Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-09-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN RENGAT Nomor 144/Pid.B/2011/PN.RGT
Tanggal 15 September 2011 — TOMIMI COMARA, SPi, DKK
121 — 20
  • kasbon di kantor DPRDInhu dan ada yang tidak mengetahuinya;Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam pembahasan mengenaianggaran karena yang ikut adalah pimpinan yudikatif daneksekutif dan saksi tidak mengetahuinya;Bahwa saksi di DPRD Inhu sebagai Ketua Komisi Golkar yangjumlahnya Golkar Plus yang anggotanya 12Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Ketua Komisi GolkarPlus tidak pernah secara khusus membahas kasbon tetapisecara pribadi sebagai Ketua hanya menampung mengenaikeluhan anggota dewan dan dari partai
    Inhu APBD Tahun 2005 s/de Bahwa jabatan saksi pada waktu itu adalah Anggota DPRDdari partai Persatuan PersatuanDaerah ) ; 22 ooo nnn nnn nnn nnn enn nn nnn nnn nnn nee e naee Bahwa Tugas Saksi sebagai Anggota DPRDadalah :1. Menampung aspirasi masyarakat sekaligusmenyampaikan aspirasi masyarakat kepadapemerintah Daerah untuk menunjang ataumengejar lajunya Pembangunan~ dan152152Perekonomian masyarakat di KabupatenIndragiri Hulu; 2.
    tidak mengetahui adanya kasbon di KantorDPRD Inhu ;Bahwa saksi tidak tahu adanya dilakukannya rapat resmi yangmembicarakan masalahBahwa saksi sebagai Ketua Pimpinan tidak mengetahuimengenai adanya kasbon di kantor DPRDBahwa saksi tidak mengetahui terkaitnya masalah kasbonterhadap saksi Yuridis;Bahwa yang saksi tahu yakni masalah korupsi dan saksi tidaktahu tentang para Saksi terlibat apa;Saksi SAIDINA UMAR, S.Ag., dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi adalah ututsan partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-11-2013 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1669 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 21 Nopember 2013 — Sugeng, S.Sos., M.Si Bin Warsotikno
77 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, bahwa prosedur untuk menyalurkan Dana Bantuan SosialOrganisasi Kemasyarakatan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) yaituBelanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 hurufe digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifatsosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepadakelompok/anggota masyarakat, dan Partai
    Syamsir Djalib bin DjalibBandarisa selaku pengguna anggaran tersebut, telah dikeluarkansebesar Rp.2.331.654.920,11 kepada Terdakwa sedangkan danatersebut seharusnya digunakan untuk kelompok/anggota masyarakatdan Partai Politik yang diajukan oleh Pimpinan Organisasi Massa atauPartai Politik akan tetapi olen Terdakwa dana Bansos OrganisasiKemasyarakatan sebesar Rp.2.331.654.920,11 tersebutdipergunakannya untuk kegiatankegiatan yang bukan untukkeperluan kelompok/anggota masyarakat dan Partai Politik
    Adi Gunawane Bahwa saksi pemilik toko roti Marco Bakery dan tahun 2008Terdakwa atas nama Pemerintah Kabupaten OKU pernahmemesan roti dalam partai besar;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-03-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 26 Maret 2014 — Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM
189 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan;c) Barang bukti : Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan DaftarRincian Penggunaan Anggaran Belanja (DPPA) yang diajukanTerdakwa dan Amrin Tambunan tanggal 6 Januari 2005 dantanggal 13 April 2005, serta SPM (sementara) yang dikeluarkanKabag Keuangan dan BUD telah tertulis TPAPD sebagai BelanjaBagi Hasil dan Bantuan Keuangan berupa Bantuan Keuangankepada Kecamatan/Desa Kelurahan bersamaan dengan bantuankeuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan, Partai
    sehinggasetiap Kabupaten memberikan TPAPD sesuai kemampuankeuangannya. kKemampuan keuangan Daerah ditentukan jikaditetapkan dalam APBD yang dibahas antara Kepala Daerahdengan DPRD, sehingga di beberapa daerah TPAPD tidaksemua memberikan dan tidak serentak;Barang bukti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan DaftarRincian Penggunaan Anggaran Belanja (DPPA) yang diajukan2)Terdakwa dan Amrin tanggal 6 Januari 2005 dan tanggal 13April 2005, bahwa TPAPD diajukan bersamaan denganbantuan keuangan kepada partai
    Barang bukti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), danDaftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja (DPPA) yangdiajukan Terdakwa dan Armin tanggal 6 Januari 2005 dantanggal 13 April 2005, bahwa TPAPD diajukan bersamaandengan bantuan keuangan kepada partai politik, organisasisosial, keagamaan, dll. Fakta ini menunjukkan danmembuktikan bahwa TPAPD bukanlah Belanja Pegawaitetapi termasuk dalam Belanja Bagi Hasil dan BantuanKeuangan;k.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 20-08-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 494/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 25 September 2019 — Pembanding/Penggugat : Jefirstson R. Riwu Kore Diwakili Oleh : Jacques C Lumenta,SH.MH.,
Terbanding/Tergugat : Bachtiar Ravenala Ujung
208 — 50
  • No.1, Jakarta Selatan seluas242,97 m2 dengan status bangunan Hak Guna Usaha, yang selanjutnyadalam perkara ini akan disebut sebagai OBYEK;Bahwa antara TERGUGAT dengan JEFRY RIWU KORE pernahbersamasama mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI pada sekitartahun 2009, namun hanya JEFRY RIWU KORE saja yang lolos menjadianggota DPR RI dari Partai Demokrat;Bahwa karena kebutuhan hajat politiknya tersebut, kKemudian JEFRYRIWU KORE bersama staffnya, GUSTAV meminta tolong kepadaTERGUGAT untuk membeli rukan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-09-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 1413/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 22 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : Salman Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Nurdin Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Kasmidi Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Renhard Harve,SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum II : Muhammad Kenan Lubis SH
61 — 39
  • Amal Tani dengan cara membabat tanaman masyarakat berupapohon karet, tanaman nilam dan padi serta mebakar rumah dan gubukmasyarakat yang bercocok tanam di arela tersebut, kemudian menakuitnakuti masyarakat menggunakana kekuatan oknumoknum ABRI padamasa lalu dan kekejaman para preman bayaran dengan tuduhanmembantu PKI yaitu Partai Komunis Indonesia (keterangan saksi a deCahrge Mahyuddin Barus);Kemudian setelah informasi masyarakat bergabung kembali danmembentuk kelompokkelompok Tani termasuk Kelompok
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 18-12-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177 PK/PDT.SUS/2012
Tanggal 18 Desember 2012 — PT. BATAVIA GRAHA CIPTA UTAMA VS PT. PATRA JASA
265 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa fakta jalannya persidangan dalam perkara a quo padatingkat pertama:Multy partai karena piahk yang terlibat dan berkepentingandalam persidangan tersebut yaitu : Pemohon Pailit, TermohonPailit, dan 2 piak lain yang ditarik oleh pemohon dengandidalilkan sebagai kreditor, hal mana pihak pihak tersebutduduk dikursi persidangan dan memberikan keterangan dansikap dan tuntutannya masing masing;Terjadi jawab jinawab dan pembuktian diantara masing masingpiahk, knhususnya Pemohon dengan Termohon;Ada upaya
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Umum
Register : 28-09-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN TARUTUNG Nomor 174/Pid.B/2018/PN Trt
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Rosandi, S. H
Terdakwa:
Tomson Hutabarat Als. Pak Astrid
88 — 16
  • Panwaslu KabupatenTapanuli Utara dan saksi mengambil Mik (Pengeras suara ) dan mengatakankami tidak butuh jawaban dari Kapolres, kami butuh jawaban dari panwaslu kemudian saksi meletakan mik atau pengeras suara diatas sound laluHermanto pasaribu mengambil Mik yang saksi letakkan dan mengatakanPihak Kepolisian dan panwaslu ada korporasi dan juga kata kata lainnyayang tidak saksi ingat lagi setelah berselang 7 9tujuh) menit saksi mengambilMik kembali dn mengatakan ini Negara Demokrasi bukan Negara Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 28-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635 K/Ag/2015
Tanggal 28 September 2015 — 1. IRHAM bin H. ABDULLAH MANAF, dkk vs 1. HAJJAH ASMAWAR binti H. ABDULLAH MANAF, dkk
67 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abdullah Manaf berikut bangunan rumah dan dua bangunangedung yang didirikan di atasnya, terletak di Jalan Binjai Km. 6.5Nomor 274A sampai dengan Nomor 274D, Kelurahan Sei Sikambing,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dengan batasbatas tanahsebagai berikut: Sebelah Utara (+ 20 m) berbatas dengan Jalan Gatot Subroto; Sebelah Selatan (+ 25 m) berbatas dengan Jalan Ampera ; Sebelah Barat (+ 115 m) berbatas dengan rumah Nomor 278/Kantor DPD Partai Persatuan Daerah Sumatera Utara; Sebelah Timur (170
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Umum
Register : 15-07-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 70/Pid.B/2019/PN Spn
Tanggal 30 September 2019 — Penuntut Umum:
PAHMI, SH.
Terdakwa:
MARTIAS Alias PAK LARA Bin MAT DAMAI
95 — 22
  • Sekitarpukul 18.00 Wib saksi pulang kerumah untuk sholat Maghrib, sekitar pukul20.00 Wib saksi kembali ke lokasi TPS 01 dan TPS 02. saksi di TPS DesaKoto Bento untuk melihat perolehan suara Caleg atas nama HADIHalaman 11 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN SpnSUBENDRO Caleg dari Partai Demokrat Dapil 2 yang merupakankeponakan kandung saksi; Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 18 April 2019, sekira pukul 01.00Wib saat Penghitungan suara sudah hendak selesai, terjadi keributan dihalaman SD 044/
Pengadilan PA TAKALAR Perdata Agama
Register : 07-05-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PA TAKALAR Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Tkl
Tanggal 20 Mei 2021 — Pemohon melawan Termohon
33 — 30
  • Majelis Hakim berkesimpulan BuktiP.1 tergolong Akta di Bawah Tangan (ABT) non partai dan menurut MajelisHakim bersifat bukti permulaan dalam perkara a quo sehingga membutuhkanbukti lain yang sah. Adapun substansi materilnya akan dipertimbangkan lebihlanjut;Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu TandaPenduduk masingmasing atas nama Nassa Dg Lipung (Pemohon !)
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 08-01-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PA SENGKANG Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.Skg
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 10
  • PA.Skgmembuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawanhukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahuluakan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugatsebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan bukti P dan tiga orang saksi sebagaimana telah terurai padaduduk perkaranya;Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut bersifat partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 18-06-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 89/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat:
1.FOLOARO BAENE
2.TEMA’ARO BAENE
Tergugat:
1.KEPALA DESA NA’AI, KECAMATAN SIDUA’ORI
2.KEPALA DESA NA'AI
148 — 66
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;.
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN KOTABUMI Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Kbu
Tanggal 23 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Dian Fatmawati SH
Terdakwa:
Riswan Joni Bin Thamrin
46 — 2
  • Polres LampungUtara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RISWAN JONI BinTHAMRIN oleh karena atas dugaan memiliki, menyimpan, menguasai,menyediakan, atau menggunakan narkotika Golongan jenis shabushabu;Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini adalah sesaat setelah saksiditangkap saudara RISWAN JONI menghubungi saksi untuk minta disisinkansenilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupah).Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 januari 2019sekira pukul 17.00 wib diruangsn aula kantor Partai
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 97/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat:
ERWAN MURSIDI, S.Pt.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
86 — 70
  • Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik; atau;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana dengan pidana penjarapaiing singkat 2 (dua) tahun dane pidanayangdilakukan dengan berencana.12. Bahwa Penggugat telah selesai menjalani masa pidana sesuaiPutusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, berdasarkanputusan incrah Pengadilan Negri Bengkulu nomor : 23/Pid/SusPK/PN.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 19-05-2014 — Putus : 26-06-2014 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 21/PID.TPK/2014/PT SMG
Tanggal 26 Juni 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SISWANTO
Pembanding/Terdakwa : PRAGSONO Diwakili Oleh : SUSILOWATI, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PRAGSONO Diwakili Oleh : SUSILOWATI, SH.
126 — 82
  • 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dari DPP Partai Golkar Nomor : B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor : B-110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Dukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima oleh Risty.
    JaksaAgung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B111/GOLKARIIII/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan PenundaanEksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskanDiterima Olen Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci.Halaman 18 Put.No.21/Pid SusTPK/2014/PT SMG81.82.83.84.85.86.87.88.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dariDPP Partai
    Suci.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MH JaksaAgung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B111/GOLKARIIII/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan PenundaanEksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskanDiterima Olen Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dariDPP Partai
    Suci.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selakuKetua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapatstempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal1 April 2011 tertanda Suci.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai
Pengadilan PN LUMAJANG Perdata Tanah
Register : 09-01-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN LUMAJANG Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Lmj.
Tanggal 10 Juli 2014 — * Perdata - Wiwik Ernawati - Mohammad Imron Hamjah Safroni - Ismi Rojiah - Ana Nur Ajijah MELAWAN - Mbok Suwartini (istri almarhum Pak Abu Amar) - Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubenur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Cq Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lumajang, Cq Kepala Kecamatan Sukodono - Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubenur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Cq Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lumajang, Cq Kepala Kecamatan Sukodono, Cq Kepala Desa, Desa Dawuhan Lor - Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan Republik Indonesia, Cq Kepala kantor Wilayah Depatemen Keuangan Republik Indonesia Jawa Timur Cq Kepala kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo
94 — 10
  • Kecamatan Sukodono, KabupatenLumajang menganjurkan supaya Tumi alias Tuni disuruh mengajukanGugatan Ke Pengadilan Negeri Lumajang ;Bahwa berhubung pada waktuitu Tumi alias Tuni keterbatasan danaserta takut kepada Suami Tergugat I yang bernama Abu Amar sekarangtelah almarhum adalah seorang Anggota Angkatan Darat Tentara NasionalIndonesia, Tumi alias Tuni merasa ketakutan dimana pada waktu ituTentara Nasional Indonesia yang berkuasa (Negara totaliter) dan padawaktu itu Tumi alias Tuni dituduh anggota partai
Pengadilan PN BITUNG Perdata Tanah
Register : 22-11-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 29-08-2020
Putusan PN BITUNG Nomor 159/Pdt.Bth/2017/PN Bit
Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat -EVI LIMUAT Tergugat -SULCE DONGGA -MUHAMAD SANUSI LACAKA
194 — 68
  • milik, sedangkan dalam pasal 378 Rv landasan yang dirumuskandidalamnya, putusan yang dilawan adalah putusan yang: merugikan kepentingan mereka : merugikan hak mereka ;Halaman 27 dari 35Putusan Nomor 159/Pdt Bth/201 PM tidak ikut sebagai pihak dalam putusan yang dilawan; A.Menimbang, bahwa Pasal 206 ayat (6) R.Bg mengenal dua jenisperlawanan terhadap putusan atau penetapan yakni Perlawanan yangdilakukan oleh pihak yang langsung terlibat dalam proses putusan ataupenetapan, yang dikenal dengan nama Partai
Pengadilan PN PAINAN Pidana Khusus
Register : 07-04-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PAINAN Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pnn
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Reni Herman, S.H.
2.Tigor Apred Zenegger, S.H.
Terdakwa:
Khairil Alias Kyai Khairil Bin Syarif St. Ibrahim
387 — 305
  • simbol dalampostingan Terdakwa, selain itu dengan adanya orang yang menyukai dan tidakmenyukai postingan Terdakwa hal tersebut menunjukkan sudah terjadinyagesekan antara orang yang setuju dengan postingan tersebut berarti setujuterkait katakata yang disusun dalam kalimat dengan unsur ujaran kebenciantersebut sehingga menjadi tidak menyukai dan terprovokasi dengan postinganTerdakwa dan golongan orang yang tidak setuju dengan postingan kalimattersebut yang bisa saja merupakan golongan simpatisan dari partai
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 10-12-2021 — Putus : 23-03-2022 — Upload : 10-04-2022
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 995/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 23 Maret 2022 — Penuntut Umum:
ADE SOLAHUDIN, SH., MH
Terdakwa:
FAISAL RIZAL alias CACA alias CICA alias FAISAL
143 — 65
  • rompi hitam LAZ ABA SUMUT
  • 1 (satu) bundel laporan kutipan kolektor dan rincian pengeluaran bulan Februari s/d November 2020
  • 1 bendel laporan donator LAZ ABA Tanjung balai bulai Januari s/d November 2020
  • 1 (satu) buah Surat penunjukkan FAISAL RIZAL sebagai Ketua Pokja Tanjung Balai Asahan Yayasan Baitul Maal Abdurahman Auf Sumatera Utara
  • 1 (satu) buah bulletin An-Najah Sufi Duri Dalam Gerakan Islam
  • 1 (satu) buah bulletin An-Najah Partai
    Allah Partai Setan
  • 1 (satu) buah bulletin An-Najah Khilafah Islamm Spirit Keadilan
  • 1 (satu) buah Bulletin An-Najah 212 Menuju Kedaulatan bertauhid
  • 1 (satu) buah buku berjudul melacak Jejak Thagut
  • 1 (satu) buah buku berjudul Harakah Jihad Ibnu Taimiyah
  • 1 (satu) buah fotocopy bukuPeran Muslimah dalam Jihad
  • 1 (satu) buah buku kas tabungan Azzan
  • 1 (satu) buah buku (
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-06-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 20 September 2017 — H. AHMAD SURYANA Bin USUP SUKARMA.
78 — 24
  • sumber daya alam danmelestarikan lingkungan hidup;Selain kewajiban Kepala Desa mempunyai kewajiban untukmemberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desakepada Bupati/ Walikota memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikanlaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepadamasyarakat.Pasal 29 UU Desa yaitu :Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakanPembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, danPemberdayaan Masyarakat Desa.LARANGANa. menjadi pengurus partai
    sumber daya alam danmelestarikan lingkungan hidup;Selain kewajiban Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desakepada Bupati/ Walikota, memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikanlaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepadamasyarakat.Pasal 29 UU Desa yaitu :Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakanPembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, danPemberdayaan Masyarakat Desa.LARANGANA. menjadi pengurus partai
    kewajiban Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desakepada Bupati/ Walikota, memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikanlaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepadamasyarakat.Pasal 29 UU Desa yaitu :Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakanPembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, danPemberdayaan Masyarakat Desa.Halaman 64dari 113Putusan No. 42/Pid.Sus/TPK/2017/PN.BdgLARANGANa. menjadi pengurus partai