Gugatan perdata perbuatan melawan hukum yangdiajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan NegeriMojokerto adalah mendasari kerugian material dan immaterialyang diakibatkan sumur milik Penggugat telah tercemar limbahdan/atau terkena resapan bahan bakar (solar), dan gugatanperbuatan melawan hukum (PMH) tersebut ditujukan kepadaTergugat sebagai pihak yang harus bertanggung jawab untukmembayar ganti kerugian atas kerugian material dan immaterialyang diderita Penggugat tersebut.

Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yangdiajukan oleh Penggugat mendasari tentang prosespenyelidikan dan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor :LP/330/X1/2015/JATIM/Res Mjk tanggal 05 November 2015 a.n.Pelapor Edi Dewanto tentang dugaan tindak pidana karenalalainya mengakibatkan kerusakan lingkungan sebagaimanadimaksud dalam pasal 99 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, adalah bukanmenjadi kewenangan lembaga keperdataan Pengadilan NegeriMojokerto tetapi

Pelapor Edi Dewanto, oleh Termohon,Termohon telah melakukan upaya penyelidikan dan penyidikanperkara dengan mendasari administrasi penyidikan sesualdengan amanat UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP danmelakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi, mendatangi TKP,melakukan pemeriksaan terhadap tim ahli dari BadanLingkungan Hidup dan melakukan pengambilan sample airsumur yang dilaporkan tercemar limbah atau tumpahan solahdari pabrik PT Cahaya Hidup.

Bahwa kekhilafan atau kekeliruan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebutterlinat dalam pertimbangannya yang mendasari atas keterbuktian kesalahanTerdakwa Hi.ABDULLAH ILAHUDE alias DULLAH, hanya sematamatadidasarkan pada petunjuk belaka, padahal berdasarkan Pasal 188 (2)al. 9 dari 14 hal. Put.

Bahwa kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim Mahkamah Agung RepublikIndonesia tersebut terlihat dalam pertimbangannya yang mendasari atasketerbuktian kesalahan Terdakwa Hi. ABDULLAH ILAHUDH alias DULLAH,hanya sematamata didasarkan pada dakwaan dan tuntutan Jaksa PenuntutUmum saja.

Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Januari2017 Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum tetapi gugatan yangdiajukan Penggugat ini tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sertadasar faktanya (fetelijke grond) secara jelas;Bahwa dalil gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur sepertiini tidak memenuhi syarat formil karena tidak jelas

dan tidaktertentu (een duideljke en bepaalde conclusive);Bahwa tidak adanya dasar hukum gugatan atau posita ataufundamentum petendi yakni dasar hukum dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan harus ditolak, hal ini agarsejalan seperti misalnya dalam putusan Mahkamah Agung No. 616K/Sip/1973, yang membenarkan putusan Pengadilan Tinggi yangmenyatakan Mengenai gugatan terhadap hasil sawah terperkara,walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dan Tergugat yangseharusnya dengan demikian gugatan

, dalil Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari dalilPutusan Nomor 441/Pdt/2017/PT MDN Halaman 10 dari 28 halaman11gugatan serta dasar faktanya (fetelijke grond), dalil gugatan seperti initidak memenuhi syarat formil karena tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusie);.Bahwa Para Tergugat acap kali diancam dan mengalami intimidasiPenggugat terkait permasalahan ini, salah satunya adalah dengandilaporkannya

uang ganti kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,(Satu millyar rupiah) kepada Penggugat atas menanggung rasa maludan tercemar nama baiknya karena perkara ini adalah dalil yang lucu,aneh bin ajaib dan sangat tidak berdasar, untuk dibebankan kepadaPara Tergugat, karena hal tersebut sudah merupakan resikoberperkara;17.Bahwa terhadap dalildalil Penggugat lainnya yakni butir 10 s/d 13 tidakperlu Para Tergugat tanggapi lagi, karena permintaan dalam gugatanini pun sangat tidak berdasar dan tidak mendasari

Mendasari hal tersebut diatas danOditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan, maka sesuaiketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun1997 dan atas persetujuan Terdakwa maka keteranganSaksi4 dan saksi5 yang sudah pernah diberikan di penyidikakan dibacakan.Saksi2:Nama lengkap : Suyani Alias Yani.Pekerjaan : Ibu Rumah TanggaTempat, tanggal lahir =: Pidie, 11 November 1990Jenis kelamin : PerempuanKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Jl.

Alias Yani, telah diperlihnatkan kepadaTerdakwa dan Saksi dan tidak ada yang menyangkalnya, barangbukti surat tersebut adalah surat keterangan kelahiran dari anakhasil pernikahan antara Terdakwa dan Saksi2 dan foto yangmenunjukan adanya hubungan antara Terdakwa dan Saksi2,telah diterangkan sebagai bukti adanya saksi5 adalah istri yangsah saat itu bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti petunjukdan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yangdidakwakan kepada diri Terdakwa.: Bahwa dengan mendasari

dihukum haruslah dibuktikankeseluruhan unsurunsur dari pasalpasal yang didakwakan.: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusundalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsurunsursebagai berikut:Unsur kesatu.: Barang SiapaUnsur kedua : Mengadakan perkawinan padahal mengetahuibahwa perkawinan atau perkawinanperkawinannya yang telah ada menjadipenghalang yang sah untuk itu: Bahwa mengenai unsur kesatu Barang siapa tersebut MajelisHakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa mendasari

Putusan Nomor 32K/PM.102/AD/II/2019MenimbangMenimbangMenimbangBahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akanmengulangi perbuatan tersebut selain itu Terdakwa jugamerupakan prajurit satusatunya yang mempunyai keahlianmengendalikan dan mengoperasikan Drone disatuan Pendam/BB khususnya dan Kodam I/BB pada umumnya, sehingga akanmenjadi pertimbangan majelis dalam menentukan amar putusanTerdakwa.: Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis

tidakdengan hormat dari Dinas Kepolisian NegarRepublik Indonesia sebagaimana Surat KeputusanTERGUGAT (Kapolda Bali) Nomor Pol : Skep/ 308/ X/2009 itanggal 30 Oktober 2009, adalah TIDAKPROSEDURALBahwa, oleh karena yang dijadikandasar oleh TERGUGAT untuk menerbitkan obyeksengketa (Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Bali Nomor Pol : Skep/ 308/X/ 2009 tanggal30 Oktober 2009 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat atas nama Briptu)= GEDE KAJENGMUDIKA Nrp 61040078 Kesatuan Polres Karangasem).Dengan mendasari

Mendasari atas Putusan Kasasi Mahkamah AgungRl Nomor : 715 K/ PID.SUS/ 2007 tanggal 03April 2008 poin 3 huruf a tersebut diatasdan Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor Pol : 721Tahun 2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang KodeEtik Profesi Kepolisian Negara RepublikIndonesia, kemudian diselenggarakan SidangKomisi Kode Etik Profesi Polri atas namaterperiksa (PENGGUGAT) Briptu) GEDE KAJENGMUDIKA Nrp 61040078 Anggota Logistik PolresKarangasem karena diduga telah melakukanpelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRINomor

GEDE KAJENG MUDIKA Nrp 61040078 AnggotaLogistik Polres Karangasem karena telahberdasarkan Peraturan Perundang undangan = yangberlaku sebagaimana diatur dalam PPRI Nomor 1Tahun 2003, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun2006,.Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006,keputusan Kapolri Nomor Pol : KEP/ 74/ XlI/ 2003tanggal 10 November 2003 dan mendasari PutusanKasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 715 K/PID.SUS/2007 tanggal O03 April 2008 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap;.

Majelis Hakimyang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah :1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tangggal 10 April 2002, berdasarkan kutipan akta nikahnomor : 551/85/IV/2002, tertanggal 10 Aprol 2002, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di Jl.

tujuan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1(potokopi KTP),Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, karenaternyata Pemohon tinggal di wilayah Yogyakarta yang merupakan wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon antara lainadalah supaya Pengadilan Menetapkan anak yang bernama Sang PutriPesona binti Sri Harjanto dibawah perwalian Pemohon sebagai ibukandungnya ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

kali diberi kesempatan,Pemohon tidak hadir mengajukan bukti dimaksud.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjukhalhal sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini .TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas.Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengemukakan bahwa antaraPemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;Menimbang, bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari

Demikian juga Tergugattinggal di dusun Dawe Wetan, RT 04 RW 07 desa Sumberdawesari, kecamatan Grati, KabupatenPasuruan, sehingga keduanya bukan wilayah hokum Pengadilan Agama Lumajang.Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik, yang pada pokoknya mohon agareksepsi Tergugat ditolak, namun tidak memberikan alas an jelas yang mendasari penolakantersebut.

JakartaNomor : 25K/BDG/PMTIVAU/IV/2015 tanggal 23 April 2015 dan mempelajarinya,Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena Pengadilan Militer ll Jakartadalam putusannya "Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan", oleh karena itumohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangandengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yangmencerminkan hukum dan rasa keadilan.Sebelum mengutarakan halhal dasar keberatan Pemohon Kasasiterhadap putusan tersebut, perlu disampaikan yang mendasari

sah dan meyakinkan, makamenurut hemat Pemohon Kasasi adalah merupakan pertimbangan yang "salahdan keliru" karena Majelis Tingkat Banding telah "salah menafsirkan normakesatuan" yang berlaku di lingkungan TNI, juga "salah menerapkan peraturan".Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis HakimTinggi pada Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta yang memeriksa dan mengadiliperkara Terdakwa ini dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalahmerupakan putusan yang tidak tepat karena mendasari

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02 Medan Nomor : Sdak/151/AD/K/I02

Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh MenteriAgraria; sedangkan dalam hal ini Tergugat tidak dapat menunjukkan surat /akte jual beli yang mendasari terjadinya pencoretan letter C persil 36a dan 36b yang telah dimutasi ke letter C No 342 sehingga Tergugat telah melakukantindakan yang cacat secara procedural dan substansi ; bahwa berdasarkeseluruhan pertimbangannya menurut majelis hakim tingkat pertama16tindakan Tergugat yang telah melakukan Pembukuan / Pencatatan SuratLetter C Nomor: petok nomor

Akte tersebut bentuknya17ditetapbkan oleh Menteri Agraria; sedangkan dalam hal ini Tergugat tidakdapat menunjukkan surat / akte jual beli yang mendasari terjadinyapencoretan letter C persil 36a dan 36 b yang telah dimutasi ke letter C No342 sehingga Tergugat telah melakukan tindakan yang cacat secaraprosedural dan substansi ; menurut majelis hakim tingkat pertama tindakanTergugat yang telah melakukan Pembukuan / Pencatatan Surat Letter CNomor: petok nomor 175 Nomor persil 36 a luas 1.215 Ha dan persil

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam wakiu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaanPerkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/113/AD/K/02

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/112/AD/K/Il02

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997,yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulanberturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturutsecara sah tetapi tidak hadir disidang tanoa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangandan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/26

tidak rukun dan harmonis lagi,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalahTermohon berselingkuh dengan lakilaki lain dan telah pisah rumahselama 10 bulan lamanya;Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon tersebut,Majelis berpendapat yang menjadi pokok masalah dalam perkara initerjadinya perselisihan dan pertengkaran terusmenerus antara Pemohondengan Termohon disebabkan masalah ekonomi dan juga Termohonmelawan suka kepada Pemohon karena itu Majelis berkesimpulanPemohon telah mendasari

berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiridari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1982/Pid.Sus/2014/PN.Lbp.Ld, tanggal2 April 2015, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 12 Mei2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamayang mendasari

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5bulan akan tetapi didalam repliknya ternyata Penggugat mengakui jawaban Tergugatbahwa Penggugat dengan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 2 bulanbahkan 2 hari yang lalu Penggugat juga masih pulang, sehingga mengakibatkangugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) karena posita gugatan Penggugattidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari

kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dalam register perkara Nomor : 594/Pdt.G/2015/PA.Cbntanggal 02 Maret 2015 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan halhal sebagai berikut :Yang bertanda tangan di bawah ini:PEMOHON, Umur 26 Tahun Agama Islam pendidikan Terakhir SMAPekerjaan Swasta bertempat tinggal di XXXXXXXX.bermaksud mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap:TERMOHON, Umur 27 tahun agama Islam pendidikan Terakhir D.3Pekerjaan Bidan bertempat Tinggal di XXXXXXXxX.Adapun alasanalasan yang mendasari

Pasal 20 dan23 Kompilasi Hukum Islam menentukan wali nikah hanya terdiri dari wallnasab dan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon tidak memilikidasar hukum yang mendasari permohonan sehingga dapat digolongkandalam permohonan yang tidak jelas atau Obscuur Libel.