RUMAJAR yangmengalami masalah hukum ; Bahwa partai pengusung Walikota dan Wakil Walikota Tomohon periodesebelumnya adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra ; Bahwa sejak bulan Mei 2011 sampai dengan selesai masa jabatan JIMMYF.

EMAN ; Bahwa partai pengusung Walikota Tomohon periode 2010 s/d 2015 adalahPartai Golkar dan partai lainya ; Bahwa selama JIMMY F.

EMAN menjabat sebagai Walikota Tomohon sisaperode 2010 s/d 2015 tidak ada yang menjabat sebagai Wakil WalikotaTomohon ; Bahwa Partai Golkar sebagai partai pengusung belum mengajukan namakepada Walikota Tomohon untuk dipilih sebagai Wakil Walikota Tomohonbegitu juga Partai Gerindra ; Bahwa Partai Golkar belum mengusulkan nama calon Wakil Walikotakarena pada saat itu Partai Golkar Kota Tomohon pecah antara kubuJEFERSON S.M. RUMAJAR dan kubu JIMMY F.

EMAN dilantik menjadi Walikota Tomohon pada tanggal7 Januari 2011 yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra ; Bahwa setelah JIMMY F.

MOTULO, saksi LEONARD EDUARD RAMPENGAN, saksi JOHNNYORAH, saksi NOVI ALEXANDER HENDRIK POLITON, saksi OCTAVIANUSDONALD STANLEY MANDAGI, saksi FRETS HERDI KELES yang salingbersesuaian bahwa partai pengusung pemenang Walikota dan Wakil WalikotaTomohon periode 2010 2015 adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra ;Menimbang, bahvea selanjutnya akan dipertimbangkan apakah partaipengusung Walikota dan Wakil Walikota Tomohon periode 2010 2015 dalamhal ini adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra telah mengajukan

, Partai Hanura, PAN, dan PIB.

, apabila terdapat adanyadua atau lebih Kepengurusan Partai Politik di tingkatPusat.Bahwa di tingkat DPP Partai Demokrat tidak terdapat duaatau lebih Kepengurusan.

SINGAL, MBA dan YULISA BARAMULI, SH yang diusung olehPartai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai PerjuanganIndonesia Baru dan Partai Hati Nurani Rakyat adalah sah.Selanjutnya pasangan calon Drs. SOMPIE S.F. SINGAL, MBA danYULISA BARAMULI, SH beserta 4 (empat) pasangan calon lainnyayaitu. : NETTY A.

wakti ituadalah saksi sampai pada tanggal 28 Mei 2010 dan sekarangmenjadi Ketua Dewan Penasehat Partai Hanura di Minut ;Bahwa pendaftaran di KPU tanggal 24 Mei s/d 27 Mei 2010 jam12 malam ;Bahwa Partai Hanura mendukung SBY tetapi selanjutnya tidakdukung SBY lagi ;Bahwa Partai Hanura tidak mendukung SBY lagi karena padabulan Maret 2010 Partai Hanura hanya mendapat 2 (dua) kursisehingga berkoalisi dengn Partai PKPI dan Barnas' sehinggamenjadi 4 (empat) kursi dan mencapai 15 % dan pada awal Maret2010

Herry Rotinsulu danImanuel Pasulatan ,SE, Ak diusungoleh.......60oleh Partai pelopor, PPP,PKS,PBR, PNI Marhenis,Partai Merdeka, PPI, PIS,PNBK,PKP, Partai Buruh,sedangkan Pasangan Piet P.J.

Politik yaitu :Partai Barisan Nasional (BARNAS), Partai Pemuda Indonesia (PPI), PartaiPengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dan Partai Demokrasi Kebangsaan(PDK);Bahwa Empat Partai Politik yang mencalonkan Para Penggugat telah masingmasing memperoleh jumlah kursi DPRD Kabupaten Paniai mencapai 20% yaituPartai BARNAS memperoleh kursi DPRD Kabupaten Paniai, Partai PemudaIndonesia (PPI) memperoleh kursi DPRD Kabupaten Paniai, Partai Pengusahadan Pekerja Indonesia (PPPI) memperoleh 1 Kursi DPRD Kaupaten

Dewan Pimpinan Pusat Partai BARNAS dan Dewan PimpinanPusat Partai PPI serta Para pengurus Partai dari DPC masingmasing hadir padaruangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai dalam Penyerahanseluruh Dokumen Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati serta Surat PenegasanPartai ulang ditujukan kepada Tergugat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuanyang berlaku serta para Penggugat telah memenuhi Permintaan dari Tergugat;9 Bahwa pada tanggal 20 April 2012, Dewan Pimpinan Pusat Partai BarisanNasional

Keiya adalah Ketua DPC Partai BARNASKabupaten Paniai berdasarkan Surat keputusan DPP Partai BARNAS Nomor011/SK/PLT/DPP.Partai BARNAS/II/2012 tentang Pengangkatan Pelaksanaantugas Dewan Pimpinan Cabang Partai BARNAS Kabupaten Paniai Tahun 2012;Bahwa Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai HenkyKayame, SH., MH.

Dan Yohanes You tidak dicalonkan dari Partai BarisanNasional (BARNAS) dan Partai Pemuda Indonesia (PPI) berdasarkan Suratrekomendasi Pancalonan dan Surat Penegasan DPP Partai BARNAS dan DPPPPI yang disampaikan pada rapat antara DPP Partai BARNAS dan DPP PartaiPPI pada tanggal 20 April 2012 di Ruangan Kantor Komisi Pemilihan UmumKabupaten Paniai;Bahwa Tergugat tidak cermat dalam melaksanakan tahapan Penelitian terhadapseluruh kelengkapan Persyaratan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaiCalon Bupati

keabsahan dukungan Partai politik terhadapCalon Bupati Dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai politik, jadi KPUKabupaten Paniai hanya punya tugas melakukan verifikasi faktual terhadapkeabsahan dukungan Partai politik yang mengusulkan Calon Bupati dan WakilBupati Paniai, untuk itu seharusnya Penggugat menggugat Ketua Partai PemudaIndonesia (PPI) dan Ketua Partai Barisan Nasional (Barnas) sebagai Tergugat dalamperkara ini;Oleh karena gugatan Penggugat sudah jelas kurang pihak, maka sudah patut

Seberang; (Bukti KL 48)Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

Barang Partai Besar Dan ImporNo.

107)Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

Jati ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

Dan Partai DamaiSejahtera juga tidak dapat memenuhi persyaratan menjadi partai politik pesertapemilu 2014 sebagaimana yang disyaratkan oleh UndangUndang Nomor 8 tahun2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UndangUndang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Komisi Pemilihan Umum telahmenetapkan bahwa Partai Damai Sejahtera tidak menjadi peserta pemilihanumum tahun 2014; Bahwa dikarenakan Partai Damai Sejahtera tidak menjadi

Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi pesertapemilu atau kepengurusan partai politik sudah tidak adac.

diri untuk memenuhi syarat mencalonkandiri dari partai lain, yaitu Partai Gerindra ;Bahwa saksi menyatakan Partai Damai Sejahtera tidak lulus verifikasi ;Bahwa yang menggatikan saudara penggugat adalah saudara Djoni ;Saksi tidak tahu apakah saudara Djoni direkomendasikan oleh Partai atau tidak ;Bahwa saudara Djoni bisa terpilih berdasarkan suara terbanyak ; Bahwa selama saksi di kepengurusan Partai saudara Djoni tidak aktif ;Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukankesimpulannya

Menjadi Anggota Partai Politik Lain, ataud.

surat pernyataan pengunduran diri sebagai50anggota partai politik asal (Modelj.

Menyatakan batal Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 120990/MPK.A/KP/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 2 Desember 2020., atas nama Dr. Elek Tison Somi, SH.

,M.Hum;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 120990/MPK.A/KP/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 2 Desember 2020., atas nama Dr. Elek Tison Somi, SH.,M.Hum;

4.

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atas nama Dr. Elek Tison Somi, SH., M.Hum., dengan keberlakuan keputusan terhitung mulai tanggal 2 Desember 2020;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

6.

Bahwa Para Penggugat adalah Kader Partai Demokrat yang sahdidaerahnya masih masing;2. Bahwa selaku kader yang sah sebagaimana dimaksud dalam point 1,maka Para Penggugat melalui mekanisme yang diatur didalam ketentuan partai,masing masing telah terpilin sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Demokrat di daerahnya masing masing;3.

Bahwa dalam Bagian Menimbang dari SK Pemberhentian tersebut, baikDPC Partai Demokrat Kabupaten Pasuruan, DPC Partai Demokrat KabupatenNganjuk, dan DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, masingmasing tertuangyang pada pokoknya :Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 180/PDT.G/2015/PN.JKT.PSTa. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur,tentang usulan Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat;b.

tanpadasar alasan yang dapat dibenarkan sesuai AD/ART Partai (Pasal77 ayat a, angka (1), (2), dan (8) Anggaran Rumah Tangga PartaiDemokrat);Bahwa Proses PLT tidak melalui prosedur yang baku menurut AD/ART Partai.

DPP Partai Demokrat tidak pernah melakukanHalaman 7 dari 16 Putusan Nomor 180/PDT.G/2015/PN.JKT.PSTverifikasi terhadap laporan DPD Partai Demokrat Provinsi JawaTimur yang telah membuat keputusan subjektif. Para Penggugattidak pernah dimintai pendapat dan tidak diberikan kesempatanmembela diri (Sesuai Pasal 7 ART Partai Demokrat).

ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;(4) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;(5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal

26 Juli 2015 dari SYARLISMAN ke EDDY SUBROTO No.Rek : 0700004597410 sejumlah uang senilai Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);- 1 (satu) lembar poto copy kwitansi dari EDDY SUBROTO ke HEROZI sejumlah uang Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ditandatangani diatas materai 6000 oleh HEROZI pada tanggal 24 Juli 2015 di Jakarta;- 2 (dua) lembar poto copy daftar nama hasil penjaringan bakal calon Gubernur/ Wakil Gubernur dan Bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati dari Partai

RIDWAN MUKTI selaku Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Bengkulu dan Sdr.

SYAUKANI DAHARI selaku Sekretaris DPD Partai Gokar Propinsi Bengkulu yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 01 April 2015 oleh Ketua diatas materai 6000 dan oleh Sekretaris;- Daftar hadir rapat pimpinan Partai Golkar fersi AGUNG LAKSONO di Bengkulu pada tanggal 11 Juli 2015;- Foto copy surat keputusan dewan pimpinan pusat Partai Golkar Nomor : KEP-873/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang PENETAPAN dan PENGESAHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEBONG PROPINSI BENGKULU di

AGUNG LAKSNONO selaku Ketua Umum Partai Golkar dan ZAINUDIN AMALI selaku Sekretaris.;Tetap terlampir didalam berkas perkara Terdakwa ROBERT ALAMSYAH, SE Bin M. ALI HAMZAH tersebut.;6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

RIDWAN MUKTI selaku Ketua DPD Partai Golkar PropinsiBengkulu dan Sdr.

Ketua DPD Partai Golkar versi AgungLaksono Kab.

RIDWAN MUKTI selaku Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Bengkuludan Sdr.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Neon Box, Plank Kantor DPD,Tiang Kayu Baleho, Tiang Bendera milik Partai Nasdem tersebut sehingga dapatdipergunakan lagi.e Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa secara bersama merusak Neon Box,Plank Kantor DPD, Tiang Kayu Baleho, Tiang Bendera milik Partai Nasdemtersebut sehingga dapat dipergunakan lagi.

plank Kantor DPD Partai Nasdem Bengkalisdengan menggunakan tangan hingga tiang plank DPD Partai NasdemBengkalis tersebut patah dan terjatuh ke tanah serta mencoret neon boxdengan menggunakan cat filox kaleng warna merah;Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Partai Nasdem Kabupaten Bengkalismengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.800.000, (enam juta delapanratus ribu rupiah);Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkansemua keterangan saks1;2 KASRIADI Bin ABU KASIM

sebagaiyang menhentakhentakkan plank Kantor DPD Partai Nasdem Bengkalisdengan menggunakan tangan hingga tiang plank DPD Partai NasdemBengkalis tersebut patah dan terjatuh ke tanah serta mencoret neon boxdengan menggunakan cat filox kaleng warna merah;e Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa Partai Nasdem KabupatenBengkalis mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.800.000, (enamjuta delapan ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan

Nasdemyang sudah dalam keadaan rusak; (satu) buah tiang kayu baleho yang sudah dalamkeadaan rusak; 2 (dua) buah tiang bendera yang sudah dalam keadaan rusak; 2 (dua)helai bendera Partai Nasdem yang sudah dalam keadaan rusak oleh karena terbukti dipersidangan adalah milik dari DPD Partai Nasdem Bengkalis maka sudah sepatutnyaterhadap barangbarang bukti ini dikembalikan kepada DPD Partai Nasdem Bengkalismelalui saksi Syarifuddin, SH Bin M.

(dua) buah tiang bendera yang sudah dalam keadaan rusak.e 2 (dua) helai bendera Partai Nasdem yang sudah dalam keadaan rusak.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telahmendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIPAceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarikdukungannya sejak pendaftaran.(5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarikdukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau BakalPasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atauGabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukungBakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapatmengusulkan bakal calon

atau Bakal Pasangan Calonpengganti.Pasal 56 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapatmemindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calonlain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partaihalaman 6 dari 30 halaman.

Partai Politik atau = gabungan Partai Politikhanya mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon; dan,Pasal 6 huruf h. dokumen persyaratan pasangan calon yangdiserahkan sah dan benar secara hukum..

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telahmendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapatmenarik dukungannya sejak pendaftaran.(5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarikdukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau BakalPasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atauGabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukungBakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapatmengusulkan bakal calon

atau Bakal Pasangan Calonpenggantii.Pasal 56 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapatmemindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calonlain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan PartaiPolitik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratanpencalonan dan/atau syarat Calon.c.

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang menyatakan:(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnyadan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejakpendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPUKabupaten/Kota;(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarikcalonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yangmencalonkan tidak dapat

partai politik lainnya.

Keputusan Pimpinan Partai Politik didasari Pasal 27UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yangmenegaskan bahwa Pengambilan keputusan Partai Politik di setiaptingkatan dilakukan secara demokratis.

dan Dalamhal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarikHalaman 64 dari 78 halaman.

calon yangdiusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi;(6) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon WakilGubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon WakilBupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon WakilWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani olehpara ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politikdi tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan parasekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertaiSurat Keputusan masingmasing Pengurus Partai

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGU-NAN (DPP-PPP) dalam hal ini diwakili KETUA UMUM SURYADHARMA ALI, DAN SEKRETARIS JENDERAL H.M. ROMAHURMUZIY, DKK

Ali Jabbar Napitupulu;Bahwa selama menjadi anggota dan pengurus partai Penggugat dengan dedikasiyang tinggi telah berbakti kepada partai dan selalu berperan aktif pada setiap kegiatanyang dilaksanakan Partai Persatuan Pembangunan khususnya untuk wilayah Langkat;Bahwa Penggugat juga berperan aktif untuk membesarkan partai di kalanganmasyarakat maupun konstituen partai, dengan banyak mensosialisasikan kebijakankebijakan partai maupun kegiatan kegiatan partai untuk kepentingan masyarakatkhususnya masyarakat

dandengan sepenuh hati mensosialisasikan kebijakankebijakan partai baik di Dewan itusendiri maupun di masyarakat luas;Hal. 2 dari 36 hal.

:Ayat (1) : Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART, danAyat (2) : Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh partai politik;Bahwa di dalam AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditegaskanmengenai kewenangan Mahkamah Partai DPP, yaitu antara lain:1 Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP (Pasal

Abdul Gani dari Jabatannya SebagaiWakil Ketua Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Langkat dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan;Bahwa di dalam gugatan a quo, tidak satu pun dalil Penggugat yangmenerangkan bahwa keberatan tersebut telah diselesaikan terlebih dahulu melaluiMahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun2011.

Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011.Dalam pemeriksaan di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pokokgugatannya telah diselesaikan melalui mekanisme internal partai padahal pokok gugatandalam perkara a quo adalah perselisihan partai politik in casu gugatan pelanggaranterhadap hak anggota partai politik (Penggugat) oleh partai politik (DPD Partai AmanatNasional Cabang Trenggalek) sehingga gugatan Penggugat adalah termasuk yang belumsaatnya (premature) diajukan ke pengadilan

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 Para Penggugat diajukan ataudidaftarkan sebagai Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati TulangBawang periode 20122017, pada Komisi Pemilinan Umum KabupatenTulang Bawang (Tergugat) oleh beberapa partai politik yang bergabung dantergabung dalam koalisi partai dengan nama Koalisi Tulang Bawang Jaya,dengan menyerahkan surat pencalonan tertanggal 12 Juni 2012 (ModelBKWK.KPU Partai Politik) ;2.

Bahwa partai politik pendukung Para Penggugat adalah partai politik tingkatKabupaten Tulang Bawang, yaitu ;1). Partai Amanat Nasional (PAN) ;NPartai Persatuan Pembangunan (PPP) ;woPartai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBKy) ;Partai Bulan Bintang (PBB) ;oa AB).).).). Partai Pemuda Indonesia (PPI) ;). Partai Bintang Reformasi (PBR) ;). Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI) ;). Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ;).012oOo Oo N OoPartai Kedaulatan ;10).

Partai Persatuan Daerah (PPD) ;11). Partai Karya Perjuangan ;12). Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) ;Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 38 K/TUN/201313). Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNUV) ;.

politikatau gabungan partai politik yang sudah mengajukan pasangan calon dansudah menanda tangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon,tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yangbersangkutan dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partaipolitik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yangbersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut telahdianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan ;Dengan demikian

DPC Partai Karya PerjuanganKabupaten Tulang Bawang 2. DPD Partai Amanat Nasional KabupatenTulang Bawang, dan 3.

Ketua Umum DPP PDS,sementara dalam aturan internal organisasi Partai Damai Sejahtera tidakmengenal istilah PLH.

STh telah terdaftarsebagai calon tetap di Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kaltim 6. Sdr. ArtvaFathra Martin. SE. telah terdaftar sebagai calon tetap di Partai Hanura DaerahPemilihan Kaltim 5. Sdri. MM Rini Puspa Nereng Ssos telah terdaftar sebagaicalon tetap di Partai Hanura Daerah Pemilihan Kaltim 3.

Bahwa di internal Partai Damai Sejahtera memiliki badan yudikatif bernamaMahkamah Partai Damai Sejahtera ( MPDS) sesuai Surat Keputusan DPP PDSNo.00I/SKDPP PDS/TI/2013 tanggal 09 Februari 2013 Tentang PengangkatanPersonalia Mahkamah Partai Damai Sejahtera untuk menangani danmenyelesaian sengketa di nternal Partai Damai Sejahtera (PDS). (vide BuktiP5) ;9.

politik sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;bahwa di internal Partai Damai Sejahtera memilliki badan yudikatif bernamaMahkamah Partai Damai Sejahtera (MPDS) sesuai Surat Keputusan DPP PDSNomor : 001/SKDPP PDS/II/2013 tanggal 09 Pebruari 2013 tentangPengangkatan Personalia Mahkamah Partai Damai Sejahtera untuk menanganidan menyelesaikan sengketa di internal Partai Damai Sejahtera

ebahwa pada pasal 32 ayat (1) UndangUndang tersebut disebutkan, PerselisihanPartai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik ;bahwa Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik (vide pasal 32 ayat 2 ) ;bahwa Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat

sesuaitingkatnya, maka secara otomatis yang bersangkutan diberhentikan secaratetap atau permanen ;Ayat (11): Apabila Personalia Dewan Pengurus Partai yang bukandipilih secara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi Partai yangtelah diberhentikan tidak menggunakan hak untuk melakukan pembelaandiri dalam rapat pleno Dewan Pengurus Partai, maka Personalia DewanPengurus Partai yang bersangkutan dianggap telah menerima keputusanpemberhentiannya ;e Ayat (12): Apabila Personalia Dewan Pengurus Partai

yang dipilihsecara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi Partai yang telahdiberhentikan tidak menggunakan hak untuk melakukan pembelaan diridalam forum permusyawaratan tertinggi Partai luar biasa atau forumpermusyawaratan tertinggi khusus Partai sesuai dengan tingkatannya, makaPersonalia Dewan Pengurus Partai yang bersangkutan dianggap telahmenerima keputusan pemberhentiannya ;6 Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2013 Kantor DPRD Kota Kedirimendapatkan demo dari Partai PDIP serta beberapa

satu persyaratan bakal calonAnggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yangmengharuskan menjadi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu dengandibuktikan oleh kartu tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu tersebut.Partai Politik Peserta Pemilu yang dimaksud UU No. 8 Tahun 2012tersebut adalah tentunya Partai Politik yang masuk verivikasi PemiluPeriode 2014 2019 Sedangkan Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU) bukan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimanadimaksud oleh Undangundang

Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerindra(ke dua Partai Politik tersebut adalah sebagai Partai Politik PesertaPemilu), malahan Pen Caleg an Para Penggugat/Para Pemohon PK justrumelaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf n dan ayat (2) huruf i UUNo. 8 Tahun 2012.Judex Facti kilaf atau tidak melihat bahwasanya Partai KebangkitanNasional Ulama (PKNU) tidak masuk ferivikasi Pemilu 2014 sehinggaPKNU bukan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana yangdimaksud dan dikehendaki oleh UU

Perbedaaan yang sangat krusial adalah PKNUhanya berstatus sebagai Partai Politik periode Tahun 2009 2014 (tidakmasuk cakupan UU No.8 Tahun 2012) namun sebaliknya Partai Politikyang mencalonkan Para Penggugat/Para Pemohon PK sebagai calonlegislatif (PPP dan Partai Gerindra) adalah berstatus Partai Politik PesertaPemilu (sebagai Partai Politik periode Tahun 2014 2019) (berdasarkanverifikasi Pemilu 2014/cakupan UU No.8 Tahun 2012).Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa Para Penggugat/ PemohonPK

menerbitkan Surat KeputusanMahkamah Partai Demokrat No. 060/DPPPHPU/2014 tanggal 16September 2016, dalam Perkara PHPU Internal Partai Demokrat tahun2014 antara Sdr.

partai tidaktercapal, kecuali berkenaan dengan kepengurusan,penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri;Bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat dalam mengadilisengketainternal Mahkamah Partai Demokrat No. 060/DPPHalaman 5 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 395 K/TUN/2017PHPU/2014 telah bertindak melampaui kewenangannya danpengambilan keputusan tidak dilakukan dalam mekanisme yang benar.Bahwa Tergugat yang berstatus Terlapor dalam perkara ini tidakpernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau untuk melakukanpembelaan diri sebagaimana tata cara pembelaan diri yang telahdiatur dalam AD/ART Partai Demokrat; Bahwa Partai Demokrat telah mengatur mekanisme pemberhentiananggota Partai Demokrat sesuai dengan ART Partai Demokrat Pasal 8yang mengatur

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2).

Putusan Nomor 395 K/TUN/2017Pimpinan Pusat Partai dan usulan dari Pimpinan Partai Setingkatnya.Hal ini senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus berdasarkanusulan dari Pimpinan Partai Politik di Kabupaten/Kota untuk DPRDKabupaten/Kota diteruskan oleh Surat Pemberhentiandari DewanPimpinan Pusat Partai yang bersangkutan dalam

dengan surat pernyataan yang sah atau sekurangkurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagimenjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan suratketerangan = dari partai politik yang bersangkutan.

Pelopor tertanggal 4 Desember 2010.Tentang ketidak~ terlibatan sebagai Anggota maupunpenggurus Partai Pelopor di Kabupaten Sarmi ( Sesuaidengan Aslinya ) ;P.13 : Surat Keterangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai AmanatNasional Prov.

SAS ELLY WRESMAN ; Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua DPD partai Merdekasampai dengan 2013 ; Bahwa untuk menjadi anggota partai harus mengajukan suratpernyataan dan akan diterbitkan Kartu) Tanda Anggota ; Bahwa dalam SK Kepengurusan Partai Merdeka nama saudariElse merne tidak tercantum dalam kepengurusan partai ; Bahwa saudari Else Merne pernah menjadi Calon Legislatifyang diusung Partai Merdeka ; Bahwa saudari Else Merne tidak sebagai Pengurus Partainamun sebagai anggota Partai ;4.

Partai, namun mengenai keanggotaan atau sebagaianggota partai tidak dijelaskan ;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 2 tahun2008 tentang Partai Politik, dalam pasal 16 ayat (1) huruf cdan d menyatakan bahwa : anggota partai politik diberhentikandari keanggotaannya dari Partai Politik apabila mengundurkandiri secara tertulis, atau melanggar AD dan ART ;Menimbang, bahwa sampai pemeriksaan ini perkara iniberakhir, majelis hakim tidak menerima bukti yang pada intinyasaudari Else Merne telah

pada Partai Pelopor Kabupaten Sarmi ;Menimbang, bahwa telah menghadap dipersidangan tanggal 14Desember 2010 seorang saksi dengan nama Hosea Catue sebagaianggota dan Sekretaris DPD Partai Pelopor pada tahun 2008 ;Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah janji memberikanketerangan bahwa Partai Pelopor tidak pernah menerbitkan KartuTanda Anggota Partai kepada saudara Bithsael Maraou, danselanjutnya menyatakan saudara Bithsael Maraou tidak pernahterlibat dalam Partai Pelopor ;Menimbang, bahwa apabila

Sungayang, Kab.Tanah Datar;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Sekretariat DPC Partai Hanura, Kab.

Partai yang ada di Tanah Datar untuk mengirimkan laporanbantuan keuangan pada masingmasing DPC Partai tersebut;Bahwa dari sekian banyak Partai yang ada di Tanah Datar hanyaPartai Hanura yang belum mengirimkan laporannya ke KantorKesbangPol;Bahwa yang saksi lakukan terhadap DPC Partai Hanura yangbelum mengirimkan laporannya yaitu langsung menelponBendahara DPC. Partai Hanura yang bernama Hj. Nizra Helni,NZuntuk mengirimkan laporannya dan waktu itu Hj.

Partai Hanura) menelpon saksi dan memberitahukanbahwa Hj. Nizra Helni, NZ (Bendahara Partai Hanura) sedangberada di Kantor DPC Partai Hanura memprotes danmenanyakan kepada Terdakwa tentang pemalsuan tandatangannya yang ada pada kwitansi laporan pertanggung jawabankeuangan Partai Hanura Cabang Tanah Datar;Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengirimkan SMS kepadasaksi dan memberitahukan Hj.

Partai Hanura Tanah Datar bernama Ir.

Partai Hanura Kab.

Pencalonan, huruf h sebagaiyang dimaksud pada angka III.2, maka pada tanggal 11 Januari 2013, yangmerupakan jadwal waktu selesainya tahapan pendaftaran bakal pasangancalon yang diajukan oleh partai Politik atau gabungan partai politik, telahdidaftarkan dan/atau diajukan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Sinjai oleh Gabungan Partai Politik, masingmasing :No. Nama Partai1. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)Des Partai Bulan Bintang (PBB)3. Partai Kedaulatan (PK)4.

Nama Partai Perolehan Jumlahsuara Kursi1. Partai Hati Nurani Rakyat 8950 3(NAHURA)2. Partai Bulan Bintang (PBB) 2156 1ie Partai Kedaulatan (PK) 4172 14.

Pengurus DPD Partai HANURA Propinsi SulawesiSelatan waktu itu; Bahwa...39 Bahwa pada saat pendaftaran pasangan calon yang menjadi perhatian dan fokusutama penilaian adalah adanya suatu Surat Pencalonan dari Partai Politik atauGabungan Partai Politik yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau parapimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politikatau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung.Sebagaimana ketentuan ini ditegaskan

dalam Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3)Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012, tersebut sebagai berikut : Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangancalon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model BKWKKPU PARTAIPOLITIK) beserta lampirannya yang ditandalangani oleh pimpinan partai politikatau para pimpinan partai politik yang bergabung; Pimpinan partai politik sebagaimana dimakud pada ayat (1) terdirr dari Ketuadan Sekretaris partai politik atau sebutan lain, menyampaikan

Sinjai sebagai pasangancalon dengan mendasarkan pada SURAT PENCALONAN Gabungan Partai Politik,yaitu Partai GOLKAR yang ditandatangani oleh masingmasing Ketua danSekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sinjai serta Partai HANURA yangditandatangani oleh unsur pimpinan DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai yangmenjabat saat itu, yaitu Sdr. MUH. IDRIS, SE. (selaku Ketua DPC) dan Sdr.IRWAN, S.Pd.

suara sehingga terdapatselisin angka sebesar 1.508 suara pada partai PPP yang hilang; Bahwa saksi lebih fokus pada Partai PPP karena saksi merupakan saksidari Partai PPP sehingga tahu lebih detail perinal kekurangan suara yangdialami namun saksi juga tahu ada partai lain yang mengalamikehilangan suara yaitu diantaranya Partai Berkarya kehilangan suaralebih dari 300 an suara, Partai Perindo juga berkurang namun untukPartai Nasdem bertambah suara; Bahwa saksi tahu Ketua PPK Kecamatan Depok yaitu Miftahul

Berkarya namun saksi lupa jumlahnya danuntuk Partai Nasdem terdapat kenaikan jumlah perolehan suara;Bahwa saat Agus Sumpeno saksi dari Partai PPP melakukan protestersebut, awalnya saksi merasa suudzon terhadap Agus Sumpenokarena saksi dari Partai PPP tersebut hanya sekali datang yaitu padasaat pleno PPK saja namun ternyata setelah melihat bukti yang diajukanoleh Pak Agus Sumpeno bahwa diyakini adanya perubahan data yangmengakibatkan partai PPP kehilangan suara yang cukup signifikan.

Pembukaan Planodilakukan pada hari berikutnya karena malam itu cuma membukasebagian Plano untuk Partai PPP saja. Kemudian pada tanggal 08 Mei2019 sekitar jam 01.00 WIB siang sampai dini hari membuka kembaliplano; Bahwa partai yang komplain terkait adanya perubahan tersebut yaituselain Partai PPP adalah Partai Nasdem dan Partai PDI; Bahwa perihal perolehan kursi setiap partai, saksi kurang perhatikankarena saksi lebin fokus adanya perolehan jumlah suara partai yangterjadi perubahan;5.

, Partai Berkarya sebanyak 460 suara,Partai Persatuan Indonesia/Perindo sebanyak 339 suara serta PartaiNasional Demokrat/Nasdem sebanyak 7.033 suara, sehinggahasilrekapitulasi Suara terdapat perbedaan antara saat Pleno di PPK Depokdengan KPU Kabupaten Sleman, dimana, Partai Persatuan Pembangunan(PPP) memperoleh sebanyak 1421 suara atau terdapat selisih kurangsebanyak 1.508 suara, Partai Berkarya sebanyak 460 suara atau terdapatselisin kurang sebanyak 160 suara, Partai Persatuan Indonesia/Perindosebanyak

Partai Nasional Demokrat/Nasdem sebanyak 7.033 suara,sehingga, hasil rekapitulasi Suara terdapat perbedaan antara saat Pleno diPPK Depok dengan KPU Kabupaten Sleman, dimana, Partai PersatuanPembangunan (PPP) memperoleh sebanyak 1421 suara atau terdapatselisin kurang sebanyak 1.508 suara, Partai Berkarya sebanyak 460 suaraatau terdapat selisin kurang sebanyak 160 suara, Partai PersatuanIndonesia/Perindo sebanyak 339 suara atau terdapat selisin kurangsebanyak 325 suara serta Partai Nasional Demokrat