DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP.PPP) Hasil Pertemuan Menyerupai Muhtamar di Surabaya dan 2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPW.PP) Provinsi Sulawesi Selatan versi Muhtamar Surabaya tersebut;

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP.PPP) Hasil Pertemuan Menyerupai Muhtamar di Surabaya, DK VS MUH. TAUFIQ ZAINUDDIN, S.E.,M.M

Partai Politik;Il.

Kewenangan Pengadilan1.Bahwa pengajuan gugatan Perselisihan Partai Politik mengacu padaUndang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Knusus Pasal 33mengatur tentang kewenangan Pengadilan Negeri yang berwenangmenyelesaikan sengketa atau perselisinan partai Politik.

Menjadi anggota partai politik nasional lain;Alasan ini secara nyata tidak tepat sebab Penggugat tidakpernah menjadi anggota partai politik lain;4).

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Pemberhentiansebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan tanpa alasan yangjelas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, AD dan ADRT Partai Persatuan Pembangunan sehinggaPenggugat mengajukan keberatan terhadap keputusan DPP partai politikdalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan versi hasil pertemuan yangmenyerupai Muhtamar di Surabaya.

Tahun 2012 tidak berlaku lagi,maka segala bentuk Partai Politik yang mengambil nama Partai PersatuanPembangunan adalah tidak sah/illegal;Hanya satu Partai Politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunanyang akui oleh Pemerintah Republik Indonesia yaitu Partai PersatuanPembangunan yang ketua Umumnya adalah Ir.H.M.Romahurmudzi. MT danIr.H.Aunur Ropig. Selaku Sekjen;.

,M.Kom
Tergugat:
1.Ahmad Syaikhu (Presiden Partai Keadilan Sejehtera (PKS)
2.Aboe Bakar Alhabsyi (Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejehtera (PKS)
3.DEDI KURNIADI Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Timur
4.ABDUL WAHAB SYAHRANI, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Timur
5.DIMYATI MUSTHOFA, S.Hut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kota Samarinda
6.ISMAIL LATISI, S.Pd , Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Kota

Terbanding/Tergugat : Mahkamah Partai Demokrat
Terbanding/Intervensi I : Hj. MEILIZAR LATIEF, S.E., MM

Pembanding/Penggugat : Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Bangka Belitung Diwakili Oleh : Aldy Putranto, SH
Terbanding/Tergugat : Drs.Ridwan Thalib

PUTUSANNOMOR 26/PDT/2021/PT BBL.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksadan mengadili perkaraperkara perdata dalam Tingkat Banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) BangkaBelitung, yang beralamat di Jalan Kampung Melayu RT 015 RW 03Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, dalam halini diwakili oleh Ketua Umum DPW PKS

,Tempat/Tanggal lahir Pangkalpinang, 02671982, Alamat Jalan MantriUrip Nomor 22 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang KotaPangkalpinang Bangka Belitung, Agama Islam, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan wiraswasta masingmasing sebagai Ketua Umumdan Sekretaris Umum DPW PKS, berdasarkan Surat Keputusan DewanPengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 053.TW/SKEP/DPPPKS/2020 tanggal 26 Desember 2020, dalam hal ini memberikan kuasakepada Dharma Sutomo, S.H., M.H., dan Aldy Putranto, S.H., MAPPI

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah ERROR INPERSONA (gemisa anhoedanig heid) bahwa PARA PENGGUGATtidak ada sangkut pautnya dengan Objek Gugatan, SubjekGugatan dan tidak ada hubungan Hukum dengan Perkara yang diHalaman 4 dari 13 Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT BBL.gugat PARA PENGGUGAT.karenaPARA PENGGUGAT hanyalahanggota partai dan pengurus partai;1.2.

bertanda P2 yakni Surat Keputusan Dewan SyariatPusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 053.SW/SKEP/DSPPKS/2021tanggal 04 Februari 2021 tentang Struktur dan Kepengurusan Dewan SyariatWilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kepulauan Bangka BelitungMasa Bakti 20202025;Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT BBL.Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P2 tersebut maka dapatlahdiketahui Susunan Struktur dan Kepengurusan Dewan Syariat Wilayah (DPW)Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kepulauan

legal standing sebagai Penggugat dalamperkara ini;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurutMajelis Hakim Tingkat Banding, eksepsi poin 1 yakni Error in persona (gemisaanhoeda nigheid) dengan alasan para Penggugat tidak ada sangkut pautnyadengan objek gugatan,subjek gugatan dan tidak hubungan hukum denganperkara yang digugat Para Penggugat, karena Para Penggugat hanyalahanggota partai dan pengurus partai, yang diajukan oleh Terbanding semulaTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

ANDI ABDUL KADIR Lawan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

Pembanding/Penggugat : Achmad Yani
Terbanding/Tergugat : DPW Partai Peduli Rakyat Nasional
Terbanding/Tergugat : Dewan Perwakilan Rakyat daerah

Jeneponto, (Partai Peduli Rakyat Nasional) Jenis Kelamin PriaAgama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat JI. Pahlawan No.25Bontosunggu, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT / PEMBANDING ;LAWAN1. Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)berkantor di JIn Dg Tata Blok No.8 Makassar sebagai Tergugat I ; Dalam hal ini Tergugat diwakili oleh Kuasanya MUH. SALEHKr TOMPO, Jabatan Ketua DPD PPRN Kab. Jeneponto alamat Jl.Lanto Dg Pasewang Kab.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DARUL ACEH C.Q. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI DARUL ACEH KABUPATEN PIDIE, 2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE, 3. KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

Penggugat:
Marianus Gabriel Pole Raring, S.H
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN C.q. MEGAWATI SOEKARNO PUTRI dan HASTO KRISTIYANTO
2.DEWAN PENGURUS DAERAH (DPP) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR c.q. EMILIA NOMLENI dan YUNUS H. TAKANDEWA
3.DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN LEMBATA c.q. GEWURA FRANSISKUS, S.IP dan YEREMIAS HURAQ

,
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI AMANAT NASIONAL
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DWP) PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA SUKABUMI
Turut Tergugat:
1.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SUKABUMI
2.KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KOTA SUKABUMI
3.HJ. SUSILAWATI

PENGGUGAT : Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kota YogyakartaTERGUGAT : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta

PUTUS ANNomor : 14/G/2013/PTUN.YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusandengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara:Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (DPC PDIP) Kota Yogyakarta,Beralamat di Jl. Hos.

Bahwa guna kelancaran kegiatan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan khususnya Dewan Pimpinan Cabang PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta, makadibentuklah SATGASDPC. PDIP Kota Yogyakarta, yang ketuanya adalag SUBAGYO.e Bahwa untuk meningkatkan kegiatan guna untukpengabdian kepada masyarakat, maka SUBAGYO sebagaiketua SATGAS DPC. PDIP. Kota Yogyakarta dicalonkansebagai Anggota DPRD Kota Yogyakarta oleh penggugat..

Bahwa setelah tergugat memberikan Rekapitulasi hasilVerifikasi Administrasi PDIP Kota Yogyakarta kepada Penggugat,maka selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2013 Tergugatmemberitahukan hasil verifikasi perbaikan kelengkapanadministrasi bakal calon sementara anggota DPRD KotaYogyakarta kepada seluruh Ketua Partai Politik se KotaYogyakarta termasuk kepada penggugat sebagai ketua partaipolitik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan PimpinanCabang Kota Yogyakarta. dan didalam hasil verifikasi perbaikankelengkapan

Bahwa dengan dikeluarkanya obyek sengketa tersebut orangyang bernama SUBAGYO yang diajukan oleh penggugat sebagaicalon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak masukdalam daftar calon sementara anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah daerah pemilihan Kota Yogyakarta dari partaipolitik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.b.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan KeputusanTata Usaha Negara Baru dan mencantumkan SUBAGYO dalamdaftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaYogyakarta dari Partai Politik Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan dalam bakal calon nomor urut 5 daerah pemilihanKota Yogyakarta 1. Hal. 17 dari 45 halaman185.

Penggugat :RATNA ANI LESTARI, S.E.M.MTergugat :Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BanyuwangiDewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timur

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi JawaTimur, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 16 SurabayaJawa Timur, selanjutnya disebutPENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan NegeriBanyuwangi.Telah membaca Berita Acara sidang berikut segala macam suratdalam berkas perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA.Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya denganSurat gugatannya tertanggal 14 Mei 2010 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor register

(calonWakil Bupati) mendapatkan dukungan partai politik sebagaimanadisyaratkan peraturan perundangundangan dalam PemilihanUmum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatenBanyuwangi Tahun 2010 Bukti P2, P3, P4 sebagaimanadisyaratkan dalam sesuai dengan ketentuan pasal 59 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah danpasal 56 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang1.3.1.4.1.5.1.6.Pemerintahan Daerah, termasuk dari Dewan

politikterhadap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerahdalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapiDewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timurmengeluarkan Rekomendasi Nomor : Rekom.05/DPD I/PG/IV/2010tentang Persetujuan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon WakilBupati Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 20102015Rekomemdasi DPD Partai Golkar Jawa Timur No.

,M.M. sebagai calon BupatiKabupaten Banyuwangi dan Pebdi Arisdiawan, S.E. sebagai calonwakil bupati dan mengajukan "Abdullah Azwar Anas sebagaiCallon Bupati dan Yusuf Widiyatmoko sebagai Calon WakilBupati" Bukti P14).Bahwa tanpa berdasar atas hukum dan secara sewenangwenangserta hanya didasarkan atas Rekomendasi DPD Partai Golkar JawaTimur No.

Menyatakan Menyatakan tidak sah tindakan TERGUGAT Il(Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timurmengeluarkan Rekomendasi Nomor : Rekom.05/DPD UPG/2010tentang Persetujuan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon WakilBupati Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 20102015;5. Menyatakan sah pendaftaran clan verfikasi oleh KomisiPemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi bagi PENGGUGAT (RatnaAni Lestari, S.E.

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, DEWAN PENGURUS WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU VS KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI KEPULAUAN RIAU, DK

Abdul Basyid, jabatan Ketua DewanTanfidz Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi KepulauanRiau;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Merlina,S.H., dan kawan, Para Advokat yang tergabung dalamTim Hukum Rakyat Kepri, beralamat Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Desember 2017;Dr. H.

peradilan;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi , Il telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18September 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dariPara Pemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat adalah Partai

Isdianto, S.Sos., M.M., sebagai Wakil GubernurKepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 20162021 bersama PartaiDemokrat, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan dan PartaiNasional Demokrat.

MAHKAMAH PARTAI DPN PKP INDONESIA, 3. PENGURUS DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPP PKP INDONESIA) MALUKU UTARA, 4. MARTEN UIYANTO, 5. MUHAMAD ALFARABI HANAFI, tersebut;

Menyatakan surat keterangan Mahkamah Partai DPN PKP IndonesiaNomor 011/DPN PKP INDMP/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dansurat Mahkamah Partai DPN PKP Indonesia Nomor 010/DPN PKP INDMP/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 terkait tidak ada sengketa adalahcacat hukum dan wajib dibatalkan;.

Menyatakan keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan DanPersatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor 096/KEP/DPN PKPHalaman 4 dari 9 hal Put.

Nomor 971 K/Pdt.SusParpol/2019IND/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pemberhentian StatusKeanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia atas nama AbnerNones dan surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai KeadilanDan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor 097/KEP/DPNPKP IND/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang PemberhentianStatus Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia atas namaTommy Wangean tidak mempunyai kekuatan hukum;.

Menyatakan surat keterangan Mahkamah Partai DPN PKP IndonesiaNomor 011/DPN PKP INDMP/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dansurat Mahkamah Partai DPN PKP Indonesia Nomor 010/DPN PKP INDMP/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 terkait tidak ada sengketa, tidakmempunyai kekuatan hukum;.

, yang menurut ketentuan Pasal 32 ayat(1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Perselisihan Partai Politikharus diselesaikan melalui internal Partai Politik oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh parta politik yang bersangkutan;Bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan Penggugat dalamperkara a quo, tidak ternyata bahwa perselisihan antara Penggugat danTergugat telah melalui penyelesaian Mahakamah

Pembanding/Penggugat : Rusmanita Diwakili Oleh : Coky Roganda Manurung, S.H
Terbanding/Tergugat I : Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Terbanding/Tergugat II : Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Terbanding/Turut Tergugat I : Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Rokan Hilir
Terbanding/Turut Tergugat II : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Penggugat:
muhammad rais
Tergugat:
1.Dewan pimpinan pusat (DPP)partai Beringin karya (berkarya)
2.Dewan pimpinan Wilayah (DPW)partai Beringin karya (berkarya)ketua ashary pangemanan
3.Dewan pimpinan daerah (DPD)partai Beringin karya (berkarya) ketua Hendy arif
4.Ketua dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Tarakan
5.Walikota Tarakan
6.ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan

Penggugat:
LAMHOT NAINGGOLAN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia DPN PKPI
2.Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Riau DPP PKPI Provinsi Riau
3.Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Bengkalis DPK PKPI Kabupaten Bengkalis
4.Gubernur Riau
5.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis DPRD Bengkalis
6.Tinner Waet Bet Tumanggor

Eksepsi :

• Menolak ekspsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

• Menolak gugatan provisi dari Penggugat ;

Makmur HAPK, MM
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR c.q. Airlangga Hartanto dan Lodewijk F. Paulus
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR c.q. H. Rudy Masud, SE, ME. Dan Muhammad Husni Fahruddin, SH, MH.,
3.FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR c.q. H. Andi Harahap, S.Sos. dan Nidya Listiyono, SE.,

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI HATI NURANI RAKYAT dan II. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI HATI NURANI RAKYAT PROVINSI SUMATERA UTARA tersebut;

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI HATI NURANI RAKYAT, dk. vs MUSDALIFAH, B.SC. dan KETUA BADAN KEHORMATAN (BK) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, dk.

Partai Politik ...

diteruskan kepada DPP Partai Hanura;6.

dasar/anggaranrumah tangga partai politik masingmasing;8.

Penggugat, berikut lampiranlampiran dan alasanalasannya yang dibawa oleh Pemohon Kasasi II/semula Tergugat IIatau DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara untuk dimohonkankepada DPP Partai Hanura, yang menerangkan bahwa usulan PAW1.diusulkan oleh DPD yang ditujukan kepada DPD Partai Hanura danditeruskan kepada DPP Partai Hanura;2.

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)PARTAI HATI NURANI RAKYAT dan Il.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Cq. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kepulauan Riau Cq. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bintan Cq. Fraksi Golongan Karya (GOLKAR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan 2.Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Cq. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan ;