Ditemukan 17968 data
1.DIANA
2.AUDUL ZIKRI
3.NENI PURNIAMI
4.FUTINANSI
5.ISNIARTI
6.SRI HERNIE
Tergugat:
6.RIKE MARTA DINAKA
7.TOMI JIMI KARTER
8.CICA MARTA DINAKA
9.REPI MARTA DINAKA
Turut Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN
97 — 48
Waris;. wasiat;. hibah;. wakaf;. Zakat;. infaq;Oo NO Oo FB W DN. shadaqah;dan9. ekonomi syariah.Penjelasan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksuddengan antara orangorang yang beragama Islam adalah termasuk orang ataubadan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepadahukum Islam.
Abdul Rohan sehingga harusdibuktikan bahwa benar Penggugat merupakan ahli waris yang berhak terhadapobjek perkara bersama ahli waris yang lain hal ini disebabkan ada beberapa abhliwaris lain yang disebutkan Penggugat, sehingga dengan demikian sesuai Pasal 49Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaradi tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf
Pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa; Pengadilanagama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaradi tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah; dan ekonomi syariah.Halaman 22 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021.
13 — 8
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
17 — 4
Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggaldirumah milik Tergugat di Lorong Wakaf Kampung Baru KelurahanKemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Uluselama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, sampai dengan berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahberhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul), akan tetapibelum dikaruniai anak sampai dengan sekarang;5.
15 — 2
Wakaf;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon beragama islam, merekamengajukan perkara dengan bertujuan membetulkan Bio Data yang terdapatpada Buku Nikah mereka yang menurutnya tidak sesuai dengan dokumendokumen lainnya, Oleh karena Pembetulan dalam Bio Data pada Buku Nikahbagi yang beragama islam, erat sekali dengan bidang perkawinan, sehinggamenurut Majelis Hakim Pemohon mempunyai legal standing dalam berperkaraPembetulan biodata pada Buku Nikah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon
- Tentang : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
Termasuk pengertianini adalah hutan wisata milik Negara sesuai Pasal 2 Undangundang Nomor 5Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kehutanan.Contoh : pesantren atau sejenis dengan itu; madrasah; tanah wakaf; rumah sakit umum.Ayat (2)Yang dimaksud dengan objek pajak dalam ayat ini adalah objek pajak yangdimiliki/dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalammenyelenggarakan pemerintahan.Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besarpenerimaannya merupakan
96 — 35
SALINAN PUTUSANNomor 0314/Pdt.G/2014/MS Bir.estoll yor stl aU pw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaraPembatalan Wakaf dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaiberikut dalam perkara yang diajukan oleh :i umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam,yang bertempat tinggal terakhir di DusunBarona, Gampong Balee Panah, KecamatanJuli, Kabupaten Bireuen, sebagai PenggugatI;2.
89 — 14
diubah pertama kalinya dengan UU No. 3 Tahun 2006tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU No. 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Pengadilan Agama teiah ditentukan bahwa "Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaradi tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a).perkawinan; b). waris; c).wasiat; d).hibah; e). wakaf
mengenai pokok perkara harus ditolak maka Majels berpendapattidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima , karena hal iniakan merugikan pihak lawan dan akan menghambat proses penyeleseianperkara;Menimbang bahwa didalam Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi Pengadilan Agama bertugas danberwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf
Sebagaimana pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagah, danekonomi syariah, dengan demikian petitum penggugat tersebut bukanmerupakan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga dinyatakan tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatanpara
59 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama menentukan:Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah;Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas,;maka kewenangan dimaksudadalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 25 ayat(3) Undang
Pasal 2 dan 49 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan Pertama, dan Undang Undang Republik IndonesiaNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwaperadilan agama adalah salah satu badan peradilan menyelenggarakanpenegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkaratertentu antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah
Nomor 744 K/Pdt/2017penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkaratertentu antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah, dan ekonomi syariah;Bahwa karena sengketa hibah harus diajukan di Peradilan Agama, makahukum materiil yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan hibahadalah hukum yang diterapkan di Pengadilan Agama.
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Darat Pertanian : Rp2.800.000,/bata (Rp200.000,/m2);Uang ganti rugi tersebut dibayarkan secara bersamaan denganpembayaran ganti rugi tanah yang lain dengan nomor bidang 7 atas namaKepala Desa Cihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) dan nomorbidang 26 atas nama Kepala Desa Cihanjuang Iday Hudaya (Aset Desa) yangdiajukan oleh Terdakwa dan saksi Iday Hudaya sebagai aset Desa Cihanjuangdengan total uang sebesar Rp. 771.451.340, (tujuh ratus tujuh puluh satu jutaempat ratus lima puluh satu ribu
Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama Kepala Desa Cihanjuang(tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) sebesar Rp.188.100.000,;2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama Kepala Desa CihanjuangIday Hudaya (aset Desa) sebesar Rp.27.000.000,;3. Pembayaran nomor bidang 27 atas nama Kepala Desa Cihanjuang IdayHudaya (aset Desa), sebesar Rp.555.963.750,;Hal. 9 dari 64 hal. Put.
Darat Pertanian : Rp.2.800.000,/bata (Rp.200.000,/m2);Uang ganti rugi tersebut dibayarkan secara bersamaan denganpembayaran ganti rugi tanah yang lain dengan nomor bidang 7 atas namaKepala Desa Cihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) dan nomorbidang 26 atas nama Kepala Desa Cihanjuang Iday Hudaya (Aset Desa) yangHal. 23 dari 64 hal. Put.
Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama Kepala Desa Cihanjuang(tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) sebesar Rp.188.100.000,;2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama Kepala Desa CihanjuangIday Hudaya (aset Desa) sebesar Rp.27.000.000,;3.
53 — 5
Wakaf, f.Zakat, g. Infag, h. Shadagah dan i.
17 — 3
hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
51 — 22
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Tergugat
19 — 4
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
23 — 14
selama sakitsampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaranhutang dan pemberian untuk kerabat;14.Bahwa dasar Hukumnya telah diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (3)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangberbunyi :Pasal 49 Ayat (1)Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang :v Perkawinan;v Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan HukumIslam; Wakaf
Pembanding/Penggugat II : HARIANTI Diwakili Oleh : Ayuliana Devi M, SH.,MH
Terbanding/Tergugat I : ANDI HAMZAH
Terbanding/Tergugat II : ANDI BABA
Terbanding/Tergugat III : H. ANDI RAHIM
58 — 42
Perkawinan;waris;wasiat;hibah;wakaf;zakat;infaq;shodagqoh;i. ekonomi syariah;penjelasan Pasal 49 huruf b dan d:sao aocHalaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 347/PDT/2021/PT MKSyang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahliwaris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang penentuan siapa yangmenjadi ahli waris, penentuan bagian masingmasing
Tergugat
17 — 4
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
16 — 2
bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkanpada berita yang sudah demikian tersebar luas (SyahadahalIstifadhah)sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang berbunyi :i:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
69 — 38
Pengurus YWRSIS ( Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta)merangkap sebagai Direktur Utama RS Islam Surakarta (bertentangandengan pasal 34 ayat (3) UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakitd. Beberapa jenis pelayanan, peralatan, sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia (SDM) belum memenuhi standar Peraturan MenteriKesehatan Nomor56 Tahun 2014 5 22+ 2n nn nnn nnn nnn one2.
25 — 3
No 443/Pdt.G/2019/PA.Bkn.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadaqah, dan 1.ekonomi syari'ah;Bahwa Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: Seorang suami yangberagama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonankepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini mengakumempunyai hubungan hukum sebagai suami dari Termohon
29 — 26
Halabi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Tanah wakaf kuburan;
- Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 7 (tujuh) di atas;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan pembagian harta bersama diatas secara sukarela, dengan ketentuan, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka selanjutnya akan dibagi melalui Kantor Lelang
Btn Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah milik Tanah wakaf kuburan;8. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masingmasingmemperoleh % (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana diktumangka 7 (tujuh) diatas;9.