Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-02-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 K/Pid/2010
Tanggal 18 Februari 2010 — ROY FRANS M. SAGALA
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal itu berarti, berbagai keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyakharus dibuat dengan sepengetahuan rakyat, dengan keikutsertaan rakyat dan denganmekanisme pemantauan dan evaluasi yang dibuat oleh rakyat, yang selanjutnyaditerjemahkan dalam proses PEMILU (Pemilihan Umum) untuk memilih wakilwakilrakyat yang kandidatnya ditawarkan oleh berbagai partai politik yang bersaing.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Putus : 06-08-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn
Tanggal 6 Agustus 2015 — OKTOBERTO DANIEL SIHOMBING VS - PT. BANK SUMUT - PT PURNA KARYA SEJAHTERA ( PKS )
61 — 10
  • Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan Pasal 1340 KUHPerdata, oleh karena itu, C dapat mengajukanexceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru;Salah satu contoh lainnya, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorangpengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-02-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat:
KHOIRUL ANAM, SH,MM
Tergugat:
WAKIL BUPATI MOJOKERTO
159 — 82
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau; d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yangtelah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencanda; 7.
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Pencurian
Register : 09-04-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN BENGKALIS Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Bls
Tanggal 30 Juni 2015 — FERRY RATMADI Bin MURSADI
59 — 3
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahanMenetapkan barang bukti berupa:a #1 (satu) unit mobil Truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BA8238 RL dengan Nomor Rangka : MJEFM1JNPSJD11731 dan NomorMesin : JO8CTGJ11728 beserta kunci kontak dan STNK asli atas namaJuliando.e 1 (satu) lembar Surat Asli Delivery Order (DO) Pengambilan Barang/Pupuk sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan Nomor DO :8041/1 7/4847/TSP dengan Nomor Seri : 002/AJ/DO/1/15, Partai 275,050(dua ratus tujuh puluh lima koma
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Penggelapan
Putus : 18-11-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 535/Pid.B/2015/PN.Sda
Tanggal 18 Nopember 2015 — STEVEN SANTOSO
50 — 16
  • bertemupemilik toko ,disana bertemu orang tua pemilik toko dan dijawabsedang luar kota ,e Bahwa saksi setelah menerima jawaban dari pihak toko yangjatuh tempo kemudian melaporkan kepada pimpinan danpimpinanpun kroscek terhadap Terdakwa ,e Bahwa saksi setelah mengetahui pengiriman fiktif yang dilakukanTerdakwaSaksi akan bertanya bagaimana kejadiannya sehingga seperti itu , namunTerdakwa berpesan: Saksi tidak perlu menagih ke toko Bersama BangunMandiri ,e Bahwa perusahaan tidak menerima order eceran / partai
Pengadilan PA LABUAN BAJO Perdata Agama
Register : 15-02-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA LABUAN BAJO Nomor 10/Pdt.G/2016/PA.Lbj
Tanggal 6 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
161 — 44
  • Bersifat partai ;Halaman 19 dari 41 Salinan Putusan No.10/Padt.G/2016/PA.Lbj2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ;3. Memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan ;4. Ditandatangani oleh pejabat yang membuat ;Menimbang, bahwa syarat meteriil akta otentik harus memenuhitiga syarat yakni: Pertama, isi yang tersebut dalam akta otentikberhubungan langsung dengan perkara yang disengketakan.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 24-06-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 96/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penggugat:
RISMAULI HUTABARAT, S.Pd., M.Pd
Tergugat:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
280 — 133
  • penugasan karena: a. mengundurkan diri; b. mencapai batasusia pensiun Guru; c. diangkat pada jabatan lain; d. tidak mampusecara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankankewajibannya; e. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; f. hasilpenilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan palingPutusan Nomor 96/G/2020/PTUNMdn Halaman 1211.12.rendah Baik; g. tugas belajar 6 (enam) bulan berturutturut ataulebih; h. menjadi anggota partai
Pengadilan PA KAJEN Perdata Agama
Register : 15-03-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 10-06-2021
Putusan PA KAJEN Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Kjn
Tanggal 10 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 13
  • Bahwa tergugat ReKonvensi saat ini bekerja sebagai staffadministrasi sebuah partai politik dan sebagai staf ahli fraksi DPRDkab. Pekalongan dan mempunyai penghasilan tetapRP.5.000.000, /Bulan. Sehingga sangat masuk akal dan bealasanjika majelis hakim pemeriksaan perkara mengabulkan semuapermintaan nafkah serta gugatan ReKonvensi tersebut mengingatpenghasilan tergugat rekonvensi tiap bulannya baik. Apa yangHal. 10 dari 44 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-02-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3748 K/PDT/2016
Tanggal 28 Februari 2017 — SALBIAH, dkk. VS LUB NAH ( selaku Ahli Waris GALIB ALJAIDI), dkk.
37 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding /TurutTermohon Kasasi dalam persidangan maupun didalam kontra memoribanding dari Tergugat / Turut Terbanding (Wildan), sehingga menurutPasal 1875 KUH Perdata, Pasal 288 RBG bukti surat tersebut mempunyaikekuatan pembuktian yang sama dengan akta Autentik, oleh sebabkeberadaannya sempurna telah memenuhi syarat formil dan materiil, Karenaagar akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhilebih dahulu syarat formil dan materiil yaitu: Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai
Pengadilan PN PANDEGLANG Pidana Umum Penganiayaan
Upload : 25-04-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 16/Pid.B/2017/PN. Pdl
JONI Alias MUHAMAD JONI Bin (Alm) SAEPUDIN
21 — 2
  • Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah golok dengan panjang 14 cm dan lebar 2 cm dengangagang kayu berwarna coklat; 1 (satu) buah kaos warna putih tanoa merk bergambar partai PrabowoHatta; 1 (satu) buah singlet atau kaos dalam warna putih dengan merk rider;Dirampas untuk dimusnahkan;4.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pilkada
Register : 11-11-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN
Tanggal 7 Desember 2016 — H. ALFI SYAHRI, SH.,MH., dkk vs Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, Propinsi Riau
173 — 85
  • PERMA tersebut,adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atauWalikota dan Wakil Wali Kota;Bahwa berdasarkan BAB KETENTUAN UMUM Pasal tayat (3) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa PelanggaranAdministrasi Pemilihan, yang dimaksud dengan Calon Bupati dan Calon WakilBupati dalam PERMA tersebut, adalah Peserta pemilinan yang disusulkan olehpartai politik, gabungan partai
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 11-11-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 101/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 11 Februari 2020 — Penggugat:
1.SUDIRMAN
2.NURAHAM
Tergugat:
KEPALA DESA SEMOYANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
124 — 70
  • kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan dir sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-10-2012 — Upload : 10-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1653 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Oktober 2012 — ABDUL AZIS, SH
56 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KHUMAIDIdi sebuah pengajian rutin di Pendopo Kabupaten Pasuruan padatahun 2007, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak saksi M.KHUMAIDI untuk masuk dalam kepengurusan Partai KedaulatanNasional Umat (PKNU), ajakan Terdakwa tersebut kemudiandisanggupi oleh saksi M. KHUMAIDI yang selanjutnya menjadi KetuaMajelis Syuro PKNU wilayah Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan,dan sejak saat itu Terdakwa dan saksi M.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 07-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 204/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 12 Januari 2021 — Pembanding/Tergugat II : RIZAL BASIR Diwakili Oleh : WIJAYANTI KUSUMANINGRUM
Terbanding/Penggugat : TRI SETYO WALUYO Diwakili Oleh : DR ALEX CANDRA SH, SE,MH BIN LIM HAO KIE
Turut Terbanding/Tergugat I : SAMSUL MA'ARIF
97 — 49
  • Yahya Harahap, bahwa tindakan yangbertentangan dengan prinsip partai kontrak (contract party) yang digariskandalam Pasal 1340 KUHPerdata, maka pihak ketiga yang dirugikan dapatmengajukan exception in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagaiTergugat keliru. (M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-09-2016 — Upload : 29-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1806 K/Pdt/2016
Tanggal 29 September 2016 — WALIKOTA KOTA TANGERANG, cq. CAMAT BATU CEPER, cq. KEPALA KELURAHAN BATU CEPER VS Drs. GILBERT HALASAN MANULLANG, DKK
94 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1806 K/Pdt/2016atau keinginan pemerintah atau partai politik atau kelompok penekanlainnya;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-07-2014 — Upload : 27-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453 K/Pdt/2013
Tanggal 23 Juli 2014 — H. UNGI RAYEP AAP, S.H melawan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 453 K/Pdt/2013(1,7)Pemerintah wajiob bertanggung jawab menghormati, melindungi,menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalamUndangUndang ini, peraturan perundangundangan yang lain, danhukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima olehNegara Republik Indonesia;Pasal 74:Tidak satu ketentuan dalam UndangUndang ini boleh diartikan bahwaPemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkanmengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia ataukebebasan dasar
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Khusus Pemilu
Register : 05-07-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kot
Tanggal 16 Juli 2018 — - Drs.SUYADI M.M. bin KHALIMI
143 — 53
  • Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksuddalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/ataupengurus partai politik.Menimbang, bahwa larangan bagi PNS untuk memberi dukungan ataubersikap netral dalam Pemilu termasuk Pilkada tersebut diatur dalam UUNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 79 ayat (1) dan ayat(4) sebagai berikut:1. Dalam kampanye dilarang melibatkan:a. Hakim pada semua peradilan;b. Pejabat BUMN/BUMD;c.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 18-05-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 87/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 7 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : Nyonya IRA IRDANA, SH
Terbanding/Tergugat I : JONNA TANHANKARA
Terbanding/Tergugat II : ANG SOEY LIAN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
92 — 44
  • Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata)sehingga perbuatan Penggugat yang mendudukkan Turut Tergugatsebagai pihak dalam perkara A Quo jelas merupakan perbuatanyang tidak berdasarkan hukum error in persona, sebabbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang di gariskan Pasal1340 KUHPerdata.Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata:Suatu. perjanjian hanya berlaku antara pihapihak yangmembuatnyaSelengkapnya pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 08-09-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 28-01-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 39/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 27 Januari 2022 — Penggugat:
1.ANTO, SE
2.ANDI HIRFAN
3.INDRAWATI, S.Pd
4.WA RUDIA
5.MASRUDIN
6.MALIONO
Tergugat:
KEPALA DESA PATUNO
188 — 98
  • Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;Menjadi pengurus partai politik;Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Pidana Umum Penghinaan
Putus : 12-05-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 29/Pid.B/2014/PN Ktg
Tanggal 12 Mei 2014 — KARTINI MOKOAGOW
44 — 2
  • Rendy Zulhadjidan meminta agar saksi Moh.Rendy Zulhadji menjemput terdakwa dan mengantar terdakwa kelapangansepak bola di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat karena saatitu sedang diadakan kampanye salah satu partai. Dengan menggunakansepeda motor Saksi Moh. Rendy Zulhadji menjemput terdakwa sekitar jam15.00 wita, kemudian terdakwa dan saksi Moh. Rendy Zulhadji menuju kelapangan sepak bola tersebut.