Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 11-06-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 17-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0239/Pdt.P/2015/PA.Tgrs
Tanggal 11 Agustus 2015 — Pemohon melawan Termohon
22 — 8
  • sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Pengadilan PN BARRU Perdata
Register : 04-11-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN BARRU Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Bar
Tanggal 16 Nopember 2020 — Pemohon:
Hj SUMIATI I SPd
88 — 12
  • Wakaf dan shadaqah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa bidang perkawinansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah halhal yang diatur dalam atauberdasarkan undangundnag mengenai perkawinan yang berlaku.
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 14-11-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 5990/Pdt.G/2018/PA.Jr
Tanggal 6 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 8
  • Sarto: Wakaf kuburan: Sungai: Sisaselanjutnya disebut obyek sengketa waris VIII;8.9 Sebidang tanah pekarangan sebagaimana hak yasan C.1230/138,Luas 1370 m? blok D.II terletak di Desa Kaliwining, KecamatanRambipuji,berikut:UtaraTimurSelatanBaratKabupaten Jember, dengan batasbatas sebagai: Jalan Desa: Pak Sakri: Pak Sukir: Pak Sunaryaselanjutnya disebut obyek sengketa waris X;Hal. 6 dari 36 hal. Put.
    SurotoTimur : Wakaf KuburanSelatan : SungaiBarat : SisaDahulu harta hibah tersebut dikuasai almarhum Sukir aliasSukirno (anak dari perkawinan kedua antara Glundung denganMinari), sedangkan Sukirno meninggal dunia tahun 2015 dandalam perkawinannya dengan Damiati tidak dikaruniaiketurunan, sekarang tanah hibah tersebut dikuasai Sunaryo binANAK Il (tergugat !)
    SurtoTimur : Wakaf kuburanSelatan : SungaiBarat : Sisaselanjutnya disebut obyek sengketa waris VIII;7.9 Sebidang tanah pekarangan sebagaimana hak yasan C.1230/138,Luas 1370 m blok D.II terletak di Desa Kaliwining, KecamatanRambipuji, Kabupaten Jember, dengan batasbatas sebagaiberikut:Utara : Jalan DesaTimur : Pak SukriSelatan =: Pak SukriBarat : Pak Sunaryaselanjutnya disebut obyek sengketa waris IX;7.10 Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumahpermanen yang terletak di Dusun Bedadung
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 02-05-2012 — Putus : 13-06-2012 — Upload : 18-07-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 607/Pdt.P/2012/PA. Sby.
Tanggal 13 Juni 2012 — PEMOHON
12 — 2
  • SedangkanPemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut akan digunakan sebagaikepastian hukum, untuk mengurus sahnya perkawinan, pengurusan wakaf tanahuntuk masjid dan suratsurat penting lainnya;6 Bahwa, atas dasar alasanalasan tersebut, Pemohon memohon kepada PengadilanAgama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon, selanjutnyamenjatuhkan penetapan sebagai berikut:1 Mengabulkan permohonan Pemohon;2 Menetapkan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan XXXX yangnikahnya dilaksanakan
Pengadilan PA NUNUKAN Perdata Agama
Register : 22-06-2012 — Putus : 16-07-2012 — Upload : 07-10-2012
Putusan PA NUNUKAN Nomor 51/Pdt.P/2012/PA.Nnk.
Tanggal 16 Juli 2012 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
44 — 12
  • dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa saksisaksi Pemohon I dan Pemohon II telahmemberikan keterangan yang tidak dilihat, tidak didengar, dan tidak dirasakansendiri oleh saksisaksi karena tidak hadir pada saat perkawinan Pemohon I danPemohon II, maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat dari ulama Hanabilahbahwa syahadah alistifadhah (kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumberpada berita yang sudah demikian luas tersiar) boleh digunakan dalam perkawinan,hakhak pribadi, wakaf
Pengadilan PA PALEMBANG Perdata Agama
Register : 21-11-2017 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 12-07-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 2260/Pdt.G/2017/PA.PLG
Tanggal 3 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 3
  • Sultan Mansyur Lorong Wakaf No.1133 RT. 14.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Putus : 10-02-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 16/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 10 Februari 2017 — M U S L I M A T I N melawan SITI FAIZUN dkk
44 — 36
  • 30 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Jepara pada tanggal 30 Mei 2016 dalam RegisterNomor : 30/Pdt.G/2016/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagaiberikut:1.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melalukan akad Jualbeli Sebidang tanah yang terletak didesa Geneng, KecamatanBatealait, Kabupaten Jepara dengan bukti SPPT tanah sawah di Blok0160112 No.sppt 33.20.050.004.016.0112.0, seluas 510 m2 atasnama FAIZUN BT MUKDI dengan batas batas sebagai berikut:Utara : Wakaf
Pengadilan PA AMUNTAI Perdata Agama Perceraian
Register : 17-04-2014 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 14-07-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Amt
Tanggal 10 Juni 2014 — Penggugat

Tergugat
21 — 5

  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah;e. wakaf
Pengadilan PA AMUNTAI Perdata Agama Perceraian
Register : 03-02-2014 — Putus : 04-03-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 0071/Pdt.G/2014/PA.Amt
Tanggal 4 Maret 2014 — Penggugat

Tergugat
16 — 3

  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama
Register : 13-02-2015 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 02-04-2015
Putusan PA MEDAN Nomor 52/Pdt.P/2015/PA.Mdn
Tanggal 5 Maret 2015 — PARA PEMOHON
13 — 0
  • tidak ada halangan apapun yang dapat menjadi penghalangterjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.Tidak ada orang yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I denganPemohon II selama ini.Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anaklakilaki.Setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon IJ tidak pernahmendapatkan buku nikah karena tidak pernah dicacatkan ke KantorUrusan Agama.Rajali bin Rajai, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempattinggal di Jalan Tanah Wakaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 562 PK/Pdt/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — NELLY SILVIA TANJUNG (almarhum), dkk vs IRENE SOFIA TANJUNG, dk
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, kekuasaan absolut Pengadilan Agama padapokoknya adalah perkara dibidang: Perkawinan; Waris: Wasiat: Hibah; Wakaf;Halaman7 dari 19hal. Put. Nomor562 PK/Pdt/2017 Zakat; Infag; Shadagah; Ekonomi syariah;. Bahwa kompetensi absolut (absolute competentie) adalah kekuasaanyang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaanpengadilan.
    Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat;Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hakpengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan haktanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalam buku tanahyang bersangkutan;Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Sertipikat merupakan surat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-11-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 16 Nopember 2010 — TUMAR bin PAERAN , EDI SUJATMIKO bin MUSNI NUR AHMAD
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 202 K/Pid.Sus/2010tanah ahli waris, Foto Copy akta kelahiran bagi yang belum dewasa, memilikialat bukti kepemilikan tanah antara lain akta eigendom, surat tanda buktihak/SK hak tanah, Akta PPAT (jual beli, hibah, pemisahan pembagian danakta ikrar wakaf), kuitansi/segel perjanjian sebelum 8 Oktober 1997 jual beli,surat bukti pendukung dari harta warisan, surat pernyataan ahli waris dansurat kematian, surat bukti perpanjabatan, foto copy leter C desa dan fotocopy SPPT terakhir dari pemohon, bukti
    September 2007segala biaya yang timbul dibebankan kepada anggaran kegiatan LMPDPtahun anggaran 2007 BPN Kabupaten Kediri sedangkan persyaratan yangharus dipenuhi pemohon adalah Identitas pemohon, Foto Copy KTP danKSK pemohon, Foto Copy KTP dan KSK penjual/pemberi hibah atau paratanah ahli waris, Foto Copy akta kelahiran bagi yang belum dewasa, memilikialat bukti kepemilikan tanah antara lain akta eigendom, surat tanda buktihak/SK hak tanah, Akta PPAT (jual beli, hibah, pemisahan pembagian danakta ikrar wakaf
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Register : 14-06-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pwk
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 23
  • ataupun sejak berlakunya UUPA, yangtidak disertal kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan,tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;atauHalaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 14/Pdt/G/2019/PN.PWKf, akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yangdibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/KepalaDesa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya PeraturanPemerintah ini; ataug. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan; atauh. akta ikrar wakaf
    /surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;ataui. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan; atauJ. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961; atauI. surat keterangan riwayat
Pengadilan PN TAKENGON Perdata
Register : 08-12-2016 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TAKENGON Nomor 15/Pdt.Bth/2016/PN.Tkn
Tanggal 5 Juni 2017 — KUSUMAH BINTI KEJURUN Lawan 1. M. SALEH BIN IBRAHIM 2. ALISYAH BINTI IBRAHIM 3. IBRAHIM BIN KEJURUN 4. JUNAIDI BIN MUHAMMAD
41 — 15
  • Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orang orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan,Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infag, Shadaqah dan EkonomiSyariyah adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untukmengadilinya.
    Kejurun yang belum dibagi kepada seluruhAhliwarisnya, hal ini adalah merupakan kewenangan dari PengadilanAgama/Mahkamah Syariah sesuai dengan Pasal 49 Undangundang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaiman yang telah diubahdengan Undangundang RI No. 3 Tahun 2006 menyebutkan PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf,Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi
Pengadilan PA TALIWANG Perdata Agama
Register : 21-01-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PA TALIWANG Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Tlg
Tanggal 1 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
119 — 50
  • Hanyasaja, perlu dipahami bahwa sekalipun subjek hukumnya adalah orangorang yangberagama Islam, Pengadilan Agama tidak berwenang menyelesaikan sengketa hakmilik dimaksud jika sengketa hak milik tersebut berdiri sendiri, tidak dikumulasikandengan sengketa lain, misalnya sengketa waris mal waris, sengketa harta bersama,sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, atau sengketa ekonomi syariah.Kewenangan Peradilan Agama untuk sekaligus mengadili sengketa milik yangterkait dengan objek sebagaimana
    Sengketa di bidang wakaf meskipun para pihak atau salah satu pihakberagama selain Islam;e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 16-11-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2427 K/PDT/2017
Tanggal 16 Nopember 2017 — PT BANK MEGA SYARIAH VS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMI PUTERA
153 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kemudian menurut ketentuan : Angka 37 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamamenyebutkan sebagai berikut:Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat:Infaq;Shadaqah; dani. Ekonomi syariah.
    IlMahkamah Agung RI Tahun 2013 tentang Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Peradilan Agama pada : Angka Il tentang Teknis Peradilan huruf A tentang Kedudukan danKewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah angka 3 tentangKewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah menyebutkansebagai berikut:Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,kewarisan, wasiat, hibah, wakaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-01-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2967 K/Pdt/2016
Tanggal 26 Januari 2017 — MOERDININGSIH WALOEJO S, YUNITA H. INDRADJIT, AUSTRIE S. JOENOES, vs. WISNU BARATA, IRMA NIRWANI W.,
116 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lingkungan Peradilan Agama diatur berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUNomor 7/1989);Bahwa kewenangan/yurisdiksi absolut Peradilan Agama ditegaskan dalamPasal 49 UU Nomor 7/1989 yang selengkapnya berbunyi:(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang:a Perkawinan;b Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkanhukum Islam;Cc Wakaf
    Ketentuan Pasal 2 ini berhubungandengan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga yang rumusannya padapokoknya sama dengan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7/1989 yangmenyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkatpertama yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkaraantara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan,wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam;Bahwa dari rumusan Pasal 2 juncto Penjelasan Umum angka 2 alineaketiga juncto Pasal 49 ayat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 391 K/Pdt/2017
Tanggal 27 April 2017 — PT BANK NTB MATARAM cq BANK NTB CABANG PEMBANTU ALAS VS BAIQ NURHASANAH, DK
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor1146 atas nama Tergugat dengan Surat Ukur Nomor 300/Luar/2003 yangmerupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama Sumbawa dan bukanmerupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Sumbawa;Bahwa Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang PerubahanUndang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamamenyatakan: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
    Nomor 391 K/Pdt201710.11.memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf, zakat, infagq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;Bahwa selanjutnya sebagaimana diketahui bersama dimaksud dengan "antaraorangorang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukumyang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukumIslam mengenai halhal yang menjadi kKewenangan Peradilan Agama sesuaidengan
Pengadilan PN TARUTUNG Perdata
Register : 04-08-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Trt
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
1.Rengsi Simanjuntak istri kedua alm Jamulia Siahaan
2.Miduk W Siahaan
3.P Siahaan Parhehean Siahaan
4.Otto Siahaan
5.Marlinang Siahaan
6.Sostro Siahaan
7.Tongam Siahaan
Tergugat:
1.Muni Siahaan BA Anak kandung alm Santun boru Hutasoit
2.Janes Pakpahan anak kandung alm Sonta boru Siahaan
3.Delima Silitonga istri alm Hakim Siahaan
4.DR Capt Anthon Sihombing
Turut Tergugat:
1.Sahata Siahaan
2.Maruhum Siahaan
3.Roida Gurning
4.Pemerintah RI cq Kepala Badan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Pro Sumatera Utara
75 — 13
  • Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mangimpan Siahaan dan Wakaf. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sipahutar. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Simarompu ompu.Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Terperkara;Bahwa benar adapun rencana ataupun keinginan Alm. Santun boruHutasoit (iobu Tergugat 1!) ataupun istri pertama Alm.
    Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Dusun Parhasioran, DesaLobu Siregar Il, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utaraseluas + 65.000 M2 ( 6,5 Hektar) dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adel Silitonga dan tanah milikGideon Siahaan Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mangimpan Siahaan dan Wakaf. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sipahutar.
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama Perceraian
Register : 18-10-2013 — Putus : 09-12-2013 — Upload : 05-02-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 380/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Tanggal 9 Desember 2013 — Pemohon dan Termohon
17 — 1
  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf