Ditemukan 17962 data
14 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gleal) Abell y cls) ple Lou Salgcl 5505 agdtly Gag AbLigd) sindALY sll y Ysll Gindly Gipally 48 peony Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
50 — 8
No. 0446/Pdt.P/2016/PA.TgrsAgama disebutkan bahwa Pengadlan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat petama antara orangorangberagama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat,Infag, Shodagoh dan Ekonomi Syari'ah, sedangkan dalam penjelasannyadisebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yangmenjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuanmengenai bagian masingmasing ahli waris dan melaksanakan pembagianharta
15 — 0
Wakaf dan sedekah;Menimbang, bahwa pengangkatan anak berdasarkan hukum Islamadalah menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama a quo PengadilanAgama Jember, hal ini sesuai dengan penjelasan angka 37 perubahanpasal 49 huruf (a) angka 20, UndangUndang No.3 Tahun 2006 (sebagaiperubahan pertama dari UndangUndang No.7 Tahun 1989);Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dariketerangan Para Pemohon, maupun alatalat bukti Surat serta saksisaksi,maka Majelis Hakim telah menemukan faktafakta
14 — 1
sindALY sll y Vigll Gindly pally Ad pcan y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
14 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhati al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glaal) dbally cls) ple Aol Salgcll S525 eg btlg Gag ALLind) aidALN glly Ysll Gindl y Spall g Ad pcan y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
15 — 3
Mall y cls gle Aol 5g ail 5985 ately Gey AL Ua) riedALY sly Yl) Gially Ca pally AB puere y ad ollArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
9 — 5
plainf3fs24i aquoplainf3fs24 ; par Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d).hibah, (e). wakaf
16 — 2
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal) dlls clea ple Analy Salgl S585 agGily yay ALUN) sindALY ally Ysll Giallg Cogally 4b pany ib glyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,Halaman 7 dari 11 halamanSalinan Penetapan Nomor 0538/Pdt.P/2017/PA Wngkepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
75 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kasripah almarhum (posita Nomor: 3dan 5), terhadap semua para Penggugat, Tergugat mengenal mereka denganbaik, sepengetahuan Tergugat semua para Penggugat beragama Islam,demikian juga Tergugat adalah beragama Islam, berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia ditentukan apabilaterjadi sengketa hak milik dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf, zakat, infak, sadaqoh dan ekonomi syariah yang subjek hukumnyaanatara orangorang yang beragama islam, objek sengketa
tersebut diputusoleh Pengadilan agama bersamsama perkara sebagaimana tersebut diatas(perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqoh dan ekonomisyariah), oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, maka terhadap perkara iniPengadilan Negeri Kediri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusperkara ini yaitu Perkara Perdata No. 30/Pdt.G/2010/PN.Kdr. dan olehkarenanya Pengadilan Negeri Kediri harus menjatuhkan putusan sela yangHal. 7 dari 19 hal.
Terbanding/Tergugat I : CHRISTIAN
Terbanding/Tergugat II : BANK SYARIAH MANDIRI
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA BALIKPAPAN
177 — 55
Pasal 49 beserta penjelasannya pada Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, yang berbunyi sebagaiHalaman 13 dari 20 Putusan Nomor 196/PDT/2020/PT SMRberikut : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d.hibah; e. wakaf; f. zakat; g.
Pasal 1 angka (4) dan (6) pada Peraturan Mahkamah Agung(PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata cara penyelesaianperkara ekonomi syariah, yang menyebutkan :1) Pasal 1 angka (4)Lembaga keuangan mikro syariah, asSuransi syariah, reasuransisyariah, reksadana syariah, perkara ekonomi syariah adalahperkara dibidang ekonomi syariah meliputi bank syariah obligasisyariah, surat berharga berjangka syariah, dana pension lembagakeuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaqdan shadagah yang
84 — 36
Putusan No.1096/Pat.G/ 2019/PA.WipPengadilan Agama Watampone tidak berwenang mengadili perkara inidengan alasanalasan sebagai berikut :a) Bahwa sengketa a quo bukan sengketa kewarisan bagi orang yangberagama Islam, bukan sengketa wakaf dan bukan sengketa hibah bagiorang yang beragama Islam.
pokoknyasebagaimana terurai di muka ;Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat yang pertama pada pokoknyamenyatakan Pengadilan Agama Watampone tidak berwenang mengadiliperkara aquo, eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan atau dijatuhkanputusan sela pada persidangan tertanggal 20 November 2019, sebagaiberikut:Menimbang, bahwa dalil para Tergugat tentang ketidakwenanganPengadilan Agama Watampone mengadili perkara aquo, karena sengketa aquo bukan sengketa kewarisan bagi orang yang beragama Islam, bukansengketa wakaf
54 — 11
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama lslam dibidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. Infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syariah.
Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Agama memilikikewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangOrang yang beragama slam di bidang: perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah dan ekonomi syariah;.
151 — 90
Lapangan Tembak CibuburSebelah Utara : Kuburan wakaf dan rumah Tergugat yang diatasnya berdiri bangunan yaitu :a.
Lapangan Tembak Cibubur Sebelah Utara : Kuburan wakaf dan rumah Tergugat yang diatasnya berdiri bangunan yaitu :Hal. 22 dari 26 hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2015/PTA.JK.Yayasan TK.
14 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal) Alball y e isi) le BLEU balgdil) 5555 ag hdls Gay ALUN iedAN ally Ysll Gall y Ca gally 4B puere y Lid gllArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
14 — 3
PA.KtbmKewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
14 — 0
Pemohon Il;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu tentang kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menerima,memeriksa, dan menetapkan permohonan asalusul anak ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima,memeriksa, dan mengadili perkaraperkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf
14 — 0
Wakaf dan sedekah;Menimbang, bahwa Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islamadalah menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama a quo PengadilanAgama Jember, hal ini sesuai dengan penjelasan angka 37 perubahanpasal 49 huruf (a) angka 20, UndangUndang No.3 Tahun 2006 (sebagaiperubahan pertama dari UndangUndang No.7 Tahun 1989);Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dariketerangan Pemohon, maupun alatalat bukti surat serta saksisaksi, makaMajelis Hakim telah menemukan faktafakta
8 — 1
kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah pengadilan dalamIngkungan Pengadilan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 49 Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorang orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
14 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal ball y cis) gle Avaliiw yl baled S905 agldly Gay ALUa) sindALY sty Yoh Gaal g Cr pally 43 pure g Lil gllyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlah dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
1.JONI
2.MONICA NUR SANTI
77 — 16
Wakaf;f.Zakat;g. Infaq;h. Shadagah; dani. Ekonomi SyariahMenimbang, bahwa menurut komentar Pasal 49 huruf (a) tersebutdiatur yang dimaksud dengan perkawinanadalah halhal yang diatur atauberdasarkan UndangUndang mengenai perkawinan yang berlaku yangdilakukan menurut syariah, antara lain :1. Ijin beristeri lebih dari seorang;2.