Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Register : 03-09-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 485/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Penggugat II : M UMAR SYAHID
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kpknl Semarang
Terbanding/Tergugat I : PT.Bank Negara Indonsia PerseroTbk Pusat JAKARTA CQ PT. Bank Negara Indonsia PerseroTbk Cabang Kudus
Terbanding/Tergugat IV : Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Kantor wilayah Jawa Tengah
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Purwodadi Kabupaten Grobogan
Turut Terbanding/Penggugat V : NGADIMIN
Turut Terbanding/Penggugat III : AGUS RIYANTO
Turut Terbanding/Penggugat I : ISTANTO
Turut Terbanding/Penggugat IV : RAMIJAN
4939
  • Republik Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut :a) Yurisprundensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4K/RUP/1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat diPengadilan Negeri maka syarat mutlaknya harus ada perselisinanhukum antara pihak yang berperkara;b) Keputusan MA RI No. 294K/SIP/1971 tanggal 07071971yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orangyang mempunyai hubungan hukum.8) Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukanoleh Para Penggugat tidak sesuai dengan prinsip partai
Register : 10-11-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb
Tanggal 17 Nopember 2020 — ZULPIYAN, S.H. Pgl. JON
122291
  • Erick Hariyona dengan mengajungkan tanda tiga jari,sebagai wujud bahwa terdakwa mendukung semua calon dan bersifat netraldalam pemilukada ini, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa terdapat larangan bahwa kepala desa atau (Wali nagari dalam konteks ini)dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis, tidak bisa menjadi pengurus partaipolitik atau anggota partai politik dan tidak dapat juga menjadi tim kampanye atautim sukses peserta
Register : 17-11-2014 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANTA ENG Nomor 100/Pid.B/2014/PN.Ban.
Tanggal 20 April 2015 — - H. Kr. JUMATTA Bin Kr. CEKKE - Ir. H. ANDI RILMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH
114707
  • Halim yangsaat itu menjabat anggota DPRD Bantaeng, sehubungan dengan rekamanpidato mereka di rumah Azikin Sultan di Makassar yang mengatakan Bupati jarang ballose (artinya: Bupati kuda rakus);Bahwa Terdakwa Il Andi Rilman ingin mendengar penjelasan dari AnasHasan dan Nurdin Halim karena Terdakwa Il adalah adik kandung Bupatiyang tidak terima dengan katakata penghinaan yang ditujukan kepadaBupati, selain itu karena Terdakwa Il adalah ketua DPD propinsi dari partaiBarnas, dan Anas Hasan berasal dari partai
Register : 02-12-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN BAUBAU Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN Bau
Tanggal 14 April 2020 — Penggugat:
ASMA AHMAD
Tergugat:
LA EDE
9774
  • Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan kesatu, 2009, halaman 363 sampai dengan halaman 364, menguraikan:Jika ketentuan pasal 206 ayat (6) RBg/paal 195 ayat (6) HIR, konteks di atasdiuraikan lebih detail, terdapat dimensidimensi sebagai berikut: Bahwa jenis perlawanan (verxzet) dapat berupa perlawanan dari para pihaksendiri yang lazim disebut sebagai partai verzet dan pula dapat dilakukan olehpihak ketiga yang lazim dalam terminologi disebut sebagai derden verzet; Bahwa secara teoritik dan normatif,
Putus : 06-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1327 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 6 Desember 2017 — DARMO NAPITUPULU VS PT. INTI BRUNEL TEKNINDO
8264 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1327 K/Pdt.SusPHI/2017Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata. Oleh Karena itu, C dapat mengajukanexceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugatkeliru;Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas maka telah terbukti bahwaPenggugat telah keliru menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalamgugatan pada perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima.2.
Register : 19-08-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 19-08-2014
Putusan PN BANYUMAS Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Bms
Tanggal 11 Juni 2014 — PENGGUGAT NASIATI, DKK <> TERGUGAT SUPRAPTO, DKK
7211
  • Waktu itu ada konflik masalah Partai Politik antara Prapto(PDI) mengibarkan bendera PDI sehingga dibakar oleh bapaknyaLurah Hardjosudjono (Golkar) sekitar tahun 1976/1977 dan Praptoemosi menebangi pohon cengkih yang tumbuh ditanah sengketamilik Pak Lurah tersebut dan diganti dengan tanaman cabe, karenaditebangi oleh Prapto maka saksi tanya pada Pak Ahmadarsamengapa cengkeh ditebangi, katanya tanah tersebut milik Prapto,tapi kebenarannya saksi tidak tahu, masalah hibah atau bukanhibah saksi juga tidak
Register : 16-03-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 17-07-2020
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 4/G/2020/PTUN.YK
Tanggal 8 Juli 2020 — Penggugat:
SUPRIYADI
Tergugat:
KEPALA DESA / LURAH TIRTOMULYO
653385
  • YKf.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai politik;h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasiterlarang ;i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah
Register : 27-09-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 125/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
ARRY SETYO BESSY, S.T.
Tergugat:
Gubernur Bengkulu
180114
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau,; d.
Register : 28-04-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA KUNINGAN Nomor 959/Pdt.G/2020/PA.Kng
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
4610
  • Prinsip kontrak partai (partycontract) yang digariskan Pasal 1340 Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUH Perdata) yang menegaskan perjanjian hanya mengikatkepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja;Dari pernyataan ini sebenarnya kita dapat menyimpulkan bahwa tidakdimungkinkan apabila Pelawan (pihak ketiga) yang memiliki keberatanbahwa harta kekayaan miliknya dijadikan sita jaminan oleh Terlawan18(awalnya Tergugat)
Register : 11-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
JUMRI, S. Sos
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
331135
  • Undangundang Nomor 5 tahun 2014 Tentang AparaturSipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf menyatakan PNSdiberhentikan dengan hormat karena (a) Melakukan Penyelewengan tehadap Pancasila danUndangundang Dasar republik Indonesia tahun 1945(b) Dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubugan dengan jabatandan/atau pidana Umum;(c) Menjadi Anggota dan/atau Pengurus PArtai Politik
Register : 10-11-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PA POLEWALI Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl
Tanggal 8 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11337
  • Insentif : Rp. 1.575.000 Kontribusi Partai : Rp. 5.500.000 Arisan : Rp. 1.030.000 Yarnati : Rp. 1.000.000 Bank BPD Sulselbar : Rp. 16.607.155Jumlah Potongan : Rp. 28.271.851Sisa diterima : Rp. 1.801.145Ampra gaji tersebut akan diajukan sebagai bukti dalam perkara Aquo.Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 2 mengenai biayakebutuhan anak sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak berdasaruntuk dikabulkan dalam perkara Aquo karena jaminan anak tetap dipenuhioleh Tergugat rekonvensi termasuk
Register : 17-04-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Ktp
Tanggal 17 Oktober 2017 — Iskandar Bin ALwi Laeqan 1. Salwa 2. Notaris Ayu, SH 3.CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG 4. PT. BANK CIMB NIAGA Tbk
17438
  • Akta Hibah termasuk Partij Acte ( Partai Akta ) artinya bahwa Aktatersebut dibuat oleh para pihak dihadapan PPAT, oleh karena ituPPAT hanya menuangkan apa yang disampaikan, dijelaskan dandiakui oleh para pihak ke dalam Akta yang dituangkan. Sejauh apayang disampaikan, dijelaskan dan diakui oleh para pihak itu tidakbertentangan dengan hukum maka PPAT boleh membuat aktanya.Kebenaran atas apa yang disampaikan oleh para pihak adalahtanggung jawab para pihak, bukan tanggung jawab PPAT.6.
Register : 03-01-2017 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/TUN/2017
Tanggal 24 Januari 2017 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN VS ARMIN S.Ag., M.Ag DAN WAHID HASYIM LUKMAN, A.Ag;
130285 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.H. selaku Caleg DPRD KotaMakassar Dapil V dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang padaintinya melaporkan adanya tindakan manipulasi suara berupaperubahan atas perolehan suara yang diperoleh pelapor Drs. H.Abd. Rauf Rahman, S.H., M.H. kemudian berubah menjadiperolehan suara untuk Hasanuddin Leo, S.E., Msi.
Register : 01-04-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 30 Juli 2019 — Penggugat:
BAMBANG KUSNADI
Tergugat:
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
10151
  • Menjadi anggota /atau Pengurus Partai Politik, atau ;d.
Register : 08-08-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN SUMEDANG Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Smd
Tanggal 20 Maret 2019 — Penggugat:
H. OTOH SUNARTO
Tergugat:
AGUS SUPARMAN
6812
  • ditandatangani dibawah tangan, tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang(pejabat umum) tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak,Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Padt.G/2018/PN Smd. secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibaut oleh ataudihadapan pejabat, meliputi: suratSurat, registerregister, suratSurat urusan rumah tangga, lainlain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum secara khusus ada Akta Bawah Tangan yang bersifat partai
Register : 10-10-2016 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 03-06-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1039/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 4 April 2017 — Pemohon dengan Termohon
123
  • kekuatan sebagaimana akta dibawah tangan selama aktetersebut tidak ditandatangani oleh pihakpihak yang bersangkutan, yangdimaksud dengan pejabat yang berwenang disini adalah Notaris, Panitera,Jurusita, Pegawai Pencatatan Sipil, Hakim, Pegawai Pencatat Nikah;Menimbnag, bahwa sebuah akte autentik haruslah memenuhi 5 unsur,unsur pertama dibuat oleh atau dihadapan pejabat resmi/berwenang, unsurkedua sengaja dibuat akte tersebut untuk surat bukti, unsur ketiga bersifatpartai, unsur keempat atas permintaan partai
Putus : 13-09-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN BLORA Nomor Nomor 155 / Pid.B / 2016 / PN.Bla
Tanggal 13 September 2016 — AGUNG LAKSONO BIN SAMAJI ;
6577
  • berdasarkan ketentuan Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang dimaksud denganHalaman 25 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.SUS/2016/PN BlaDistributor adalah perusahan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tahun 2009
703373
  • Tentang : Narkotika
  • 61 diatur dengan Peraturan Pemerintah.3 SDwarga negara Republik Indonesia;bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;sehat jasmani dan rohani;berijazah paling rendah strata 1 (satu);berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dalampenegakan hukum dan paling singkat 2 (dua) tahun dalampemberantasan Narkotika;berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, danmemiliki reputasi yang baik;tidak pernah melakukan perbuatan tercela;tidak menjadi pengurus partai
Register : 23-04-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 13-08-2019
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 24/G/2018/PTUN.PTK
Tanggal 13 September 2018 — Dr. Heri Yulistio. M.Kes MELAWAN BUPATI KETAPANG
483328
  • Huruf c. menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik; atauSESUATU TINDAK PIDANA YANG AKAN DIUKUR (perbuatan)!Huruf d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjarapaling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan denganberencana.SARANA ATAU ALAT PENGUKUR TINDAK PIDANA ( perlakuan)!
    sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikandengan hormat.PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
    Aparatur Sipil Negara (UUASN) menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukumpenjaraataukurungan berdasarkan putusanpengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakHal. 103 Putusan Nomor:24/G/2018/PTUN.PTKpidanakejahatan jabatanatautindakpidanakejahatanyanqg adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Register : 02-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 605/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat I : Wunwun Maulidi
Pembanding/Penggugat II : Krisyana Prasetya.
Terbanding/Tergugat V : P.T. Nusa Raya Cipta.
Terbanding/Tergugat III : P.T. Lido Sarana Prima
Terbanding/Tergugat I : P.T. MNC Land Tbk
Terbanding/Tergugat IV : P.T. Solobhakti Trading
Terbanding/Tergugat II : P.T. Lido Nirwana Parahyangan
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat I : Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo, dikenal dengan nama Hary Tanoe atau Hary Tanoesoedibjo
Terbanding/Turut Tergugat II : P.T. Lido Golf Prima
1173920
  • No. 605/ Pdt/2019/PT:DKI Nama Partai Politik yangdidirikan oleh TURUT 13.14.membangun Bangsa Indonesia yang sejahtera dan berkualitas, serta melaluipartai politik yang didirikannya sering mempertontonkan kepedulianterhadap masyarakat kecil, dengan memberikan sumbangan ambulan danbantuan kioskios kepada pedagangpedagang kecil.
    Apalagi kalau disimakLirik dari Lagu Mars Partai Politik yang didirikan oleh TURUT TERGUGAT sungguh sangat menyentuh hati dan membakar semangat kebangsaan,yang selengkapnya bunyinya sebagai berikut :Lirik Lagu:Marilah Seluruh rakyat IndonesiaArahkan pandanganmu ke depanRaihlah mimpimu bagi nusa bangsaSatukan tekadmu untuk masa depanPantang menyerah itulah pedomanmuEntaskan kemiskinan citacitamuRintangan tak menggentarkan dirimuIndonesia maju sejahtera tujuanmuNyalakan api semangat perjuanganDengungkan
    gema nyatakan persatuan Nama Partai Politik yangdidirikan oleh TURUTTEN MIITTIMmarT Dan TURUT TERGUGAT pun pernah mengunjungi dan memberikandukungan terhadap kegiatan olahraga dirgantara PERKUMPULANSOLOWINGS FLIGHT CLUB FEDERASI AERO SPORT INDONESIA ditanah/lahan yang berlokasi di Blok Airstrip, Kelurahan Wates Jaya,Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor tersebut; Pada saat kunjunganTURUT TERGUGAT dan beberapa orang Pengurus dan AnggotaPERKUMPULAN SOLOWINGS FLIGHT CLUB FEDERASI AERO SPORTINDONESIA