Ditemukan 20472 data
28 — 1
. , Kabupaten Wonosobo, Nomor : 267/10/V/2007 tanggal 05Juni 2007 ; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudahpernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang baik (badadukhul) dan belum dikaruniai keturunan ; Bahwa kurang lebih sejak awal pernikahan, rumah tangga antara Penggugat danTergugat sudah mulai tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan danpertengkaran yang disebabkan
238 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3762/B/PK/Pjk/2020Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
69 — 3
Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil Kota Malang No. 267 tanggal 12 Februari 1970tertulis atas nama TIO GIOK KHING, diberi tanda bukti P3;4.
231 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3764/B/PK/Pjk/2020Undang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
9 — 2
dalam berita acara persidangan perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonpada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohonuntuk mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat KabupatenBanyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 267
7 — 0
Surat Akta cerai A/N Moh.Jasuli tertanggal 17 April 2009, dibawah Nomor : 267/AC/2009/PA.Pmk diberi kode (P.3) ; 4. Surat keterangan kematian dari Lurah Bugih A/N Junaidi bekas suami dari Pemohon IItertanggal 01 Pebruari 2012, dibawah Nomor : 474.3/13/441.501.9/2012 diberi kode ( P.4)5.
8 — 0
perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2009 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 4080/Pdt.G/2009/PA.Jr telahmengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan alasan sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Nopember 1984, yangdicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember denganAkta Nikah Nomor 267
152 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan, juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai, juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
DELISHA RAHMA
37 — 2
Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datangmenghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isipermohonannya;Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti Suratsebagai berikut :1) Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 267/31/JR/SKKD/II/2019 tanggal25 Februari 2019 atas nama GRAZELLA TIT SANDOFA MANURUNG yangdikeluarkan oleh Geuchik Gampong Jurong Kecamatan Sawang KabupatenAceh Utara
13 — 11
2UndangUndang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata dapat dimintakandispensasi memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin lakilaki,meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik alquranmaupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangikemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam Prof.BuyaHamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
23 — 3
Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/267/IX/2016, tangggal : 01092016, atas nama : MUHAMAD ALI MUSTAIN yang dikeluarkan oleh Kepala DesaPulokulon, Kab. Grobogany, .......eeceesseceesteceeseeceeeeeceeneeceeeeesneeeeeaees (diberi tanda P1) ;. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3315060204160034, tangggal : 02042016, atasnama kepala keluarga : MUHAMAD ALI MUSTAIN yang dikeluarkan oleh KepalaKependudukan dan pencatatan sipil Kab. Grobogan, ................0 (diberi tanda P2) ;.
278 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267
38 — 30
Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sahdari Komandan Satuan sejak tanggal 6 November 2016 sampaidengan dilaksanakannya Muskim oleh Majelis Hakim padatanggal 21 Agustus 2017 atau selama 267 (dua ratus enam puluhtujuh) hari secara berturutturut tanpa penggal waktu.2.
Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 267 (dua ratusenam puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelimayaitu "lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi secara sah danmeyakinkan.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan diatas yang merupakanfaktafakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakimberpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkanbahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :Militer
17 — 11
Bahwa pada tanggal 10 Mei 1996, Pemohon dan Termohon telahmelangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta NikahNomor 267/71/V/1996 tanggal 15 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu.Namun antara Pemohon dan Termohon telah bercerai pada tanggal 23Agustus 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor00420/AC/2017/PA. Pal yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Klas IAPalu ;Halaman 1 dari 18 hal.
Anak 3tanggal 18Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Palu telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinyaserta telah bermeterai cukup (bukti P24);25.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/71/V/1996 tanggal 15 Mei1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Palu Barat Kota Palu telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P25);26.Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor : 7271032404730005 tanggal
187 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas nama Agus Liantono:batas utara > M.1493;batas selatan : M.1499:batas timur : tanah negara/jalan;batas barat : saluran;Sertifikat Hak Milik Nomor 1803 Gambar Situasi Nomor 1406tanggal 10 Mei 1997 luas 875 matas nama Agus Liantono:batas utara > M.1492:batas selatan : M.1498;batas timur : jalan;batas barat : saluran air:Sertifikat Hak Milik Nomor 267 Gambar Situasi Nomor 2644 tahun1979 luas 2540 m?
Sertifikat Hak Milik Nomor 267 Gambar Situasi Nomor 2644Bul 2.8.2.9.tahun 1979 luas 2540 m? atas nama Agus Liantono;batas utara : M.266;batas selatan : M.268;batas timur : jalan;batas barat : saluran;Sertifikat Hak Milik Nomor 326 luas 2100 m?
130 — 13
JAFARBahwa saksi selaku kKepala SDN No. 267 SungaiSahut Il Tabir Selatan pada tahun anggaran2009 pernah mendapatkan Dana AlokasiKhusus (DAK) sebesar Rp.199.200.000.
/01/TAHUN 2009 Tentang Perjanjianhibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 267/VI Sungai SahutPERJANJIAN HIBAH NOMOR:421.2/18/SD/TAHUN 2009 Tentang Perjanjian hibahantara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 239/VI Bungo Antoi.PERJANJIAN HIBAH NOMOR:421.2/20/SD/TAHUN 2009 Tentang Perjanjian hibahantara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 302/VI Bungo Antai II!
JAFAR (kepala sekolah SDN No.267/VI Sungai SautIl), saksi ARLIS BIN MUKHTAR (kepala sekolah SDN No.302/VI Bungo Antoi III), saksiAPRIZAL BIN M. YANIS (kepala sekolah SDN No.26/VI Kapuk 1), saksi ARLENA Binti A.MA'RUF (kepala sekolah SDN No.87/VI Kandang ), saksi M. RUSLI BIN A.
(setoran tahap III)SD N 197/ VI AIR LIKISD N 73/ VI TANJUNG DALAMSD N 170/ VI RASAUSD N 272/ VI PULAU TENGAHSD N 267 / VI SUNGAI SAHUTSD N 150/ VI LUBUK BUMBUNSD N 298/ VI LUBUK BERINGINSD N 82/ VI RNTAU LIMAU KAPASSD N 277/ VI TANJUNG REJOSD N 233 / VI SUNGAI HITAMSD N 300/ VI SUNGAI TEBALSD N 272/ VI PULAU TENGAH(setoran ini merupakan pelunasanpembayaran tahap I!)
156 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 951.000, (sembilan ratus lima puluh satu riburupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPelawan/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No.267/PDT/2010/PT.MKStanggal 4 November 2010 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPelawan/Pembanding pada tanggal 31 Desember 2010, kemudian terhadapnyaoleh Pelawan
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo. tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267
377 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3764/B/PK/Pjk/2020Undang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.