Ditemukan 12755 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-07-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 31-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 286/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 20 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. BANK TABUNGAN NEGARA. Persero CABANG BOGOR.
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Terbanding/Tergugat I : Salman Fakih
Terbanding/Tergugat II : Kusmargono
4132
  • berhak menentukan siapa yang akan dijadikanTergugat dalam gugatannya, namun demikian karena pihak Notaris AgusSaedi, SH, MKn memiliki hubungan yang erat sebagai cikal bakaltimbulnya perbuatan hukum berupa kredit Quad Non, maka seharusnyakeberadaan Notaris Agus Saedi, SH, MHn sebagai pihak dalam gugatanPenggugat merupakan pihak yang. vital dan turut dimintapertanggungjawaban secara hukum;Bahwa sebagaimana halaman 2 gugatan Penggugat agunan kredit adalahtanah/bangunan yang berdiri diatasnya seluas 386
Register : 13-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Mtw
Tanggal 19 Juni 2017 — - LUX SAIPUNG Bin SRI WANGI
765
  • dapatdiambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atautidak;Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini adalah bersifat alternativesehingga tidak semua unsur harus dibuktikan, melainkan cukup salah satu atauHalaman 14 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Mtw (Kesehatan)sebagian saja, apabila telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikanlagi dan dianggap sudah terbukti;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sesuaiketentuan pasal 1 ayat (4) UU RI No.386
Register : 26-02-2014 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN BENGKALIS Nomor 116/Pid.B/2014/PN.Bks
Tanggal 24 April 2014 — MUHAMMAD FAISAL Als AFIT Bin RIDWAN
326
  • Penuntut Umum NOMOR : PRINT 386 / N.4.14.3 / Epp.2 / 02 / 2014tertanggal 12 Februari 2014 sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengantanggal 03 Maret4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 116/ Pen.Pid / 2014 / PN.Bkstertanggal 26 Februari 2014 sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan27 Maret5.
Upload : 17-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Mumu Hermawan bin Achmad Hidayat
4522 Berkekuatan Hukum Tetap
  • setoran PBB tahun 2006 dari DesaSukapura ;3 (tiga) lembar kwitansi setoran PBB tahun 2006 dari Desadesa diterimaoleh Mumu Hermawan ;1 (satu) lembar kwitansi dan rekapan penerimaan setoran PBB tahun2006 dari Ayi Munajat ke Mumu Hermawan ;15 (lima belas) slip setoran PBB tahun 2006 dari Kecamatan Cidaun keBank Jabar Cabang Cianjur ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 386
Register : 30-05-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 512/Pid.Sus/2017/PN Blb
Tanggal 4 Juli 2017 — YULI SULTARA Alias ULIL Bin MUHIDIN
346
  • Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian dan tidak memilikikeahlian dan kewenangan, dilarang untuk menyimpan dan menjual ataumengedarkan obat Trihexiphenidyl dan tablet kuning bertuliskan mf, karenamelanggar ketentuan dalam Pasal 98 ayat (2) UU RI No.386 Tahun 2009tentang kesehatan yang berbunyi : Setiap orang yang tidak memiliki keahliandan kewenangan' dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ; Terhadap keterangan saksi,
Register : 20-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 309/Pid.Sus/2017/PN Gpr
Tanggal 31 Agustus 2017 — AGUS SUGIANTO als GENDUK bin MUAJI (alm)
3120
  • belakang saksi pendidikan S1 Apoteeker dan sekarang bekerjasebagai Kasi Kefarmasian dan Makanan dan Minuaman Dinkes KabupatanKediri.Bahwa seidan farmasi berupa obat adalah bahan atau paduan bahantermasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi ataumenyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapandiagnotis, pencegahan, penyembuah, pemulihan, peningkatan kesehatandan kontrasepsi untuk manusia.Bahwa sedian farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat sesuai pasal98 UU No.386
Register : 13-06-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 29-10-2017
Putusan PN MARABAHAN Nomor 121 / Pid.Sus / 2017 / PN Mrh
Tanggal 3 Agustus 2017 — AMAT MULYADI Bin ANANG SAHRUN (Alm)
4216
  • berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, karenaTerdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwadibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalamamar putusan ini ;Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatuyang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telahdituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;Mengingat, ketentuan Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 386
Register : 10-11-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 06-01-2021
Putusan PT BENGKULU Nomor 77/PID.SUS/2020/PT BGL
Tanggal 6 Januari 2021 — Pembanding/Terdakwa : HENDRI MULIAN Als NINJA Bin YAYAT A Diwakili Oleh : JULITA SH
Terbanding/Penuntut Umum : SISKA MARIATY,SH
6229
  • sebagaimana Surat Pemberitahuan MempelajariBerkas Perkara masingmasing Nomor: W8U1/4479/HN/VX/2020 danHalaman 14 dari17 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT BGLtertanggal 23 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Penasihat HukumTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajariberkas perkara Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bgl tertanggal 14 Oktober 2020.Didapat fakta bahwa perkara ini merupakan perkara split dengan perkara atasnama terdakwa EKO, Nomor 386
Register : 26-05-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN KOTABARU Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Ktb
Tanggal 22 Juni 2016 — SALENG Bin PALE
406
  • pula dengantujuaan pemidanaan yang bukan sematamata sebagai pembalasan atas perbuatanTerdakwa, namun ditujukan agar Terdakwa dapat kembali menjadi anggotamasyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil danpatut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalamamar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat Pasal 197 Undangundang Republik Indonesia No.386
Register : 30-04-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PN BENGKALIS Nomor 224/Pid.B/2014/PN.Bks.
Tanggal 10 Juli 2014 — SYAIFUL ADRI Alias AD Bin SYAMSUARDI
395
  • NOMOR : PRINT 644 / N.4.14.3 / Ep.2 / 03 / 2014tertanggal 19 Maret 2014 sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengantanggal 07 AprilPerpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tahap I Nomor :263 / Pen.Pid / 2014 / PN.Bks tertanggal 04 April 2014 sejak tanggal 08April 2014 sampai dengan tanggal 07 MeiHakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 224 / Pen.Pid / 2014 /PN.BKS tertanggal 30 April 2014 sejak tanggal 30 April 2014 sampaidengan 29 MeiPerpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 386
Register : 21-04-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 03-06-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN Gpr
Tanggal 1 Juni 2016 — MUH. AINUN NAJIB bin MUNIR
397
  • AINUN NAJIB Bin MUNIR bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)dan ayat (3) Undang undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undangundang Republik Indonesia No.386 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;2.
Putus : 27-02-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3552 K/Pdt/2016
Tanggal 27 Februari 2017 — SUDIRMAN Dt. AMBASA, dkk vs M. NUR ST. MARAJO, dkk
2713 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3552 K/Pdt/2016dimaksud diaatas, maka Judex Facti telah salah menerapkan hukumpembuktian terhadap petitum angka 5 Penggugat/Termohon Kasasi;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 41 telahmengutip dua buah putusan Mahkamah Agung yakni putusan tanggal 14Oktober 1975 Nomor 386 K/Sip/975 dan putusan tanggl 22 Oktober 1973Nomor 785 K/Sip/1973 untuk mengabulkan petitum angka 5 Penggugat/ermohon Kasasi;Bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 5 Penggugat/TermohonKasasi oleh Judex Facti
Putus : 11-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2809 K/Pdt/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — YOHANIS UMBU TUNGGU DJAMA, S.TH. vs. PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR cq., KABAG PEMDES pada Setda Kabupaten Sumba Timur cq. Kepala Kelurahan Kawangu, dkk.
13260 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala KejaksaanNegeri Waingapu/Jaksa Pengacara Negara yang beralamat diJalan Jendral Suharto Nomor 10 Waingapu berdasarkan suratkuasa khusus Nomor 56 /PEM /KWG /2016, Nomor 386/TU/Pusk.Kwg/V/2016, dan Nomor 421/08/TK.Pemb.KP/V/2016 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapupada tanggal 10 Mei 2016;Yang kemudian Carlos Alberto M.de. Fatima, S.H., M.Hummemberikan kuasa kepada Muhamad Syafa, S.H.
Register : 01-03-2011 — Putus : 25-07-2011 — Upload : 15-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 34/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 25 Juli 2011 — Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional;1. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional
81237
  • April 2008 yangmengesahkan Partai Barisan Nasional sebagai BADAN HUKUM,dan dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 386 Tahun 2008.Dalam perkembangannya menghadapi Pemilu~ tahun = 2009,pimpinan DPP Partai Barisan Nasional mengalami beberapakali perubahan melalui Keputusan Rapat Pleno DiperluasDewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional, yaituPerubahan Pertama : Ketua Umum, dari Prof. DR. H.M. Roy Sembel ke VenceRumangkang Sekretaris Jenderal, dari Prof. DR. K.H. Rusmana Kelana,SIP ke Komjen Pol.
Putus : 14-07-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Smn
Tanggal 14 Juli 2015 — H. MOH JARIL Alias JARIL
11922
  • Bahwa dengan terbuktinya perkara pidana No.386/Pid.B/2014/PN.Smn di PengadilanNegeri Sleman atas Terdakwa Slamet Suharjo, Faisal Sony Al Hasni, Agung NurMuhammad dengan hukuman percobaan, yang pelapornya adalah Ny.NaniekSunaryani, SE yaitu pembeli tanah dari Terdakwa Moh.Jaril yang tanahnya berasal darimilik Kasiman, maka secara hukum Ny.Naniek Sunaryani, SE dianggap sah sebagaipemilik tanah, dan karena perolehan tanah tersebut berasal dari jual beli denganTerdakwa maka secara hukum jual beli tanah
    Keputusan perkara pidana No. 386/Pid.B/2014/PN.Smn.
    uang sejumlah Rp.150.000.000, kepada Saksi Kasiman, bila dilihatnilai uang tersebut dengan harga tanah sebenarnya terdapat selisih yang sangat besar makadapat dikatakan tindakan Terdakwa telah dilakukan dengan rekayasa untuk menguasaitanah tersebut untuk keuntungan Terdakwa pribadi, dengan demikian menurut hematMajelis dalil pembelaan/pledoi Terdakwa ini haruslahditolak ;Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasihat hukumnyamendalilkan bahwa dengan terbuktinya perkara pidana No.386
Register : 03-01-2019 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 7/PID.SUS/2019/PT MDN
Tanggal 14 Februari 2019 — SANDRO BUTAR BUTAR
2718
  • PUTUSANNomor 7/Pid.Sus/2019/PT MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkaraperkara Pidana padapengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah inidalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : SANDRO BUTAR BUTARTempat Lahir : Pematang SiantarUmur/Tanggal Lahir : 386 Tahun/10 Mei 1982Jenis Kelamin : Laki lakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Haji Ulakma Sinaga Gang Mujo NagoriRambung Merah Kec.
Register : 18-08-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 977/Pid.Sus/2016 /PN.Bdg
Tanggal 4 Oktober 2016 — LINA WIDIAWATI Binti ISKANDAR
10516
  • tablet dalam dus tablet salut film warna kuning,inti warna putih, tanda pada satu sisi garis tengah saling berpotongan, sisi lain mf,diameter 0,72 cm, tebal 0,39 cm Trihexyhenidyl positif termasuk golongan obat keras,yang ditandatangani Dra.Ami Damilah, Apt, dan terdakwa telah mengedarkan obatobatan yang tidak memiliki izin edar tersebut untuk dijual dengan bebas.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.386
Register : 26-07-2016 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 77-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2016
Tanggal 9 Agustus 2016 — Mahmud Manggabarani Kapten Cpm NRP 11990061700577
13661
  • THTI serta keluar Garnizun tanpa ijin dandijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penahanan Berat selama 3(tiga) hari sesuai Surat Keputusan Danpusdikpom KodiklatTNI AD Nomor : Skep/01/I/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentangHukuman Disiplin.f) Pada tahun 2015 Terdakwa melakukan tindak pidanamiliter THTI terhitung mulai tanggal 14 September 2015sampai dengan tanggal 28 September 2015 dan saat iniberkas perkaranya sudah dilimpahkan oleh Pomdam III/Slwke Odmil IlO9 Bandung sesuai Surat Danpomdam III/SlwNomor R/386
Putus : 31-07-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 780 K/PID.SUS/2017
Tanggal 31 Juli 2017 — Purwanto Als Pur Bin Katimin
4329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Balai Laboraturium Narkoba di Jakartaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis No. 386 F/VI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Juni 2016 menerangkan bahwabarang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlaksegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnyaterdapat :1. 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat kode A1 berisikanbahan/daun dengan berat netto 526,3000 gram ;2. 1 (satu) bungkus besar berlakban bening kode A2 berisikanbahan/daun dengan berat netto
Register : 14-02-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN MALANG Nomor 263/Pid.Sus/2016/PN.Mlg
Tanggal 14 Juni 2016 — CHOIRUL ROZIQIN ALS. BOKIR BIN WARISAN
544
  • ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat (4) UU RI No.36 Tahun 2009Tentang Kesehatan menjelaskan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,obat tradisional, dan kosmetika ;Menimbang, bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasukproduk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistemfisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis,pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dankontrasepsi, untuk manusia ;Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) UU RI No.386