Ditemukan 11443 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 141/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
KHAIRUDDIN, SH
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Utara
72 — 37
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 141/G/2019/PTUNMDN37.38.39.40.d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahundan pidana yang dilakukan dengan berencana.Bahwa selanjurnya Pasal 252 Peraturan Pemerintah No.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 05-08-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 38/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat:
1.ANGGO
2.SARUJI LEO
Tergugat:
KEPALA DESA PENYARING
327 — 613
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai
Pengadilan PA Kota Padangsidempuan Perdata Agama
Register : 09-09-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Pspk
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
101 — 38
  • Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Pspk6.Fotocopy Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor :170/8/KPTS/2019 beserta Lampiran berupa Susunan Komposisi FraksiFraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten TapanulliSelatan tertanggal 04 September 2019, yang menerangkan bahwaMuhammad Faisal Siregar (Tergugat) merupakan salah satu anggotaDPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA), yang mana surat tersebut telah dizegelen dan telahdilegalisir (asli Surat
    Untuk itu Hakim berpendapat bukti (P.5) tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti (P.6) Fotocopy Surat Keputusan DPRDKabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 170/8/KPTS/2019 beserta Lampiranberupa Susunan Komposisi FraksiFraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 04 September 2019, yangmenerangkan bahwa Muhammad Faisal Siregar (Tergugat) merupakan salahsatu anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Fraksi Partai Hati NuraniRakyat (HANURA), telah dinazegelen
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 03-01-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 1/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 23 April 2018 — Penggugat:
Drs. ABDUL HAKIM AKT
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU
191 — 119
  • YK ;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menyatakan:Menimbang, bahwa terbitnya Surat Terlawan yaitu Surat KepalaPerwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanHalaman 90 dari 193 halaman Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PBRPerwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: S3299/PW. 12/5/2009, tanggal 6 Oktober 2009 Perithal:Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai PolitikDPC Partai
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 19-11-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 14-02-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 14 Februari 2022 — Penggugat:
SUNGGUH SINAGA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
341 — 275
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukansetelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa aquo, ditemukan fakta hukum bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Tergugatmelakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalahPasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 TentangPemberhentian Anggota Polri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-10-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 PK/Pdt/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — KOEN TJAHYONO TANTO disebut juga KOENTJAHYONO TANTO VS CHRISTINA HENDRAWAN disebut juga CHRISTINA, dkk
141 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenisusaha Turut Tergugat adalan Koperasi bukan Partai Politik yang punyabanyak Ketua; Bahwa di dalam gugatan Penggugat posita angka 5 baik point A maupun B,Penggugat menyebutkan posisi Tergugat IV sebagai Ketua Harian di jajaranPengelola, sedangkan di dalam akta pendirian secara tegas tidak pernah adaposisi Ketua harian di dalam susunan Pengurus maupun Pengelola yangdipilin oleh anggota, dan lebih lebih tidak pernah disahkan oleh rapatanggota;Sehingga dengan jelas dan tegas tidak pernah ada posisi
Pengadilan PN SENGETI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-01-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN SENGETI Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Snt
Tanggal 17 Juli 2018 — M. Taufik lawan 1.mardi 2.supadi 3.Ahli Waris Mudofar 4.Ahli Waris Misni 5.sujono 6.PT.PALMA ABADI 7.kepala desa tangkit
103 — 32
  • tertanggal 08 November2016, Majelis Hakim berpendapat apabila dilinat dari sudut pandang teoretishukum pembuktian, menurut Majelis Hakim alatalat bukti surat tersebuttergolong sebagai alat bukti akta di bawah tangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata juncto Pasal288 RBg dijelaskan bahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilaiHalaman 38 dari 43 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/PN Sntkekuatan pembuktian harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu: dibuatsecara sepihak atau berbentuk partai
Pengadilan PT JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-03-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PT JAMBI Nomor 21/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 7 Mei 2018 — 1. A. Majid, Umur 60 tahun, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Rt. 07 Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi; 2. Hj. Marsiah, Umur 63 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Rt. 01 Kelurahan Jelmu Gedong Kecamatan Pelayangan Kota Jambi; 3. Nadiah, Umur 55 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat berkedudukan di Rt. 04 Lr. Diamon Kelurahan Kamp. Tengah Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada SERTIANSYAH, SH, Advokat, beralamat di JL. SK. Syahbudin RT. 05 No. 05 Komp. Pertamina Kel. Mayang Mangurai Kec. Kota Baru Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 26 Juli 2017 Nomor Reg. 252/SK/Pdt/2017/PN Jmb, untuk tingkat Banding telah memberi kuasa kepada ABDURRAHMAN SAYUTI, SH dan RUDI HALOMOAN, SH masing-masing adalah Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum LBH Pinang Merah Keadilan yang bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri beralamat di Jl.Sumatera No.152 RT 23 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 Januari 2018 Nomor Reg.32/SK/Pdt/2018/PN Jmb sebagai Pembanding semula Penggugat; Lawan: 1. Asianto Supargo als Kianseeng, bertempat tinggal di Rt. 05 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Semula sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I ; 2. Soeheman Limjadi als Lim Tjie Jiong, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi No. 79 Rt. 03 Kelurahan Pasar Kecamatan Pasar Kota Jambi Semula sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II; Dalam hal ini Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II memberi Kuasa Khusus kepada H.Indra Armendaris, SH dan Helmi, SH masing-masing tertanggal 11 Agustus 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor : 279/SK/Pdt/2017/PN Jmb pada hari Selasa 15 Agustus 2017 dan Nomor : 280/SK/Pdt/2017/PN Jmb pada hari Selasa 15 Agustus 2017. 3. Kantor Pertanahan Kota Jambi, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Pol. M. Thahir No. 17 Kota Jambi Semula sebagai Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding ;
81 — 33
  • Kamal, rumah Ali Nafiah, kantor Partai Demokrat, danrumah Suhirta, sedangkan di bagian belakang ada rumah Asiong, rumah Akeng,rumah Syafrial, Wahyu Sugandar yang dibeli dari Rudi Libra, kesemuanya ituberbatas langsung dengan tanah sengketa. Dan Saksi sudah membangun rumahdi tanah yang berbatasan dengan obyek perkara tersebut pada tahun 1978 danmenempatinya pada tahun 1979 dan Saksi membeli tanah tersebut dari orangyang bernama Ishak Djabarti.
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 03-08-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 25-08-2017
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 875/Pdt.G/2016/PA.Tnk
Tanggal 23 Mei 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
24 — 6
  • Tnk11.Fotocopy dari foto baliho pencalonan Penggugat (PENGGUGAT)sebagai Calon Legislatif DPR RI Dapil Lampung dari partai PKPIndonesia (bermaterai cukup), kemudian diberi kode T 11;ll Bukti SaksiSAKSI TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat,yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksidengan Penggugat dan Tergugat adalah teman
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 18-05-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 311/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 16 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat I : Muhammad Gembong Pratondo
Terbanding/Penggugat I : Dra. Hj. Kamtinah
Terbanding/Penggugat II : H. Moh. Fathul Aziz
Terbanding/Penggugat III : Dhani Kumar Latif
Terbanding/Penggugat IV : Mira Latifah
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kelurahan Ciracas
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Kecamatan Ciracas
Turut Terbanding/Tergugat II : Muhammad Gajah Natasurya Chandra
Turut Terbanding/Tergugat III : Muhammad Imam Muda
Turut Terbanding/Tergugat IV : Sri Mulaindah
Turut Terbanding/Tergugat V : Wandi Luminto ahli waris dari Almarhumah Siti Zulaeha
Turut Terbanding/Tergugat VI : Muhammad Leo Firdausi
Turut Terbanding/Tergugat VII : Sri Dewi Buanawati
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Siti Latifah Budiutami,
109 — 81
  • ,Sebagai Sekjend Partai Golkar,Sebagai Staff Ahli Presiden RI.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 28-06-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 22/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat:
YUDHI IRAWAN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
132 — 71
  • dantidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janjijanji baiklangsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaansaya".Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 PP No. 1 Tahun2003 Penggugat tidak pernah dibuktikan melakukan tindak pidana ataumelanggar sumpah atau janji jabatan;Bahwa Penggugat juga tidak pernah meninggalkan tugasnya secara tidaksah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturutatau melakukan hal lain seperti menjadi anggota partai
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 14-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
DEKI ARYANTO
207 — 45
  • ARIF WIBISONO (partai NASDEM) dansdr. IMAM SUJONO LUTFI (Kabag Komunikasi PimpinanSetkab).3 (tiga) lembar kertas bertuliskan Four Points by Sheraton yangHalaman 81 dari 313 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2020/PN Smrmencantumkan beberapa nomor rekening, seperti Mandiri:1480012992999 Rima, dst adalah kertas yang saksi ambil darihotel sgeraton tetapi saksi lupa kapan saksi ambil. Didalamnyaberisi nama dan nomor rekening tujuan beserta uang yangdikirim.
    Maksud saksi mengirim foto mobil minibusmilik Partai Persatuan Pembangunan tersebut adalah ingin menanyakanketersediaan mobil berjenis seperti yang ada di foto tersebut. Namunkemudian pukul 09:06 WITA, Sdr. EDY mengirimkan foto mobil minibusISUZU berjenis Elf Micro Deluxe ke whatsapp saksi.
    Untuk teknis partai saksi yaitu PPP, bisa usulannyadikumpulkan jadi satu atau bisa masingmasing usulan dan kemudiandisampaikan oleh Sdr LINA ke Sdr FIRDAUS untuk dimasukkandalam daftar usulan. Kemudian usulan tersebut masuk dalamMusrenbang Kabupaten dan dimasukan dalam batang tubuh APBD.Jadi atau tidaknya usulan tersebut tergantung dari kesediaananggaran Pemkab Kutai Timur. Ratarata usulan yang terealisasimenjadi pekerjaan sekitar 50% dari usulan yang disampaikan.
    ENCEK UNGURIA RIARINDA KetuaFIRGASIH, SH., MAP 40,000,000,000.002 ASTI MAZAR, SE., M.S Wakil Ketua 120,000,000,000.003 ARFAN, SE., M.S Waki Ketua 1120,000,000,000.00FRAKSI PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN (PPP) 2,500,000,000.004 MUHAMMAD ALI, SH Ketua Fraksi PPP5,000,000,000.005 Hj. FITRNANI Wk Ketua PPP3,000,000,000.006 IMAM TURMUDZI Sekretaris3,000,000,000.007 UCE PRASETYO Anggota4,000,000,000.008 JONI, s.sos Anggota3,000,000,000.009 ANTON DARMAWAN, S.
    ANDI MAPPASERENG Sekretaris3,000,000,000.0025 YULIANUS PALANGIRAN, SE Anggota4,000,000,000.00FRAKSI PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (PDIP) 2,500,000,000.0026 SIANG GEAH Ketua Fraksi PDIP6,000,000,000.0027 Drs. YUSUFT. SILAMBI, MM., MBA Sekretaris4,000,000,000.0028 FAIZAL RACHMAN Anggota3,000,000,000.0029 YULI SAPANG, SE Anggota3,000,000,000.00FRAKSI AMANAT KEADILANBERKARYA (PAN, PKS, 2,500,000,000.00BERKARYA)30 ASMAWARDI (PAN) Ketua Fraksi AKB6,000,000,000.0031 JIMMI, ST (PKS) Wk.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 3/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
TAUFIK RAHMAN, ST
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
161 — 112
  • 250PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan dan/atau pidana umum;Halaman 52 dari 62 Halaman Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PLKc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Kepegawaian
Register : 13-01-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 1/G/2017/PTUN-BKL
Tanggal 5 April 2017 — WIRIN, S.Pd Melawan GUBERNUR BENGKULU
103 — 36
  • 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa :Pasal 87 ayat (4) : PS diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jJabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 29-05-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
ABD HALIM
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
154 — 94
  • disebutkan pada poin menimbang huruf bdalam KTUN Objek Sengketa menyebutkan:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 18-08-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 45/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat:
1.ABDUL MUTHALIB
2.ATTAULLAH
Tergugat:
KEPALA DESA BUIN BARU KABUPATEN SUMBAWA.
160 — 55
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai
Pengadilan PN MASOHI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-08-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 26 /Pdt.G/2019/PN.Msh
Tanggal 5 Februari 2020 — . Perdata - ABUBAKAR TEHUAYO Penggugat - Pnj. Kepala Pemerintah Negeri Telutih Baru Tergugat I - Lembaga/Badan Saniri Negeri Telutih Baru Tergugat II - Bupati Maluku Tengah Turut Tergugat
294 — 191
  • Mshkepemimpinannya ada gejolak besar sehingga terjadinya pembunuhanbeberapa tokoh masyarakat Negeri Telutin Baru / sesepuh yangmenjadi anggota Partai Indonesia Merdeka (PIM) Sehingga yangbersangkutan melarikan diri ketika Tentara Badak Hitam datang dinegeri Telutih Baru, dan TNI Badak Hitam membakar rumah M.Daeng Tehuayo sekaligus mengangkat Bapak Adaham Kelihusebagai Raja Negeri Telutin Baru pada tahun 1950 dan selanjutnya dilantik oleh Dewan Pemerintah Daerah Sementara Maluku Tengahyang berkedudukan
Pengadilan PN BEKASI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-11-2007 — Putus : 06-05-2008 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 339/PDT.G/2007/PN.BKS
Tanggal 6 Mei 2008 — - SITI FAUZIAR TAHER, PENGGUGAT; M e l a w a n : - T E M I N, TERGUGAT;
157 — 68
  • olehNotaris PP AT dan Camat PP AT Bekasi Timur; maka untuk jelasnya perkaraPenggugat harus pula diingat Ginik C No.531, Persil 15, seluas 3.420 M2 (atau GirikC No.418) masih atas nama Komeng, belum pernah dibalik nama baik keatas namaH.Abdul Aziz maupun keatas nama Ny.Siti Fauziar TaherfPenggugat, tetapi karenaH.Abdul Aziz pembeli dan Komeng penjual, juga Lurah Duren Jaya Saksi dan CamatBekasi Timur selaku pembuat akta jual beli tidak ikut digugat dalam perkara ml,formil gugatan Penggugat kurang partai
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 11-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 30/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
ANGGA ALFRITS RANTUNG
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA TATENGESAN, KECAMATAN POSUMAEN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
167 — 68
  • Tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan atau pengurus organisasiterlarang;c.
Pengadilan PN MASOHI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-11-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN MASOHI Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN Msh
Tanggal 7 Februari 2017 — Penuntut Umum: AGUSTINUS G. R. UBLEEUW, SH Terdakwa: SYAHRIR SILAWANE Alias RIL
67 — 24
  • Saksi Samuel Pelletimu Alias Sammy, pada pokoknya menerangkan:Bahwa kenal dengan Terdakwa Syahrir Silawane selaku teman;Bahwa pada hari, Tanggal 24 Juli 2016 saksi hendak mencari mobil miliksaksi yang disewa oleh saudara Roby dari Partai PDIP Jakarta yang sedangberada di Masohi dan menginap di Hotel Irene, lalu melihat mobil Hyluxwarna Hitam yang biasanya dikemudikan oleh saksi Yunus Tampary,selanjutnya saksi bertemu dengan saksi Yunus Tampary di Hotel Irene, yangNo Kamarnya saksi tidak ingat lagi