Menyatakan barang bukti berupa : a. 1 (satu) lembar fotocopy kertas yang bertuliskan PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA pada sebelah kiri kertas terdapat gambar Kepala Burung Garuda, dan terdapat kotak serta di dalam kotak tertulis angka 9 (sembilan) tertulis OKY IQBAL FRIMA, SE.b. 1 (satu) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MJG212812. Masing-masing dikembalikan kepada yang saksi Prapto Hartoyo ;5.

SeiSuka memilih Oky Iqbal Frima, SE Caleg DPRD Kab.Batu Bara dari Partai Gerindra No. Urut 9 Dapil Kab.Batu Bara.Bahwa cara terdakwa membagikan uang kepadaSurtini adalah dengan mendatangi ke rumah Surtinidengan mengatakan : Uda ada pilihan Ibu? Ini adadari Partai Gerindra No.

Batu Bara atas nama Oki Iqbal Frima, SE.dari Partai Gerindra No.

Memilih Partai Politik Peserta Pemilutertentu; d. Memilih Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRDKabupaten/Kota tertentu, atau; e.

Memilih Partai PolitikPeserta Pemilu tertentu, d. Memilih Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi,DPRD Kabupaten/Kota tertentu, atau e.

Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, d. MemilihCalon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu, ataue.

Bahwa, Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang telah bergabungdengan Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) di Kota Malang; 2. Bahwa, pada Pemilihan Umum 2014 Penggugat bersamasama dengan R.Purwono Tjokro Darsono, Drs, dan Drs.

Hal ini telah diakui oleh Ketua DPC Partai Hanura Kota Malang,Ahmad Ilman Gama (ketika 2014, menjabat sebagai Sekretaris DPC PartaiHanura Kota Malang), dalam Rapat Gelar Perkara yang dilaksanakan olehKantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur dan dihadiri oleh unsur PartaiPutusan Nomor :195/G/2018/PTUN.Sby., halaman 11 dari halaman 7010.Nasdem, Partai Gerindra, Partai Hanura, KPUD Kota Malang, KesbangpolKota Malang, dan Penggugat serta beberapa unsur lainnya.

Purwono Tjokro Darsono, Drs adalah kaderdan Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kota Malang; Bahwa, pada bulan September 2018, Drs.

Purwono TjokroDarsono, Drs yang telah terdaftar sebagai anggota Partai Bulan Bintang(PBB) dan bahkan sebagai Sekretaris Partai Bulan Bintang (PBB) KotaMalang haruslah tidak ditunjuk mewakili Partai Hanura karenabertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku; Bahwa, merujuk pada status keanggotaan Partai Bulan Bintang dari R.Purwono Tjokro Darsono, Drs, maka secara sah menurut hukum dan normahukum yang berlaku, Keanggotaan Partai Hanura dari R.

PurwonoTjokro Darsono pada Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) adalahsepenuhnya menjadi urusan internal partai politik dan bukan menjadikewenangan Tergugat. Dalam hal ini, seandainya benar Sdr. Drs. R.Purwono Tjokro Darsono bukan lagi menjadi anggota Partai Hanura makatentu Partai Hanura akan menyampaikan hal tersebut kepada KPU KotaMalang sehingga KPU Kota Malang tidak akan dapat mengajukan Sadr.Drs. R.

Selatan Nomor 800/398/BKDPS/2004 tanggal 14 Januari 2004tentang pemberian izin dan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yangMenjadi anggota Partai Politik, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/Pengurus Partai Politik.

Bahwa atasan Penggugat didaerah adalah Bupati, makaPenggugat telah mengajukan permohonan izin menjadi anggota Partai Politikyaitu Partai Merdeka sesuai dengan surat permohonan tanggal 5 Januari 2004yang ditujukan kepada Bupati Pesisir Selatan (pada waktu itu dijabat olehH.Darizal Basir).

Kembali telahmengajukan izin masuk Partai Politik pada tanggal 1 Oktober 2003.

Surat Badan Kepegawaian Negara No.K.26171V.1914/99, tanggal 8Oktober 2001 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik.Bahwa kesemua aturan tersebut tidak melarang dan mengharamkan PNS menjadianggota Partai Politik.

fungsionaris Partai Merdeka oleh DPP Nomor KEP/216B/DPNPM/IX/2003 pada tanggal 1 September 2003 (bukti T8 dan T9).

Reky Jehubebjaan Ketua DPDPartai Buruh, Samuel Ratumurun Ketua DPD Partai Nasional BentengKerakyatan Indonesia, Edy Talahatu Sekretaris DPD Partai Persatuan Daerah,Maur Karepesina Ketua DPW Partai Kebangkitan Nasional, Mustafa KamalKetua DPW Partai Persatuan Nahdathul Ulama Indonesia, Saimin MorhomKetua DPD Partai Indonesia Sejahtera, Sdr, Mahmud Rumasukun Ketua DPDPartai Penegak Demokrasi Indonesia dan Sdr.

Asrul bin Usman SekretarisDPW Partai Patriot adalah memberikan dukungan partai politik kepada korbandan pasangannya sebagai calon Walikota Ambon tahun 2011 melalui SuratDukungan Partai Politik Nomor : 001/KAUSMRF/SD/X/2010 tanggal 21Oktober 2010.

yang diberikan oleh saksi korban sebesarRp50.000.000,00 ditambah Rp10.000.000,00 untuk biaya transportasi keJakarta guna mengurus Surat Rekomendasi dari masingmasing partai nonseat sebagai pendukung calon saksi korban yang telah dikeluarkan untukkeperluan pengurusan surat rekomendasi dari DPP partai tersebut telahditerima oleh masingmasing partai non seat pendukung saksi korban tersebuttermasuk juga telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri yakni Terdakwajuga menerima dana kompensasi dari saksi

Partai Golkar sebesar Rp.165.750.000,00.

Pemilihan KepalaDaerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2011 dengan demikianpenggunaan bantuan keuangan partai politik tersebut tidak dapatdipertanggungajawabkan oleh terdakwa, yang semestinya bantuankeuangan partai politik tersebut dipergunakan sebagai danapenunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariatdewan pimpinan cabang partai politik dalam hal ini Dewan PimpinanCabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten MusiBanyuasin, serta penggunaan bantuan keuangan partai politik

Jumlah dana bantuan Keuangan untuk partai politik Rp. 69.990.700,00DPC Partai Gerindra Kabupaten Musi Banyuasintahun 2011 yang telah dibayarkan oleh PemerintahKabupaten Musi Banyuasinhim 20 dari 32 him Put.No.24/TIPIKOR/2012/PT.PLGb. Realisasi dana bantuan Keuangan partai politikyang dimasukkan ke kas DPC Partai GerindraKabupaten Musi Banyuasin tahun 2011 Rp. 0,00c.

PolitikTahun 2011 DPC Partai GERINDRA Kab.

DPC PARTAI GERINDRA;him 24 dari 32 hlm Put.No.24/TIPIKOR/2012/PT.PLGDikembalikan kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten MusiBanyuasin;7.

gabungan yang meliputi 18 (delapan belas)partai, yaitu :e Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Propinsi Sulawsei Utara;e Partai Patriot Propinsi Sulawsei Utara;e Partai Pemuda Indonesia (PPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (Pni Marhaenisme) Propinsi SulawesiUtara;e Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Demokrasi Kebangsaan (Pdk) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Repubika

Nusantara (Republikan) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Pelopor Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKIJ) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Kedaulatan Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Buruh Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Propinsi Sulawesi Utara;e partai Bintang Reformasi (PBR) Propinsi Sulawesi Utara

Keadilan dan Persatuan (PKPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Propinsi Sulawsei Utara;e Partai Patriot Propinsi Sulawsei Utara;e Partai Pemuda Indonesia (PPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (Pni Marhaenisme) Propinsi SulawesiUtara;e Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Demokrasi Kebangsaan (Pdk) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Repubika Nusantara (Republikan) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Pelopor

Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKJ) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Kedaulatan Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Buruh Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Propinsi Sulawesi Utara;e partai Bintang Reformasi (PBR) Propinsi Sulawesi Utara;e partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Propinsi Sulawesi Utara

Keadilan dan Persatuan (PKPI) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Peduli Rakyat nasional (PPRN) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Patriot Propinsi Sulawesi Utara;Partai Pemuda Indonesia (PPI) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) Propinsi SulawesiUtara;Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN) Propinsi Sulawesi Utara;Demikian diputuskan dalam

PUTUSANNomor 1291 K/Pdt.SusParpol/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Partai Politik (Parpol) pada tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:1.DARMAWAN, Jalan Batu Rakit Nomor 3, BTN KLK,RT/RW.005/067, Kelurahan/Desa Pagesangan Barat,Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi NusaTenggara Barat;INDRA JAYA, bertempat tinggal di Dusun Olat Rarang,RT/RW 001/007, Kelurahan/Desa Lab.

Nomor 89,RT/RW.06/04, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan;Menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dilaksanakan padatanggal 11 dan 12 Juli 2020 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatanbeserta dengan hasilhasilnya tidak sesuai dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Berkarya dan tidak mengikat terhadapPenggugat;Menyatakan Surat Keputusan Nomor SK.003/DPP/BERKARYA/VIII/2020,tanggal 5 Agustus 2020 tidak sesuai dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Berkarya dan

Menyatakan sah telah berakhirnya status anggota Para Tergugatsemenjak hasil rapat pleno Partai Berkarya pada tanggal 8 Juli 2020di Gedung Granadi, Jalan H.R Rasuna Said Blok X 1, Kav. Nomor 8 9, RT/RW 06/04, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan;4.

yang bersangkutan,maka perkara a quo dikategorikan sebagai perkara sengketa partai; Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 32 Undang Undang Nomor 2Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas Undang Undang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik, setiap sengketa internal partai harusterlebin dahulu diselesaikan dalam internal partai politik itu sendiri, olehkarena perselisinan partai politik a quo belum pernah diselesaikan olehinternal partai politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar danAnggaran

Rumah Tangga yang dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai, sehingga dengandemikian gugatan tersebut masih premature untuk diajukan kePengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya Pengadilan NegeriJakarta Selatan belum berwenang mengadili perkara a quo, denganHalaman 5 dari 7 hal.

Politik(Gabungan Partai) Non Seat yakni PKPB, Partai BARNAS, PPPI, PNI Marchainisme,PNBKI, PSI, Partai Kedaulatan ditambah Partai Persatuan Nasional yang memperoleh 1(satu) seat di DPRD Nagekeo dilengkapi dengan SFC Kepengurusan Partai PolitikPengusung dan Surat Pencalonan Model BKWKKPU Partai Politik sebagaimanadiamanatkan dalam Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 dan dinyatakan memenuhisyarat oleh KPU Nagekeo.

Tentang Partai BARNAS; DPD Partai BARNAS Prop. NTT telahmemberikan surat Penegasan Nomor : 10/DPD.BARNAS/NTT/VI/2013 tanggal 3 Juni2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab.

SK Kepengurusan DPC Partai BARNAS yang diterbitkan danditandatangani oleh Ketua Umum Partai Barnas dan Wakil Sekjen PartaiBarnas, karena hal itu adalah kewenangan Partai.

TIMOTIUS DAPATALUsebagai Ketua DPD Partai BARNAS Prov.

/SK.SPH/DPD dst. adalah salah, yangbenar adalah 50.00.00.0000.001/SK.SPH/DPD dst;e SK palsu Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional (Partai Barnas) adalahsalah, yang benar tidak ada dalam kurung (partai Barnas);e SK palsu pakai cap segi empat (logo kop surat BARNAS) adalah salah, yangbenar dan biasanya digunakan oleh Partai Barnas cap bentuk bulat;e SK setiap surat dari Partai Barnas bagian bawah selalu tercatat alamatSekretariat, sedangkan pada SK palsu bagian bawah surat tidak terdapat alamatSekretariat

anggota dan pemberhentian antar waktuanggota DPRD Partai Hanura Kabupaten Bojonegoro, bertentangandengan ketentuan anggaran dasar Partai Hanura khususnyabertentangan dengan asas partai (vide Pasal 11 Anggaran DasarPartai Hanura) dan bertentangan dengan misi Partai Hanura (vide :Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Hanura) bertentanganHal. 2 dari 10 hal.

SaudaraSudjono Budiono, khususnya mandat dari partai untuk memprosesmandat partai sesuai dengan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa disebabkan tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 7ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura yang mengaturtingkatan pemberian saksi kepada anggota partai dan bertentanganpula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (9) Anggaran Rumah TanggaPartai Hanura yang memberikan hak kepada anggota partai untukmembela diri apabila dikenai sanksi, maka sepatutnya yang muliaHal.

pelanggaran hukum dengan melakukan perjudiandan tertangkap tangan oleh Kapolres Bojonegoro, bahwa alasanTergugat menjadikan isu yang tersebar di media masa sebagai dasarkeputusan partai merupakan tindakan yang sewenangwenang, danbertentangan dengan Anggaran Dasar Partai Hanura ;Bahwa dalam ketentuan Anggaran Dasar Partai Hanura Pasal 11disebutkan Partai (Hanura) berasaskan Pancasila, selanjutnya dalampasal 17 ayat (3) salah satu Misi Partai Hanura adalah menegakanhak dan kewajiban asasi manusia

No. 557 K/PDT.SUS/201 1Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah salah dalam penerapanhukum karena penyelesaian di Internal Partai Hanura tidak mungkindilaksanakan karena memang Termohon Kasasi (Partai Hanura) tidakberniat menyelesaikan sengketa partai tersebut di Internal Partai, hal ininampak jelas dan terlihat adanya Permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Partai Hanura (Termohon Kasasi)atas Pemecatan Sudjono Budiono (Pemohon Kasasi) dari keanggotaanPartai Hanura tertanggal

26 April 2011 (Vide bukti P.5) sama sekali tidakmendapatkan tanggapan/jawaban dari Partai Hanura (Termohon Kasasi) ;Bahwa pertimbangan untuk menyelesaikan Internal Partai Hanura melaluiMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik adalah tidak tepat dan bersifat menyesatkan, sebab Partai Hanuratidak memiliki alat kKelengkapan Partai yaitu Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk yang telah didaftarkan/disampaikan kepadaKementerian sebagaimana ketentuan

Caleg Nomor Urut 10 Dapil Bener Meriah II Partai Golkar,Saudara Y U S A Caleg Nomor Urut 10 Dapil Bener Meriah II Partai Nasdem, danSaudarta SUCIPTO,SH.

Caleg Nomlor Urut 10Dapil Bener Meriah II Partai Golkar, Saudara Y U S A Caleg Nomor Urut 10 DapilBener Meriah II Partai Nasdem dan Saudara SUCIPTO, SH.

Caleg Nomor Urut 10Dapil Bener Meriah II Partai Golkar, Saudara Y U S A Caleg Nomor Urut 10 DapilBener Meriah II Partai Nasdem dan Saudara SUCIPTO, SH. Caleg Nomor Urut Dapil Bener Meriah Partai PKPI sebagai Calon Anggota DPRK Bener MeriahPada Pemilu Tahun 2014 ; 21.

Caleg Nomor Urut 10 DapilBener Meriah II Partai Golkar, Saudara Y U S A Caleg Nomor Urut 10 Dapil BenerMeriah Il Partai Nasdem, dan Saudara SUCIPTO, SH.

Caleg Nomor Urut 10 DapilBener Meriah II Partai Golkar, Saudara Y U S A Caleg Nomor Urut 10 Dapil BenerMeriah II Partai Nasdem, dan Saudara SUCIPTO, SH.

Putusan No. 75/G/2018/PTUN.SMGKetua Dewan Perwakilan Cabang Partai Gerindra Kota Salatiga,periode 2014 2019 sebagaimana tertuang dalam SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan IndonesiaRaya (DPP Partai Gerindra) Nomor : 04 0076/ Kpts/ DPP GERINDRA/ 2013 tanggal 9 April 2013, Tentang SusunanPersonalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan IndonesiaRaya Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah;Bahwa, terpilinnya Penggugat sebagai anggota DPRD KotaSalatiga periode 2014 2019 adalah melalui proses

sebagai Wakil KetuaDPRD Kota Salatiga periode 2014 2019 dan Partai Gerindramemiliki fraksi sendiri di DPRD Kota Salatiga;Bahwa, semua kebijakan DPC Partai Gerindra dibawahkepemimpinan Pemohon selalu mendasarkan dan berpedomandengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, segalaPeraturan yang ada di Partai Gerindra maupun mendasarkanpula pada segala arah kebijakan DPP Partai Gerindra, dengandemikian secara fakta kepengurusan DPC Partai Gerindra KotaSalatiga dibawah Kepengurusan Pemohon tidak pernahmelanggar

Partai GERINDRA tanggal 28 pebruari 2018Hal. 36 dari 72 hal.

yang dalam hal ini adalah partai Gerindra di DPC Kota Salatiga;Hal. 56 dari 72 hal.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 tahun2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat 1 Perselisihnan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;Ayat 2 Penyelesaian perselisihan internal partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suatu mahkamahpartai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;Ayat 5 Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lainbersifat

Penggugatadalah sebagai Fungsionaris Partai Golkar Provinsi Riau;Bahwa Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Provinsi Riau Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRDProvinsi Riau menggantikan YOFI ARIANTO, S.E. yang terpilihmenjadi Bupati Indragiri Hulu (Rangat) untuk periode 2009 s/d 2014dari pemilihan Riau dua daerah Pemilihan Indra Giri Hulu danKuansing (Teluk Kuantan) ; Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Provinsi Riau Nomor: B39/DPD/GOLKARR/III/

Perlu Penggugat tegaskan terhadap pergantian antar waktutersebut Penggugat sudah beberapa kali mengirimkan suratkeberatan kepada DPP Partai Golongan Karya di Jakarta dan DPDPartai Golkar Provinsi Riau dengan surat Nomor: 082/PPAR/III/2014tanggal 20 Maret 2014 untuk menyampaikan klarifikasi terhadappermasalahan yang terjadi ; Bahwa Tergugat telah lalai dan tidak cermat dalam meneliti,memeriksa datadata dan buktibukti yang disampaikan Surat DewanPimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Riau Nomor

:B39/DPD/GOLKARR/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 PerihalPersetujuaan PAW Anggota DPRD Provinsi Riau, telah mengusulkanperesmian pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Riau terhadapPenggugat, kemudian Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor161/197/PPH tanggal 13 Maret 2014 perihal PAW Anggota DPRDProvinsi Riau a.n Penggugat dari Partai Golongan Karya, kemudianSurat Gubernur Riau Nomor 100/TAPEM/25.04 tanggal 19 Maret2014 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota

TAUFIQURRAHMAN telah memenuhi syarat sebagai PenggantiAntar Waktu sehingga kedua surat tersebut punya kekuatan hukumyang sama belum ada pencabutan salah satunya dengan demikiankedua surat tersebut adalah cacat hukum yang telah mengusulkanperesmian pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Riau terhadapPenggugat, kemudian Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor161/197/PPH tanggal 13 Maret 2014 perihal PAW Anggota DPRDProvinsi Riau a.n Penggugat dari Partai Golongan Karya, kemudianSurat Gubernur Riau Nomor

100/TAPEN/25.04 tanggal 19 Maret2014 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi riau tersebut terlebihdahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membeladiri menyampaikan dan / atau menjelaskan duduk persoalan yangterjadi sehingga sesuai dengan aturan dan mekanisme yang masihberlaku pada Partai Golongan Karya ; Bahwa dasar dan alasan Tergugat menerbitkan Surat KeputusanTentang : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PenggantiAntar

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia1.8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme1.9. Partai Buruh1.10. Partai Demokrasi Kebangsaan1.11. Partai Demokrasi Pembaharuan1.12. Partai Kasih Demokrasi IndonesiaDeke cemesie ome a PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.halaman 312.

Bahwa dengan didukung oleh Gabungan 22 (dua puluhdua) Partai Politik, yaitu3.1 wee. . PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.halaman43.1. Partai Karya Peduli Bangsa3.2. Partai Keadilan Sejahtera3.3. Partai Penegak Demokrasi Indonesia3.4. Partai Karya Perjuangan3.5. Partai Pemuda Indonesia3.6. Partai Nasional Benteng KerakyatanIndonesia3.7. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia3.8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme3.9. Partai Buruh3.10. Partai Demokrasi Pembaharuan3.11.

Partai Kasih Demokrasi Indonesia3.12. Partai Persatuan Daerah3.13. Partai Peduli Rakyat Nasional3.14. Partai Kedaulatan3.15. Partai Republika Nusantara3.16. Partai Perjuangan Indonesia Baru3.17. Partai Pelopor3.18. Partai Patriot3.19. Partai Kebangkitan Bangsa3.20. Partai Kesatuan Nahdlatul Ulama3.21. Partai Matahari Bangsa3.22.

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia4.8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme4.9. Partai Buruh4.10. Partai Demokrasi Pembaharuan4.11. Partai Kasih Demokrasi Indonesia4.12. Partai Persatuan Daerah4.13. Partai Peduli Rakyat Nasional4.14. Partai Kedaulatan4.15. Partai Republika Nusantara4.16. Partai Perjuangan Indonesia Baru4.17. Partai Pelopor4.18. Partai Patriot4.19. Partai Kebangkitan Bangsa4.20. Partai Kesatuan Nahdatul Ulama4.21. Nomor : .........PUTUSAN Perk.

Partai Karya Peduli Bangsa1.2. Partai Keadilan Sejahtera1.3. Partai Penegak Demokrasi Indonesia1.4. Partai Karya Perjuangan1.5. Partai Pemuda Indonesia1.6. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia1.7. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia1.8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme1.9. Partai Buruh1.10. Partai Demokrasi Kebangsaan1.11. Partai Demokrasi Pembaruan1.12. Partai Kasih Demokrasi Indonesia1.13. Partai Persatuan Daerah1.14. Partai Peduli Rakyat Nasional1.15. Partai Kedaulatan1.16.

SebagaiAnggota Partai Buruh Kabupaten PolewaliMandar Provinsi Sulawesi Barat.Fotocopy dari Fotocopy Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor:057/SKEP/DPPPARTAI/XI/2012, tanggal 8November 2012 tentang PembatalanPencabutan Kartu) Tanda Anggota (KTA)Saudara H.

DPRDKabupaten Polewali Mandar dari Partai Buruh (vide Bukti T8);Bahwa selanjutnya Dewan Pimpinan Cabang Partai BuruhKabupaten Polewali Mandar mengusulkan Pergantian Antar Waktubagi Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar(vide bukti T5 dan T6);Bahwa Pimpinan DPRD Polewali Mandar menindaklanjuti SuratKeputusan DPP Partai Buruh dan DPC Partai Buruh tersebut denganmenerbitkan Surat Pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRDPolewali Mandar (Vide bukti T3 dan T4);Bahwa Bupati Polewali

Polewali Mandar dari PartaiBuruh (vide T8);Menimbang, bahwa atas tindakan DPP Partai Buruh yang mencabutkeanggotaan Penggugat sebagai anggota Partai Buruh dan ditindaklanjutioleh Surat DPC Partai Buruh Polewali Mandar kepada Ketua DPRDPolewali Mandar agar memproses Penggantian Antar Waktu Sdr.H.AndiMuhtadin M. anggota DPRD Kab.

Polewali Mandar dari Partai Buruh;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan DPP PartaiBuruh mencabut keanggotaan Penggugat dari Partai Buruh sebagaimanabukti T7 berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh(DPPPartai Buruh) Nomor: 133/SKEP/DPPPARTAI BURUH/I/2011,tanggal 19 Januari 2011 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA)Saudara H.Andi Muhtadin M. sebagai Anggota Partai Buruh KabupatenPolewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat dan bukti T8 berupa SuratDewan Pimpinan Pusat

Partai Buruh (DPPPartai Buruh) Nomor:AB.III.221A/DPP.....33AB.UI.221A/DPP Partai Buruh/I0/2011, tanggal 1 April 2011 Perihal:Permohonan untuk Segera Memproses Penggantian Antar WaktuSdr.H.Andi Muhtadin M.

Bahwa Penggugat adalah bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupatiyang diusung oleh koalisi partai yang terdiri dari Partai Demokrat (PD),Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai PersatuanPembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai KeadilanSejahtera (PKS) dan Partai Golongan Karya;1c.

Bahwa pada masa perbaikan sesuai tahapan, jadwal dan program, Tergugatsekali lagi menolak untuk mengakomodir Partai Golongan Karya sebagaibagian dari partai yang mengusung Penggugat, sekaligus sebagai bagiandari koalisi partai yang mendukung Penggugat;.

Bahwa suratsurat dukungan kepada Penggugat dari Partai Golongan Karyasecara berjenjang adalah sebagai berikut :a) Keputusan DPP Partai Golongan Karya Versi Agung Laksono, Tanggal 7Agustus 2015;b) Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah KabupatenNabire oleh DPP Partai Golongan Karya Munas Bali dan DPP PartaiGolongan Karya Munas Jakarta, bertanggal 26 Juli 2015;c) Keputusan DPP Partai Golongan Karya Versi Aburisal Bakrie Tanggal Juli2015;d) Surat DPP Partai Golongan Karya Versi Aburisal

Bakrie tentang dukungankepada Pemohon;e) Rekomendasi DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua bertanggal 25Juli 2015;f) Keputusan DPP Partai Golongan Karya bertanggal 7 Agustus 2015tentang Kepengurusan DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Nabire;g) Tanggal 27 Juli 2015, Partai Golongan Karya ikut serta dalam deklarasidukungan kepada Pemohon, selanjutnya ikut mengantar pendaftaranPemohon ke Termohon pada tanggal yang sama;h) Tanggal 28 Juli 2015 Saudari Maria Alom menyerahkan SK dukunganDPP Partai

sebagai Partai Politik dalam Koalisi yangmendukung Penggugat.

suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota pada TPS 1 s / d TPS 12 Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah ;- Asli 12 (dua belas) rekapan model C beserta lampiran berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota pada TPS 1 s / d TPS 12 Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah ;- Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai

politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calon DPD tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu tahun 2014 ;- Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calon anggota anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calon DPD tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014 ;- Asli D.Plano Negeri Hitu Lama sebanyak 13 (tiga belas) lembar ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan

;e Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acararekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calonanggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calonDPD tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu tahun 2014.;e Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acararekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calonanggota anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kotaserta calon DPD tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014.

Alias BP Lemuntuk menambahkan suara dar Partai PDI Perjuangan untuk ditambahkankepada Terdakwa Il Johanis Herman Serang, S.

Pd adalah sesama calon anggotaLegislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Peruangan (PDIP) pada daerahPemilinan 3 (tiga) yang meliputi Kecamatan Leihitu, Salahutu dan LeihituBarat..

Alias Ucu dengan Terdakwa ll Johanis Herman Serang,S.Pd. alias Herman tidak mengakibatkan peserta pemilu/partai poltiklain mendapatkan tambahan suara, atau perolehan suara peserapemilu/partai poliik menjadi berkurang, oleh karena terdakwa danterdakwa Il berasal dari peserta pemilu/partai poliik yang sama yakniPDI Peruangan di daerah pemilinan 3 untuk pemilu anggota DPRDKabupaten Maluku Tengah.3.

Bahwa dengan jumlah perolehan suara yang tetap dan atau tidakberubahnya perolehan suara PDI Peruangan sebagai pesertapemilu/partai poliik di PPK Kecamatan Leihituy maka secara hukumHalaman 17 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.suara seorang pemilih adalah tetap mempunyai nilai dan memilikimanfaat bagi peserta pemilu/partai politik.d.

Waropenatau sebutan lain dari Kepala Desa yang masih aktif berdasarkan SuratKeputusan Bupati Waropen Nomor 188.4/6/II/2018 tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Waweri Distrik Wapoga Kab.Waropen, menghadiri Kampanye terbuka oleh Partai Demokrat yangberlangsung di Lapangan Bola Kampung Pirare, Distrik Wapoga Kab.Waropen pada tanggal 05 April 2019 yang mana pada tanggal tersebutmasih termasuk dalam masa kampanye pemilu, bahwa kampanye terbukayang diselenggarakan partai demokrat

BELANS RAWEYAI dan beberapa Calon AnggotaLegislatif yang menyampaikan orasi, kemudian Terdakwa ADOLOFRAWEYAI juga ikut ke atas panggung yang telah disediakan penyelenggara,kemudian dengan menggunakan pengeras suara Terdakwa ikut sertamenyampaikan orasinya untuk mendukung Partai Demokrat di depanratusan orang masyarakat dan simpatisan partai yang menghadiri kampanyetersebut selama kurang lebih 510 menit dengan berkata .....saya bicaradisini saya perkuat calon anggota dewan demokrat yang terpilih besok

Waropen, ingat ketua demokrat waropenmemegang palu dewan, palu kabupaten Waropen, jangan salah pilih, kalausalah pilih maka jalan tertutup, tiang listrik jadi pohon, tower jadi pohon, danpengaspalan rencana akan gagal serta terdakwa juga berkata ...... jJangansuka tiputipu datang kesini kalau pilih demokrat sesungguhnya tanggal> Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, baik secara langsung dan tidaklangsung merugikan peserta pemilu yang mendukung partai lain, danmenguntungkan Pihak Partai Demokrat

/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah pemilihan Dalam WilayahKecamatan pemilihnan Umum Tahun 2019 (Model DA1 DPRD) DistrikWapoga yang ditetapkan pada bulan April 2019 dan ditandatangani oleh 5Panitia Pemilinan Kecamatan yang mana mendapat hasil: Jumlah Seluruh Suara Sah 2.391 suara; Suara Partai Demokrat berjumlah 1.512 suara; Suara Caleg Partai Demokrat an.

putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun lewat dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

2013 kantor DPC Partai Gerindra Kab.

bantuanyang diterima oleh Partai Gerindra yang dimotori' oleh saksiJulius dan sdr.

saksi yang membawa dan Terdakwaselaku Ketua Partai mengetahui hal tersebut; Bahwa, saksi memegang buku Tabungan Partai Gerindra sejak tahun 2012;Bahwa, saksi memegang buku tabungan karena kebiasaan dari pengurussebelumnya dan hal ini tidak diatur dalam AD/ART Partai Gerindra; Bahwa, Partai Gerindra membuka rekening di Bank Jateng hanya untuk menerimadana bantuan dari Pemda Kabupaten Pekalongan; Bahwa, dana bantuan tersebut digunakan untuk kegiatan partai semisal rapatrapatdan pembelian ATK; Bahwa

Rokhmat sebagai karyawan yang bekerja di Partai Gerindra sebagaioperator komputer; Bahwa, setiap tahun Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan mendapatkan danabantuan dari Pemda Kabupaten Pekalongan setiap tahunnya dan dana bantuantersebut diterimakan oleh partai pada akhir tahun yang diterimakan melaluirekening masingmasing partai di Bank Jateng; Bahwa, pada bulan Nopember 2013 DPC Partai Gerindra Kabupaten Pekalonganmenerima dana bantuan tersebut dan dilakukan penarikan terhadap dana bantuantersebut

Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan dilakukan scan tandatangan Saksi Slamet Rochmanto sebagai Sekretaris Partai DPC. Partai GerindraKabupaten Pekalongan sebagaimana ketentuan dalam internal perbankan, dalamhal ini Bank Jateng dimana DPC.

Putusan Nomor 68 P/HUM/2013tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai PolitikPeserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota Tahun 2014, maka jumlah Partai Politik Peserta Pemilu2014 yang ditetapkan adalah 15 (lima belas) Partai Politik yang terdiridari 12 Partai Politik Nasional dan 3 Partai Politik Lokal yakni antara lainsebagai berikut:1) Partai NASDEM nomor urut 1.Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2.Partai Keadilan

Sejahtera nomor urut 3.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 4.Partai Golongan Karya nomor urut 5.Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 6.Partai Demokrat nomor urut 7.Partai Amanat Nasional nomor urut 8.Partai Hati Nurani Rakyat nomor urut 10.Partai Bulan Bintang nomor urut 14.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia nomor urut 15.)))))))9) Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 9.0123) Dan 3 (tiga) Partai Lokal dari Provinsi Aceh.4~~ rrr iT h Ti aarrehBahwa berdasarkan ketentuan Pasal

Putusan Nomor 68 P/HUM/2013angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf c dan Pasal 59A Peraturan KPUNomor 15 Tahun 2013, maka sudah seharusnya ke 14 (empat belas)Partai Politik Peserta Pemilu 2014 antara lain Partai Nasdem, PKS,PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP,Partai Hanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Acehtersebut ditarik/diikutsertakan sebagai para Pihak Pemohon dalamPermohonan a quo dengan tujuan Permohonan a quo dapat lebih jelasdan lengkap para pihak

kepentingan dan hak yang samadengan keempat belas Partai Politik Peserta Pemilu yang lainnya dalammelaksanakan Kampanye Pemilu untuk meraih dukungan/suara darimasyarakat sebanyakbanyaknya.Dengan demikian, oleh karena ke 14 (empat belas) Partai PolitikPeserta Pemilu 2014 yakni antara lain Partai Nasdem, PKS, PDIP,Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, PartaiHanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Aceh padapokoknya juga mempunyai kepentingan dan hak yang sama

denganpartai politik Pemohon dalam kaitannya pelaksanaan Kampanye Pemiludan penerapan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b angka ,angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf c dan Pasal 59A Peraturan KPUNomor 15 Tahun 2013, maka sudah seharusnya ke 14 (empat belas)Partai Politik Peserta Pemilu 2014 antara lain Partai Nasdem, PKS,PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP,Partai Hanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Acehtersebut ditarik/diikutsertakan