MulyadiYacob, surat permohonan keringanan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yangdisampaikan dari Partai Golkar Kota Sungai Penuh yang ditanda tangani oleh KetuaPartai Golkar Kota Sungai Penuh H.

Pupuk Kujang, dan PT.Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik;Menimbang, bahwa pengertian Distributor dalam Pasal 1 angka 8 peraturantersebut di atas adalah adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayahtanggung jawabnya;Menimbang

temannya Ijang lari;Bahwa Saksi mengenali saudara Samsul dimana jarak antara rumahSaksi dengan Samsul berjarak sekitar 100 (seratus) meter serta Samsulpendukung pasangan calon nomor 1, dimana dia adalah salah satujenderal lapangan;Bahwa Saksi mengetahui orangorang sebelum mendatangi rumah Saksiberkumpul di rumah Samsul disebabkan anatar rumah Saksi denganSamsul masih terlihat dan dekat;Bahwa mereka berkumpul dirumah Samsul pada waktu itu awalnyaMenurut info yang saksi dengar mereka akan dibagikan baju partai

Bahwa pekerjaan Saksi 1 adalah sebagaikontraktor dan mitra kerja PT.DATC, selain itumenjadi pengurus pada Partai Amanat Nasional (PAN)Kabupaten Bone yang berkedudukan di Jln.SukawatiKota Watampone kab.Bone, Sulsel.3. Bahwa pada bulan Juli 2010 Saksi 1 mendapatperintah dari Direktur PT.DATC Jakarta atas namaSdr.Djasman Karimin untuk melakukanpenerimaan/perekrutan calon karyawan sebanyak 45(empat puluh lima) yang akan dipekerjakan diBandara di seluruh wilayah Indonesia.4.

didalam UUD 1945 maupundidalam UU No 39 tahun 1999 tentang HAM karenanya tidak satupun ketentuanyang mengatur perlindungan terhadap hak asasi masusia baik didalam UUD1945 maupun UU No 39 tahun 1999 tentang HAM boleh diartikan bahwasiapapun atau pihak manapun dibenarkan untuk mengurangi, merusak, danmenghapus hak asasi manusia, seperti telah diatur didalam ketentuan Pasal 74UU No 39 tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi :Tidak satu ketentuanpun dalam UndangUndang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, Partai

Fraksi Partai GOLKAR, terdiri dari; Ketua Fraksi H. Mahmud lipSyafruddin , Wakil Ketua Fraksi Algrin Gasan, Anggota H.Abdurahman Amur, Ubay Assan, Setia Budi, Bob Dwi CiptaMahaputra, Rahmadi;. Fraksi PDIP, terdiri dari; Ketua Fraksi Robert L.Gerung, WakilKetua Fraksi Murniaty, Sekretaris Didi Hartoyo, BendaharaMistirna Singgah, Anggora Romy Adam HMB, Timotius Mahar, H.Madiansyah, Lawin, Poetry Gita Oktanovianti;.

Dalam melaksanakan tugas fraksi diwajibkan membuat laporanuntuk masingmasing partai politik dengan tembusan disampaikankepada Ketua DPRD setiap 3 bulan sekalih. Fraksi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnyasesuai dengan kebutuhan yang selanjutnyya disampaikan kepadapimpinan DPRD. Bahwa Susunan Badan Musyawarah DPRD Kab. Kapuas, adalah;Ketua merangkap anggota H.

Fraksi Partai GOLKAR, terdiri dari; Ketua Fraksi H. Mahmud lipSyafruddin , Wakil Ketua Fraksi Algrin Gasan, Anggota H. AbdurahmanAmur, Ubay Assan, Setia Budi, Bob Dwi Cipta Mahaputra, Rahmadi;2. Fraksi PDIP, terdiri dari; Ketua Fraksi Robert L.Gerung, Wakil KetuaFraksi Murniaty, Sekretaris Didi Hartoyo, Bendahara Mistirna Singgah,Anggora Romy Adam HMB, Timotius Mahar, H. Madiansyah, Lawin,Poetry Gita Oktanovianti;3.

Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui alatkelengkapan DPRD yang disampaikan oleh fraksiDalam pelaksanaan tugas fraksi diberikan fasilitas baik sarana kerja alattransportasi yang disediakan melalui APBD untuk kegiatan operasionalHalaman 115 dari 130 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2015/PN Pikg.h.Dalam melaksanakan tugas fraksi diwajibkan membuat laporan untukmasingmasing partai politik dengan tembusan disampaikan kepadaKetua DPRD setiap 3 bulan sekaliFraksi menyusun rancangan anggaran untuk

sedarah maupun semenda dengan terdakwa dan tidak adahubungan pekerjaan dengan terdakwa ;e Bahwa saksi bekerja sebagai pengusaha dibidang farmasi, tempat usaha saksi diJalan Merdeka Barat No. 649 dengan nama perusahaan Apotik Mandiri danApotik Mandiri sudah lama berdiri ;e Bahwa Apotik Mandiri bergerak dibidang penjualan obatobatan ;e Bahwa yang boleh membeli obatobatan di Apotik Mandiri tersebut adalahmasyarakat umum dan juga menerima resep dokter ;e Bahwa saksi tidak pernah menjual obatobatan dalam partai

Ptsn Pkr No. 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.Ptk.Bahwa di apotik saksi tidak pernah menjual obat cacing merk Embacitrinetersebut ;Bahwa perusahaan swasta ataupun instansi pemerintah tidak pernah memintadaftar harga produk obat secara resmi ke apotik saksi ;Bahwa di apotik saksi masih menjual produk vitamin Vicalcin sirup ;Bahwa di apotik saksi produk vitamin Vicalcin sirup dijual dalam partai kecil ;Bahwa apotik Mandiri tersebut berdiri kurang lebih 12 (dua belas ) tahun ;Bahwa di apotik saksi tidak

pernah ada yang membeli produk vitaminVicalcinsirup dalam partai besar ;Bahwa saksi membeli produk vitaminVicalcin sirup dari PT.

Omega Mulia Sukses maupun Apotik Amelia membeli obat vitaminmerek Vicalsyn syrup dalam jumlah partai besar, karena vitamin tersebut dapatdiperdagangkan secara bebas di pasaran ;Bahwa kandungan / komposisi yang terkandung dalam Vitamin merek VicalsynSyrup tersebut yaitu : Kalsium Hidrogen Fostat dan Calsium (Ca) Pantotenat ;Bahwa harga vitamin merek Vicalsyn syrup yang saksi jual kepada PT.

Simatupang saat itu ia mengakusebagai salah satu Direktur perusahaan yang bergerak di bidang jual belliCPO (Minyak Bersih), Kernel (cangkang biji kelapa sawit), dan MIKO(Minyak Kotor).Bahwa benar setelah saksi berkenalan dengan Terdakwa Indra P.Simatupang untuk hubungan selanjutnya kami sering berinteraksi karenabanyak kegiatan di partai PDIP karena juga menjelang pemilu tahun 2014.Bahwa benar yang mengenalkan Louis Gunawan Khoe dan Yacub Tanoyodengan Terdakwa Indra P.

Simatupang adalah saksi, awalnya ketika saksisedang aktif di partai saat itu. Terdakwa Indra P. SimatupangHalaman 60 dari 154 Putusan Nomor 61/Pid.B/2017/PN Jkt.

SelBenar bersedia memberikan keterangan.Benar pernah diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya dan dibuatkanBAP.Bahwa keterangan dalam BAP adalah benar keterangan yangdiberikan.Benar saksi belum pernah dihukum.Benar saat ini saksi adalah Anggota DPR RI aktif, menjadi AnggotaDPR RI sejak bulan Oktober 2014 dengan masa bakti 20142019berdasarkan Keppres No.92/P Tahun 2014.Benar saksi menjadi Anggota DPR RI dari daerah Pemilihan BogorKabupaten,.Benar menjadi Anggota DPR RI melalui jalur Partai PDI Perjuangan

,jadi awalnya bukan orang partai namun selanjutnya mengikuti seleksidan mengajukan menjadi Calon Legislatif dari PDI Perjuangan danterpilin ketika baru 1 kali mencalonkan dan saat ini baru menjadiKader dari PDI Perjuangan.Benar awalnya saksi ditugaskan di Komisi VI, hal itu sejak tahun 2014sampai dengan pertengahan tahun 2016, di Komisi VI saksi sebagaiAnggota, Komisi VI membidangi perdangan, perindustrian dan BUMN,namun sejak pertengahan tahun 2016 sampai saat ini saksi dipindahtugaskan ke Komisi

terhadap usulan atau proposal oleh Tim Teknis /petugas lapangan dalammemilih petani serta lokasi guna melaksanakan kegiatan yang direncanakan, melainkanyaitu :Pada sekira bulan September 2011 Terdakwa EDI YUSMIANTO sebagaiWakil DPRD Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai tugas melakukanmewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga / instansi lainnya,mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga / Instansilainnya telah menggunakan kesempatannya sebagai pimpinan dewan yangberasal dari Partai

Banjarnegara dariPPP) dirumahnya di Desa Bandingan Kecamatan Bawang, sekirabulan November 2011 setelah pertemuan sosialisasi yangmengatakan kepada saksi bahwa Dana Jitut dan Jides tahun 2011tersebut sampai di Banjarnegara adalah atas usaha dari PPP(Partai Persatuan Pembangunan).Bahwa saksi bersama kelompok tani yang lain menyerahkanuang aspirasi dari dana Jitut tersebut karena merasa takut danabantuan tersebut dialinkan dan tahun berikutnya tidakmendapatkan bantuan lagi.Bahwa PRIYO RAHARJO juga meminta

Hal tersebutsama sekali tidak ada kaitannya.Bahwa saksi tidak tahu apakah BPKP Jawa Tengah pernah melakukan auditkegiatan Jitut Jides di Kabupaten Banjarnegara.143Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.1 SAKSI AZIZ NURDIN bin NGAFIDUN;: Bahwa saksi kenal dengan EDI YUSMIANTO, sebagai Ketua partai PPP Kab.Banjarnegara dan juga sebagai anggota DPRD Kab.

Banjarnegara periode 2009 2014.e Bahwa saksi sebagai Wakil Bendahara Partai Persatuan PembangunanKabupaten Banjarnegara dan selaku Direktur CV.

denganmengatakan ini yang mau ngurus dari medayu.Bahwa PRIYO RAHAHJO secara bersamasama dengan LUTHFI AHMADmelakukan pungutan dana dari masingmasing kelompok tani dan sebagian melaluiSAIRAN, yang seharusnya digunakan kelompok tani sesuait RUKK tersebut atasperintah Terdakwa EDI YUSMIANTO dan setelah uang pungutan terkumpuldiserahkan kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO, kemudian PRIYO RAHARJO danSAIRAN mendapatkan uang imbalan/jasa sedangkan LUTHFI AHMAD telahdijanjikan untuk dijadikan calon legislatif dari Partai

Arif RahmanHakim Bandar Lampung yang pernah digunakan sebagai PoskoPencalegan PAN dan saksi membayarkan uang sebesar Rp. 2,5 Miliarsebanyak 2 kali kepada ALZIER Mantan Ketua Partai Golkar PropinsiLampung;Bahwa pada pertengahan tahun 2017 saksi juga atas perintah ZAINUDDINHASAN membayar uang sebesar Rp. 2,5 Miliar untuk pembelian lahanseluas 34 Hektar di Kec.

Lampung Selatan periode 20162021; Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2018 saat itu dibulanpuasa, Terdakwa datang menemui saksi bersama AGUS BHAKTI NUGROHO, kedatangannya bermaksud untuk bergabung dengan ormas Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN), Saksi persilahkan Terdakwa bergabung, setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta pekerjaan, jatah proyek di Kab.

Rp.50.000 sejumlah total Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yangdiikat dengan karet.Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.ZULKIFLI HASAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut;Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungankeluarga dengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, atasketerangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi membenarkan dan tetappada keterangan tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi dari Partai

komunikasi antara adik saksidan saksi terjadi di rumah, pembicaraan tempat di Swiss Bell setelahpertemuan buka puasa;Bahwa setelah pertemuan buka puasa di rumah saksi, ada komunikasi,saksi tanyakan bagaimana persiapan acara, apakah sudah bagus, saksimenyampaikan agar menggunakan Swissbell dan AGUS menyampaikanberhasil dengan harga Rp. 500ribuBahwa AGUS yang saksi maksud adalah AGUS BAKTI NUGROHO, saksimengenalnya sejak menjadi anggota DPR;Bahwa tidak ada hubungan AGUS dan adik saksi, samasama di partai

diantaranya oleh CV Karya Pakaranu senilai 1,2 M,peningkatan hotmix desa Babulang CV Graha Yuda senilai Rp.800 juta, CVWira Bumi perkasa senilai Rp.550juta, CV Duta Agung Persada senilai Rp1,48M, rehabilitasi jalan irigasi DI Way Hamsari oleh CV Laut Merah Rp.963juta.Bahwa di tahun 2018, Terdakwa memiliki pekerjaan di dinas PUPR, awalnyadiakhir tahun 2017 Terdakwa ditelpon oleh SYAHRONI, bahwa ada AGUSBAKTI NUGROHO orang PAN dan orangnya Bupati ingin bertemu Terdakwadan meminta Terdakwa masuk ke partai

Demokrat Tahun 2010, yang diserahkan Terdakwamelalui Munadi Herlambang, Indradjaja Manopol, dan Ketut Darmawan.2 Wafid Muharam, sebesar Rp6.550.000.000,00 (enam milyar lima ratuslima puluh juta rupiah), yang diserahkan beberapa kali dan diterimamelalui Paul Nelwan dan Poniran.3 Mahyuddin,sebesar Rp500.000.000,00 (ima ratus juta rupiah) yangdiserahkan melalui Wafid Muharam pada saat Kongres Partai Demokratdi Bandung.4 Adirusman Dault, tanggal 6 April 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta

Rosasebesar Rp. 21 Milyar tersebut dan dibilang Anas : ente minta balik lalu olehsaksi disampaikan ke Rosa minta balikuang itu kalau tidak nanti kau dipecat;Bahwa saksi telah mengenal AnasUrbaningrum sejak tahun 2004 samasamadi partai Demokrat dan bersamasamakomitmen mengusung Anas Urbaningrummenjadi presiden;141Bahwa sepengetahuan saksi aliran feeuntuk proyek Hambalang dari PT AdhiKarya ini diberikan melalui MachfudSuroso;Bahwa Machfud Suroso adalah direkturPT.

DGI dan Machfud Surosomembawa PT Adhi Karya;Bahwa saksi membenarkan adanyapembagian uang pada saat Kongrespemilihan ketua umum Partai Demokratdan salah satu tujuan dari pemberian uangfee proyek Hambalang adalah untukmensukseskan Anas Urbaningrum jadiKetua Umum partai Demokrat yangnantinya disiapkan jadi presiden;Bahwa pembagian uang dikongres PartaiDemokrat sebagian menggunakan uangdari fee proyek Hambalang, dan sebagian142lain menggunakan uang proyek diuniversitasuniversitas;Bahwa saksi membenarkan

ANAS URBANINGRUM.778 1 (satu) buah PIN berwarna biru berlogo Partai Demokrat yang bertuliskanANAS untuk Demokrat.779 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor Toyota Jeep No. Pol B 55SFR warna Hitam.780 1 (Satu) lembar kertas warna kuning terdapat tulisan tangan bertuliskan:Hambalang 26/8 20101.GDM =Privilege Sub con2. porsi =15% x 1,2 M (Multi Years)3.

AgendaRSM15278 untuk diteliti dan selesaikan tanggal 15 Maret 2013. 10035.5 (lima) lembar foto copy Daftar Nama dan Alamat Tenaga Ahli dan AsistenAnggota Komisi X Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun 2010. 10036.2 (dua) lembar foto copy Daftar Nama/Telepon/Alamat Tenaga Ahli dan AsistenAnggota Komisi X Tahun 2010. 10037.1 (satu) lembar foto copy Daftar Nama/Telepon/Alamat Tenaga Ahli dan AsistenAnggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Komisi X Tahun 2010. 10038. 1 (satu) lembar foto copy Daftar

Fraksi Partai GOLKAR, terdiri dari; Ketua Fraksi H. Mahmud lipSyafruddin , Wakil Ketua Fraksi Algrin Gasan, Anggota H.Abdurahman Amur, Ubay Assan, Setia Budi, Bob Dwi CiptaMahaputra, Rahmadi;. Fraksi PDIP, terdiri dari; Ketua Fraksi Robert L.Gerung, WakilKetua Fraksi Murniaty, Sekretaris Didi Hartoyo, BendaharaMistirna Singgah, Anggora Romy Adam HMB, Timotius Mahar, H.Madiansyah, Lawin, Poetry Gita Oktanovianti;.

Dalam melaksanakan tugas fraksi diwajibkan membuat laporanuntuk masingmasing partai politik dengan tembusan disampaikankepada Ketua DPRD setiap 3 bulan sekalih. Fraksi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnyasesuai dengan kebutuhan yang selanjutnyya disampaikan kepadapimpinan DPRD. Bahwa Susunan Badan Musyawarah DPRD Kab. Kapuas, adalah;Ketua merangkap anggota H.

Fraksi Partai GOLKAR, terdiri dari; Ketua Fraksi H. Mahmud lipSyafruddin , Wakil Ketua Fraksi Algrin Gasan, Anggota H. AbdurahmanAmur, Ubay Assan, Setia Budi, Bob Dwi Cipta Mahaputra, Rahmadi;2. Fraksi PDIP, terdiri dari; Ketua Fraksi Robert L.Gerung, Wakil KetuaFraksi Murniaty, Sekretaris Didi Hartoyo, Bendahara Mistirna Singgah,Anggora Romy Adam HMB, Timotius Mahar, H. Madiansyah, Lawin,Poetry Gita Oktanovianti;3.

Dalam melaksanakan tugas fraksi diwajibkan membuat laporan untukmasingmasing partai politik dengan tembusan disampaikan kepadaKetua DPRD setiap 3 bulan sekali. Fraksi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnyasesuai dengan kebutuhan yang selanjutnyya disampaikan kepadapimpinan DPRD.3) Sedangkan tugas dan tanggung jawab badan musyawarah adalah :a.

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau,; d.

Prinsip kontrak partai (partycontract) yang digariskan Pasal 1340 Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUH Perdata) yang menegaskan perjanjian hanya mengikatkepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja;Dari pernyataan ini sebenarnya kita dapat menyimpulkan bahwa tidakdimungkinkan apabila Pelawan (pihak ketiga) yang memiliki keberatanbahwa harta kekayaan miliknya dijadikan sita jaminan oleh Terlawan18(awalnya Tergugat)

Insentif : Rp. 1.575.000 Kontribusi Partai : Rp. 5.500.000 Arisan : Rp. 1.030.000 Yarnati : Rp. 1.000.000 Bank BPD Sulselbar : Rp. 16.607.155Jumlah Potongan : Rp. 28.271.851Sisa diterima : Rp. 1.801.145Ampra gaji tersebut akan diajukan sebagai bukti dalam perkara Aquo.Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 2 mengenai biayakebutuhan anak sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak berdasaruntuk dikabulkan dalam perkara Aquo karena jaminan anak tetap dipenuhioleh Tergugat rekonvensi termasuk

Akta Hibah termasuk Partij Acte ( Partai Akta ) artinya bahwa Aktatersebut dibuat oleh para pihak dihadapan PPAT, oleh karena ituPPAT hanya menuangkan apa yang disampaikan, dijelaskan dandiakui oleh para pihak ke dalam Akta yang dituangkan. Sejauh apayang disampaikan, dijelaskan dan diakui oleh para pihak itu tidakbertentangan dengan hukum maka PPAT boleh membuat aktanya.Kebenaran atas apa yang disampaikan oleh para pihak adalahtanggung jawab para pihak, bukan tanggung jawab PPAT.6.

., M.H. selaku Caleg DPRD KotaMakassar Dapil V dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang padaintinya melaporkan adanya tindakan manipulasi suara berupaperubahan atas perolehan suara yang diperoleh pelapor Drs. H.Abd. Rauf Rahman, S.H., M.H. kemudian berubah menjadiperolehan suara untuk Hasanuddin Leo, S.E., Msi.

Menjadi anggota /atau Pengurus Partai Politik, atau ;d.

ditandatangani dibawah tangan, tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang(pejabat umum) tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak,Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Padt.G/2018/PN Smd. secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibaut oleh ataudihadapan pejabat, meliputi: suratSurat, registerregister, suratSurat urusan rumah tangga, lainlain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum secara khusus ada Akta Bawah Tangan yang bersifat partai

Undangundang Nomor 5 tahun 2014 Tentang AparaturSipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf menyatakan PNSdiberhentikan dengan hormat karena (a) Melakukan Penyelewengan tehadap Pancasila danUndangundang Dasar republik Indonesia tahun 1945(b) Dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubugan dengan jabatandan/atau pidana Umum;(c) Menjadi Anggota dan/atau Pengurus PArtai Politik