Ditemukan 17962 data
77 — 9
Peradilan Agama, yang berwenang mengadili perkara bagi orang orangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah;3. Peradilan Militer, yang berwenang mengadili perkara pidana yangTerdakwanya terdiri dari prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu;4.
Peradilan Tata Usaha Negara, yang berwenang untuk mengadili perkarayang menyangkut sengketa Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 49Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragamaIslam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq
Terbanding/Tergugat I : Anderias Leo Paitiba
Terbanding/Tergugat II : Yunike Leo Paitiba
71 — 26
sebagaimana diuraikan di atas,perbuatan Tergugat dan Tergugat II yang ingin menguasai dan telahmenempati serta berkeinginan mengalihkan kepemilikan hak atastanah Penggugat yang keseluruhannya seluas kurang lebih 13.073M2, yang terletak di Kelurahan Penkase Oeleta RT 07/RW 03 seluasHalaman 6 dari 20, Putusan Nonor 27/PDT/2021/PT KPG26.27.kurang lebin 2.524 M2 dengan batasbatasnya sebagai sebagaiberikut:e Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik NicodemusRensine;e Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Wakaf
;e Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wakaf;e Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sangkar Mas;Serta tanan Penggugat yang terletak di kelurahan Namosain seluas10.549 M2 berada dalam wilayah RT.21/RW.01 dengan batasbatasnya sebagai berikut :e Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik NicodemusRensine.e Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Philipus Basi;e Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Sangkar Mas;e Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Muhammad Badu;Bahwa berdasarkan
SRI YANTI LESTARI PANJAITAN, SH
Terdakwa:
1.Rudi Harianto Als Rudi
2.Muhammad Salim Siregar Als Salim
27 — 3
Wakaf Kel. Sei Agul Kec. MedanBarat;Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2896/Pid.Sus/2020/PN MdnAgama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei2020;2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal O07 Mei2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;3. Penyidik Perpanjang Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juni2020 sampai dengan 15 Juli 2020;4.
Wakaf Kel. Karang Berombak Kec. MedanBarat sesampainya Terdakwa ditempat tersebut Terdakwa bertemu denganterdakwa II lalu duduk sambil mengobrol hingga pukul 01.30 Wib pada hariSabtu tanggal 11 April 2020, kemudian terdakwa II mengatakan ini ada Rp.30.000, (tiga puluh ribu) maksudnya untuk membeli shabushabu, laluTerdakwa memiliki uang Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah), lalu kamipergi ke Jalan KL. Yosudarso Lorong 14 Kel. Glugur Kota Kec.
Terbanding/Penggugat : JOSEP SIPANGKAR
66 — 45
MangisangSidaurukadalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karenaPelepasan hak atas tanah wakaf (vide bukti P14) adalah pelepasanantara orang tua Para Penggugat dengan Gabriel Jasona Sidauruk(sepihak)yang hanya berlaku bagi mereka yang mengikatkan dirididalamnya tidak termasuk kepada Para Pembanding/ParaTergugatapalagi secara fakta didalam simin/makam tersebut benar beradamakam/tambak Op.
(vide bukti T11, T12, T13 dan T14) sehingga seharusnyaPelepasan hak atas tanah wakaf tersebut harus juga diketahui danditandatangani oleh Pomparan Op. Pittu Sona ;Bahwa bukti P14 dibuat hanya sebagai akalakalan atau rekayasa yangdibuat oleh orang tua Para Terbanding/Para Penggugat guna untukdianggap sebagai kepemilikan hak atas tanah seluas + 3.000 M?
Jukkar Sidauruk dan atasPelepasan hak atas tanah wakaf (vide bukti P14) adalah pelepasanantara orang tua Para Penggugat dengan Gabriel Jasona Sidauruk(sepihak), yang hanya berlaku bagi mereka yang mengikatkan dirididalamnya tidak termasuk kepada Para Penggugat d.r./ParaPembanding,sehingga berdasarkan hal tersebut beralasan kiranya Petitumangka 9 (Sembilan) layak untuk dikabulkan ;8.
TogaPane Turnip;Bahwa demikian juga pertimbangan hukum judex factie didalam putusanhalaman 56 yang pada pokoknya menyatakan dengan adanya bukti P14yaitu surat pelepasan atas tanah wakaf/simin tanggal 13 Mei 2013 dapatmenguatkan dalil kepemilikan Para Penggugat untuk menyatakan tanahseluas + 3.000 M? (tiga ribu meter persegi) adalah merupakan tanahwarisan Op. Pittu Sona yang diwariskan kepada Op.
Pittu SonaSidauruk, Makam/Tambak Jungkar Sidauruk (Kakek Para Pembandingsemula Para Tergugat) dan makam/tambak Kanurumasan Sidauruk (ayahkandung dari Pembanding semula Tergugat I) (vide bukti T11, T12, T13dan T14) sehingga seharusnya Pelepasan hak atas tanah wakaf tersebutharus juga diketahui dan ditandatangani olen Pomparan Op.
59 — 3
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan; Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
20 — 2
dalil figih tentang kedudukan~ keterangan saksi I(..eeesceeseeesseeeeeeeeeeeeeees ) dan Saksi ID (eee eee eeeeeeeeeeeeee ) yang berdasarkan padaberita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Fighus Sunnah yang berbunyi :EFArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
24 — 13
tersebar luas (syahadahalistifadhah),sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:= w w w asso Liull sic alasu VL dslg sll Qrnis asVeIJI5 gisslg SgaJlg a5VaIlg ual 19w aslsi5 CISII5 J5alls 2 95IJI5 aVall5Artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,Halaman 7 dari 10 hal.Penetapan No. 78/Pat.P/2018/PA.Pwldiangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
17 — 8
Pwlnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diriseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya.
104 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam pengelolaan Rumah Sakit Islam Samarindatermasuk pemanfaatan gedung tersebut oleh Penggugat, asetyang tertanam tidak hanya milik Penggugat tetapi partisipasipihak ketiga sebagai donatur dalam bentuk sumbangan, hibah,wakaf dan lainlain, dan sekarang sementara berlangsungpembangunan gedung baru lantai 5 yang akan menjadi pusatkegiatan pelayanan Rumah Sakit Islam Samarinda.
sengketa tersebut tetapmemaksakan pengalihan Rumah Sakit Islam Samarinda menjadiRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C Islam Abdul WahabSyahranie, padahal Tergugat mengetahui bahwa Penggugat adalahpemilik yang sah atas Izin Rumah Sakit Islam Samarinda yang sudahberlangsung selama 28 tahun dan Aset Penggugat di dalam RumahSakit Islam Samarinda tersebut tidak hanya eks Gedung Rumah SakitUmum Jalan Gurami (pinjam pakai), akan tetapi terdapat AsetPenggugat sendiri serta sumbangan dari pihak ketiga berupa wakaf
berlakuatas nama Pemohon Kasasi; Manajemen Rumah Sakit Islam Samarinda, tenaga medis dan non medisserta tenaga penunjang lainnya masih aktif melakukan pekerjaanya; Hubungan kontrak dengan pihak ketiga seperti BPJS, para asuransikesehatan, serta suplair farmasi dan logistik masih sedang berjalan; Bangunan Sarana Kesehatan yang sedang digunakan bukan hanya ExGedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda (objek pinjampakal) yang dipinjam pakaikan, melainkan terdapat gedung/bangunanyang berasal dari wakaf
Endang Sri Wahyuni
Tergugat:
1.Suroso
2.Asnawi
3.Mulyono
4.Ngadiyo
Turut Tergugat:
Adi Yansah
97 — 56
Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 TentangPERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989TENTANG PERADILAN AGAMA:Pasal 49Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;waris;wasiat;hibah;wakaf;zakat;infaq;> ea m>o a0 &shadagah; dani. ekonomi syari'ah..
Hanyasaja, perlu dipahami bahwa sekalipun subjek hukumnya adalah orangorang yang beragama Islam, Pengadilan Agama tidak berwenangmenyelesaikan sengketa hak milik dimaksud jika sengketa hak miliktersebut berdiri sendiri, tidak dikumulasikan dengan sengketa lain,Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 13/Padt.G/2017/PN Mrt.misalnya sengketa waris mal waris, sengketa harta bersama,sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, atau sengketaekonomi syariah;Bahwa berdasar halhal sebagaimana terurai tersebut
umum adalah perkarapidana dan perdata yang ditentukan oleh undangundang menjadikewenangannya, sedangkan yang menjadi obyek sengketa di PengadilanAgama berdasarkan UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang mana telahdisempurnakan dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 jo UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, di mana PengadilanAgama mempunyai Absolut Kompetensi terletak pada Justicialblenya (pencarikeadilan), yang mana kewenangan tersebut meliputi : perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf
6 — 6
dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndangNo. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukanberdasarkan hukum Islam serta wakaf
15 — 3
XX Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f.zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan Isbath(pengesahan) Nikah yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkanketentuan
16 — 5
adalah pengadilandalam lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana yang dikehendaki Pasal 49 Ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diuabah dengan UndangUndang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan UndangUndangNo. 50 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang:a Perkawinan;b Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;Cc Wakaf
19 — 1
maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
33 — 4
Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (b)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
11 — 6
HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
100 — 38
Terentang, Kubu Raya, dengan batasbatas;> Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Umar;> Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Suli;> Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Dollah;>Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Arpan;Sebidang Tanah yang di atasnya terdapat kebun sawit, 7.475 M2dengan No SHM 1745 atas nama Umar terletak di Desa SungaiRadak Il, Kecamatan Terentang, Kubu Raya, (dahulu Pontinak)dengan batasbatas;> Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jamian;> Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Wakaf
71 — 19
Pengadilan Agamaincasue Pengadilan Agama Giri Menang, karena menurutketentuan pasal 49 Undangundang No. 3 tahun 2006tentang perubahan atas UndangUndang No. 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndangundang No. 7 tahun 1989 tentang peradilanAgama mengatakan, Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara ditingkat pertama antara orang orang yangberagama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf
- Tentang : Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara
Pemegang hak atas tanah;oPemegang pengelolaan;Nadzir untuk tanah wakaf;aA 9Pemilik tanah bekas milik adat;eMasyarakat hukum adat;ehPihak yang menguasai tanah negara dengan itikadbaik;g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atauh. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yangberkaitan dengan tanah.S.
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkankarena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusanJudex Juris dan Judex Facti:Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah menerapkan hukumformil dan materiil dengan benar dalam perkara ini;Bahwa alasan peninjauan kembali hanya pengulangan dalildalilyang oleh Judex Facti telah dipertimbangkan dengan benar;Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi berdasarkan wakaf