Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan MajelisHakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehatiPenggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dankembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugatnamun tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentangmateri pokok dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahuludipertimbangkan tentang hubungan

hukum antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyandarkan padaketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal manakarena selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkanKutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah mana pun, karena ImamMasjid yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tidak melaporkan peristiwapernikahan Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai

Pasal 4 Instruksi Presiden RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Hal. 8 dari 15 halamanPutusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PA.PwlMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatanPenggugat tersebut di atas terlebih dahulu) Majelis Hakim akanmempertimbangkan legalitas formal Penggugat mengajukan gugatan ini danberdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesiamenyebutkan

Hal iniHal. 11 dari 15 halamanPutusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PA.Pwlmenunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatanbatin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan,sehingga perkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tanggayang pecah dan tidak utuh sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinansebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupanrumah tangga

mereka dilangsungkan, maka Majelis Hakim sepakat menilai bahwaTergugat tidak terbukti mengucapkan shighat taklik talak sesaat setelah akadpernikahan mereka dilangsungkan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tidak terbuktinya Tergugatmengucapkan shighat taklik talak sesaat setelah akad pernikahan merekadilangsungkan tersebut, maka oleh karena itu Majelis Hakim sepakat pula menilaibahwa tuntutan Penggugat tidak dapat dikabulkan melalui ketentuan melanggarshighat taklik talak (Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden

DalamPasal 3 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia disebutkan pula "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupanrumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;Menimbang, bahwa meskipun dalam Islam pada asasnya sepasang suami istridituntut untuk mempertahankan rumah tangganya, namun aspek pencapaian tujuandari perkawinan tersebut, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dankekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (menurut Pasal 1 UndangUndangPerkawinan

Nomor Tahun 1974) dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah (menurut Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) juga menjadi suatu hal yangsangat penting diperhatikan.

Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan Perceraian dapat terjadi karenaalasan atau alasanalasan: b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karenahal lain di luar kemampuannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkandengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975Tentang Pelaksanaan

Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwaantara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istrisehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dantidak melawan hukum;Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, di samping Penggugatmengajukan tuntutan primer, ia juga mengajukan

Putusan No.299/Pdt.G/2019/PA.MLterdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam mengenai pemanggilan pihakpihnak berperkara, telah terpenuhi.Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenaijenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputusdengan verstek;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam duaHal. 10 dari 15 Hal.

Pasal 116huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangHal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2019/PA.MLKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg diatas, dan apabila dinubungkan pula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamyang menjelaskan bahwa gugatan perceraian merupakan salah satupenyebab putusnya perkawinan, dan talak yang dijatunkan oleh PengadilanAgama merupakan salah satu bentuk talak bain shughra maka MajelisHakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugatdengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;Menimbang,

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa mengenai perbaikan (perubahan) surat permohonanPemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa perubahan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dialildalil permohonan Pemohon,dihubungkan dengan fakta dari

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RINomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacathukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang

sampai Saat initidak ada Seorangpun yang keberatan atas pernikahan Para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Iitersebut telah memenuhi rukun dan Syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991):Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwaPermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehinggaperkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah,Kabupaten Donggala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala

Kantor UrusanAgama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala sebagai tempattinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon IIdalam daftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai PencatatNikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, tidaktermasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasiPengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agamatelah beralih ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RINomor

ternyata tidakmemberitahukan lebih dahulu kepada seluruh peserta secaraelektronik (sak karepe dewe), sehingga dengan demikian patutdianggap Tergugat 2 telah melanggar amanat yang termaktub dalamdokumen pengadaan maupun Addendumnya Nomor : 142/PBJDisperindag/VI/2012 pada pasal 10 ayat 10.9 tentang pemberianpenjelasan yang berbunyi " peserta diberitahu secara elektronik olehpokja ULP untuk mengunduh adendum dokumen pengadaan yangdiunggah Pokja ULP pada aplikasi SPSE. untuk itu sesuai denganPeraturan Presiden

RI Nomor 54 tahun 2010 juncto perubahan keduaperaturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012, pada pasal 79 ayat 2berikut penjelasanya menjadi sangat rasional jika Tergugat 2dinyatakan telah dengan sengaja melakukan kecurangan, bertindaksewenang wenang, memutar balikan fakta dan terbuktimenggunakan standarganda.; 5 Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Sanggahan Banding kepadaTergugat 1 tertanggal 12 Juli 2012, Nomor : 40/ADM/KBBP/VII/2012, yang pada intinya adalah tentang terjadinya penyimpanganketentuan

dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor54 tahun 2012 yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa akibat tidak konsistenya Tergugat 2, namun demikian ternyatadalam tanggapan surat sanggahan banding Tergugat 1 Nomor0501436712012, tertanggal 28 Juli 20'2 yang pada intinya justrumenyatakan "bahwa sanggahan Banding Penggugat tidak memenuhisyarat sebagai surat sanggahan banding karena Bank GaransiPenggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai jaminansanggahan Banding", padahal

Penggugatmenuntut ganti rugi secara immateriil kepada para Tergugat sebesarRp. 7.000.000.000, (tujuh milyar9 Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) para10Tergugat tersebut, Penggugat sudah berulang kali mengajak bicarasecara baik baik namun tidak pernah ditanggapi sebagaimanamestinya, bahkan Penggugat sudah pula melayangkan suratsanggahan maupun pengaduan secara tertulis namun jawabanTergugat 2 justru semakin arogan dan cenderung memutar balikanfakta, untuk itu sesuai dengan Peraturan Presiden

RI Nomor 54 tahun2010 juncto perubahan kedua peraturan Presiden Rl Nomor 70 tahun2012, pada pasal 118 ayat 7 (b) sudah tepat kiranya jika Penggugatmengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Sukoharjo gunamendapatkan keadilan yang seadil adilnya, dengan demikian makasudah selayaknyalah jika gugatan ini dinyatakan dapat diterima dandikabulkan.secara keseluruhan ;Bahwa oleh karena terbukti para Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum (Onrechtmatige Daad) dan ternyata atas perbuatanmelawan

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian dalam perkara ini adalah karena tidak ada lagikeharmohisan dan persesuaian

Pasal 138Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusHal. 9 dari 13 Hal. Put. Perkara No 92 /Pdt.G/2019/PA Mdn.menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P." fakta dariketerangan saksi

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan UndangUndangRI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandungcacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formilgugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yangberlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yangmengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden

Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, sertaalat bukti P., sehingga dengan alatalat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuanPasal 7 ayat (1) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI.Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 Hal. 7 dari 15 halamanPut.

Pasal 3Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991),dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justruAllah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masingmasing di antarakeduanya, sebagaimana firman Allah dalam alQur'an Surah alNisaa ayat 130sebagai berikut:eoA6ai i6ESY6N@O6POC idUUa6 CAAGbaSR6AGSC AGAU OGUSESAS BHOROCAO CAAG6aSz6CO6USC I6ROiadCArtinya:"Jika keduanya bercerai,

Pasal 116 huruf (f) Buku Kompilasi Hukum Islam (KeputusanbacaPeraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khususberkaitan dengan terjadinya perselisihnan terusmenerus antara suami istriberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

gugatan Penggugat dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) ReglementBuiteegewesten (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karenajabatannya hakim harus menambah dasardasar hukum yang tidakdikemukakan oleh para pihak;Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatanPenggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c)Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RINomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

permohonan Pemohon benaradanya, namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus(lex specialis derogat lex generalis), maka Majelis Hakim tetap perlumendengarkan keterangan pihak keluarga dan/ataupun orangorang dekatPemohon dan Termohon serta saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon agartidak terjadi kebohongan besar (de grote langen) (vide pasal 208 BurgerlijkWetboek), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 184 Instruksi Presiden

sudah tidak memilikikeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon,dan upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasilmengubah keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimanatersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yangdikehendaki oleh pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan jo pasal 134 Intruksi Presiden

hal yang siasia, karena selain maksud dan tujuan perkawinansebagaimana tersebut diatas tidak akan tercapai bahkan mungkin akanmengakibatkan timbulnya eksesekses negatif bagi pribadi kedua belah pihakberperkara.Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginanuntuk memperbaiki kembali rumah tangganya dan secara sadar melakukanpisah rumah, tidak pernah kumpul sebagai suami istri, maka berdasarkan pasal30 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77ayat (1) Instruksi Presiden

Stnterbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam, ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak maka Majelis Hakimtelah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patutuntuk dikabulkan.Menimbang

, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan olehPemohon adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkanoleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu raj) sebagaimana yangdiatur dalam pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidangperkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat kediaman di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Pamekasan,namun oleh karena Termohon bertempat kediaman di wilayah jurisdiksi hukumPengadilan Agama Sampang dan sesuai Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006

dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohonsudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari Susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.0540/Pdt.G/2018/PA Spg.Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon danTermohon sudah tidak dapat dipertahankan

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harus mengirimkansalinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawai pencatatnikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik

dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohonsudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.0534/Pdt.G/2017/PA Spg.Artinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kKependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang

dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohonsudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.0562/Pdt.G/2018/PA Spg.dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon danTermohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada pendapat ahlihukum Islam dalam Kitab Ahkam alQuran Juz halaman 405 yang selanjutnyadiambil alih menjadi pendapat hukum dan pertimbangan majelis yang lafalnya

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik

dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohondengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.0570/Pdt.G/2018/PA Spg.dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon danTermohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada pendapat abhlihukum Islam dalam Kitab Ahkam alQuran Juz halaman 405 yang selanjutnyadiambil alih menjadi pendapat hukum dan pertimbangan majelis yang lafalnya

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Pasal 39 Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II jugatidak termasuk dalam pernikahan yang diancam dengan pembatalan, ataudapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal 70dan 71 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim menetapkan bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahdilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat danrukun nikah, tidak bertentangan dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan telah memenuhi maksudketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden RepublikIndonesia

Pasal5 Instruski Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, harus ada amar yang memerintahkan kepada parapihak untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor UrusanAgama dimana mereka bertempat tinggal, oleh sebab itu Majelis Hakimsecara ex officio memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untukmendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan AgamaKecamatan Bagan Sinembah;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia,tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab AlFighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang berbunyi :Artinya: Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakimsudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengantalak satu bain;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat(1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankankepada Penggugat

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Pasal 39Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon, Pemohondan SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai, dan masingmasing juga tidakpernah menikah lagi dengan orang lain, bahkan SUAMI PEMOHON telahmeninggal dunia sekitar 3 bulan yang lalu, kemudian Pemohon bermaksudmengurus uang duka dan pensiunan janda, maka dengan dikuatkan bukti P.3terbukti SUAMI PEMOHON telah benarbenar meninggal dunia pada tanggal 10Oktober 2013, dan Majelis

Pasal 4 dan 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diaturdalam Pasal 8 s/d 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo.

Pasal 39 s/d 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat(3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam, maka Majelis Hakim menilai penikahan Pemohon dengan SUAMIPEMOHON tersebut telah memenuhi ketentuan untuk diisbatkan;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrinulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis