Ditemukan 17962 data
Suanto
Tergugat:
Mansyur Alias Cui
85 — 21
mendapatkan tanahtersebut, karena tanah tersebut adalah milik tergugat sehingga semuatingkatan aparat pemerintahan tidak mau dan bersedia melayanipenggugat, bahkan sampai tingkat babimkamtiobmas sekalipunpenggugat tidak pernah berhasil untuk mendapatkan surat keteranganatas tanah tersebut.13.Bahwa adanya mediasi yang di lakukan pada tanggal 9 oktober 2017di rumah kepala desa juga tidak membuahkan hasil, bahkan tergugatsudah mencoba untuk memberikan pengertian bahwa tanah tersebutadalah sebagian adalah wakaf
makam keluarga penggugat dantergugat yang tidak boleh di jual karena amanah yang harus di jaga.Tergugat sendiri saat itu di hadapan para tokoh masyarakat adatsetempat sudah melunakkan dengan cara minta di bagi dua yaitudengan maksud agar tanah wakaf tersebut tidak di jual.
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;lfaq;~ Oo aQa090 5= aShadaqah, dan;i. Ekonomi Syariah;g. Bahwa dari uraian pasal tersebut telah jelas kewenangan dalam perkarawaris antara orangorang yang beragama Islam adalah kewenangan dariPengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara pada Pengadilan tingkat pertama;3.
Nomor 1678 K/Pdt/2017dengan pemeriksaan setempat atau dalil gugatan Penggugat;1)Bahwa saksi Rasid menerangkan batasbatas tanah yangdisengketakan adalah: Utara Tanah Karsih; Selatan Tanah Paturono; Barat Tanah Rasid; Timur Tanah Mbah Nur;Bahwa saksi Sukartono menerangkan batasbatas tanah yangdisengketakan adalah: Utara Masjid tanah Wakaf; Selatan Jalan Raya; Barat Jalan Kampung; Timur Tanah Mbah To bapaknya Rasid;Hal tersebut berbeda dengan dalil gugatan para Penggugat tentangtanah yang disengketakan
86 — 25
Acehdengan register nomor 10/Pdt.G/2019/MSBNA dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankeliverklard) maka seharusnya Penggugatmengajukan gugatan baru di Mahkamah Syariiyahn Banda Aceh denganmemperbaiki formalitas gugatan bukan malah mengajukan gugatan padaPengadilan Negeri Banda Aceh;Hal tersebut merujuk kepada kewenangan absolut Peradilan Agamaberdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang PerubahanUndangUndang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaiberikut: Perkawinan; Kewarisan; Wakaf
Wakaf; d. Zakat;e. Infaq; f. Shodagoh; g. Hibah; h. Wasiat; . Ekonomi Syariah;Menimbang, bahwa ketentuan di atas tidak secara tegas mengaturSiapa yang berwenang mengadili tentang sengketa harta bersama yangdiperoleh selama perkawinan;Menimbang, bahwa ketentuan menurut pasal 36 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama danharta bawaan yaitu:Ayat 1. Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuankedua belah pihak.ayat 2.
73 — 34
ratus meter persegi), Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 2494/1989tanggal 25 Maret 1989, yang terletak di Jalan Nangka Paket E, RT.02/RW.01 Dusun Pagar Sari Kepenghuluan Bagan Bhakti, KecamatanBalai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimanatercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 2692 tertanggal 25 Maret1989, terdaftar atas nama Ladji, yang dikeluarkan oleh Kantor BadanPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hilir, dengan batasbatas tanah sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah wakaf
Utj.10.persegi), Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 2494/1989 tanggal 25 Maret1989, yang terletak di Jalan Nangka, Dusun Pagar Sari, RT. 02/RW.0O1Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kecamatan Bagan Sinembah, KabupatenRokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HakMilik No. 2692 tertanggal 25 Maret 1989, terdaftar atas nama Ladji, yangdikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) KabupatenRokan Hilir, dengan batasbatas tanah sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah wakaf
283 — 29
Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama jo UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama;Bahwa Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan olehPengadilan Agamadan Pengadilan Tinggi Agama (pasal 4 ayat 1 dan 2).29Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
) undangundang tersebut bahwa apabila terjadi sengketa hak miliksebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orangorangyang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agamabersamasama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ;Menimbang, bahwa menurut buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007, MahkamahAgung RI 2009, hal. 373, no.8.c,jika bukti atas hak milik tersebut atas dasar hibah,wasiat, wakaf
30 — 23
pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbarukemudian oleh Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnyadiberi tanda bukti (P.3)Potokopi Struk Pemberlian Listrik Prabayar Nomor Token 4095 7604 0619 55906249 tertanggal 23 februari 2015 yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh pejabatKepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian oleh Ketua Majelis dicocokandengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda (P.4)Potokopi Bukti Pembayar SPP dan Lainlain dari Yayasan Wakaf
AK bulan Maret 2015 dan bukti P.4 tentang Potokopi Struk Pemberlian Listrik PrabayarNomor Token 4095 7604 0619 5590 6249 tertanggal 23 februari 2015 bukti P.5 serta buktiP.6 yaitu Potokopi Bukti Pembayar SPP dan Lainlain dari Yayasan Wakaf AlUbudiyahPekanbaru Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam AsySyafiI tahun 20142015, bukti P.7yaitu Foto kopi Bukti pembayar Iyuran Komplek dan lainlain tahun 2015 dari PaguyubanWarga Lingkungan Perumahan Taman Firdaus, bukti P.8 yaitu Foto kopi kartu PembayarLangganan
11 — 12
Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;Infaq;Shadagah; danEkonomi syariah.>a > 29 A29 f>:3. Bahwa kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 115 KompilasiHukum Islam (KHI) yang menyatakan:Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agamasetelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasilmendamaikan kedua belah pihak.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, PEMOHON bermaksudmengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap TERMOHON kepadaPengadilan Agama Cikarang;5.
21 — 2
Unsur mengambil sesuatu barang ;Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira jam10.00 WIB di tanah wakaf RKK Dusun Gempal RT 02 RW 09 Desa Pakusari,Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember terdakwa telah melakukan penebangan 2(dua) pohon kayu mahoni tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi DODY dan menjualkepada saksi HENDRO dengan harga Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah) ;Menimbang, bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur hukum dalam dakwaan
53 — 16
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
26 — 0
berbatas dengan Megawarni terukur 10 meter;19,20.21.2dSebidang tanah pertapakan rumah seluas 200 m2 dengan ganti rugi H.XXXtanggal 19 April 2013 dari XXX terletak di XXX Kecamatan Kota PinangKabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan batasbatas dan ukuran sebagaiberikut : Sebelah Utara berbatas dengan jalan Kaplingan (7 meter) terukur 10meter; Sebelah Selatan berbatas dengan XXX terukur 10 meter; Sebelah Timur berbatas dengan jalan Kaplingan (8 meter) terukur 20meter; Sebelah Barat berbatas dengan wakaf
Bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 49 UU No. 7 Tahun1989 yang berbunyi :AYAT 1:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus danmenyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama islam di bidang :a. perkawinan;b. kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;c. wakaf dan sadaqah;AYAT3:Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialahpenentuan siapasiapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai hartapeninggalan
berbatas dengan Megawarni terukur 10 meter;2219,20.21.2d22Sebidang tanah pertapakan rumah seluas 200 m2 dengan ganti rugi H.XXXtanggal 19 April 2013 dari XXX terletak di XXX Kecamatan Kota PinangKabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan batasbatas dan ukuran sebagaiberikut : Sebelah Utara berbatas dengan jalan Kaplingan (7 meter) terukur 10meter; Sebelah Selatan berbatas dengan XXX terukur 10 meter; Sebelah Timur berbatas dengan jalan Kaplingan (8 meter) terukur 20meter; Sebelah Barat berbatas dengan wakaf
16 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glbal) Lally clsil) ple Aol Salgcill S525 agbily Gray AbLigd) sindALY sll y Visll Find y pally Ad prcany Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0548/Pdt.P/2017/PA Wng2.Dr.
25 — 6
berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang No.3 Tahun 2006 dan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebutUUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
13 — 2
sindALY sll y Vigll Gindly pally Ad pcan y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
15 — 8
Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf, zakat, infaq, shodagoh, dan ekonomi syari ah;3.
68 — 5
Wakaf, f. Zakat, g.
85 — 13
aigasilgig CIWlp Jislle adglly aVollyArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim,nikah beserta seluruh masalahnya...dst..
19 — 15
plainf3fs24i aquoplainf3fs24 ; par Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d).hibah, (e). wakaf
12 — 1
dalammasalah pernikahan dan kematian yang oleh majelis Hakim diambil alihsebagai pendapatnya sendiri sebagaimana berikut ;Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal) ball y cisil) ple AouGUYL Salgdll S905 eg bbls Gay ALLins) sindALY ally Voll Gall y ci pall g Ad parang Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0278/Pdt.P/2017/PA Wngkepemilikan, wakaf
15 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) dbally ctsal) ple Aol Salgcll S525 ag lbly Gag ALLind) aedAN ally Yost Gaal g Crgally 4d yucany Cid gl yArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
17 — 0
sesorang untuk melakukan sesuatuperbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yangtidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakapmelakukan perbuatan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima,memeriksa, dan mengadili perkaraperkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf