untuk membayar seluruh biaya acara yang timbulpada perkara ini;Atau : Mohon Putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmenanggapinya sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 13 Juni2019 sebagai berikut :Dijelaskan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, Bahwa rumah toko(Ruko) No. 9A dan 9B yang terletak dijalan Gajah, Kelurahan Maricaya,Kecamatan Makassar, Kota Makassar awalnya adalah milik Penggugat, ataskesepakatan Tergugat dengan Penggugat, mendasari

10 dari 54 hal.putusan No. 407/PDT/2019/PT MKS6 (enam) Tergugat dirikan 1 (Satu ) meter dari batas Ruko No.9B dan9C.Bahwa Tergugat tidak pernah membuat dan membangun tembokatau dinding lantai 4 (empat) Ruko No.9B yang Tergugat beli dariPenggugat.Bahwa sejak Tergugat membeli Ruko No. 9B, telah berdiri dindingRuko 9B dan dinding Ruko 9C milik Penggugat yang dibuat olehPenggugat dengan pasangan 1 (satu) batu setinggi kurang lebih 3meter, Tergugat tidak pernah membuat dinding lantai 4 (empat).Bahwa mendasari

Bahwa mengenai eksepsi huruf b yang diajukan Tergugat/ Pembandingyaitu. mengenai pernyataan Terbanding/ Penggugat bahwaTergugat/Pembanding membangun sampai lantai 7 (tujuh) sebagaimanadiuraikan oleh Terbanding pada posita angka 3, 4, 5 dan 7, serta petitumangka 4, 5, sementara berdasarkan fakta hukum Ruko No. 9B milikPembanding dibangun sampai lantai 6 (enam) bukan lantai 7 (tujuh)sebagaimana didalilkan Terbanding.Bahwa mendasari Yurisfrudensi Mahkamah Agung RI No. 565K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus

hal.putusan No. 407/PDT/2019/PT MKSadanya keretakan Ruko No 9C apalagi Ruko No. 9D milik Terbandingdan tidak menerangkan bahwa pintu Ruko No. 9C tidak bisa dibukaapalagi Ruko No. 9D milik Terbanding.Bahwa dengan tidak jelasnya dasar hukum Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kurangtepat dan tidak terperinci mengenai dasar dan fakta hukum yang dikemukakanMajelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum, maka mendasari

Majelis Hakim.Bahwa hasil pelaksanaan Peninjauan Setempat yang dilakukan olehMajelis Hakim sebagaimana terurai pada pertimbangan halaman 23putusan tidak ada keterangan Majelis Hakim menerangkan bahwaadanya keretakan akibat penurunan dasar bangunan dan pintu besiRuko No. 9C dan No. 9D tidak bisa terbuka.Bahwa Terbanding tidak menguraikan secara terperinci dalam bentukapa kerusakan dan berapa besar kerugian yang ditimbulkan dalamHal. 41 dari 54 hal.putusan No. 407/PDT/2019/PT MKSgugatannya, maka mendasari

tidak rukun dan harmonis lagi,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalahTermohon berselingkuh dengan lakilaki lain dan telah pisah rumahselama 10 bulan lamanya;Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon tersebut,Majelis berpendapat yang menjadi pokok masalah dalam perkara initerjadinya perselisihan dan pertengkaran terusmenerus antara Pemohondengan Termohon disebabkan masalah ekonomi dan juga Termohonmelawan suka kepada Pemohon karena itu Majelis berkesimpulanPemohon telah mendasari

berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiridari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1982/Pid.Sus/2014/PN.Lbp.Ld, tanggal2 April 2015, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 12 Mei2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamayang mendasari

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5bulan akan tetapi didalam repliknya ternyata Penggugat mengakui jawaban Tergugatbahwa Penggugat dengan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 2 bulanbahkan 2 hari yang lalu Penggugat juga masih pulang, sehingga mengakibatkangugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) karena posita gugatan Penggugattidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari

XXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal14 Desember 1986 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 14Desember 1986 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 0212/Pdt.G/2017/PA.Pas.namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

FAKTAFAKTA YANG MENDASARI GUGATAN INIBahwa Penggugat ada membeli sebuah rumah yang terletak di PerumahanCIPTA PESONA BANDAR KHALIFAH,yang terletak di jalan Besar H.YakubLubis,Desa Bandar KHALIFAH,Kec.Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Sedangyang mana pengembangnya adalah Tergugat ;Bahwa harga pembelan atas satu unit rumah beserta tanahnya disepakatisejumlah Rp.185.000.000,( seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengandiscount sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dandengan booking

HAL HAL LAIN YANG MENDASARI GUGATAN INIBahwa perbuatan wanprestasi Tergugat ini maka Perjanjian ataukesepakatan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak memilikikekuatan hukum lagi dan oleh sebab itu harus dibatalkan atau dinyatakanbatal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatanhukum sama sekali ;Bahwa dengan batalnya perjanjian atau kesepakatan antara Penggugatdengan Tergugat tersebut maka Tergugat harus mengembalikan seluruhuang yang telah dibayarkan oleh penggugat sebesar

Kabupaten Pasuruan pada tanggal 01Nopember 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 755/02/X1/2012 tanggal 01Nopember 2012 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996Hal. 9 dari 14 hal. Put.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 1014/Pdt.G/2014/PA.Bdw.Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3 MII I JI Jd de pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor :

Kecamatan XXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal13 Mei 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXtanggal 13 Mei 2016dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Kecamatan XXXXX Kota Pasuruan pada tanggal 06 Juli2018 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 06 Juli 2018 dansekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yangdilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihakkarena mafsadatnya lebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

dariDandenma Lantamal VI Nomor : B/78/Il/2017 tanggal 21 Maret2017, surat jawaban yang ke4 dari Dandenma Lantamal VI Nomor :B/103/IV/2017 tanggal 25 April 2017 dan surat jawaban yang ke5dari Dandenma Lantamal VI Nomor : B/163/V1/2017 tanggal 14 Juli2017, yang dari semua jawaban surat tersebut menyatakan bahwaTerdakwa Klik Pujo Kustowo Jati NRP 95667 tidak dapat dihadirkandipersidangan Pengadilan Militer Il16 Makassar, karena sampaidengan saat ini yang bersangkutan Desersi dan belum tertangkap.Bahwa dengan mendasari

KUHPM.Bahwa saksisaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama PeldaPom Abd Rahim Nrp 82632 dan Saksi atas nama Serka ArwinFirman Nrp 93979, telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namunpara saksi tersebut setelah mendengar jawaban dari Oditur Militertidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugaskhusus yang tidak bisa ditinggalkan dan Oditur Militer tidak dapatmenjamin para Saksi tersebut akan hadir dipersidangan, makadengan mendasari

KIlk Pujo Kustowo Jati NRP.95667, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebutmerupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin KomandanSatuan dari tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31Januari 2016 absensi Terdakwa tertera TK (tanpa keterangan) danoleh karenanya barang bukti berupa Absensi tersebut dapatdijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan diperkuat puladengan mendasari Berita Acara tidak diketemukan (Tersangka) yangdibuat oleh Penyidik Pomal Lantamal

perjanjian kerjasama yang dibuat oleh dan antara PT TMJ (selaku pemilik proyek) dan PT ViramaKarya (selaku perencana konstruksi) berkaitan dengan "Teknologi" yang yangakan diterapkan dalam pelaksanaan proyek jalan tol a quo; Bahwa dokumen perjanjian a quo seharusnya ada atau setidaktidaknya diketahuioleh Termohon (selaku pelaksana konstruksi) dan seharusnya Termohonmengungkapkannya dalam persidangan ; Bahwa dokumen ini menjadi penting mengingat Termohon pada waktumengajukan permohonan Arbitrase mendasari

Karenanya sudah sepatutnya dan seharusnyalah MajelisHakim yang berwenang memeriksa dan mengadili permohon pembatalan putusana quo membatalkan Putusan Turut Termohon yang mendasari pertimbanganhukumnya pada suatu perjanjian yang cacat hukum;3.

Pertimbangan hukum Turut Termohon bertentangan dengan kaidah Hukum AcaraPerdata: Bahwa Termohon mengajukan permohonan arbitrase kepada Turut Termohonadalah dengan mendasari adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan Pemohonberdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 14/SPP/WK.D1/2012, tanggal 14 Maret 2012 (SPPP) a quo terkait dengan tidak diperolehnyapersetujuan/perizinan penerapan teknologi SUPW; Bahwa selanjutnya Turut Termohon dalam amar putusannya memutuskanmewajibkan Termohon

material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, pemohon bandingdapat memisahkannya, oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pemotongan hanyaatas biaya jasanya saja;bahwa Pemohon Banding dapat membuktikkan pendapat tersebut dengan menunjukkandokumendokumen komersial dan perpajakan (Invoice, Purchase Order, Delivery Order,Rekening koran, Faktur Pajak ) yang terkait dengan koreksi Terbanding;bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan buktidan data yang mendasari

Sebab yang mendasari atau yang yangdijadikan alasanalasan oleh Penggugat sampai saat ini kurang bisa diterima dandipahami oleh Tergugat. Untuk hal itu Tergugat mempunyai keinginan :1. sampai saat ini tidak ada niatan dari Tergugat untuk menjatuhkan talak kepadaPenggugat;2.

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militerl02 Medan Nomor : Dak/164

Bahwa Judex Facti tingkat banding yang berpendapat bahwa surat bukti P1dan P2 dari Penggugat/Terbanding tidak dapat dijadikan bukti telah terjadijual beli yang mendasari putusan PT tersebut, ternyata sama sekali tidakmemuat alasanalasan dan dasar hukum yang mendasari putusan tersebut;3.

No. 713 K/Pdt/2011Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat kepada lkut TermohonKasasi Vdahulu Ikut Terbanding Vdahulu lkut Tergugat dan Ikut TermohonKasasi IV/dahulu lkut Terbanding I/dahulu lkut Tergugat Il tidak ada buktiyang mendasari adalah keliru dan kurang tepat, sebab sebelumnya telahada kesepakatan antara Termohon Kasasi, kut Termohon Kasasi dan IkutTermohon Kasasi Il melalui perantaraan kuasanya dan diperolehkesepakatan bahwa Termohon Kasasi sanggup memberikan uangkompensasi sebesar Rp

(lihatBukti BP1) dengan harapan terhadap obyek sengketa dapat segeradilakukan proses balik nama di Kantor Pertanahan Kota Surabaya, dengandemikian jelas ada bukti yang mendasari kalau uang kompensasi yangsudah diberikan oleh Pemohon Kasasi kepada Ikut Termohon Kasasi danIkut Termohon kasasi Il harus dibebankan kepada Termohon Kasasi sesuaikesepakatan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena JudexFacti

No. 1702/Pdt.G/2018/PA.Pas.24 Maret 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 24 Maret2017 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan

No. 1702/Pdt.G/2018/PA.Pas.lebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan

Pdt.P/2019/PN Skg.Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perubahan peristiwa kelahiranPara Pemohon pada Kutipan Akta Nikahnya tidak mengharuskan adanya penetapandari pengadilan negeri untuk pencatatan perubahannya, maka dengan sendirinyasepanjang mengenai permohonan perubahan peristiwa kelahiran Para Pemohondalam Kutipan Akta Nikahnya serta pembuktian yang berhubungan dengan haltersebut (vide bukti Surat tertanda P3 dan P6) tidak perlu dipertimbangkan lebihlanjut karena tidak ada aturan hukum yang mendasari

harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum permohonan ParaPemohon pada angka 5 yang meminta agar diperintahkan kepada Para Pemohonuntuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama dan tempat tanggal lahirtersebut kepada Kantor Urusan Agama untuk dicatat dan didaftar sesuai denganketentuan undangundang yang berlaku, Hakim mempertimbangkan bahwa padadasarnya permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk kepentinganPara Pemohon sendiri dan tidak ada aturan yang mendasari

Ditambah/ MenjadiUraian Semula (Rp) (Dikurangi) (Rp) (Rp)PPN yang Kurang/(Lebih) bayar 322.424.197,00 0,00 322.424.197,00Sanksi Bunga 62.066.229,00 0,00 62.066.229,00Sanksi Kenaikan 193.119.554,00 0,00 193.119.554,00Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar 577.609.980,00 0,00 577.609.980,00 bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding kepada PengadilanPajak atas permohonan keberatan yang ditolak seluruhnya dengan suratkeputusan di atas;bahwa alasan yang mendasari permohonan Banding ini