DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP PAN),beralamat di Jl Warung Buneit Raya No.17 Jakarta Selatan.Selanjutnya disebut sebagai ..................ce eee TERGUGAT I;2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KOTASURABAYA ; beralamat di Jl. Karimata No. 18 Surabaya. Selanjutnya disebutSo Oo) TERGUGAT II;3. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL JAWA TIMUR ;beralamat di Jl Darmo Kali No. 5 C Surabaya.

Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/007/1/2007 yang ditandatangani oleh Soetrisno Bachir selaku Ketua Umum danZulkifi Hasan Selaku Sekretaris Jenderal DPP PAN memutuskan : menetapkan pertamaMemberhentikan Tetap Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional. Keduaterhitung sejak tanggal penetapan SK in. DPP PAN menyatakan :a. Mencabut Hak Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional ;b.

Membebaskan Penggugat dari seluruh tugas, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab sebagai anggota Partai Amanat Nasional ;c. Memberhentikan Penggugat dari seluruh jabatannya baik di dalam Partai AmanatNasional maupun jabatan di luar partai yang kaitannya dengan posisinya sebagaianggota PAN ;d. Merecall atau menarik kembali Penggugat dari kedudukannya sebagai anggotaDPRD Kota Surabaya dari Partai Amanat Nasional ;e.

Amanat Nasional adalahbertentangan dengan hukum, Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional,sehingga tidak sah menurut hukum ;Membatalkan SK DPP PAN Nomor : PAN/Kpts/KUSJ/007/1/2007 tertanggal 17 Januari2007 tentang pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional ;Memerintahkan kepada :a.

Fotocopy SK DPP PAN No.PAN/A/KPTS/KUSJ/007/1/2007 tentang pemberhentiantetap Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional, bertanda P1 ;2. Fotocopy AD/ART PAN, bertanda P2 ;3.

FOMBAGIDODO MANAO, M.Si tanggal 10Oktober 2018 tersebut yang menurut hukum bertentangan dengan pasal16 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yangmenyebutkan bahwa anggota partai politik diberhentikan dari Partai Politikapabila:a. Meninggal dunia;b. Mengundurkan diri secara tertulis;c. Menjadi anggota Partai Politik Lain;d. Melanggar AD/ART5.

Partai Politik sebagaimana telahdiubah dengan UU No, 2 Tahun 2011 beserta penjelasannya dengantegas dinyatakan bahwa perselisihnan yang berkaitan dengan pemecatandan / atau keberatan terhadap keputusan partai politik merupakanPerselisihan Partai Politik, dengan demikian gugatan ini termasuk dalamkategori Perselisinan Internal Partai Politik;Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MATahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan

No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politiksebagaimana telah diubah dengan UU No, 2 Tahun 2011 dan telah sesuaipula dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Partai Demokratpada Pasal 17 tentang Pemberhentian Anggota;Halaman 9 dari 26 hal Putusan Nomor 441/PDT/2019/PT MDN3.

Nias SelatanProvinsi Sumatera Utara atas nama Drs.FOMBAGIDODO MANAO,M.Sitanggal 10 Oktober 2018 dengan pertimbangan yang berdasar padaketentuan perundangundangan, Anggaran Dasar Partai Demokrat danketentuan lainnya yang berkaitan dengan proses PemberhentianAnggota/kader Partai dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI, DPRDPropinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.karena Penggugat telah menjadianggota/kader dari partai politik lain dalam hal ini yaitu Partai Nasdem, yangdapat dibuktikan dengan :a.

, adalahpembangkangan terhadap keputusan dan gads kebijakan Partai yangmerupakan Pelanggaran kode Etik dan Disiplin Partai, dikategorikan sebagai Pelanggaran Berat" ;.

Hak untukmembela diri.; Pasal 26 ayat (8) Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 23Tahun 2015 menyebutkan :"DPP Partai menetapkan Sanksi pemecatan berdasarkanRekomendasi Komite Disiplin dan Kehormatan Partai" ; Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan :"Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; Pasal 1 angka 1 Peraturan Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan Nomor 06 Tahun2015 menyebutkan :"Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuanganselanjutnya disebut Mahkamah Partai adalah Pengadilan InternalPartai yang berwenang menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Pasal 6 Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 06 Tahun2015 menyebutkan :"Mahkamah Partai mengatur Perselisihan Internal Partai, meliputi :a.

mengajukan Keberatan mengenaiPemberhentian dari Keanggotaan Partai yakni melalui Mahkamah Partai danPenggugat telah mengajukan permohonan Penyelesaian PerselisihanInternal Partai atas "Pemecatan/Pemberhentian" Penggugat dariKeanggotaan Partai pada tanggal 7 Februari 2017 ke Mahkamah PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan dan sampai sekarang belum disidangkantanpa alasan yang jelas (Vide Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 Jo.Pasal 6huruf c dan Pasal 8 ayat (8) Peraturan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan

Selain itu berdasarkan Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPPPDIPerjuangan) Nomor : 213/KPTS/DPP/I/2017 Tentang PemecatanBudi Matheus Dan Keanggotaan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan, bahwa Penggugat sudah tidak berkedudukan lagisebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sehinggaharus digantikan dengan anggota partai yang lainnya.

Bahwa Tergugat tidakdapat mengambil secara sepihak kebijakan dan keputusanterhadap kegiatan ataupun langkahlangkah partai politik dimanaTergugat bernaung.

Bahwa dengan tidak mendudukkan pula Dewan PimpinanPusat Partai Demokrat c.q Dewan Pimpinan Daerah PartaiDemokrat dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat KotaYogyakarta untuk turut pula ditarik sebagai Tergugat dalam perkaraaquo sehingga jelas gugatan Para Penggugat terdapatkekurangan pihak yang harus didudukkan sebagai tergugat (gemison hoedeningheia);7.

Para Penggugat telah keliru dalammengkualifikasi dan mengkonstatasi suatu peraturan yang berlakudalam Partai Demokrat (termasuk dalam AD/ART PartaiDemokrat);4.

Bahwa senyatanya kesemua Para Penggugat yang padatanggal 9 Januari 2013 telah menyerahkan surat pengunduran diridari keanggotaan Partai Demokrat kepada Dewan PimpinanCabang Partai Demokrat Yogyakarta sehingga jelas ParaPenggugat bukan lagi menjadi anggota Partai Demokrat.

BahwaTergugat hanya melaksanakan sistem, mekanisme , peraturanyang berlaku dalam Partai Demokrat, serta ketentuan PeraturanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1Tahun 2010 Tentang Tata Tertib knususnya Pasal 2 yang berbunyi19DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umumyang dipilin melalui pemilihan umum. Bahwa mundurnya ParaPenggugat dari keanggotaan Partai Demokrat maka jelas ParaPenggugat tidakGOED

Ketua Majelis Tinggi Partai.

oleh KetuaMajelis Tinggi Partai.

Pasal 32 UU Parpol:(1) Perselisinan Partai Politik oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan olehPimpinan Partai Politik kepada Kementerian;(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik

Lebih lanjut dalamBab Pembentukan Partai Politik Pasal 2 ayat (4) UU Parpolmemberikan batasan minimal halhal apa saja yang termuat dalamAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yaitu:AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:a. asas dan ciri Partai Politik;b. visi dan misi Partai Politik;c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;d. tujuan dan fungsi Partai Politik;e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;f. kepengurusan Partai Politik;g.

mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatanpolitik;h. sistem kaderisasi;i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;j. peraturan dan keputusan Partai Politik;Halaman 84 dari 101 halaman.

Bahwa Penggugat merupakan Anggota Partai Hati Nurani Rakyat(selanjutnya disebut Partai Hanura), yang menjabat sebagai Ketua DewanPimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkanHalaman 3 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Nomor:SKEP/056/DPPHANURA/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang SusunanPengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi NusaTenggara Timur Masa Bakti Tahun 20152020 (Bukti P1) dan

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 UndangUndang No. 2Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011dengan tegas menyatakan:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai

terhadap keputusan partai politik;3.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 UndangUndang No. 2Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011dengan tegas menyatakan:(1) Perselisihnan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihnan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan 01 eh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai

oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;Ayat (2):Penyelesaian Perselisinan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;Ayat (4):Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;Ayat (5):Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan

Bangkalan, karena telah ditetapkan14sebagai caleg dari partai Gerinda pada Pemilu tahun 2014 , dari DapilJatim 11, berdasarkan penetapan dari KPU Provinsi Jatim, tanggal 22Agustus 2013.Disamping itu, dengan menjadi anggota Partai Gerinda, Penggugattelah diberhentikan dari keanggotaannya di PKB, pada tanggal 19September 2013.Berpijak dari fakta tersebut, Penggugat bukan dan tidak memiliki haksebagai anggota partai, di mana dulu Penggugat terdaftar sebagaianggota, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB

Menjadi anggota Partai Politik lain ; ataud. Melanggar AD dan ART .(2).Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD danART.15(3).

Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalahanggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian darikeanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian darikeanggotaan lembaga perwakilan rakyat sesuai denganperaturan perundang undangan .Menurut ketentuan di atas, Partai Politik diberi kKewenangan untukmemberhentikan anggotanya.

bahwa berdasarkan uraian di atas, mekanisme penyelesaianperselisihan Partai Politik sebelum kemudian diajukan penyelesaiannya padaPeradilan Umum, berdasarkan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU No.2 tahun 2011 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik , harusditempuh/melalui tahapan penyelesaian oleh internal Partai Politik yang dilakukanoleh mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Menimbang bahwa dari proses jawab jinawab dapat diketahui

Menyatakan bahwa para pihak belum menempuh prosedur penyelesaianperselisihan Partai Politik oleh internal Partai Politik yang dilakukan oleh suatuMahkamah Partai Politik sehingga Pengadilan Negeri Bangkalan belumberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No.16/Pdt.G/2013/PN.BKI;3.

Gerindra KotaPekanbaru daerah pemilihan (Dapil) III Kota Pekanbaru;Bahwa Penggugat adalah pemenang pertama dengan jumlah suaraterbanyak dari Partai Gerindra daerah pemilihan (Dapil) II KotaPekanbaru, sesuai dengan Keputusan KPU Kota Pekanbaru;Bahwa sebelumnya hasil Penghitungan suara di Kecamatan TenayanRaya Nomor tertanggal.. tentang hasil perolehan suara Partai GerindraDapil II ternyata terdapat kesalahan dimana telah terjadipenggelembungan suara pada calon Nomor Urut 5 atas nama Drs.Esweli, dan

Partai Gerindra dimana pada saat itu Sdr.Esweli tidak bisa menunjukkan rekapitulasi surat suara (C1) di daerahpemilihannya dan tidak bisa membuktikan tentang kesalahanpenghitungan ulang Tim Pencari Fakta KPU Kota Pekanbaru, sehinggaMajelis Etik dan Kehormatan Partai Gerindra sependapat dan setujudengan keputusan KPU Kota Pekanbaru tersebut setelah sebelumnyamelihat dan mempelajari buktibukti yang diajukan oleh Penggugat;Bahwa namun untuk menjaga stabilitas roda organisasi di DPC GerindraKota Pekanbaru

Gerindra pada saatitu;Bahwa tertanggal 15 November 2011 Turut Tergugat I menerima suratdari Tergugat I yang bernomor 03/DPCGRD/XI/2011, Hal : PAWAnggota DPRD Partai Gerindra, dengan menunjuk Surat Nomor090123/A/DPPGERINDRA/2011 tertanggal 29 September 2011 dariTergugat II dimana Tergugat II dalam suratnya menunjuk perjanjianNomor 07001/SPDPP GERINDRA/2009 tertanggal 23 Juli 2009;Bahwa surat dengan Nomor 03/DPCGRD/XI/2011, Hal : PAWAnggota DPRD Partai Gerindra, tertanggal 15 November 2011 denganmenunjuk

Prabowo Subianto, olehkarena tidak ada persetujuan dari Dewan Pembina terhadap PAW sdr.Dasrianto Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Gerindra tidakHal 5 dari 14 hal. Put.

politik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 dan 33 ayat (1) UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik maka perselisihan partai politik sebelum diselesaikan melaluiPengadilan Negeri harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai atausebutan lain yang berlaku dalam internal partai politik;Bahwa sesuai dengan buktibukti yang diajukan dalam

Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan usulan pergantian antar waktu dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa atas Penggugat Hernest L.4. Menyatakan putusan perkara ini dapat segera dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum verset atau banding maupun kasasi dari pihak Tergugat5.

berdasarkan Putusan Mahkamah Partai yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat sesuaiAnggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 telah mengajukan usulanPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gowa atas nama Sdr.Andi Lukman, MM Dg.

DanHalaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.G/2017/PN Sgm10.mekanisme sengketa Internal Partai Politik didasarkan pada AD/ART PartaiPolitik dan mekanisme putusan dari Mahkamah Partai yang terkait PAW,biasanya putusan atau rekomendasi Mahkamah Partai masih ditindak lanjutioleh Pengurus Partai;Bahwa terkait dalil Penggugat pada point 8 (delapan), Tergugat menyatakanbahwa klarifikasi dan sanksi dari Mahkamah Partai tidak dapat dijadikandasar untuk melanjutkan proses PAW, sebab sebelumnya

diatas, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebih dahulu tentang kedudukan Mahkamah Partai itusendiri di dalam undangundang.Menimbang, bahwa kedudukan Mahkamah Partai itu sendiri diatur dalamUndangundang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undangundang no.2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Bahwa dalam ayat (1) tersebut juga diikuti oleh ayat (2) yangberbunyi Apabila DPP Partai Demokrat tidak melaksanakan putusansebagaimana diatur ayat (1) diatas, maka DPP Partai demokrat telahmenyerahkan kewenangannya untuk melaksanakan putusan kepada DewanPimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat atau kepada Dewan PimpinanCabang (DPC) Partai Demokrat.

Majelis Hakim berpendapat bahwaMahkamah Partai merupakan saluran bagi penyelesaian sengketa antaraanggota partai maupun pengurus partai, sehingga sudah sepatutnya apabilaputusan mahkamah partai tersebut harus dilaksanakan, apalagi ternyataterhadap putusan partai tersebut tidak pernah ada gugatan pada pengadilannegeri.Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, makaMajelis Hakim menyimpulkan jika Penggugat telah mampu membuktikan dalilgugatannya terkait kewajiban Tergugat untuk memproses

atas nama Partai Politik;e Rekening atas nama Partai Demokrat;e RAB;e Surat Pernyataan Partai Politik bermaterai Rp6.000,00;Bahwa jenis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yangdiajukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan sebagaimanatertuang dalam proposal pencairan Dana Bantuan Keuangan PartaiPolitik dari Bakesbangpol yang bersumber dari APBD KabupatenBangkalan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :A.

RISKI selaku Bendahara DPC Partai DemokratKabupaten Bangkalan dan H.

Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang danberkelanjutan;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggarandalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan LaporanPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,Bab VIL Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;e Pasal 22;Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjangkegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik;e Pasal

atas nama Partai Politik;e Rekening atas nama Partai Demokrat;e RAB;e Surat Pernyataan Partai Politik bermaterai Ro6.000,00;Bahwa jenis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yangdiajukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan sebagaimanatertuang dalam proposal pencairan Dana Bantuan Keuangan PartaiPolitik dari Bakesbangpol yang bersumber dari APBD KabupatenBangkalan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:A.

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (DPD Partai Golkar)Kabupaten Kebumen, alamat J1. Jendral Achmad Yani Nomor 33, Kebumen,Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;2. Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (FPGDPRD) Kabupaten Kebumen, alamat J1. Veteran Nomor 2, Kebumen, provinsiJawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IT;3.

Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(FPG DPRD) Kabupaten Kebumen, alamat JI.

Bahwa Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Kebumen memperoleh 7 (tujuh)kursi, sehingga dengan 7 orang anggota DPRD Kabupaten Kebumen tersebut, PartaiGolkar dapat membentuk Fraksi Partai Golkar..

M Kiki Wahid Purnomo, S.IP.Bahwa benar sesuai peraturan Perundangan yang berlaku, PKNU KabupatenKebumen yang hanya memiliki 3 (tiga) orang anggotanya di DPRD tidak dapatmembentuk fraksi sendiri, dan harus bergabung dengan fraksi lain ataumembentuk fraksi gabungan bersama partai politik lain;Bahwa benar Partai Golongan Karya (Partai Golkar) Kabupaten Kebumenmemperoleh 7 (tujuh) kursi yaitu atas nama anggota Partai Golkar:1. H. Suprapto HS.2. Dra. Halimah Nurhayati.3. Purwanto.4. Drs. H.

Yuniarti Widayaningsih, SE.Bahwa karena memperoleh 7 (tujuh) kursi Partai Golkar dapat membentuk fraksisendiri yaitu Fraksi Partai Golkar dan juga dapat menerima permohonan /permintaan dari partai lain yang tidak dapat membentuk Fraksi sendiri untukbergabung dengan Fraksi Partai Golkar;Bahwa tidak benar Tergugat I meminta anggota DPRD dari PKNU untukbergabung ke Fraksi Partai Golkar dengan kesepakatan PKNU KabupatenKebumen akan diakomodir untuk posisi strategis;Yang benar bergabungnya anggota DPRD

MARULI MALAU, sebagai PEMOHON KASASI, dahulu sebagai PENGGUGAT;Lawan:Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Dpp Ppp Di Jakarta, Dkk, sebagai Para Termohon Kasasi/dahulu sebagai Para Tergugat;

Maruli Malau Anggota DPRD FPPP KotaBinjai;19.Bahwa upaya hukum peninjauan kembali Penggugat tersebut sesuai denganmaksud UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AnggaranRumah Tangga PPP dengan ketentuan sebagai berikut :Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa Perselisihan Partai Politikdiselesaikan oleh internal partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.Penjelasan : Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi

Pasal 32(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. (8)Susunanmahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan olehPimpinan Partai Politik kepada Kementerian.(3) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksudpada ayat

Sesuai dengan pengakuan Penggugat sendiri pada angka 18 Posita gugatannyabahwa perkara a quo telah terdaftar pada Mahkamah Partai pada Partai PersatuanPembangunan dengan Nomor : 06/MPDPPPPP dan sesuai juga dengan hasilcross cek Tergugat pada Mahkamah Partai pada Partai Persatuan Pembangunanyang ternyata memang benar perkara a quo masih dalam proses pemeriksaan danbelum diputus olen Mahkamah Partai pada Partai Persatuan Pembangunan ;e.

Menurut ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No.2 Tahun 2008 yang diubah denganUU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ditegaskan bahwa :Penyelesaianperselisihan iternal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik, dan sedangkan pada Pasal 33 ayat (1) UU No.2 Tahun 2008 yang diubahdengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ditegaskan bahwa:Dalam halpenyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud

Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UUNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi : Penyelesaianperselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.4.

RakyatDaerah Kabupaten Deiyai periode tahun 2009 = 2014,khususnya pada lampiran Nomor Urut 5 (lima) atas namaPITER PIKEI dari Partai Persatuan Daerah ;.

memperoleh 3 (tiga) kursidi DPRD Kabupaten Deiyai dan Partai Persatuan Daerahmemperoleh 1.373 (seriou tiga ratus tujuh puluh tiga)suara, jadi berdasarkan suara pembagian kursi di DPRDKabupaten Deiyai, Partai Persatuan Daerah memperoleh 1(satu) kursi' di DPRD Kabupaten Deiyai.

Bahwa berdasarkan fakta perolehan suara hasil pemilihanumum calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai sesuai denganrincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD dan suara tidak sah YSHaR92009 ai:KPU KabupatenPaniai, khususnya Partai Gerakan Indonesia Raya,YANUARIUS EDOWAY, ~~ S.sos atau penggugat menempatiperingkat ke 3 (tiga) perolehan suara sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari Partai GerakanIndonesia Raya ;Demikian jawaban dari tergugat dan merupakan satu kesatuandengan kronologis

lampiran 1, Nomor Urut5 (lima) atas nama PITER PIKEI dari Partai PersatuanDaerah ;Dalam pertimbangan a quo dikenal sebagai Objek Sengketa ke2.

Politik yangdimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antaralain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;(2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3)pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaankewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6)keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraianketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 UndangUndang tersebut,3536perselisihan Partai Politik tersebut diselesaikan olehinternal

Kebangkitan Bangsa (selanjutnya disebut PKB) adalah PartaiPolitik sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik;Bahwa gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang bersumberdari perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32 dan Pasal33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;Bahwa prosedur penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana bunyiPasal 32 ayat 1, 2 dan ayat 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai

Perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah untukmufakat;2. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melaluipengadilan atau di luar pengadilan;3.

Andy Muawiyah Ramli Sunrawa, M.Pd, sebagai SekretarisDewan Syura Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa(DPP PKB) masa khidmad 20082013, (Tergugat IV);Sehingga dengan demikian bertentangan dengan Pasal 22 ayat (3)jJuncto Pasal 23 ayat (2) juncto Pasal 40 ayat (1) huruf c AnggaranRumah Tangga (ART) PKB juncto Peraturan Partai Nomor 0534/DPPO2/III/A.I/I/2002 Tentang Tata Cara Pengisian Lowongan JabatanAntar Waktu Partai Kebangkitan Bangsa;13.

adalah nyatanyata perbuatan yangbertentangan dengan AD/ART serta Peraturan Partai PKB;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) ART PKB disebutkan bahwapemberhentian sementara personalia Dewan Pengurus Partai hanya dapatdilakukan melalui rapat pleno Dewan Pengurus Partai berdasarkan alasanalasan yang kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan AD,ART, putusan forumforum permusyawaratan partai dan Peraturan Partai;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Partai PKB Nomor0534

berdasarkan ketentuan Pasal 3 BAB II Peraturan Partai Nomor0534/DP P02/111/A.1/I/2002 tentang Tata Cara Pengisian LowonganJabatan Antar Waktu Partai Kebangkitan Bangsa, disebutkan bahwapersonalia Dewan Pengurus Partai bisa diberhentikan karena:a.

NURYASIN sebagai Bupati diusung oleh 3 (tiga) partai yaitu 1. Partai Hati NuraniRakyat (HANURA), 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan 3. Partai NasionalDemokrat (NASDEM).3. Bahwa untuk kelanjutan pengusungan tersebut dilanjutkan dengan pembuatankesepakatan yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Dalam Kontrak Politik dan untukdengan PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) telah ditanda tangani SuratPerjanjian Kerjasama Dalam Kontrak Politik pada tanggal 12 Maret 2015,dimana Drs. H. M.

Bahwa dalam hali ini tergugat membantah tidak benar dan menolak secarategas dalil pada point 2 ini serta menanggapinya ada 4 partai pengusung padasaat itu, bahwa pencalonan penggugat sebagai wakil bupati dan Drs. H. M.NUR YASIN sebagai bupati diusung oleh 3 (tiga) partai yaitu 1. Partai HatiHalaman 12 dari 49 Putusan No.29/Pdt.G/2020/PN.SbwNurani Rakyat (HANURA), 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan 3. PartaiNasional Demokrat (NASDEM)..

NUR YASIN dan penggugat sebagai PIHAK PERTAMA dan tergugat 1selaku Ketua Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sumbawa Baratdan tergugat 2 selaku Sekretaris Cabang Partai Kebangkitan BangsaKabupaten Sumbawa Barat sebagai PIHAK KEDUA..

dari Sekretaris PartaiKebangkitan Bangsa garagara tidak loyal karena Tergugat II tidak pernahhadir untuk bahas tentang partai;Bahwa Saksi menjadi wakil sekretaris Partai KebangkitanBangsa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dan pada tahun 2015Saksi juga diangkat menjadi sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa;Bahwa yang Saksi ketahui waktu Pilkada periode tahun2016 sampai dengan tahun 2021awalnya Partai Kebangkitan Bangsamengusung M.

NUR YASIN denganPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Calon Wakil Bupati Saksibelum jadi Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa;Bahwa kenapa Partai Kebangkitan Bangsa tidak jadimengusung Calon Bupati M.

politik atau gabungan partai politik maka kepaladaerah mengusulkan dua orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih dalam rapatparipurna DPRD berdasarkan usul dari partai politik atau gabungan partai politik yangHalaman 15 dari 73 halaman Putusan No.206/G/2011/PTUNJKTPAGEpasangannya terpilih dalam pemilihan .

politik atau gabungan partai politik maka kepala daerah mengusulkan duaorang calon wakil kepala daerah untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRDberdasarkan usul dari partai politik atau gabungan partai politik yang pasangannyaterpilih dalam pemilihan ;Terkait dengan kriteria yang dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2a) PeraturanPemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tersebut, apakah Penggugat termasuk bagian dariusulan Bupati Brebes dan atau bagian dari pemilihan yang dilakukan Rapat ParipurnaHalaman

(foto kopi dari foto kopi);Surat Ketetapan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Nomor : 005/TAP/DPP/VIII/2010, tertanggal 1 Agustus2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan PenyaringanCalon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah TingkatKabupaten/Kota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

II Intv 1sampai dengan T.II Intv 51, sebagai berikut : 1;2.Bukti T.II Intv 1 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan Nomor : 585/Ex/DPC/ V/2011,tanggal 26 Mei 2011 mengenai surat pencalonan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Bukti T.II Intv 2 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan, tanggal 26 Mei 2011 mengenaisurat pernyataan partai politik tidak akan menarikpencalonan atas Calon Wakil Bupati.

(Bukti P29 danT.ILIntv.11), maka sesuai dengan saran/pendapat hukum dari Ketua Pengadilan NegeriBrebes bahwa mengenai usulan calon Wakil Kepala Daerah yang diajukan oleh PartaiPolitik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihanadalah sepenuhnya hak dan kewenangan Partai Politik tersebut, tidak ada kewenanganseorang Bupati untuk mencampuri dan menilai hasil usulan dari Partai Politik tersebutkarena semua itu adalah urusan dan kewenangan internal Partai Politik yang

Partai Amanat Nasional, Partai PNBK tidak melakukantindakantindakan hukum atas pencalonan Tardi sebagai calon legislatif dariPartai Amanat Nasional, namun Partai PNBK meminta Tardi untukmengundurkan diri dari anggota DPRD Kabupaten Grobogan melaluiSekretaris DPRD Kabupaten Grobogan;Bahwa karena amanah sebagai anggota DPRD dan adanya kasuskasusyang berkembang berkaitan dengan anggota DPRD suatu partai yangmencalonkan diri sebagai calon legislatif partai lain, serta masin dalamproses Daftar Calon

Tardi mendaftar di Partai Amanat Nasional harus disertaidengan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Groboganperiode 20092014 dari Partai PNBK;Bahwa Komisi Pemilihan Umum menyatakan "apabila pencalonandilakukan oleh anggota legislatif aktif dari suatu partai politik ke partalpolitik lain, karena tidak lolosnya suatu partai politik dari prosesverifikasi KPU, maka harus mengundurkan diri dari keanggotaanlegislatif".

Partai Politik merupakan badan hukum;b. Partai Politik memiliki kewenangan melakukan rekruitmen danmenetapkan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota;c.

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, berbunyi:huruf angka 2, berbunyi:Surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagianggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbedadengan partai politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupun bukanPeserta Pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagaianggota partai politik asal (model BB5);huruf j, berbunyi:Dalam hal anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf i angka2 adalah anggota

calontetap dari partai yang mencalonkannya;2.

HANURAseharga Rp.14.000.000,00; Jadi jumlah keseluruhan .............005 Rp.69.750 .000,00; Yang kesemuanya dibiayai oleh dana pribadi Penggugat sendiri; Bahwa, ketika akan terjadi Musyawarah Cabang Partai HANURAKabupaten Jember untuk memilin Ketua DPC Partai HANURA Kab.

) Partai HANURAKabupaten Jember oleh Dewan Pimpinan Derah (DPD) Partai HANURAPropinsi Jawa Timur telah diputuskan bahwa Tergugat Il sebagai KetuaPartai HANURA Kabupaten Jember periode tahun 2015 2020; Bahwa, kemudian dari penyelenggaraan dari MUSCAB Partai HANURAKabupaten Jember termaksud diatas timbul perselisinan dan telah diajukanGugatan di Pengadilan Negeri Jember oleh Penggugat dengan perkaraNomor: 99/Pdt.G/2016/PN.

Ketua Terpilin Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURAKabupaten Jember dan dipertegas dalam Surat Keputusan DewanPimpinan Daerah Partai HANURA Provinsi Jawa Timur Nomor:SKEP/0016/C/DPD.JTM/HANURA/V1V2016 Tentang Susunan pengurusdewan pimpinan cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten JemberMasa Bhakti 2015 2020.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut diatas sangat tidak berdasar, karenaTERGUGAT meminjamkan sebagian Gedung GNI (Gedung NasionalIndonesia) tersebut kepada Partai HANURA untuk digunakan sebagaikantor sekertariat DPC Partai HANURA bukan dipinjamkan kepadapribadi PENGGUGAT; 4.

Photocopy sesuai aslinya Surat Keputusan DPD Partai Hanura JawaTimur No.SKEP/02/C/DPD.JTM/HANURA/IV2016 Tentang PerpanjanganWaktu Pengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten se Jawa Timur masabhakti 20102015, diberi tanda P3; . Photocopy Gugatan Pembatalan S.K Dewan Pimpinan Daerah PartaiHanura Propinsi Jawa TimurNo.SKEP/0016/C/DPD.JTM/HANURA/VIV/2016 dan PenyelenggaraanUlang Musyawarah Cabang Il (MUSCAB Il) Partai HANURA KabupatenJember Tahun 20152020, diberi tanda P4; .

Diusulkkan oleh Dewan Pimpian Partai Kasih Demokrasi IndonesiaCabang Kabupaten Alor yang tidak berwenang, karena pada saat ituPENGGUGAT masih menjabat sebagai Dewan Pimpinan Partai KasihDemokrasi Indonesia Cabang Kabupaten Alor Tahun 20082003berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia Nomor 13.18.2/DPP/1E/03/2011 tentangPengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan PimpinanCabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten AlorProvinsiNusa Tenggara Timur Periode

Diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai Kasih Demokrasi IndonesiaCabang Kabupaten Alor yang tidak berwenang dst.+ Bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak memilikikewenangan untuk mencampuri urusan internal partai sepanjangterhadap apa yang sudah diperintahkan oleh undangundang.+ Bahwa karena kemelut Partai Politik harus diselesaikan olehPartai Politik yang bersangkutan maka seharusnya Penggugatmengajukan keberatan terhadap Partai Politik yangmemberhentikan Penggugat baik lewat jalur non litigasi maupunmelalui

Indonesia tentang Pengesahan perubahan susunan danpersonalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi IndonesiaKabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur Periode 20082013 tertanggal 3Mei 2011.Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan pengusulan .Bahwa tidak ada Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia dan dilanjutkan ke Dewan Pimpinan Cabang Partai KasihDemokrasi Indonesia.Bahwa ada aturan dalam Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Pasal 20 Mengaturtentang

tahun 20092014Bahwa Pada saat itu Rudison Kamau Lily sebagai Ketua Dewan PimpinanCabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor.Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah di Partai Dewan Pimpinan CabangPartai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor.22Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dan PersonaliaPengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia, di dalamsusunan itu Rudison Kamau

Politik diselesaikan oleh imternal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.2) Penyelesaian .....2)3)4)5)1)2)3)32Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

Bahwa alat perjuangan utama partai adalah organisasipartai itu sendiri ;2. Bahwa sesungguhnya organisasi partai akan efektifapabila di dalamnya terdapat kaderkader partai yangmilitan dan patuh terhadap peraturan organisasi partai ;3.

Bahwa apabila ternyata secara sungguhsungguh terbuktidi dapat kader Partai yang menjabat di jajaran strukturalPartai berperilaku menyimpang, menyeleweng, melanggarbahkan ingkar atas tugas, tanggung jawab dan wewenangyang melekat pada diri kader Partai yang besangkutan,maka DPP Partai akan melakukan evaluasi, disertaitindakan ;4.

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;(2).

Pengurus Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan tidak dapat digugat atas perbuatan hukum yang dilakukan olehbadan hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;(2). Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;Hal. 15 dari 27 hal. Put.