Dalam hal ini Putusan diterima oleh PEMOHON pada tanggal04 Mei 2017 sebagaimana tercatat didalam resi pos nomor15163466610.BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusandalam perkara aquo telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar danmelampaui UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupamencantumkan titel eksekutorial atau irahirah "Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo.

., Notaris di Pinrang Nomor: 681/VII/W/Not/2020, tanggal23 Juli 2020 ;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Resi panggilan kepadaBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang, tanggal 11Januari 2021, dengan nomor barcode : 18026206355 ;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PernyataanPengakuan yang dibuat oleh P. Ali Huseng, tanggal 30Maret 2021;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PernyataanPengakuan yang dibuat oleh Hj.

Transaksi pembayaran valid apabila telah dilakukan pencetakanBPWN/resi dan tercantum NTPN pada BPN. Setelah selesai penerimaan uang dari setoran pajak pada pukul 12.00wita ditambah dari setoran loket pajak kantor pos cabang nanti akandicocokan dengan rekapitulasi penerimaan pajak nasional yang di buatoleh sdr.

Jika pengisian STS sudah benar dan cocok dengan jumlah uang,lakukan input data pada aplikasi SOPP Pos modul penerimaanNegaraCetak BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang telah ada NTPN(Nomor Transaksi Penerimaan Negara) sebagai bukti setor rangkap2 (dua) bubuhkan nama dan paraf/tanda tangan petugas loket sertacap tanggal selanjutnya didistribusikan:1) Lembar pertama untuk penyetor.2) Lembar kedua disimpan sebagai lampiran Gir7Pajak/SOPP1.Transaksi pembayaran valid apabila telah dilakukan pencetakanBPWN/resi

PILIN Nomor 474.3/43/Kel.Crd/2013tanggal 25 April 2013.k) Resi Pembayaran SPPT PBB dan Surat Pemberitahuan PajakTerhutang (SPPT) PBB Tahun 2013 Nop.31.71.020.001.0200255.0 atas nama H. ABDULLAH dengan nilai nominal sebesarRp 52.508.400.!) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2012Nop.31.71.020.001.0200255.0 atas nama H.

Resi Pembayaran SPPT dan Surat PemberitahuanPajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2013Nop.31.71.020.001.0200254.0 atas nama Djaini Bin Ilamdengan nilai nominal sebesar Rp. 44.688.000.I. Surat Tanda Terima Setor (STTS) dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2012Nop.31.71.020.001.0200254.0 atas nama Djaini Bin llamdengan nilai nominal sebesar Rp. 29.792.000.m.

PILIN Nomor474.3/43/Kel.Crd/2013 tanggal 25 April 2013.k) Resi Pembayaran SPPT PBB dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2013Nop.31.71.020.001.0200255.0 atas nama H. ABDULLAHdengan nilai nominal sebesar Rp 52.508.400.l) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2012Nop.31.71.020.001.0200255.0 atas nama H.

copy legalisir petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 467 Tahun 2013 Tanggal 31 Oktober 2013;

;

Tahap ketiga pada tanggal 2 November 2009, progres mencapai 100%dengan syarat, syarat tersebut adalah adanya bukti Resi pengajuan CVFadillah kepada PLN Cabang Cilegon, dan juga surat pernyataankesanggupan melakesanakan pekerjaan yang tertunda diantaranyamelaksanakan pemasangan aliran listrik dan debit air yang kurangmencukupI ;Bahwa berdasarkan laporan tahap ketiga yang dilakukan Terdakwa yangmenerangkan bahwa CV.

Putusan No.422/Pdt.G/2011/PAMEdinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, laluKetua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda T.14 pada surat bukti tersebut ;A.15 Foto kopi resi pemindahbukuan pinjaman dari Bank SUMSEL Cabang MuaraEnim atas Nama Sutikno tanggal Cetak 5 November 2010, telah dinazegelenoleh Kantor Pos dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelismemberi tanggal, paraf dan tanda T.15 pada surat bukti tersebut ;A.16 Foto kopi Kartu Hutang Peternak

Dalam hal ini Putusan diterima oleh PEMOHON pada tanggal08 Mei 2017 sebagaimana tercatat didalam resi pos nomor 15163467457.BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusandalam perkara aquo telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar danmelampaui UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupamencantumkan titel eksekutorial atau irahirah "Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo.

Selaras Cipta Bersatu yakni pihak yang akan mengirim barangbiasanya datang langsung ke kantor atau menghubungi Saksi selakumarketing; Bahwa pihak yang akan mengirim barang memberikan informasi tentangjenis barang, jumlah barang (kilo atau kubik), tujuan pengiriman, estimasibiaya per kilo, per kubik atau per mobil dan apabila barang yang akan dikirimbukan merupakan barang yang berbahaya dan melanggar hukum, kamiakan buatkan dokumen Surat Tanda Terima berupa Resi 2 (dua) rangkapdengan peruntukan :

bahwaXXXXXX saat meninggal di Sleman tanggal 18 Mei 2014 dalam kondisi beragamaKatholik (T.31).Fotokopi Kartu tanda penduduk seumur hidup, atas nama XXXXXX XXXXXX,Agama: Katholik, NIK 3404063112410028, yang dikeluarkan oleh PemerintahKabupaten Sleman, tanggal 04062012 (T.32).Fotokopi testimonium matrimonii (surat kawin), atasnama Chatarina IndratiSulistyaningsih, tanggal 25 Desember 1988 (T.33).Fotokopi salinan Putusan Mahkamah Agung, Nomor 762 K/PDT/2013, tanggal17September 2013 (T.38).Fotokopi resi

Legalisir Sertifikat Hak Tanggungan No. 3381/2016 tanggal 02 Juni 2016 dikeluarkan oleh BPN Kota Jakarta Selatan;286) Foto Copy Legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun 2013; 287) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2003; 288) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2004; 289) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2005 ; 290) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2006 ; 291) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2007; 292) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2008; 293) Foto Copy Legalisir Resi

oleh BPN Kota Jakarta Selatan;285) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Tanggungan No. 3381/2016tanggal 02 Juni 2016 dikeluarkan oleh BPN Kota Jakarta Selatan;286) Foto Copy Legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan HakAtas Tanah dan Bangunan tahun 2013;Foto Copy Legalisir STTS tahun 2003;Foto Copy Legalisir STTS tahun 2004;Foto Copy Legalisir STTS tahun 2005 ;Foto Copy Legalisir STTS tahun 2006 ;Foto Copy Legalisir STTS tahun 2007;Foto Copy Legalisir STTS tahun 2008;Foto Copy Legalisir Resi

Tanggungan No. 3381/2016 tanggal 02Juni 2016 dikeluarkan oleh BPN Kota Jakarta Selatan;286) Foto Copy Legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak AtasTanah dan Bangunan tahun 2013;287) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2003;288) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2004;289) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2005 ;290) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2006 ;)291) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2007;Hal. 82 Putusan No. 23/PID.SUS/2019/PT.DKI.292) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2008;293) Foto Copy Legalisir Resi

Tanggungan No. 3381/2016 tanggal 02Juni 2016 dikeluarkan oleh BPN Kota Jakarta Selatan;286) Foto Copy Legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak AtasTanah dan Bangunan tahun 2013;287) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2003;288) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2004;289) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2005 ;290) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2006 ;)291) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2007;Hal. 126 Putusan No. 23/PID.SUS/2019/PT.DKI.292) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2008;293) Foto Copy Legalisir Resi

Medan Nomor800/215.K/IV/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan YangTelah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Dalam Jabatan Atau Tindak Pidana Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Tanggal 30 April2019 ; Fotokopi Surat Nomor BSP.17AD/VIII/2019 Hal Keberatan Tanggal 23Agustus 2019 dan sekaligus Tanda Terimanya ;Fotokopi Surat Nomor BSP.16AD/VIII/2019 Hal Banding Administratif Tanggal 23 Agustus 2019 ;Fotokopi Resi

Dalam hal ini Putusan diterima oleh Pemohon pada tanggal 13 April2017 sebagaimana tercatat didalam resi pos nomor 15163462098.BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusandalam perkara a quo telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar danmelampaui UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman berupa mencantumkan titel eksekutorial atau irahirah "DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo.

(Pelaku Usaha) dariKantor Pos Nomor Resi 604262221 tertanggal 21 Oktober 2016, yangtelah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan salinanaslinya, selanjutnya diberi tanda P6;Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan tidak ada mengajukan saksisaksi dalam perkara ini;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dailildalil sangkalannya,Termohon Keberatan telah mengajukan buktibukti surat yaitu berupa:1.Fotocopy Rekening Korar/Giro/Pinjaman No.

Narasumber Edukasi dan Rembuk Masyarakat)sejumlah Rp 250.000, tertanggal 11102019.Hal 3 dari 353 hal Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2021/PN Bgl23)24)25)26)27)28)29)30)31)32)33)34)35)36)37)Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya(Penyusunan Laporan dan Dokumentasi) sejumlah Rp 500.000,tertanggal 25102019.Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Fisik sejumlah Rp45.000.000, tertanggal 25112019.Tanda Terima Setoran Pajak (MPN BILLING) tanggal 21122019, pukul09.44.34, Nomor Resi

untuk Pembayaran BelanjaBarang Non Operasional Lainnya (Penyusunan' Laporan danDokumentasi) Sejumlah Rp 500.000, tertanggal 25102019.Kwitansi Nomor : 026/000224/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaJalan Profesi (Narasumber Edukasi & Rembug Masyarakat) Sejumlah Rp250.000, tertanggal 25102019.Kwitansi Nomor : 026/000240/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBahan Bangunan Fisik Sejumlah Rp 45.000.000, tertanggal 25102019.Tanda Terima Setoran Pajak (MPN BILLING) tanggal 23122109 Pukul12.58.05, Nomor Resi

Kwitansi Kode Rek :2175.002.002.052.B. (522151) untuk PembayaranBelanja Jasa Profesi (Narasumber Edukasi dan Rembuk Masyarakat)sejumlah Rp 250.000, tertanggal 11102019.23) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya(Penyusunan Laporan dan Dokumentasi) sejumlah Rp 500.000,tertanggal 25102019.24) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Fisik sejumlahRp 45.000.000, tertanggal 25112019.25) Tanda Terima Setoran Pajak (MPN BILLING) tanggal 21122019,pukul 09.44.34, Nomor Resi

untuk Pembayaran BelanjaBarang Non Operasional Lainnya (Penyusunan Laporan danDokumentasi) Sejumlah Rp 500.000, tertanggal 25102019.Kwitansi Nomor : 026/000224/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaJalan Profesi (Narasumber Edukasi & Rembug Masyarakat) Sejumlah Rp250.000, tertanggal 25102019.Kwitansi Nomor : 026/000240/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBahan Bangunan Fisik Sejumlah Rp 45.000.000, tertanggal 25102019.Tanda Terima Setoran Pajak (MPN BILLING) tanggal 23122109 Pukul12.58.05, Nomor Resi

untuk Pembayaran BelanjaBarang Non Operasional Lainnya (PenyuSsunan Laporan danDokumentasi) Sejumlah Rp 500.000, tertanggal 25102019.Kwitansi Nomor : 026/000224/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaJalan Profesi (Narasumber Edukasi & Rembug Masyarakat) Sejumlah Rp250.000, tertanggal 25102019.Kwitansi Nomor : 026/000240/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBahan Bangunan Fisik Sejumlah Rp 45.000.000, tertanggal 25102019.Tanda Terima Setoran Pajak (MPN BILLING) tanggal 23122109 Pukul12.58.05, Nomor Resi

Korea World Center Indonesiasebesar Rp. 200.000.000,, diberi tanda P28 ;Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2012 dan Resi Pembayaran SPPT senilai Rp. 251.874.619,,diberi tanda P29 ;Resi Pembayaran SPPT Tahun 2013, doberi tanda P30 ;Resi Pembayaran SPPT Tahun 2014, doberi tanda P31 ;Tanda Terima Surat tertanggal 25 Juni 2015 dan Surat No :228/OL/KPMJ/VI2015/Dir.006, diberi tanda P32 ;Surat No : 278/OL/KPMJ/VII2015/Dir.012 tertanggal 26 Agustus2015, diberi tanda P33 ;Tanda

karyawan untuk masukbekerja seperti biasa mulai tanggal 22 Februari 2019;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T327 sampai denganT636 berupa surat panggilan 1 yang dilakukan oleh Tergugat kepada ParaPenggugat tertanggal 21 Februari 2019, yang menerangkan berdasarkan absensisaudara terhitung mulai tanggal 20 Februari 2019 sampai hari ini belum masukkerja tanpa disertai dengan surat keterangan yang sah, maka dengan ini kamimohon saudara segera kembali bekerja seperti sedia kala, beserta resi

Pos Indonesia tertanggal 21 Februari 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T639 sampai dengan T933 berupasurat panggilan 2 yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tertanggal27 Februari 2019, yang menerangkan berdasarkan absensi saudara terhitungmulai tanggal 20, 21, 22, 23 dan 26 Februari 2019 sampai hari ini belum masukkerja tanpa disertai dengan surat keterangan yang sah, maka dengan ini kamimohon saudara segera kembali bekerja seperti sedia kala, beserta resi pengirimanvia PT.

PN.Bdg.Para Penggugat maka pada tanggal 5 Maret 2019 Tergugat memberikan SuratPemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat yang dikualifikasikanmengundurkan diri;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1226 sampai dengan T1515berupa surat pemberitahuan maksud pemutusan hubungan kerja kepada ParaPenggugat tertanggal 5 Maret 2019 yang menerangkan Perusahaan bermaksudmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap saudara karena dianggapmengundurkan diri terhitung sejak tanggal 5 Maret 2019, beserta resi

Pemanggilan dilakukan melalui Kantor Pos BesarMedan yang dibuktikan dengan Resi Pengiriman 178969376 tanggal kirim : 19122014.Sampai saat ini surat yang dikirim oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medantidak ada menerima pengembalian surat panggilan tersebut dari Kantor Pos Besar Medan ;Bahwa berdasarkan pemanggilan resmi tersebut, maka jelas dan nyata BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan telah melakukan tugasnya dengan baik dansesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 Ayat (3)

Sodikun walaupun tidak memakai nomor resi pada waktu pengambilanpaket dengan menggunakan nama Dedy sudah bisa diambil; Bahwa Terdakwa dikasih tahu paketan tersebut berisi mangkok kuranglebih seberat 15 (lima belas) kilogram; Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu awalnya pada hari Selasatanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 Wib saat terdakwa berada dirumah Kalianyar Rt 001 Rw 002 Kel. Kalirejo Kec.

Bukti T11 Fotokopi Surat Resi POS Indonesia ;12. Bukti T12 Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/241/K/Tahun 2020Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa dan PemrosesanPenjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun 2020 ;13.