtanggapan terhadap surat bantahan sdr. Maulana Harry.

TAHER DATUNSOLANG VS PANGLIMA TNI di JAKARTA cq KEPALA STAF ANGKATAN LAUT di JAKARTA cq KOMANDAN ARMADA RI KAWASAN TIMUR di SURABAYA cq KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT VIII MANADO, dkk

PANGLIMA TNI di JAKARTA cq KEPALA STAF ANGKATANLAUT di JAKARTA cq KOMANDAN ARMADA RIKAWASAN TIMUR di SURABAYA cq KOMANDANPANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT VIIIMANADO, berkedudukan di Manado;2: PEMERINTAH RI cq KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL RI cq KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,berkedudukan di Desa Kopandakan Il, Kecamatan Lolayan,Kabupaten Bolaang Mongondow;3.

MISCBAHUL MUNIR Dkkmelawan Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan Pertahanan Nasional (Dan Pusdiklat Hanudnas) Dkk

Pemohon:
PAUL DOUGLAS ROBINSON
Termohon:
Komandan Pangkalan Angkatan Laut, LANAL Tarempa

Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin / 02 / VIII /2019, yang dilkeluarkan oleh Komandan KAL Baruk I428, tanggal 8Agustus 2019, untuk melakukan penangkapan terhadap KM.konservasi, dengan Nahkoda atas nama Hendri Yadi dan ABK KM.Konservasi, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telahbermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dandiberi pertanda T 6;7.

,pangkat/Korp/Nrp: Kopka MES NRP 85370, (Wa Katim), JhonsonTambunan, pangkat/Korp/Nrp: Kopda ETA NRP 103744 (Juru Mesein),berdasarkan Surat Perintah Komandan KAL Baruk I428, Nomor:Sprint/O1/VII/209, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, pukul 07.15WIB di posisi 03 13 856 U 106 12 621 T, perairan Teluk Tarempa,terhadap KM.

Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) oleh Komandan Pangakalan TNI AL Tarempa, NomorB/141/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019, kepada Kacabjari Natuna diTarempa, atas nama Tersangka Hendri Yadi, kapal KM Konservasi, yangfoto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup,kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T 11;12.

(Klk ISY NRP 116532), bukti surat tertanda T 14 yaitu tentangFoto Copy Surat Perintah Penggeledahan oleh Komandan Pangkalan TNI ALTarempa, Nomor Sprin/134/VIII/2019, Nur Rochmad .

Pulau Bawah NomorBA/67/IX/2019 tanggal 6 September 2019, dimana berdasarkan Perintah Gerakdari Komandan Pangkalan TNI AL Tarempa Nomor PG/36/VIII/2019/TRP TWU0810.1318 No.

KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA

KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA, berkedudukan di JalanPajajaran Lanud Husein Sastranegara, Bandung; dalam hal ini diwakilioleh NYOMAN TRISANTOSA S.IP, jabatan Komandan Lanud HuseinSastranegara, beralamat di JI. Pajajaran Lanud Husein S. Bandung;Selanjutnya memberi kuasa kepada :1. ERWIN KRISTIYONO, jabatan Kepala Hukum ;2. AGUS RIYANTO SH.,MH, jabatan Kaurbankum Kum;3. HENDRIX, A.S.P.,SH, jabatan Kaurluhgakkum Kum;4.

Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Lanud Husein SatranegaraTanggal 04082009 No.B/46009/21/1/Hsn, Perihal : Klarifikasi tanahBpk Kaswan Rusmana dan berdasarkan hasil ploting pada petapendaftaran (digital), bidang tanah yang terletak di Jl.

Bahwadidalam butir 1 Surat Keputusan Tergugat, dinyatakanberdasarkan surat dari Komandan Lanud Husein Satranegara Tanggal04082009 No.B/46009/21/1/Hsn, Perihal : Klarifikasi tanah Bpk KaswanRusmana dan berdasarkan hasil ploting pada peta pendaftaran (digital),bidang tanah yang terletak di Jl.

Lanud Husein Sastranegara tanggal 0408=2000 No.B/46009/21/1/Hsn dan surat dari) Komandan Lanud HuseinSastranegara tanggal 27062008 No.

B/46009/21/1/Hsn dan surat dari Komandan LanudHusein Sastranegara tanggal 27062008 No. B/466/VI/2008 (BuktiT4) adalah cacat hukum ;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Mayelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkansurat keputusan obyek sengketa a quo telah melanggar ketentuanhukum, khususnya UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1960, Jo.Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Peraturan PresidenRepublik Indonesia No. 10 Tahun 2006, Jo.

Komandan R.I Kawasan Timur di Surabaya cq. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan laut VIII Manado dkk

Komandan PangkalanUtama TNI Angkatan laut VIll Manado, di Manado,Semula sebagai Tergugat sekarang sebagaiTerbanding ;2. Pemerintah R.l. cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional R cq.Kepala Badan Pertanahan Nasional KabupatenBolaang Mongondow, berkedudukan di DesaPut.Perkara No. 46/PDT/2017/PT.MNDhal 1 dari 23 HalamanKopandakan Il Kecamatan Lolayan KabupatenBolaang Mongondow,Semula sebagai Tergugat Il, sekarang sebagaiTerbanding Il ;3. Pemerintah R.I cg. Menteri Pekerjaan Umum R.1 cq.

Hal tersebutsesual dengan pertimbangan hukum Majelis Hakimyang termuat pada halaman 29 Putusan Perkara Perdata No.46/Pdt.G/2008/PN.Ktg Perkara antara Komandan Pangkalan Utama TNIPut.Perkara No. 46/PDT/2017/PT.MND hal 14 dari23 HalamanAL VIll melawan Mardjun Datunsolang dkk yang mengaku sebagai ahliwaris kerajaan Bintauna;.

PANGLIMA TNI di JAKARTA cq KEPALA STAF ANGKATAN LAUT di JAKARTA cq KOMANDAN ARMADA RI KAWASAN TIMUR di SURABAYA cq KOMANDANPANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT VIII MANADO, dkk

1. Menyatakan Terdakwa IBIN Als KOMANDAN Bin BASUDIN Als BAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi bantuan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama

,LLM
Terdakwa:
IBIN Als KOMANDAN Bin BASUDIN Als BAI

KOMANDAN PANGKALANTNI-AU, SURABAYA, Cq. KOMANDAN PUSAT PENDIDIKANdan LATIHAN PERTANAHAN NASIONAL (DAN PUSDIKLATHANUDNAS), DK VS MISCBAHUL MUNIR, DKK

KOMANDAN PANGKALANTNIAU, SURABAYA, Cq. KOMANDAN PUSAT PENDIDIKANdan LATIHAN PERTANAHAN NASIONAL (DAN PUSDIKLATHANUDNAS), berkedudukan di Jalan Wiratno, Nomor 1, KelurahanKenjeran, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, dalam hal inimemberi kuasa kepada Haryo Kusworo, S.H., M.Hum., dan kawankawan, Kasubdis Bankum Diskumau, beralamat di Dinas HukumAngkatan Udara Mabesau, Jakarta Timur, Mako Koopsau Il,makassar dan Lanud Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 Agustus 2015;2.

Komandan PangkalanTNI AU Surabaya, CCq. Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan PertahananUdara Nasional (dan PUSDIKLAT HANUDNAS) tersebut;2.

Putusan Nomor 294 PK/Pdt/2017C.adalah Komandan Lanud Surabaya hal tersebut sesuai dengan SuratMenteri Pertahanan Nomor B/1516/09/02/837/DJRA tanggal 11 Oktober2010 yang menentukan daftar pejabat Unit Organisasi/Satuan Kerja selakuPengguna BMN di lingkungan Kemhan dan TNI. Oleh karena itu Tergugatdengan Komandan Lanud Surabaya tidak mempunyai hierarkhikedinasan/jalur komando.

KOMANDAN PUSAT PENDIDIKAN danMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tersebut harus ditolak;peninjauan kembali diajukan oleh Para PemohonHalaman 62 dani 63 hal.

KOMANDAN PANGKALAN TNIAU, SURABAYA, Cq. KOMANDAN PUSATPENDIDIKAN dan LATIHAN PERTANAHAN NASIONAL (DAN PUSDIKLATHANUDNAS dan Pemohon Peninjauan Kembali Il : MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, tersebut;2.

Penggugat:
Maria Nata Kasenda
Tergugat:
1.Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
2.Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Lantamal V Surabaya
3.Komandan Komando Pendidikan Operasi Laut Kodikopsla

-Muljono alias Mulyono Warso-Komandan Pangkalan Angkatan Udara Adi Sumarmo-Kepala Staf TNI Angkatan Udara -Menteri Pertahanan

Komandan Pangkalan Angkatan Udara Adi Sumarmo yangberkedudukan di Pangkalan Angkatan Udara Adi Sumarmo JalanBandara Adi Sumarmo Ngemplak Kabupaten Boyolali, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;2. Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang berkedudukan di Markas BesarTNI Angkatan Udara Komplek Militer Cilangkap Jakarta Timur,selanjutnya disebut sebagai Tergugat ll;3.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977sebesar Rp. 30.000, (Tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya;Perbuatan yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat2Bahwa Surat Keputusan Tergugat I, dan rekomendasi Tergugat Ilmengakibatkan Tergugat Ill memberhentikan tanpa hak pensiun terhadapPenggugat WARSO MULJONO, tanggal lahir 3 Juni 1944, NIP:030095543, Juru Tata Usaha, berdasarkan Surat Keputusan Nomor.Skep/195/V1/1985 tanggal 11 April 1985 yang dikeluarkan oleh PanglimaKomando Daerah Udara IV, Komandan

Skep/195/V1I/1985 tanggal 11 April 1985 yang dikeluarkan olehPanglima Komando Daerah Udara IV, Komandan Pangkalan UdaraUtama Panasan disampaikan kepada Tergugatl;Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Nomor.

Skep/195/V1/1985tanggal 11 April 1985 yang dikeluarkan oleh Panglima Komando DaerahUdara IV, Komandan Pangkalan Udara Utama Panasan yangdisampaikan dari Tergugat kepada Tergugat II kemudian Tergugat Ilmenyampaikan kepada Tergugat Ill dan Tergugat Ill menerbitkan suratmemutuskan pemberhentian tidak dengan hak pensiun kepadaPenggugat pada Tahun 1986;Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Byl.14.15:Bahwa hal tersebut sangat tidak beralasan untuk dapat diterima olehPenggugat yang mana

Salah Sasaran.Bahwa Penggugat telah salah dalam mendalilkan gugatannya,terkait dengan pejabat yang mengeluarkan surat Keputusan NomorSkep/195/IV/1985, tanggal 11 April 1985, bukan Komandan LanudPanasan, tetapi Panglima ABRI (TNI), Komandan Lanud Adi Soemarmohanya mengusulkan secara berjenjang ke Komando Atas yangselanjutnya diteruskan ke Mabes TNI (Panglima ABRI), dengan demikiangugatan yang ditujukan kepada para Tergugat telah salah alamat (errorin persona), sehingga sudah seharusnya gugatan ini

Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, Cq. Komandan Kodim 0704 Banjarnegara, Cq. Komandan Rayon Militer (Koramil) 05 Batur
2.AMAT TOFIK
3.FAKHRUDIN alias FARDIN

.;KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA ATANG SENDJAJA.;TONNY KUSNANDI.;

. ; Jabatan: Pengadministrsi Dil TKIT dan TKUT BanKumRokum SetJen KemHan ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai padaSekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan berkantor di JalanMerdeka Barat No.1314 Jakarta Pusat ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI1/PEMBANDING II;nnn nnn3 KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA ATANGSENDJAJA, berkedudukan di jalan Raya Semplak Bogor (Pangkalan TNIAngkatan Udara Atang Sendjaja) ;Hal 3 dari 17 hal. Put.

Komandan Lantamal IV Tanjung Pinang, cq. Komandan Angkatan Laut IV Fasharkan Mentigi di Tanjung Uban Bintan Utara, DKK.

Komandan Angkatan Laut IVFasharkan Mentigi di Tanjung Uban Bintan Utara ;2. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, cq. KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiKepulauan Riau di Tanjung Pinang, cq.

M E N G A D I L I :Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : KOMANDANPANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT X JAYAPURA tersebut tidakdapat diterima ;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : MENTERIPERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus riburupiah) ;

KOMANDAN PANGKALAN UATAMA TNI ANGKATAN LAUT X JAYAPURA VS HAMIDA, S.FARM, APT

KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT XJAYAPURA, berkedudukan Jalan Amphibi No. 1 Jayapura,selanjutnya memberikan kuasa kepada :BAMBANG GUNARDI, S.H. ;FADHLI HANRA, S.H. M.Kn. ;TEGUH IMAM SURIPTO, S.H. ;HENDI ROSADI, S.H. ;KASMANI GATOT, S.H. ;Masingmasing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perwiraak WN >TNI Angkatan Laut, berkantor di Dinas Hukum Pangkalan Utama TNIHalaman 1 dari 29 halaman. Putusan Nomor 506 K/TUN/2013.AL X, Jin.

Sedangkan Komandan Lantamal Xdalam kaitannya dengan objek gugatan dan perkara ini bukanlahHalaman 15 dari 29 halaman.

Eksepsi Terhadap' ditariknya Komandan Lantamal X sebagaiTERGUGAT II:Halaman 17 dari 29 halaman. Putusan Nomor 506 K/TUN/2013.Bahwa PENGGUGAT sangat keliru menarik Komandan Lantamal Xsebagai TERGUGAT Il, dimana dalam Pasal 1 angka 12 UU PTUN disebutkan bahwa:TERGUGAT adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanyaatau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badanhukum perdata.

;Dari ketentuanketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 12 UUPTUN tersebut dapat diketahui bahwa Komandan Lantamal X dalamperkara ini tidak dapat dijadikan sebagai pihak TERGUGAT, karenakedudukan Komandan Lantamal X bukan merupakan badan ataupejabat tata usaha negara yang mengeluarkan suatu keputusan, adapunBerita Acara Pendapat Komandan Lantamal X sebagaimana telah kamijabarkan dalam eksepsi objek Gugatan di atas tidak dapat dikategorikanke dalam pengertian KTUN.

Perlu juga dicermati bahwa KomandanLantamal X tidak memiliki wewenang dalam mengeluarkan suatu KTUNbaik wewenang yang diberikan secara atribusi, mandat ataupunwewenang yang diberikan dengan delegasi dalam perkara ini. olehkarena Gugatan PENGGUGAT telah keliru menarik Komandan LantamalX sebagai TERGUGAT maka sudah patut dan layak Majelis HakimPTUN JPR menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;.

KARIMVSKOMANDAN PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA (TNI-AU)

Bahwa surat kuasa khusus salah satu bagiannya harus memenuhiunsur kekhususan yang meliputi jenis perkara/objek perkara/nomorperkara, oleh karena itu Surat Kuasa Penggugat tersebut tidak sah dantidak memenuhi persyaratan untuk mewakili kepentingan Penggugatdalam mengajukan gugatan a quo, karena tidak disebutkan secaralengkap di dalamnya mengenai hal dalam perkara apa serta objeknyatidak disebutkan secara jelas, hanya disebutkan untuk mengajukangugatan kepada Komandan Pangkalan Tentara Nasional IndonesiaAngkatan

TNI Angkatan Udara, dalam hal Komandan Pangkalan TNI AUPalembang sebagai pelaksana kuasa Pengguna Barang untukmengamankan, mengawasi dan merawat aset tanah tersebut.

Dantentunya dalam hal ini Komandan Pangkalan TNI AU Palembangbertanggung jawab secara berjenjang ke komando atas di dalampenggunaan maupun pemanfaatan aset tanah tersebut, karena asettersebut bukanlah milik Komandan Lanud Palembang melainkan milikNegara/ Pemerintah RI;Bahwa disini terdapat gugatan kurang pihak karena tidakmencantumkan pihak secara lengkap menjadi Tergugat maupun TurutTergugat, berkaitan dengan tanah Negara para pihak disini sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang PengelolaanBarang

NORMAL HARAHAP, DKKCAMAT TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULUKEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAMBUSAIKOMANDAN RAYON MILITER II (TAMBUSAI)

Komandan Komando Resort Militer 132 Tadulako