putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun lewat dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

gabungan yang meliputi 18 (delapan belas)partai, yaitu :e Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Propinsi Sulawsei Utara;e Partai Patriot Propinsi Sulawsei Utara;e Partai Pemuda Indonesia (PPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (Pni Marhaenisme) Propinsi SulawesiUtara;e Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Demokrasi Kebangsaan (Pdk) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Repubika

Nusantara (Republikan) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Pelopor Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKIJ) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Kedaulatan Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Buruh Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Propinsi Sulawesi Utara;e partai Bintang Reformasi (PBR) Propinsi Sulawesi Utara

Keadilan dan Persatuan (PKPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Propinsi Sulawsei Utara;e Partai Patriot Propinsi Sulawsei Utara;e Partai Pemuda Indonesia (PPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (Pni Marhaenisme) Propinsi SulawesiUtara;e Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Demokrasi Kebangsaan (Pdk) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Repubika Nusantara (Republikan) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Pelopor

Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKJ) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Kedaulatan Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Buruh Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Propinsi Sulawesi Utara;e partai Bintang Reformasi (PBR) Propinsi Sulawesi Utara;e partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Propinsi Sulawesi Utara

Keadilan dan Persatuan (PKPI) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Peduli Rakyat nasional (PPRN) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Patriot Propinsi Sulawesi Utara;Partai Pemuda Indonesia (PPI) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) Propinsi SulawesiUtara;Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN) Propinsi Sulawesi Utara;Demikian diputuskan dalam

PUTUSANNomor 1291 K/Pdt.SusParpol/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Partai Politik (Parpol) pada tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:1.DARMAWAN, Jalan Batu Rakit Nomor 3, BTN KLK,RT/RW.005/067, Kelurahan/Desa Pagesangan Barat,Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi NusaTenggara Barat;INDRA JAYA, bertempat tinggal di Dusun Olat Rarang,RT/RW 001/007, Kelurahan/Desa Lab.

Nomor 89,RT/RW.06/04, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan;Menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dilaksanakan padatanggal 11 dan 12 Juli 2020 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatanbeserta dengan hasilhasilnya tidak sesuai dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Berkarya dan tidak mengikat terhadapPenggugat;Menyatakan Surat Keputusan Nomor SK.003/DPP/BERKARYA/VIII/2020,tanggal 5 Agustus 2020 tidak sesuai dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Berkarya dan

Menyatakan sah telah berakhirnya status anggota Para Tergugatsemenjak hasil rapat pleno Partai Berkarya pada tanggal 8 Juli 2020di Gedung Granadi, Jalan H.R Rasuna Said Blok X 1, Kav. Nomor 8 9, RT/RW 06/04, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan;4.

yang bersangkutan,maka perkara a quo dikategorikan sebagai perkara sengketa partai; Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 32 Undang Undang Nomor 2Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas Undang Undang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik, setiap sengketa internal partai harusterlebin dahulu diselesaikan dalam internal partai politik itu sendiri, olehkarena perselisinan partai politik a quo belum pernah diselesaikan olehinternal partai politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar danAnggaran

Rumah Tangga yang dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai, sehingga dengandemikian gugatan tersebut masih premature untuk diajukan kePengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya Pengadilan NegeriJakarta Selatan belum berwenang mengadili perkara a quo, denganHalaman 5 dari 7 hal.

Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh (satu)partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup; dan;k.

Gawi Djafar;Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli2018 atas nama Suharni Djabani;Foto copy tanda daftar bakal calon anggota legislatif DPRD KabupatenBoalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir)Foto copy dokumen verifikasi persyaratan administrasi bakal calonanggota legislatif DPRD Kab. Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa(dilegalisir);Foto copy dokumen hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calonanggota legislatif DPRD Kab.

Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa(dilegalisir);Foto copy daftar calon sementara (DCS) angotaanggota legislatif DPRDKab. Bolaemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);Foto copy daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif DPRD KabupatenBoalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);Asli 2 (dua) lembar Surat KPU Kab. Boalemo Nomor 141/P.1.01.4SD/7520/KPUKab/VII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihalPemberitahuan Beserta Lampiran;Asli 1 (satu) lembar Surat KPU Kab.

Fotokopi tanda daftar bakal calon anggota legislatif DPRD KabupatenBoalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir)6. Fotokopi dokumen verifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggotalegislatif DPRD Kab. Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa(dilegalisir);7. Fotokopi dokumen hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calonanggota legislatif DPRD Kab. Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa(dilegalisir);8. Fotokopi daftar calon sementara (DCS) angotaanggota legislatif DPRDKab.

Bolaemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);9. Fotokopi daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif DPRD KabupatenBoalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);Dikembalikan kepada Saiful Kaku, S.Hi.1. Asli 2 (dua) lembar Surat KPU Kab. Boalemo Nomor 141/P.1.01.4SD/75/20/KPUKab/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihalPemberitahuan Beserta Lampiran;2. Asli 1 (satu) lembar Surat KPU Kab.

Putusan Nomor 68 P/HUM/2013tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai PolitikPeserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota Tahun 2014, maka jumlah Partai Politik Peserta Pemilu2014 yang ditetapkan adalah 15 (lima belas) Partai Politik yang terdiridari 12 Partai Politik Nasional dan 3 Partai Politik Lokal yakni antara lainsebagai berikut:1) Partai NASDEM nomor urut 1.Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2.Partai Keadilan

Sejahtera nomor urut 3.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 4.Partai Golongan Karya nomor urut 5.Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 6.Partai Demokrat nomor urut 7.Partai Amanat Nasional nomor urut 8.Partai Hati Nurani Rakyat nomor urut 10.Partai Bulan Bintang nomor urut 14.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia nomor urut 15.)))))))9) Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 9.0123) Dan 3 (tiga) Partai Lokal dari Provinsi Aceh.4~~ rrr iT h Ti aarrehBahwa berdasarkan ketentuan Pasal

Putusan Nomor 68 P/HUM/2013angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf c dan Pasal 59A Peraturan KPUNomor 15 Tahun 2013, maka sudah seharusnya ke 14 (empat belas)Partai Politik Peserta Pemilu 2014 antara lain Partai Nasdem, PKS,PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP,Partai Hanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Acehtersebut ditarik/diikutsertakan sebagai para Pihak Pemohon dalamPermohonan a quo dengan tujuan Permohonan a quo dapat lebih jelasdan lengkap para pihak

kepentingan dan hak yang samadengan keempat belas Partai Politik Peserta Pemilu yang lainnya dalammelaksanakan Kampanye Pemilu untuk meraih dukungan/suara darimasyarakat sebanyakbanyaknya.Dengan demikian, oleh karena ke 14 (empat belas) Partai PolitikPeserta Pemilu 2014 yakni antara lain Partai Nasdem, PKS, PDIP,Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, PartaiHanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Aceh padapokoknya juga mempunyai kepentingan dan hak yang sama

denganpartai politik Pemohon dalam kaitannya pelaksanaan Kampanye Pemiludan penerapan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b angka ,angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf c dan Pasal 59A Peraturan KPUNomor 15 Tahun 2013, maka sudah seharusnya ke 14 (empat belas)Partai Politik Peserta Pemilu 2014 antara lain Partai Nasdem, PKS,PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP,Partai Hanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Acehtersebut ditarik/diikutsertakan

PUTUSAN Nomor : 74/ PDT/ 2012 PT.KT.SMDADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI INDONESIA SEJAHTERA ( PIS ), Cq. Dewan PimpinanDaerah Partai Indonesia Sejahtera Propinsi Kalimantan Timur, Cq.

Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Dukungan yang diberikan oleh Tergugat kepadaPenggugat, sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Pusat Nomor : 1452/DPPPIS/1109, tanggal24 Nopember 2009 dan Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera,tanggal 24 Nopember 2009 dan Surat Dukungan Pimpinan Cabang Partai Indonesia SejahteraNo. 64.6404/0014/DPCPIS/KB/IX/2010, tanggal 21 September 2010 adalah sah dan berharga ;4,Menyatakan menurut hukum dukungan yang diberikan oleh Tergugat kepada pasangan

Pendapat Ketua Majelis ( Wimpie Sekewael, SH.MH. ) sebagai berikut : .Kasus ini adalah : Sengketa, perselisihan Partai Politik ; 1.1. Bahwa Perselisihan Partai Politik adalah sengketa khusus yang memiliki acara khusus,sehingga butuh penanganan khusus ; 1.2.

Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak yang berperkara : makadiselesaikan dengan menggunakan UndangUndang No. 2 Tahun 2000 Jo UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ; 1.3, Bahwa menurut pasal 33 ayat (2) tahun 2011 tentang Partai Politik, menyatakan putusanPengadilan Negeri dalam perkara Perselisihan Partai Politik adalah putusan tingkatpertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ; 1.4.

Endang Ipsiani, SH.) yaitu kasus ini adalah perselisihan partai politik ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka MaielisHakim Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 Agustus 2011No. 19/Pdt.G/2040/PN.Kubar, harus dibatalkan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :" Pengajuan gugatan perselisihan partai politik yang belum diselesaikan terlebih dahulu melaluimekanisme intemal partai atau Mahkamah Partai maka gugatan tersebut Premature

Dan Partai DamaiSejahtera juga tidak dapat memenuhi persyaratan menjadi partai politik pesertapemilu 2014 sebagaimana yang disyaratkan oleh UndangUndang Nomor 8 tahun2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UndangUndang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik, maka Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan bahwaPartai Damai Sejahtera tidak menjadi peserta pemilihan umum tahun 2014;Bahwa dikarenakan Partai Damai Sejahtera tidak menjadi

peserta pemilu 2014,dengan demikian Partai Damai Sejahtera tidak dapat mengajukan Penggugat majukembali menjadi calon anggota DPRD Kota Lubuklinggau pada Pemilu tahun 2014.Bahwa dikarenakan Penggugat hendak kembali mencalonkan diri menjadi anggotaDPRD Kota Lubuklinggau, maka Penggugat bergabung dengan Partai GerakanIndonesia Raya (Gerindra) pada tanggal 18 April 2013, yangmana Partai Gerindramerupakan partai politik perserta pemilu 2014;Bahwa dikarenakan Penggugat menjadi calon legislatif dari Partai

Konsekuensi hukumnya,Penggugat harus mundur dari keanggotaan Partai Damai Sejahtera dan menjadianggota Partai Gerindra.

;Adapun beberapa aturan perundangan yang harus Penggugat lakukan dalampencalonan anggota legislatif adalah sebagai berikut :a Bahwa Pasal 16 ayat (3) UndangUndang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengaturbahwa : Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggotalembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politikdiikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyatsesuai dengan peraturan

politik tentang keputusan partai politik.

data rekapitulasi perolehansuara Partai Demokrat yang sudah digelembungkan atau ditambah olehTerdakwa seperti keinginan Dedy Yon Supriyono, setelah Terdakwamenghapus file data rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat,kemudian Terdakwa menceritakan kepada Abu Nasir bahwa Terdakwa telahmengeprint perolehan suara Partai Demokrat yang sudah ditambah /digelembungkan dan hasil printnya (hasil yang sudah dicetak) telahdiserahkan kepada Dedy Yon Supriyono dengan alasan hasil tersebutsebagai laporan

datarekapitulasi perolehnan suara Partai Demokrat yang sudah digelembungkanHal. 15 dari 32 hal.

Partai Demokrat yang sudahdigelembungkan tersebut dan hasil cetakan / print data hasil rekapitulasiperolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebeskhususnya untuk Partai Demokrat yang sudah digelembungkan tersebutdiserahkan Terdakwa kepada Dedy Yon Supriyono, tidak lama kemudianMoh.

Partai Golkar sebesar Rp.165.750.000,00.

Pemilihan KepalaDaerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2011 dengan demikianpenggunaan bantuan keuangan partai politik tersebut tidak dapatdipertanggungajawabkan oleh terdakwa, yang semestinya bantuankeuangan partai politik tersebut dipergunakan sebagai danapenunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariatdewan pimpinan cabang partai politik dalam hal ini Dewan PimpinanCabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten MusiBanyuasin, serta penggunaan bantuan keuangan partai politik

Jumlah dana bantuan Keuangan untuk partai politik Rp. 69.990.700,00DPC Partai Gerindra Kabupaten Musi Banyuasintahun 2011 yang telah dibayarkan oleh PemerintahKabupaten Musi Banyuasinhim 20 dari 32 him Put.No.24/TIPIKOR/2012/PT.PLGb. Realisasi dana bantuan Keuangan partai politikyang dimasukkan ke kas DPC Partai GerindraKabupaten Musi Banyuasin tahun 2011 Rp. 0,00c.

PolitikTahun 2011 DPC Partai GERINDRA Kab.

DPC PARTAI GERINDRA;him 24 dari 32 hlm Put.No.24/TIPIKOR/2012/PT.PLGDikembalikan kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten MusiBanyuasin;7.

PDS sampaisaat ini masih tetap aktif dan tetap eksis, yaitu terbukti adanyapengajuan PAW ( bukti T.4 ), Pemberhentian Penggugat sebagaianggota partai ( bukti T.2 dan T.3 ) serta Penggugat telah menjadianggota dan calon legislatif dari partai politik lain ( dalil gugatanangka 6 ), sehingga keliru apabila judex factie menilai Penggugat/Terbanding tidak harus mengajukan pengunduran diri sebagai anggotalembaga perwakilan rakyat;e Partai pengusung mempunyai hak konstitusional untuk melakukanpemberhentian

berbeda wajibmembuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politikasal ( model BB5 ) dan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggotaDPRD Kabupaten /Kota dan surat keputusan pemberhentian sebagaianggota DPRD Kabupaten /Kota;4 Bahwa berdasar lampiran Keputusan KPU Nomor:166/kpts/KPU/Tahun2013, tertanggal 25 Maret 2013, Partai Damai Sejahtera tidak tercantumsebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014 karena tidaklolos verifikasi; 5 Bahwa dari ketentuan tersebut

( angka 2, 3 dan 4 ) ada kewajiban bagiPenggugat untuk mengundurkan diri sebagai anggota partai politik dananggota lembaga perwakilan rakyat, karena Penggugat akan mengikutipemilihan umum tahun 2014 dari partai politik yang berbeda;6.

Bahwa berdasar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengadilanmenilai anggota partai politik yang juga merupakan anggota DPRD yangpindah partai politik lain agar dapat mengikuti pemilu berikutnya akibatpartainya tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politiktersebut sudah tidak ada lagi, tidak harus mengundurkan diri sebagai anggotalembaga perwakilan rakyat dan anggota DPRD tersebut tidak diberhentikanatau ditarik oleh partai yang mencalonkannya pada pemilu sebelumnya.Bahwa karena

;2 Apakah Partai Damai Sejahtera( PDS ) menarik Penggugat/Terbandingdari keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara ? =;3 Apakah dari Partai Damai Sejahtera ( PDS ) masih terdapat kader yangmemenuhi syarat untuk diusulkan sebagai pengganti Penggugat/Terbandinguntuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Minahasa ?

Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Belitung periode 20092014 yangberasal dari Anggota Partai Bulan Bintang (Bukti P2);2.

Bukti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai BulanBintang No: SK. PP / 596 /2011 Tentang Pemberhentian SaudaraMahadir Basti Sebagai Ketua DPC dan Anggota Partai BulanBintang Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitungtertanggal 24 Agustus 2011. (sesuai dengan photo5. Bukti P. 5.

., dengan Para Pihak Mahadir Basti Sebagai Penggugat danDPP Partai Bulan Bintang , DPW Partai Bulan Bintang , DPC PartaiPUTUSAN No. 57/G/2011/ PTUNPLG Hal.15 dari 27halamanBulan Bintang Sebagai Tergugat. (sesuai denganSaliNAN) 2 ooo nnn nn nnn nnn nnn nnn nen nee nn nnn7.Bukti P.7.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44 / 884/1/2011 Tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Belitung Masa Jabatan 2009 2014 dari Partai Bulan Bintang. (sesuaidengan asli );2. BuktiT.2. Surat Nomor : B001/PC BEL/SEK/IX/2011 Perihal Pengantar dari Partai BulanBintang Kabupaten Belitung dan Surat Keputusan DPP Partai Bulan BintangNo.SK.PP/596/201 1.(sesuai dengan asli);3. Bukti T.3.

Anggota Partai Bulan Bintang.

Kedaulatandan pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Penggugat diCalonkan sebagai AnggotaDPRD Provinsi Papua dari Partai Kedaulatan pada Daerah Pemilihan (DAPIL)Papua V (Lima) dengan Nomor Urut 4 dari 11 Calon DPRD Provinsi Papua yangdiajukan oleh Partai Kedaulatan di Dapil V (lima) dimaksud ;5 Bahwa dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009, Penggugat memperoleh suaraterbanyak di Dapil V dari Calon yang diajukan oleh Partai Kedaulatan danberdasarkan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahyang

Kedaulatanyang tidak sah dan bermasalah, karena masih dalam sengketa hukum terhadapkepengurusan Partai Kedaulatan.. dst.

Sehingga dengan demikian apabila terjadi konflik internalantar Pengurus Partai Politik hal tersebut merupakan masalah internal yang dapatdiselesaikan melalui mekanisme internal yang ada di Partai Politik tersebut ; Bahwa apabila terjadi konflik internal dalam suatu Partai Politik, dimana masingmasing pihak mengklaim bahwa pihaknya yang merupakan pengurus yang sah,maka untuk menentukan sah atau tidaknya kepengurusan sebuah Partai Politiktersebut adalah merupakan ruang lingkup wewenang pengadilan ;

Ketua DPP Partai Kedaulatan yang mengusulkan kepada Gubernur Papuamelalui surat keputusan Rapimnas Partai Kedaulatan Nomor : 120/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/2011, tanggal 05 Juni 2011, yangmenyatakan bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan yang tidak sesuaiHalaman 39 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUNJKT.440dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan, dansurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 001/SK/DPP.PK/DPD.Papua/VII/2011, tanggal 20

Juli 2011, tentang Pemberhentian danPencabutan Kartu Anggota Partai Kedaulatan Nomor : 33.01.00000396, atasnama Penggugat ; .3.

lembar pecahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); ----------------- 20 (dua puluh) lembar pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); ---------Dengan total sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah); --------------------------------Dirampas untuk Negara;----------------------------------------------------------------------------------------- 17 (tujuh belas) lembar stiker bergambar calon anggota legislatif Kabupaten Manggarai Barat dari Partai

MAARUFyang mana pada saat itu Terdakwa memberikan sejumlah uang dan juga kartu nama /stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SEdari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada saksi AKBAR yang saksi tidak tahuberapa jumlahnya kemudian oleh saksi AKBAR sejumlah uang tersebut dan juga kartunama / stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama AHMADNUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibagikan bagikan kepada saksidan juga teman

yang bergambar serta bertuliskanCaleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan(PPP), kalau untuk saksi NASA mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000 (duaratus riburupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskanCaleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan(PPP), kalau untuk saksi HADIR mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000 (duaratus riburupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama / stiker yang

poliik PPP Sekitar dua tahun, saat ini saksi masihmenjabat sebagai bendahara partai PPP, dan pada tahun ini Saksi mencalonkan dirisebagai anggota DPRD dari partai PPP dengan nomor urut 7; Bahwa Setiker yang terdapat gambar Saksi dengan partai PPP yang dibagikan olehTerdakwa pada waktu menyerahkan uang di pulau mesah dalam perkara ini, bahwaSetiker saksi dipesan oleh Tim sukses Saksi untuk melakukan pencetakan atas konsepdari Saksi, setelah setker tersebut jadi Saksi minta untuk di distribusikan

PPP (Partai Persatuan Pembangunan) serta Terdakwa berpesankepada saksi Asing dan saksi Akbar agar nanti orang yang mendapatkan uang tersebut padatanggal 9 April 2014 saat pemilihan agar memilih partai dan wajah orang yang ada pada setiker terse but ma an a a a mn ae mee nnnBahwa benar Terdakwa adalah keluarga dari saksi Ahmad Nur, S.E. yang saat ini sedangmencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari Partai PPPdengan nomot urut 7; ssp ee eee eee Bahwa benar terdkawa mendapatkan

uang kepada saksi Asing dan saksi Akbar serta memberikan setiker berg ambarCalon Legislatif Anmad Nur dari Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut 7, sertaberpesan kepada saksisaksi agar nanti pada tanggal 9 April 2014 pada saat pemungutanSuara pemilu agar memilih partai dan orang yang ada pada gambar setiker tersebut, dalamhal ini yang diminta oleh terdakwa adalah memilih Partai Persatuan Pembangunan dengancalon legislatif Anmad Nur, S.E nomor urut 7. ; mn ee a Menimbang, bahwa perbuatan

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia1.8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme1.9. Partai Buruh1.10. Partai Demokrasi Kebangsaan1.11. Partai Demokrasi Pembaharuan1.12. Partai Kasih Demokrasi IndonesiaDeke cemesie ome a PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.halaman 312.

Bahwa dengan didukung oleh Gabungan 22 (dua puluhdua) Partai Politik, yaitu3.1 wee. . PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.halaman43.1. Partai Karya Peduli Bangsa3.2. Partai Keadilan Sejahtera3.3. Partai Penegak Demokrasi Indonesia3.4. Partai Karya Perjuangan3.5. Partai Pemuda Indonesia3.6. Partai Nasional Benteng KerakyatanIndonesia3.7. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia3.8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme3.9. Partai Buruh3.10. Partai Demokrasi Pembaharuan3.11.

Partai Kasih Demokrasi Indonesia3.12. Partai Persatuan Daerah3.13. Partai Peduli Rakyat Nasional3.14. Partai Kedaulatan3.15. Partai Republika Nusantara3.16. Partai Perjuangan Indonesia Baru3.17. Partai Pelopor3.18. Partai Patriot3.19. Partai Kebangkitan Bangsa3.20. Partai Kesatuan Nahdlatul Ulama3.21. Partai Matahari Bangsa3.22.

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia4.8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme4.9. Partai Buruh4.10. Partai Demokrasi Pembaharuan4.11. Partai Kasih Demokrasi Indonesia4.12. Partai Persatuan Daerah4.13. Partai Peduli Rakyat Nasional4.14. Partai Kedaulatan4.15. Partai Republika Nusantara4.16. Partai Perjuangan Indonesia Baru4.17. Partai Pelopor4.18. Partai Patriot4.19. Partai Kebangkitan Bangsa4.20. Partai Kesatuan Nahdatul Ulama4.21. Nomor : .........PUTUSAN Perk.

Partai Karya Peduli Bangsa1.2. Partai Keadilan Sejahtera1.3. Partai Penegak Demokrasi Indonesia1.4. Partai Karya Perjuangan1.5. Partai Pemuda Indonesia1.6. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia1.7. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia1.8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme1.9. Partai Buruh1.10. Partai Demokrasi Kebangsaan1.11. Partai Demokrasi Pembaruan1.12. Partai Kasih Demokrasi Indonesia1.13. Partai Persatuan Daerah1.14. Partai Peduli Rakyat Nasional1.15. Partai Kedaulatan1.16.

PUTUSANNomor 116 K/Pdt.SusParpol/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkatkasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PITER YULIUS TAKOY, bertempat tinggal di JalanFatu Della 3 RTI 24/RW 06 Kelurahan Liliba,Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;Pemohon Kasasi;Lawan:1. SURYA DHARMA PALOH, selaku Ketua UmumDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem,berkedudukan di Jalan R.P.

SekretarisJenderal DPP Partai NasDem, berkedudukan di JalanR.P. Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama, Jakarta;3. Drs. JACKI ULY, M.H., selalu Ketua DewanPimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem ProvinsiNusa Tenggara Timur, berkedudukan di Jalan EltariKupang;4. ALEXANDER TAKE OFONG, S.FiL, selakuSekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PartaiNasDem Provinsi Nusa Tenggara Timur,berkedudukan di Jalan Eltari Kupang;5. Dra.

SOFIA MALELAK DE HAAN, selaku KetuaDewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem,Kabupaten Kupang, berkedudukan di Jalan TimorRaya Tarus;6. NELSON F NDOLU, S.H., selaku Sekretaris DewanPimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem, KabupatenHalaman 1 dari 6 hal. Put.

Surat Tergugat dan Tergugat II Nomor 095SI/DPPNasDem/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 Perihal Rekomendasi Pergantian AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem Sar.Piter Yulius Takoy, tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukumoleh karena itu surat tersebut batal demi hukum;Surat Tergugat Ill dan Tergugat IV Nomor 16/SI.1/DPW.NasDemNTT/IV/2016 tanggal 11 April 2016 perihal Instruksi beserta seluruhlampirannya tidak memiliki kKekuatan mengikat secara hukum, olehkarena itu surat tersebut

Immateril;Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang menciderai suasanabatin Penggugat sebagai Anggota DPRD dari Partai NasDem sertamenggangu ketenangan dan kenyamanan Penggugat bersamakeluarga dan masyarakat yang memilin Penggugat sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Kupang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi jikaditaksir secara wajar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah);Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan setelahputusan

Waropenatau sebutan lain dari Kepala Desa yang masih aktif berdasarkan SuratKeputusan Bupati Waropen Nomor 188.4/6/II/2018 tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Waweri Distrik Wapoga Kab.Waropen, menghadiri Kampanye terbuka oleh Partai Demokrat yangberlangsung di Lapangan Bola Kampung Pirare, Distrik Wapoga Kab.Waropen pada tanggal 05 April 2019 yang mana pada tanggal tersebutmasih termasuk dalam masa kampanye pemilu, bahwa kampanye terbukayang diselenggarakan partai demokrat

BELANS RAWEYAI dan beberapa Calon AnggotaLegislatif yang menyampaikan orasi, kemudian Terdakwa ADOLOFRAWEYAI juga ikut ke atas panggung yang telah disediakan penyelenggara,kemudian dengan menggunakan pengeras suara Terdakwa ikut sertamenyampaikan orasinya untuk mendukung Partai Demokrat di depanratusan orang masyarakat dan simpatisan partai yang menghadiri kampanyetersebut selama kurang lebih 510 menit dengan berkata .....saya bicaradisini saya perkuat calon anggota dewan demokrat yang terpilih besok

Waropen, ingat ketua demokrat waropenmemegang palu dewan, palu kabupaten Waropen, jangan salah pilih, kalausalah pilih maka jalan tertutup, tiang listrik jadi pohon, tower jadi pohon, danpengaspalan rencana akan gagal serta terdakwa juga berkata ...... jJangansuka tiputipu datang kesini kalau pilih demokrat sesungguhnya tanggal> Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, baik secara langsung dan tidaklangsung merugikan peserta pemilu yang mendukung partai lain, danmenguntungkan Pihak Partai Demokrat

/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah pemilihan Dalam WilayahKecamatan pemilihnan Umum Tahun 2019 (Model DA1 DPRD) DistrikWapoga yang ditetapkan pada bulan April 2019 dan ditandatangani oleh 5Panitia Pemilinan Kecamatan yang mana mendapat hasil: Jumlah Seluruh Suara Sah 2.391 suara; Suara Partai Demokrat berjumlah 1.512 suara; Suara Caleg Partai Demokrat an.

anggota dan pemberhentian antar waktuanggota DPRD Partai Hanura Kabupaten Bojonegoro, bertentangandengan ketentuan anggaran dasar Partai Hanura khususnyabertentangan dengan asas partai (vide Pasal 11 Anggaran DasarPartai Hanura) dan bertentangan dengan misi Partai Hanura (vide :Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Hanura) bertentanganHal. 2 dari 10 hal.

SaudaraSudjono Budiono, khususnya mandat dari partai untuk memprosesmandat partai sesuai dengan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa disebabkan tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 7ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura yang mengaturtingkatan pemberian saksi kepada anggota partai dan bertentanganpula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (9) Anggaran Rumah TanggaPartai Hanura yang memberikan hak kepada anggota partai untukmembela diri apabila dikenai sanksi, maka sepatutnya yang muliaHal.

pelanggaran hukum dengan melakukan perjudiandan tertangkap tangan oleh Kapolres Bojonegoro, bahwa alasanTergugat menjadikan isu yang tersebar di media masa sebagai dasarkeputusan partai merupakan tindakan yang sewenangwenang, danbertentangan dengan Anggaran Dasar Partai Hanura ;Bahwa dalam ketentuan Anggaran Dasar Partai Hanura Pasal 11disebutkan Partai (Hanura) berasaskan Pancasila, selanjutnya dalampasal 17 ayat (3) salah satu Misi Partai Hanura adalah menegakanhak dan kewajiban asasi manusia

No. 557 K/PDT.SUS/201 1Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah salah dalam penerapanhukum karena penyelesaian di Internal Partai Hanura tidak mungkindilaksanakan karena memang Termohon Kasasi (Partai Hanura) tidakberniat menyelesaikan sengketa partai tersebut di Internal Partai, hal ininampak jelas dan terlihat adanya Permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Partai Hanura (Termohon Kasasi)atas Pemecatan Sudjono Budiono (Pemohon Kasasi) dari keanggotaanPartai Hanura tertanggal

26 April 2011 (Vide bukti P.5) sama sekali tidakmendapatkan tanggapan/jawaban dari Partai Hanura (Termohon Kasasi) ;Bahwa pertimbangan untuk menyelesaikan Internal Partai Hanura melaluiMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik adalah tidak tepat dan bersifat menyesatkan, sebab Partai Hanuratidak memiliki alat kKelengkapan Partai yaitu Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk yang telah didaftarkan/disampaikan kepadaKementerian sebagaimana ketentuan

Memerintahkan agar barang bukti berupa :o 1 (satu) keping DVD rekaman pertemuan para Kepala Sekolah SD,SMP,SMA/SMK dan KCDK se Kabupaten Konawe Utara tanggal 25 Februari 2014 di aula Kantor Bupati Kabupaten Konawe Utara ;o Daftar nama-nama pelaksana kampanye pemilihan umum DPR,DPD,DPRD tahun 2014 Kabupaten Konawe Utara ;Dikembalikan kepada HAMIRUDDIN UDU, S.Pd, M.Hum Ketua Bawaslu ProvinsiSulawesi Tenggara ;o 1 (satu) fotokopi Eksamplar surat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Partai

Demokrat Pemilu DPR,DPD dan DPRD tahun 2014 (model B) yang telah disahkan oleh KPUD Kabupaten Konawe Utara ;o 1 (satu) fotokopi Eksamplar Daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Partai Demokrat (Model BA) yang telah disahkan KPUD Kabupaten Konawe Utara ;Dikembalikan kepada PERDIN.SP Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara ;o 1 (satu) Eksamplar daftar hadir kegiatan rapat koordinasi/pertemuan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Konawe Utara pada tanggal 25 Februari 2014 yang dihadiri

ASWAD SULAEMAN DAN HAJI ABU HAERA,PERTEMUAN INI JANGAN SAMPAI BOCOR ;Bahwa Partai Demokrat terdaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum)dengan nomor urut 7 sebagai salah satu Partai Peserta Pemilu tahun2014, dengan visi dan misi sebagai berikut :Visi :Halaman 7 dari65 Putusan Nomor : 1/Pid.S/2014./PN.Unh.Terwujudnya Partai Demokrat sebagai partai yang kuat dan modernserta memenangi Pemilu 2014 ;e Misi :Adapun misi Partai untuk merealisasikan Visi tersebut di atas, adalahsebagai berikut :a.

Melanjutkan perkuatan dan pengembangan Partai Demokratsecara terarah, sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan ;b. Mewujudkan Partai Demokrat menjadi partai yang kuat danmodern pada tahun 2014 ;c. Meningkatkan pertisipasi dan kontribusi dalam pembangunannasional diseluruh tanah air ;d. Memenangkan perolehan suara minimal 30% pada Pemilu 2014 ;e Bahwa yang disampaikan terdakwa Drs. H.

ASWAD SULAEMAN DAN HAJI ABU HAERA,PERTEMUAN INI JANGAN SAMPAI BOCOR ;Bahwa Partai Demokrat terdaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum)dengan nomor urut 7 sebagai salah satu Partai Peserta Pemilu tahun2014, dengan visi dan misi sebagai berikut :Visi :Terwujudnya Partai Demokrat sebagai partai yang kuat dan modernserta memenangi Pemilu 2014 ;Misi :Adapun misi Partai untuk merealisasikan Visi tersebut di atas, adalahsebagai berikut :a.

Melanjutkan perkuatan dan pengembangan Partai Demokratsecara terarah, sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan ;1.b. Mewujudkan Partai Demokrat menjadi partai yang kuat danmodern pada tahun 2014 ;c. Meningkatkan pertisipasi dan kontribusi dalam pembangunannasional diseluruh tanah air ;d. Memenangkan perolehan suara minimal 30% pada Pemilu 2014 ;Bahwa yang disampaikan terdakwa Drs. H.

,M.SC dan Sekretaris JenderalEDHIE BASKORO YUDHONO, M.Sc dengan visi misi sebagai berikut :VisiTerwujudnya Partai Demokrat sebagai partai yang kuat dan modern sertamemenangi Pemilu 2014 ;Misi:a. Melanjutkan perkuatan dan pengembangan Partai Demokrat secaraterarah, sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan ;b. Mewujudkan Partai Demokrat menjadi partai yang kuat dan modernpada tahun 2014 ;c. Meningkatkan pertisipasi dan kontribusi dalam pembangunan nasionaldiseluruh tanah air ;d.

Reky Jehubebjaan Ketua DPDPartai Buruh, Samuel Ratumurun Ketua DPD Partai Nasional BentengKerakyatan Indonesia, Edy Talahatu Sekretaris DPD Partai Persatuan Daerah,Maur Karepesina Ketua DPW Partai Kebangkitan Nasional, Mustafa KamalKetua DPW Partai Persatuan Nahdathul Ulama Indonesia, Saimin MorhomKetua DPD Partai Indonesia Sejahtera, Sdr, Mahmud Rumasukun Ketua DPDPartai Penegak Demokrasi Indonesia dan Sdr.

Asrul bin Usman SekretarisDPW Partai Patriot adalah memberikan dukungan partai politik kepada korbandan pasangannya sebagai calon Walikota Ambon tahun 2011 melalui SuratDukungan Partai Politik Nomor : 001/KAUSMRF/SD/X/2010 tanggal 21Oktober 2010.

yang diberikan oleh saksi korban sebesarRp50.000.000,00 ditambah Rp10.000.000,00 untuk biaya transportasi keJakarta guna mengurus Surat Rekomendasi dari masingmasing partai nonseat sebagai pendukung calon saksi korban yang telah dikeluarkan untukkeperluan pengurusan surat rekomendasi dari DPP partai tersebut telahditerima oleh masingmasing partai non seat pendukung saksi korban tersebuttermasuk juga telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri yakni Terdakwajuga menerima dana kompensasi dari saksi

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor171.434/57/011/2014 tentang Peresmian PengangkatanPengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Sampang tertanggal 22Januari 2014 ; Dikarenakan Penggugat diberhentikan oleh Dewan PengurusCabang Partai Persatuan Nasional Ulama (DPC PKNU)melalui Surat Keputusan DPC PKNU Kabupaten SampangNomor : 044/SK/DPC02/VIII/2013 tentang PemberhentianSebagai Anggota Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)tertanggal 2 Agustus 2013 kemudian dilanjutkandikeluarkannya

Bahwa selanjutnya pada konsideran Menimbangberbunyi Dewan pengurus Cabang Partai KebangkitanNasional Ulama Kabupaten Sampangmengusulkan peresmian pemberhentian danpengangkatan pengganti antar waktu) anggota DPRDKabupatenSAMPANA ..ccecccceeeeeeeees Sampang atas nama Sdr. R. MOH. SYAKIR, S.Pdlmenggantikan sdr.

AGUS HUSNUL YAKIN karena yangbersangkutan diberhentikan dari keanggotaan DPRDkabupaten Sampang dari PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN ; Bahwa pemberhentian Penggugat dalam SuratKeputusan Tergugat jelas salah karena Penggugatbukanlah berasal dari partai persatuan pembangunanakan tetapi dari Partai Persatuan Nasional Ulama,dengan demikian jelas bahwa dalam Surat KeputusanTergugat terdapat cacat substansial ; .

Politik menyebutkan perselisihanpartai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana yang diatur dalam AD/ART dan dalampenjelasanya perselisihan partai politik meliputi antara lain : a)Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, b)Pelanggaran terhadap hak anggota partai, c) Pemecatan tanpaalasan yang jelas, d) Penyalahgunaan kewenangan,e) pertanggungjawaban keuangan f) keberatanterhadap keputusan Partai politik ; .

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan partai politikterhadapPartai DPC PKNU kabupaten Sampang di Pengadilan NegeriSampang dengan Register Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.SPG dan Pengadilan Negeri Sampang telah memutusperkara tersebut tertanggal 14 Pebruari 2014 dengan AmarPutusan sebagai berikut :a. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuksebagian ; b. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukanperbuatan melawan hukum ;c.