Ditemukan 51530 data
64 — 17
Hal ini juga samadengan hubungan hukum yang mendasari tagihan hutang danperobuatan wanprestasi yang telah diputus dalam Putusan PN BekasiNo. 29/Pdt. G/2010/PN.Bks. tanggal 31 Agustus 2010.
Pembantah juga belum memenuhi kewajibannya atas isi Putusantersebut kepada Terbantah.Bahwa dengan demikian, Pembantah tidak dapat menguraikan dengan jelastentang fakta dan dasar hukum mengenai peristiwa yang mendasari atauHalaman 29 dari 32Putusan Perdata Bantahan Nomor 274/Pdt.Bth/2015/PN Bks.menjadi alasan pengajuan Bantahan dimaksud. Bahkan Pembantahmencampuradukan dalildalil tentang materi pokok perkara wanprestasi sebagaialasan pengajuan Bantahan terhadap proses eksekusi.
/PT.Bdg.Pembantah sebelumnya tidak pernahmelakukan perbuatan wanprestasi sebab Terbantahlah yang tidakmenghiraukan Surat Pembantah, Perihal : Complain Barang yang tidak sesuaiOrder PembantahMenimbang bahwa berdasarkan bantahan Pembantah tersebut diatassetelah Majelis Hakim mempelajari bantahan Pembantah, Pembantah tidakdapat menguraikan dengan jelas tentang fakta dan dasar hukum mengenaiperistiwa yang mendasari atau menjadi alasan pengajuan Bantahan dimaksud.Bahkan Pembantah mencampuradukan dalildalil
128 — 62
Tidak jelas dasar Hukum Pengajuan Gugatan oleh PenggugatBahwa Penggugat mendasari gugatan berdasarkan ketentuan Pasal1359 KUHPerdata sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada huruf Cangka 1. Tetapi pada awal gugatan, Penggugat mendasari tentangKetentuan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga PenjaminSimpanan.
Terbanding/Tergugat I : RUBIARSO
Terbanding/Tergugat II : PD. BPR Bank Pekalongan
53 — 20
mulai dari angka 1 s/d angka 7 sama sekali tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) yang mendasari gugatan;4. Bahwa dalildalil Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dantegas ketentuan perudangundangan mana yang telah dilanggar olehTergugat. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2menuntut untuk menyatakan perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh5.
seksama berkas perkara dan turunanresmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 31/Pdt.G/2019/PNPkl yang telah diputus pada tanggal 20 Januari 2020 yang dimohonkanbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengahsependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena pertimbanganpertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benarmengenai adanya faktafakta, keadaankeadaan, dan halhal serta alasanalasan hukum yang mendasari
Terbanding/Penggugat I : RUMEJAM BIN AMAQ RUMEJAM
Terbanding/Penggugat II : MOHJAR BIN AMAQ RUMEJAM
Terbanding/Penggugat III : MUSTAR BIN AMAQ RUMEJAM
Terbanding/Penggugat IV : INAQ RUMENAH BINTI AMAQ RUMINEP
Terbanding/Penggugat V : MAHNIM BIN NAIM
Terbanding/Penggugat VI : WAHIDAH BINTI NAIM
Terbanding/Penggugat VII : MULISAH BINTI NAIM
Terbanding/Penggugat VIII : MAKNAH BINTI NAIM
Terbanding/Penggugat IX : MAISAH BINTI NAIM
144 — 71
Mulisah binti Naim 12.932M2 x 2,5972 % bagian = 335 MeMaknah binti Naim 12.932M2 x 2,5972 % bagian = 335 NiMaisah binti Naim 12.932M2 x 2,5972 % bagian = 335 M*Total 12.924 M* objek sengketa;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai, mengelola,memanfaatkan tanah seluas 12.932M2 dengan mendasari suratketerangan pemberian hibah yang didalamnya terdapat klausul peralihanhak melalui jual beli sebagai legalitas untuk secara sepihak tanpamenghiraukan hakhak para Penggugat adalah bentuk penguasaanyang
Tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secaralitigasi dapat dilanjutkan ;HIm 16 dari 23 hlm perkara nomor 67/Pdt.G/2021/PTA.MtrDalam EksepsiMenimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat melaluikuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwagugatan Para Penggugat tidak jelas, dalam posita gugatannya (fundamentumpetendi), Para penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari
154 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap,terbitan Sinar Grafika, mengenai ketidakjelasan dasar hukum dalilgugatan disebutkan pada halaman 449, poin a) Tidak jelasnya dasarhukum dalil gugatan adalah:Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum(recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisajuga dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijkegrond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil.
Yahya Harahap, terbitanSinar Grafika, mengenai ketidakjelasan dasar hukum dalil gugatandisebutkan pada halaman 449, poin a) Tidak jelasnya dasar hukum dalilgugatan, adalah:Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, Bisa juga, dasarhukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (feitelijke grond). Dalil gugatanseperti itu, tidak memenuhi syarat formil.
69 — 11
Hum dalam buku Penerapan hukum Acara Perdata diLingkungan Peradilan Agama, Edisi Revisi Cetakan ke 3, Prenada Mediajakarta 2005, halaman 123 dan 124, yang diambil alin Majelis Hakim menjadipertimbangan sendiri, yang menyatakan : Permohonan putusan u/tvoerbaarbij voorraad agar dapat dikabulkan oleh hakim, maka pihak Penggugat harusmenyebutkan alasan yang mendasari permohonan tersebut dan diuraikandalam posita gugatannya.
Apabila Penggugat tidak mencantumkanalasan yang mendasari permohonannya, maka sebaiknya hakim tidakHalaman 21 dari 24 Putusan Nomor XXXX/Padt.G/2018/PA.Ktbmmempertimbangkan permohonan tersebut dan jangan dicantumkan amaruitvoerbaar bij voorraad dalam putusan yang diajukan itu.Sejalan dengan hal tersebut di atas M.
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Endan Juana
354 — 146
Kitab UndangundangHukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikandiri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam)bulan berturutturut serta sudah diupayakanpemanggilan 3 (tiga) kali berturutturut Secara sah,tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapatdilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadimyaTerdakwa.Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun2009 tentang pokokpokok kekuasaan kehakimanyang menyatakan Peradilan dilakukan dengansederhana, cepat, dan biaya ringan.Bahwa dengan mendasari
Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakanapabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikandibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainyadengan keterangan Saksi dibawah sumpah yangdiucapkan di sidang.: Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadirdipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalamberita acara pemeriksaan telah diberikan dibawahsumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal155 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor: 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ataspersetujuan
54 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 388 K/Pid.Sus/201414Bahwa karena BAP Penyidik Polres Selayar secara hukum tidak sah maka suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mendasari BAP Penyidik dan putusanPengadilan Negeri Selayar yang mendasari dakwaan JPU/pemeriksaannya denganBAP Penyidik yang tidak sah maka secara hukum pula putusan Pengadilan NegeriSelayar yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar adalah putusanyang tidak berkekuatan hukum alias tidak sah ;Karena menurut Penasehat Hukum para Pemohon Kasasi, seharusnya
239 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Judex Facti Telah Salah Dalam Pertimbangan Hukum ArtinyaPutusan Mendasari Pada Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut UmumYang Saling Berbeda;Putusan Judex Facti telah menyimpang artinya tidak singkron antaradakwaan, tuntutan dan putusan. (lihat putusan halaman 2).
Dari penjelasan tersebut artinya Majelis HakimJudex Facti tidak teliti terhadap surat dakwaan dan tuntutan Jaksa PenuntutUmum karena tidak diuraikan secara jelas dan lengkap unsur perampasandalam surat dakwaan (obscuur libellum), sehingga sesuai amanah Undangundang Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut batal demi hukum dan putusan pengadilan yang mendasari padadakwaaan tersebut juga harus batal demi hukum. hal ini sesuai denganHal. 11 dari 18 hal. Put.
I Komang Suciawan, S.H.
Terdakwa:
RAHMAN
116 — 55
Hal ini diperkuat dengan surat dariDanrem 132/Tadulako Nomor B/289/XI/2019 tanggal 13November 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa KopdaRahman NRP31010692211179, Babinsa Ramil 130605/Marawola, Kesatuan Kodim 1306/Dgl Korem 132/Tdl tidakdapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer IlIl17Manado karena Terdakwa mulai tanggal 18 Juni 2018 s.dsekarang belum kembali ke kesatuan(Desersi), sehinggadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun1997 dan pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 tahun2009
tersebuttelah memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimanadirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantumdalam Pasal 87 Ayat (1) ke2 jo ayat 2 KUHPM.Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas namaSerka Sulaeman Supit dan Saksi atas nama SertuKamaruddin telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan pasal 139 UndangUndang Nomor 31 tahun 1997,namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karenasedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidakbisa ditinggalkan, maka dengan mendasari
59 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Hukum Dalil Gugatan Tidak JelasBahwa di dalam posita gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian/fakta yang mendasari gugatan. Ketidakjelasan ini tampak sekalidengan tidak adanya faktafakta yang relevan dengan tuntutan/petitumyang seharusnya diuraikan di dalam posita, yakni sebagai berikut :1.1.
menyalahi aturan UndangUndang No. 13 Tahun 2003, yang merupakan pedoman bagi Tergugat didalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat ,UndangUndang tersebut, tidak dapat diabaikan bahkan dikesampingkanhanya oleh karena adanya surat keputusan Tergugat No. 01/SKDir/Up/2012 tanggal 01 Februari 2012Bahwa dalam pertimbangan putusan di atas, judex facti tidak memuat dasaralasan yang jelas dan rinci selain itu judex facti juga tidak menjelaskandasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari
SUPARDI
Tergugat:
PIMPINAN Kantor Cabang PT.BANK RAKYAT INDONESIA
86 — 26
DALAM EKSEPSI: Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2019/PN NgwMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan eksepsi sebagai berikut:Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan tentang dasar hukum(rechtgrond) yang tepat mengenai kejadian yang mendasari gugatanPenggugat; Bahwa terhadap posita (fundamentum petendi)
Tidak dilibatkannyasuami Penggugat sebagai Penggugat dalam perkara aquo tidak ada yang salahdan mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, oleh karena itueksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Gugatan Penggugat kabur (obscur libel Karena dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan tentang dasar hukum(rechtgrond) yang tepat mengenai kejadian yang mendasari gugatanPenggugat dan terhadap
Terbanding/Penggugat : YOSEP MERAHABIA
Turut Terbanding/Tergugat : ELSI MERAHABIA
Turut Terbanding/Tergugat : ESTER MERAHABIA
Turut Terbanding/Tergugat : FRENGKY MERAHABIA
Turut Terbanding/Tergugat : ARI MERAHABIA
Turut Terbanding/Tergugat : NOVITA MERAHABIA
Turut Terbanding/Tergugat : YEHUDA MERAHABIA
Turut Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI cq Gubernur Prov. Papua cq Direktur RSUD Abepura
100 — 63
sakit, sehingga harus ada proses hokum adat yang menggantikanPenggugat/Terbanding sebagai Kepala Suku Merahabia;Menimbang, bahwa PEMBANDING VII dalam memori bandingnyatertanggal 12 Mei 2016 yang diterima di Panitera Muda Perdata PengadilanNegeri Klas IA Jayapura pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 terhadapputusan Nomor: 83/Pdt.G/2015/PN Jap. tanggal10 Februari 2016 telahmengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa gugatan kabur karena posita tidak menjelaskan dasar hokum dankejadian yang mendasari
/PT JAP.mengenai perbuatan melawan hokum atau wanprestasi, tidak ditemukanpasal perundangundangan yang dilanggar pembanding/Tergugat VII, tidakada dasar hokum yang mendasari gugatan, saling bertentangan antaraposita dengan petitum; Bahwa terdapat = kekeliruan hakim tingkat pertama dalammempertimbangkan kapasitas Pembanding/Tergugat VII yang diberikanmandat untuk mengurus urusan penyelesaian ganti rugi tanah;Menimbang, bahwa TERBANDING tidak mengajukan kontra memoribanding;Menimbang, bahwa Pengadilan
VLERIA
Tergugat:
1.CHUA LIE CHIN
2.HENNY
3.BENNY
4.HANNY
81 — 70
TENTANG DUDUK PERKARA10.Bahwa terlebin dahulu PENGGUGAT sampaikan,menurut YahyaHarahap suatu gugatan yang memenuhi syarat formil harus menjelaskandasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasarigugatan (feiteljke grond).Dengan mempedomani pendapat tersebut,pada bagian posita ini PENGGUGAT akan menguraikan dengan lengkapkejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan a quo (feitelijke grond);11.Bahwa pada bulan Agustus 2015, Alm.
TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM19.Bahwa oleh karena gugatan a quo adalah perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka sejalan dengan pendapatM YAHYA HARAHAP di atas, yang menyatakan suatu gugatan yangmemenuhi syarat formil harus menjelaskan dasar hukum (recht grond)dan kejadian atau peristiva yang mendasari gugatan (feitelijke grond).Maka dengan telah disampaikannya peristiwa yang mendasari gugatan(feiteliike grond) a quo sebagaimana yang telah diuraikan di atas, makapada bagian
111 — 26
Penggugat butir 2 dan 3telah diputus pada putusan sela, dan pada putusan akhir Majlis Hakim tetapmempertahankan putusan sela tersebut yang intinya menyatakan permohonPenggugat untuk supaya harta Termohon di sita (petitum pada butir 2 dan 3 )tersebut ditolak;Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat butir 4 antara lainadalah supaya Pengadilan menyatakan Surat Kesepakatan BesamaI WALI LILA Totertanggal 13 April 2017 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menuruthukum;Menimbang bahwa posita yang mendasari
sehingga harus dinyatakantidak dapat diterima;Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat butir 6, harus dibacasedemikian rupa, sehingga berbunyi : Penggugat mohon supaya Pengadilanmenyatakan bahwa objek Sengketa, sebagaimana terurai pada Surat Gugat,perubahan gugatan dan terurai pada replik adalah:I WALLAij Merupakan Harta GonoGini yang dahulu didapat dalam pernikahanantara Penggugat dan Tergugat (Objek Sengketa), danij Dan mohon ditetapkan menjadi hak Penggugat seluruhnya.Menimbang, bahwa posita yang mendasari
seperdua dari Rp 430.000.000,00 ( empatratus tigapuluh jutarupiah) kepada Penggugat;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat berikutnya adalahPenggugat mohon supaya harta berupa :1 (satu) unit Kendaraan roda dua / Sepeda Motor Yamaha NMAX, denganidentitas sebagai berikut :Merk /Type : Yamaha /2DPNomorBPKB : XXXXNomor Polisi > XXXXNomor Rangka : XXXXNomor Mesin =: XXXXTahun Pembuatan : 2015Warna > HITAMAtas Nama > TERGUGAT.Bahwa kendaraan tersebut atas nama P enggugat:Menimbang, bahwa posita yang mendasari
11 — 1
Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuaipula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : Perubahan yangmenyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agamasecara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karenasifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasukperkara voluntair ;Menimbang, alasan yang mendasari
5 — 10
di Kecamatan Kemang,Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alatalat buktiPenggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinongdalam register perkara Nomor 4571/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 29 Agustus2019, mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari
12 — 2
Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2021//PA.Pas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama FITRIANA lahir pada tanggal 22 Desember 2003 denganseorang lakilaki yang bernama FATHURROZI akan tetapi maksud para Pemohontersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan PohjentrekKabupaten
20 — 6
Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suamiistri dan telah dikaruniai 2 orang anak =namun~ meninggal dunia; Bahwa Pemohon berkehendak unutk beristri lebih dari seorang ( berpoligami ) denganseorang perempuan berstatus perawan yang bernama: XXXX, umur 22 tahun, pendidikanterakhir SMA , agama Islam pekerjaan swasta, bertempat XXXX Kabupaten Tuban ;Bahwa alasan yang mendasari permohonan tersebutadalah;1.
10 — 0
oleh pejabat yang berwenang.Bukti surat tersebut telah dinatzegelen dan diligalisir oleh Paniteraserta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.5;Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjukberita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari