Ditemukan 61123 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Informasi publik
Akuntan publik
Keterbukaan publik
Kebijakan publik
Keterbukaan informasi publik
Register : 06-11-2013 — Putus : 06-12-2013 — Upload : 11-12-2013
Putusan PA JEMBER Nomor 1494/Pdt.P/2013/PA.Jr Tanggal 6 Desember 2013 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
9 — 0
9 — 0
Menimbang bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan,Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikahyang diajukan oleh para pemohon melalui lembaga penyiaran publik RadioRepublik Indonesia (RRI) Jember.ae Menimbang bahwa kemudian oleh Ketua dibacakanlah permohonan Pemohonyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon);nonne Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telahmengajukan BUKIL WE tUpai==e=snn=aesmiennnesnamtminnnnnnnsmmeninnnnnsskemnennnnnnsmnenninTO
Register : 04-12-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 06-12-2020
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 335/Pid.C/2020/PN Pwt Tanggal 4 Desember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
NGISOMUDIN
40 — 9
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
NGISOMUDIN
40 — 9
Purwokerto Timur atau setidaktidaknya di wilayah hukumPengadilan Negeri Purwokerto, telah dilakukan kegiatan operasi yustisipenegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenBanyumas dan terdakwa atas nama NGISOMUDIN kedapatan tidakmemakai masker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik danbertemu orang lain dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah KTP an.NGISOMUDIN, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan.Atasperbuatannya, terdakwa diduga telah melanggar
Register : 06-11-2020 — Putus : 06-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 291/Pid.C/2020/PN Pwt Tanggal 6 Nopember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
SILVIA WULANDARI
23 — 7
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
SILVIA WULANDARI
23 — 7
PwtPolisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama SILVIAWULANDARI kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar ataudi dalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barang bukti berupa1 (Satu) buah KTP a.n. SILVIA WULANDARI. Atas perbuatannya, terdakwadiduga telah melanggar Pasal 24 ayat (2) huruf a jo. Pasal 31 ayat (3)Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentangPencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.
Register : 23-11-2011 — Putus : 15-12-2011 — Upload : 14-02-2012
Putusan PTA MEDAN Nomor 132/Pdt.G/2011/PTA.Mdn Tanggal 15 Desember 2011 — RAMLI bin PULUNGAMAN V ANNITA WATI CAHYANI binti MAHYUDIN
64 — 32
64 — 32
PTA.MdnBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkaratertentu. kewarisan dalam tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara;RAMLI bin PULUNGAMAN umur 65 tahun, agama Islam,pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal diKelurahan Padang Matinggi, Kecamatan RantauUtara, Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal inimemberi Kuasa kepada : ZULKIFLI, SH.Advokat/Pengacara Penasehat Hukum darikantor Lembaga Bantuan Hukum Publik
Putus : 17-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 16 /PDT /2019 /PT.TTE Tanggal 17 September 2019 — Abu Bakar Loku, Dkk
VS
Sulfat Lidawa
230 — 136
230 — 136
Menghukum Tergugat I, Tergugat Il, dan Tergugat Ill meminta maaf kepadaPenggugat dan keluarga besar Penggugat secara Publik ;6.
Register : 02-01-2020 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 P/HUM/2020 Tanggal 9 Maret 2020 — INDRA RUSMI, SH., MH., DKK VS PRESIDEN RI;
497 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
497 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan hukum publik atau badan hukum privat;3 Permohonan sekurangkurangnya harus memuat:Nama dan alamat Pemohon;Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonandan menguraikan dengan jelas bahwa:1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian PeraturanPerundangundangan di bawah undangundang yangdianggap bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi,dan/atau2. Pembentukan peraturan perundangundangan tidakmemenuhi ketentuan yang berlaku, danc.
Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:seey(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukanoleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan di bawah undangundang, yaitu:a. perorangan warga negara Indonesia;b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dansesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;atauc. badan hukum publik
UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 menentukan bahwa permohonan pengujian peraturanperundangundangan di bawah undangundang hanya dapat dilakukan olehpihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturantersebut, yaitu:a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yangmempunyai kepentingan sama;b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuaidengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia yang diatur dalam undangundang; atauc. badan hukum publik
atau badan hukum privat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditentukanbahwa agar Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam permohonanhak uji materiil a quo, Para Pemohon harus membuktikan apakah dirinyamerupakan perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yangmempunyai kepentingan sama, kesatuan masyarakat hukum adat yangdiatur dalam undangundang, badan hukum publik atau badan hukum privat,yang haknya dirugikan oleh berlakunya objek permohonan;Menimbang, bahwa Para
Putus : 12-01-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 816 PK/Pdt/2009 Tanggal 12 Januari 2011 — YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI, DKK ;
SASTRO WIDJOJO, DKK
68 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itusetiap orang dapat membedakan kapan seorang pejabat tersebutmelaksanakan tugas jabatan struktural organisasi publiknya dankapan melaksanakan jabatan eks officionya di luar organisasistruktural publik;Demikian pula jabatan Kasad dalam organisasi struktural TNI ADsebagai organisasi publik, memimpin organisasi TNI Angkatan Daratyang membawahi KodamKodam termasuk Kodam III/Slw dan paraPangdam termasuk Pangdam III/Slw ;3 Namun demikian secara eks officio Kasad sebagai Ketua YayasanKartika
Yayasan Kartika Eka Paksi tidak dapat dan tidakberwenang untuk menggerakkan organisasi TNI AD besertajajarannya ;Demikian pula Kasad dalam kedudukannya sebagai Pimpinanstruktural publik TNI AD tidak dapat mengatur dan menggerakkanYayasan Kartika Eka Paksi, karena Kasad dalam kedudukannyasebagai pejabat publik tunduk pada ketentuan Hukum Publik cqHukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara, sedangkanKasad dalam kedudukannya secara eks officio selaku Ketua YayasanKartika Eka Paksi tunduk pada ketentuan
Olehkarena itu setiap orang dapat membedakan kapan seorang pejabattersebut melaksanakan tugas jabatan struktural organisasi publiknyadan kapan melaksanakan jabatan eks officionya di luar organisasistruktural publik ;Demikian pula jabatan Kasad dalam organisasi struktural TNI ADsebagai organisasi publik, memimpin organisasi TNI Angkatan Daratyang membawahi KodamKodam termasuk Kodam HI/Slw dan paraPangdam termasuk Pangdam IIII/Slw;3 Namun demikian secara eks officio Kasad sebagai Ketua YayasanKartika
Yayasan Kartika Eka Paksi tidak dapat dan tidakberwenang untuk menggerakkan organisasi TNI AD besertajajarannya;Demikian pula Kasad dalam kedudukannya sebagai PimpinanStruktural publik TNI AD tidak dapat mengatur dan menggerakkanYayasan Kartika Eka Paksi, karena Kasad dalam kedudukannyasebagai pejabat publik tunduk pada ketentuan Hukum Publik cqHukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara, sedangkanKasad dalam kedudukannya secara eks officio selaku Ketua YayasanKartika Eka Paksi tunduk pada ketentuan
Posisi Kepala Staf TNI AD yang bertindak selaku (ex officio) KetuaYayasan Kartika Eka Paksi (Tergugat IV) kapasitasnya adalah sebagai individu.Sedangkan hubungan Kepala Staf TNI AD dengan Pemohon PK / Tergugat VAsal adalah hubungan kedinasan struktural yang bersifat sebagai atasan danbawahan dalam suatu badan hukum publik ;Bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata,perjanjian merupakan Undangundang bagi pembuatnya.
Register : 30-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 1818/Pdt.G/2020/PA.Slw Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 10
12 — 10
hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggaldan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 01Juli 2020 dan 06 November 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkantidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa demikian juga dengan Tergugat, tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil Secara resmi dan patut melaluiLembaga Penyiaran Publik
Register : 25-07-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 2361/Pdt.G/2019/PA.Slw Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 4
8 — 4
tanggaldan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 26Agustus 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halanganyang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui LembagaPenyiaran Publik
Register : 21-02-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 15-02-2022
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 60/B/2019/PT.TUN.SBY Tanggal 4 April 2019 — KEPALA DESA JATIMULYO vs AROFIQ
195 — 56
195 — 56
Abdul Rokhim, S.H.1;Semuanya berprofesi sebagai Advokat, Pengacara publik, danPengabdi bantuan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum DemakRaya ( LBH Demak Raya) beralamat di Kp. Bogorame RT.001RW.001, Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan. Demak KabupatenDemak 59515.
Register : 16-01-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 15/G/KI/2017/PTUN.BDG Tanggal 22 Maret 2017 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAU TRANSPARANSI ANGGARAN (PERMATA) VS PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI UNIT KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
131 — 45
131 — 45
PUTUSANNOMOR : 15/G/K/2017/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Informasi Publik, dilangsungkan di Gedung yang telahditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam sengketa antara: DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAUTRANSPARANSI ANGGARAN (PERMATA), KomplekPerkantoran Grand Wisata Jalan Boulevard Raya BlokA.A. 11 No. 3 Tambun
Register : 23-01-2019 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 39/PDT/2019/PT MDN Tanggal 4 Maret 2019 — POLTAK MARUDUT SITUMORANG VS PERUM PERIKANAN INDONESIA
48 — 16
48 — 16
KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, maka tidak ditemui satupun poin yangmencantumkan persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tersebut,yang ada hanyalah penunjukan sebagai Direksi Perum PerikananIndonesia dan Surat Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tanggal 14 Mei2016 tentang Analis Kewajaran, oleh karenanya penentuan tarif sewatersebut tidak dibuat berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku yaitu Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2013sebagai peraturan yang mengatur tentang
Sukardi, MAPPI (Cert) sebagai ManagingPartner KJPP telah dibawah sumpah, dalam persidangan antara lainmenerangkan :Ahli menerangkan tentang dasar Hukum profesi Jasa Penilai Publik,bahwa dasar Hukum profesi Jasa Penilai Publik yaitu Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 101/PMK.01/2014 tanggal 2 juni 2014.dengan itu seperti Nilai Sewa Pasar, maka acuan wajarnya adalah sesuaidengan pasar, dengan fakta lain pasarlah yang menentukan besaran nilaitersebut.
melakukananalisa Kewajaran bahwa dalam prakteknya pada setiap penilaian,Penilai Publik hanya akan meminta didampingi oleh pihak Pemberi Tugaskarena dengan Pemberi Tugaslah Perjanjian Kerjasama Penilaianditandatangani dan hasil penilaian umumnya merupakan rahasia bagiPemberi Tugas, selain itu Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) jugamelarang Penilai bertindak untuk dua atau lebih para pihak padapenugasan dengan tujuan yang sama.e Ahli menerangkan bagaimana prosedur Nilai Kewajaran terhadap assetyang
KEP/MEN/2007 tanggal06 Nopember 2007 dan didasarkan pula pada Keterangan Ahli KJPP(Kantor Jasa Penilai Publik) serta Anggota Komite USP MAPPI, Ir.Sukardi, MAPPI (Cert) sebagai Managing Partner KJPP telah dibawahsumpah, dalam persidangan antara lain menerangkan :Ahli menerangkan tentang dasar Hukum profesi Jasa Penilai Publik,bahwa dasar Hukum profesi Jasa Penilai Publik yaitu.
Sedangkan penilai padahakekatnya hanya merumuskannya sesuai dengan ilmu penilaian,sehingga dasar nilai yang digunakan akan wajar/adil bagi kedua belahpihak yang berkepentingan, karena pasarlah yang menentukan Nilaibukan pihakpihak yang berkepentingan.Ahli menerangkan pedoman yang harus diperhatikan bahwa yangmenjadi pedoman yang harus diperhatikan adalah Standar PenilaianIndonesia (SPI).Ahli menerangkan mengapa Penilai Publik tidak melibatkan danmengikutsertakan Para Penyewa atau Pengusaha dalam
Register : 25-01-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 25-06-2019
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 0157/Pdt.G/2016/PA.Bjm Tanggal 6 September 2016 — Penggugat:
Hj. Susiaty
Tergugat:
Yessy Devita
172 — 57
Hj. Susiaty
Tergugat:
Yessy Devita
172 — 57
Pengadilan Agama ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka kewenangan untuk mengadili,memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Penggugat kepadaTergugat seharusnya diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasionai (BASYARNAS)atau melalui Pengadilan Agama, sedangkan Pengadilan Negeri Tasikmalaya berdasarkan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p publik
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p publik, p idanDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Telp : 021384 3348 (ext.318)fungsi pHalaman 7Disclaimer7 Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 2 Akad Pembiayaan Nomor 73100359 tertanggal
, p idanDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Telp : 021384 3348 (ext.318)fungsi pHalaman 8DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p publik,4 Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan kewajiban
*euing RI melalui : Hal 13Telp : 021384 3348 (ext.318) alamanMenimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR apabila ada Eksepsi mengenaiKompetensi Absolud Pengadilan Negeri maka pengadilan Negeri wajib memutus terlebih dahuluDisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p publik, p idan ilit fungsi p Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mermeriksa danmengadili perkara ini.DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk p publik, p idan ilit fungsi p Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Telp : 021384 3348
Register : 13-10-2023 — Putus : 21-02-2024 — Upload : 21-02-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 4787/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 21 Februari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
4 — 5
4 — 5
Rosidi, umur 15 tahun anak minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 dan 5
Register : 03-01-2024 — Putus : 29-01-2024 — Upload : 29-01-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sby Tanggal 29 Januari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 3
9 — 3
nafkah anak bernama Nafisah Salsabila. umur 8 tahun dan Miftahul Faroh, umur 2 tahun minimal sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untukmemberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 26-03-2024 — Putus : 24-04-2024 — Upload : 24-04-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 1653/Pdt.G/2024/PA.Sby Tanggal 24 April 2024 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 0
11 — 0
anak yang bernama Albirru Kaivan Darmanto Bin Ivan Darmanto, lahir tanggal 3 Februari 2021 minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 20-03-2024 — Putus : 24-04-2024 — Upload : 24-04-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 1599/Pdt.G/2024/PA.Sby Tanggal 24 April 2024 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0
8 — 0
membayar kepada Termohon nafkah anak bernama Laura Suci Aprilian Binti Eko Wahyu Septiyan minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untukmemberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 14-11-2023 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 14-03-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 5333/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 14 Maret 2024 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 4
5 — 4
bernama Embun Fajria Salsabila Binti Setyo Mardi Kurniawan, lahir di Surabaya 14 Oktober 2014 minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 15-08-2023 — Putus : 26-09-2023 — Upload : 26-09-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 3861/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 26 September 2023 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 10
16 — 10
Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama Shankara Alhambra Wibisono bin Sabastian Arifan Wibisono minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 20-11-2023 — Putus : 06-12-2023 — Upload : 06-12-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 5433/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 6 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 15
11 — 15
kepada Termohon berupa nafkah seorang anak bernama SITI NUR FADILAH, Perempuan, umur 4 (empat) tahun sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik