Ditemukan 12755 data
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Terbanding/Tergugat I : Salman Fakih
Terbanding/Tergugat II : Kusmargono
41 — 32
berhak menentukan siapa yang akan dijadikanTergugat dalam gugatannya, namun demikian karena pihak Notaris AgusSaedi, SH, MKn memiliki hubungan yang erat sebagai cikal bakaltimbulnya perbuatan hukum berupa kredit Quad Non, maka seharusnyakeberadaan Notaris Agus Saedi, SH, MHn sebagai pihak dalam gugatanPenggugat merupakan pihak yang. vital dan turut dimintapertanggungjawaban secara hukum;Bahwa sebagaimana halaman 2 gugatan Penggugat agunan kredit adalahtanah/bangunan yang berdiri diatasnya seluas 386
76 — 5
dapatdiambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atautidak;Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini adalah bersifat alternativesehingga tidak semua unsur harus dibuktikan, melainkan cukup salah satu atauHalaman 14 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Mtw (Kesehatan)sebagian saja, apabila telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikanlagi dan dianggap sudah terbukti;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sesuaiketentuan pasal 1 ayat (4) UU RI No.386
32 — 6
Penuntut Umum NOMOR : PRINT 386 / N.4.14.3 / Epp.2 / 02 / 2014tertanggal 12 Februari 2014 sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengantanggal 03 Maret4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 116/ Pen.Pid / 2014 / PN.Bkstertanggal 26 Februari 2014 sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan27 Maret5.
45 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
setoran PBB tahun 2006 dari DesaSukapura ;3 (tiga) lembar kwitansi setoran PBB tahun 2006 dari Desadesa diterimaoleh Mumu Hermawan ;1 (satu) lembar kwitansi dan rekapan penerimaan setoran PBB tahun2006 dari Ayi Munajat ke Mumu Hermawan ;15 (lima belas) slip setoran PBB tahun 2006 dari Kecamatan Cidaun keBank Jabar Cabang Cianjur ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 386
34 — 6
Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian dan tidak memilikikeahlian dan kewenangan, dilarang untuk menyimpan dan menjual ataumengedarkan obat Trihexiphenidyl dan tablet kuning bertuliskan mf, karenamelanggar ketentuan dalam Pasal 98 ayat (2) UU RI No.386 Tahun 2009tentang kesehatan yang berbunyi : Setiap orang yang tidak memiliki keahliandan kewenangan' dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ; Terhadap keterangan saksi,
31 — 20
belakang saksi pendidikan S1 Apoteeker dan sekarang bekerjasebagai Kasi Kefarmasian dan Makanan dan Minuaman Dinkes KabupatanKediri.Bahwa seidan farmasi berupa obat adalah bahan atau paduan bahantermasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi ataumenyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapandiagnotis, pencegahan, penyembuah, pemulihan, peningkatan kesehatandan kontrasepsi untuk manusia.Bahwa sedian farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat sesuai pasal98 UU No.386
42 — 16
berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, karenaTerdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwadibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalamamar putusan ini ;Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatuyang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telahdituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;Mengingat, ketentuan Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 386
Terbanding/Penuntut Umum : SISKA MARIATY,SH
62 — 29
sebagaimana Surat Pemberitahuan MempelajariBerkas Perkara masingmasing Nomor: W8U1/4479/HN/VX/2020 danHalaman 14 dari17 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT BGLtertanggal 23 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Penasihat HukumTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajariberkas perkara Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Bgl tertanggal 14 Oktober 2020.Didapat fakta bahwa perkara ini merupakan perkara split dengan perkara atasnama terdakwa EKO, Nomor 386
40 — 6
pula dengantujuaan pemidanaan yang bukan sematamata sebagai pembalasan atas perbuatanTerdakwa, namun ditujukan agar Terdakwa dapat kembali menjadi anggotamasyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil danpatut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalamamar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat Pasal 197 Undangundang Republik Indonesia No.386
39 — 5
NOMOR : PRINT 644 / N.4.14.3 / Ep.2 / 03 / 2014tertanggal 19 Maret 2014 sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengantanggal 07 AprilPerpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tahap I Nomor :263 / Pen.Pid / 2014 / PN.Bks tertanggal 04 April 2014 sejak tanggal 08April 2014 sampai dengan tanggal 07 MeiHakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 224 / Pen.Pid / 2014 /PN.BKS tertanggal 30 April 2014 sejak tanggal 30 April 2014 sampaidengan 29 MeiPerpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 386
39 — 7
AINUN NAJIB Bin MUNIR bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)dan ayat (3) Undang undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undangundang Republik Indonesia No.386 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;2.
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3552 K/Pdt/2016dimaksud diaatas, maka Judex Facti telah salah menerapkan hukumpembuktian terhadap petitum angka 5 Penggugat/Termohon Kasasi;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 41 telahmengutip dua buah putusan Mahkamah Agung yakni putusan tanggal 14Oktober 1975 Nomor 386 K/Sip/975 dan putusan tanggl 22 Oktober 1973Nomor 785 K/Sip/1973 untuk mengabulkan petitum angka 5 Penggugat/ermohon Kasasi;Bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 5 Penggugat/TermohonKasasi oleh Judex Facti
132 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala KejaksaanNegeri Waingapu/Jaksa Pengacara Negara yang beralamat diJalan Jendral Suharto Nomor 10 Waingapu berdasarkan suratkuasa khusus Nomor 56 /PEM /KWG /2016, Nomor 386/TU/Pusk.Kwg/V/2016, dan Nomor 421/08/TK.Pemb.KP/V/2016 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapupada tanggal 10 Mei 2016;Yang kemudian Carlos Alberto M.de. Fatima, S.H., M.Hummemberikan kuasa kepada Muhamad Syafa, S.H.
81 — 237
April 2008 yangmengesahkan Partai Barisan Nasional sebagai BADAN HUKUM,dan dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 386 Tahun 2008.Dalam perkembangannya menghadapi Pemilu~ tahun = 2009,pimpinan DPP Partai Barisan Nasional mengalami beberapakali perubahan melalui Keputusan Rapat Pleno DiperluasDewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional, yaituPerubahan Pertama : Ketua Umum, dari Prof. DR. H.M. Roy Sembel ke VenceRumangkang Sekretaris Jenderal, dari Prof. DR. K.H. Rusmana Kelana,SIP ke Komjen Pol.
119 — 22
Bahwa dengan terbuktinya perkara pidana No.386/Pid.B/2014/PN.Smn di PengadilanNegeri Sleman atas Terdakwa Slamet Suharjo, Faisal Sony Al Hasni, Agung NurMuhammad dengan hukuman percobaan, yang pelapornya adalah Ny.NaniekSunaryani, SE yaitu pembeli tanah dari Terdakwa Moh.Jaril yang tanahnya berasal darimilik Kasiman, maka secara hukum Ny.Naniek Sunaryani, SE dianggap sah sebagaipemilik tanah, dan karena perolehan tanah tersebut berasal dari jual beli denganTerdakwa maka secara hukum jual beli tanah
Keputusan perkara pidana No. 386/Pid.B/2014/PN.Smn.
uang sejumlah Rp.150.000.000, kepada Saksi Kasiman, bila dilihatnilai uang tersebut dengan harga tanah sebenarnya terdapat selisih yang sangat besar makadapat dikatakan tindakan Terdakwa telah dilakukan dengan rekayasa untuk menguasaitanah tersebut untuk keuntungan Terdakwa pribadi, dengan demikian menurut hematMajelis dalil pembelaan/pledoi Terdakwa ini haruslahditolak ;Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasihat hukumnyamendalilkan bahwa dengan terbuktinya perkara pidana No.386
27 — 18
PUTUSANNomor 7/Pid.Sus/2019/PT MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkaraperkara Pidana padapengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah inidalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : SANDRO BUTAR BUTARTempat Lahir : Pematang SiantarUmur/Tanggal Lahir : 386 Tahun/10 Mei 1982Jenis Kelamin : Laki lakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Haji Ulakma Sinaga Gang Mujo NagoriRambung Merah Kec.
105 — 16
tablet dalam dus tablet salut film warna kuning,inti warna putih, tanda pada satu sisi garis tengah saling berpotongan, sisi lain mf,diameter 0,72 cm, tebal 0,39 cm Trihexyhenidyl positif termasuk golongan obat keras,yang ditandatangani Dra.Ami Damilah, Apt, dan terdakwa telah mengedarkan obatobatan yang tidak memiliki izin edar tersebut untuk dijual dengan bebas.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.386
136 — 61
THTI serta keluar Garnizun tanpa ijin dandijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penahanan Berat selama 3(tiga) hari sesuai Surat Keputusan Danpusdikpom KodiklatTNI AD Nomor : Skep/01/I/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentangHukuman Disiplin.f) Pada tahun 2015 Terdakwa melakukan tindak pidanamiliter THTI terhitung mulai tanggal 14 September 2015sampai dengan tanggal 28 September 2015 dan saat iniberkas perkaranya sudah dilimpahkan oleh Pomdam III/Slwke Odmil IlO9 Bandung sesuai Surat Danpomdam III/SlwNomor R/386
43 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Balai Laboraturium Narkoba di Jakartaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis No. 386 F/VI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Juni 2016 menerangkan bahwabarang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlaksegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnyaterdapat :1. 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat kode A1 berisikanbahan/daun dengan berat netto 526,3000 gram ;2. 1 (satu) bungkus besar berlakban bening kode A2 berisikanbahan/daun dengan berat netto
54 — 4
;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat (4) UU RI No.36 Tahun 2009Tentang Kesehatan menjelaskan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,obat tradisional, dan kosmetika ;Menimbang, bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasukproduk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistemfisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis,pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dankontrasepsi, untuk manusia ;Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) UU RI No.386