Ditemukan 3846852 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Anggota dewan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 29-06-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 367 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — Ir. SIRWAN JAYA RAZAK, M.Si VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA;
154 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarpada faktor tersebut maka Penggugat harus dinyatakan sah sebagai calonterpilin Anggota DPRD Kabupaten Kolaka;Bahwa keterpilinan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten KolakaPeriode 2014 sampai dengan 2019 telah melalui dan memenuhi prosesmaupun tata cara pencalonan untuk menjadi Calon Anggota DPRDKabupaten Kolaka sesuai tahapan dan mekanisme yang ditentukan olehUndangUndang maupun peraturan KPU, sehingga Penggugat dinyatakansebagai Calon Terpilin Anggota DPRD Kabupaten Kolaka.
    sebagai calon terpilin Anggota DPRD Kabupaten Kolaka adalahtindakan yang melampaui wewenang dan tidak melalui prosedur dan tatacara yang ditentukan oleh UndangUndang.
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2015September 2014 tentang Pembatalan Calon Terpilin Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Hasil Pemilihan UmumTahun 2014 atas nama Ir. SIRWAN JAYA RAZAK, M.Si.;3.
    Sebab sesuaiketentuan Pasal 257 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 TentangPemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD jo.
    Sultra.026/2014 tanggal 30 September 2014 tentangPembatalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kolaka Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014. Denganmembatalkan Calon Terpilih Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 07-03-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — GUBERNUR JAYAPURA VS JAMILA YUSTINA KARUBABA., DKK DAN PETRUS HERMAN MANSARAI, DKK;
104 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT;(1) Bahwa Para Penggugat merupakan calon anggota DPRD KabupatenYapen periode 20142019 yang dipilin melalui pemilinan umum danmempunyai perolehan suara yang sah dalam Pemilu, berdasarkanBerita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara PartaiPolitik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kotaserta calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu2014, tanggal 28 April 2014;(2) Bahwa Para Penggugat merupakan calon anggota DPRD KabupatenYapen
    /Tahun 2014 yang tidak mencantumkan nama paraPenggugat dalam daftar namanama Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Yapen Periode Tahun 20142019 danmenggantikan dengan nama calon anggota DPRD yang lain sangatmerugikan Para Penggugat;C.
    /Kpts/KPUKY/V/2014 tentang perubahan terhadapkeputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 37/Kpts/KPUKY/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik danCalon Terpillin Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Periode20142019 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 12 September 2014;Bahwa objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugatmelanggar ketentuan dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
    secara keliru memaknai posisi Gubernur dalammenerbitkan surat keputusan peresmian anggota DPRDkabupaten/kota.
    ) UndangUndang Nomor 8 Tahun2012, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,yang mengatur bahwa Calon terpilin anggota DPRD kabupaten/kotaditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, juncto ketentuan Pasal 45 ayat(3) PKPU Nomor 29 Tahun 2013, yang mengatur bahwa PenetapanCalon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilin sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;Dengan demikian, terlinat secara jelas bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 15-01-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 K/TUN/2016
Tanggal 21 April 2016 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA VS 1. HERMANSYAH PAGALA., 2. ASRAN LASAHARI, S.Pd;
90 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Para Penggugat adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Konawe Periode Jabatan 20132018 yang diangkatberdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ProvinsiSulawesi Tenggara Nomor: 41/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2013 TanggalHalaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 13 K/TUN/201626 Juni 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KomisiPemilinan Umum Kabupaten Konawe Jabatan 20132018;. Bahwa Pada Tanggal 15 Agustus 2014, Para Penggugat telah diadukanoleh Drs.
    sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), anggotayang bersangkutan di berhentikan sementara sebagai anggota KPU,KPU Provinsi, atau Anggota KPU Kabupaten/Kota sampai di terbitkanKeputusan Pemberhentian begitupula halnya Dalam Ketentuan Pasal 29Ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilu menyatakan Bahwa Anggota KPU, KPU Provinsi,dan Anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena:memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 28 Ayat (3):16.Bahwa posita pada point ke14
    a quo berakibat pada hilangnya hak ParaPenggugat selaku anggota KPU Kabupaten Konawe periode 20132018walaupun berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KendariNo:37/G/2014/PTUNKDI memerintahkan kepada Tergugat untukmerehabilitasi/ memulihkan nama baik Para Penggugat pada kedudukansemula;29.Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa tersebut Para Penggugattelah dirugikan secara materiil berupa hak untuk mendapatkan honorsebagai anggota KPU maupun immaterial berupa pemberitaan mediayang dapat
    Sedangkan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/ParaTerbanding bukanlah Para Calon Pengganti Antar Waktu Anggota KomisiPemilinan Umum Kabupaten Konawe, tetapi Para Mantan Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten Konawe yang kehilangan haknya sebagaiakibat hukum (rechtsgevolgen) dari terbitnya Keputusan Komisi PemilinanUmum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 26/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihaan UmumKabupaten Konawe, tanggal 138 Desember 2014 (bukan objek
    Irfan Fachruddin, S.H., C.N., HakimHakim Agung sebagai Anggota Majelis,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu olehJoko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd/. ls Sudaryono, S.H., M.H., ttd/. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,ttd/. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.NPanitera Pengganti,ttd/. Joko A.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-05-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250 K/TUN/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — GUBERNUR PROVINSI BALI VS I MADE SUGITA, S.SOS;
91 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat tidak mendapat gaji dan tunjangan lainnya setelahtidak lagi menduduki jabatan sebagai anggota DPRD KabupatenBadung;Pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Badungoleh Tergugat tidak mengindahkan peraturan perundangundangan.Selama menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Badung, Penggugattidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik sebagai anggota DPRDKabupaten Badung tidak pernah melanggar larangan seluruh ketentuanperundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan
    Putusan Nomor 250 K/TUN/2017penilaian kinerja anggota DPRD.
    Dalam Negeri bagi anggota DPRD Provinsi dan kepadapimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepadagubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota;Halaman 16 dari 28 halaman.
    Putusan Nomor 250 K/TUN/2017Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Badung olehPanitia Pelaksana Penelitian tetap dilaksanakan terlebin dahulu, setelahselesai dilanjutkan Penelitian kelengkapan administrasi Calon PenggantiAntar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Badung, Hal tersebut dapatdibuktikan dengan Berita acara Hasil Penelitian KelengkapanAdministrasi Pemberhentian Antar Waku Anggota DPRD KabupatenBadung Nomor 171/8104/Bid.II/BKBP tanggal 10 Mei 2016 (Bukti T.7),sedangkan Hasil Penelitian
    ,M.S., HakimHakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu olehAndi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak;Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd/. ttd/.Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.ttd/.Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.Panitera Pengganti,ttd/.Andi Nur Insaniyah, S.H. Biaya biaya:1.Meteral..... ww.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 02-05-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — YULISMAN, SH VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN;
63 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanMerdeka RI 003 RW 002, Kayuare, Kabupaten MusiBanyuasain, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten MusiBanyuasin;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. Napoleon, S.H.,2. Rudi Arianto, S.H.
    Dasar Gugatan1.Bahwa Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Musi BanyuasinPeriode tahun 20142019 yang terpilin dan mewakili Partai AmanatNasional wilayah MUBA 1 yang telah diangkat oleh Tergugatberdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor490/KPTS/II/2014 tentang peresmian pemberhentian dan peresmianpengangkatan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;Bahwa Penggugat duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten MusiBanyuasin tersebut dikarenakan menggantikan kedudukan calonanggota DPRD Nomor
    Urut 1 dari Partai Amanat Nasional yangbernama Syairi Remuso yang dibatalkan karena diduga menggunakanijazah palsu ketika mendaftar sebagai calon anggota DPRD KabupatenMusi Banyuasin dari Partai Amanat Nasional;Bahwa setelah Penggugat dilantik oleh Tergugat dan Penggugatsempat beberapa bulan menduduki sebagai anggota DPRD KabupatenMusi Banyuasin, pada bulan Desember 2014 Penggugat mendengar isubahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai anggota DPRDKabupaten Musi Banyuasin berdasarkan surat keputusan
    menunda pelaksanaan SuratKeputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor Nomor797/KPTS/II/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 490/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian danPeresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin(MUBA) tertanggal 31 Desember 2014 tentang Pemberhentian Penggugatsebagai Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin sampai ada putusanpengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan alasansebagai berikut:1.1.
    ,C.N., HakimHakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta WidyaSukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehpara pihak.Anggota Majelis, Ketua Majelis,ttd./Yosran, S.H., M.Hum. ttd./H. Yulius, S.H., M.H.ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.Panitera Pengganti,ttd.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 16-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 516 K/TUN/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — IRMANTO, S.Pd.,MM VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
225 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar (AD) Partai Demokratmenyatakan; Tata cara pemberhentian anggota diatur lebih lanjut dalamAnggaran Rumah Tangga, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) AnggaranRumah Tangga (ART) Partai Demokrat menyatakan, bahwa;Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 516 K/TUN/201710.11.12.Pemberhentian Anggota dilaksanakan dengan keputusan Dewan PimpinanPusat;Bahwa penggantian antar waktu Anggota DPRD yang mendasaridikeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
    IndonesiaNomor: 161.155750 Tahun 2016, tanggal 26 Juli 2016 tentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambiatas nama IRMANTO, S.Pd., M.M.
    Masa Jabatan Tahun 20142019 hanyadidasari atas surat dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai DemokratProvinsi Jambi;Bahwa mekanisme penggantian antar waktu) Anggota DPRD yangditerapbkan kepada Penggugat adalah cacat prosedur karena tidak terlebihdahulu mendapat persetujuan dan atau diusulkan oleh DPP PartaiDemokrat sebagai pihak yang berwenang untuk mengusulkan penggantianantar waktu Anggota DPRD dari Partai Demokrat;Bahwa benar DPP Partai Demokrat pada awalnya setuju menarikPenggugat sebagai Anggota
    Surat Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi Nomor 10/DPDPD/JBI/IV/2016, tanggal 10 Mei 2016 Perihal PAW Anggota DPRDProvinsi Jambi, mengusulkan pemberhentian Sdr. Irmanto, S.Pd. M.M.,sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi JambiMasa Jabatan Tahun 20142016;Dengan demikian Gubernur Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Jambi dan DPD Partai Demokrat tidak dapat diabaikankeberadaannya sebagai pihakpihak dalam penerbitan objek gugatan a quooleh Tergugat.
    dan menjadi anggota parpol lain.6.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 09-10-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 25-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411 K/TUN/2012
Tanggal 25 Januari 2013 — PERMENAS LAMMA KOLLY, SE; GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR;
82 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lamma Kolly, S.E ;DASAR GUGATAN :1.2.3.4.Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Alor masa jabatan 20092014 yang diangkat berdasarkanKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM. 171.2/ 571/2009tanggal 18 Agustus tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Masa Jabatan 20042009 danPeresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Alor Masa Jabatan 20092014;Kemudian Tergugat mengeluarkan objek sengketa
    Kolly, S.E., telah merugikan Kepentingan Penggugatberupa kehilangan pekerjaan sebagai anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Alor ;Bahwa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/264/11/2011 tanggal 23 Agustus 2011, tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Alor Masa Jabatan Tahun 20092014 atas namaPermenas Lamma Kolly, S.E., tidak memenuhi syarat formal dalampenetapan suatu Keputusan Tata Usaha Negara
    Anggaran Rumah Tangga menegaskan bahwa Wewenangmelakukan pemberhentian anggota Legislatif dilakukan melaluimekanisme yaitu Pemberhentian terhadap anggota Legislatif yangduduk pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kotadilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas usul Dewan PimpinanCabang setelah mendapat rekomendasi dari Dewan KehormatanPartai.
    Nomor Putusan 411 K/TUN/2012dalam usulan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Alor atas nama Permenas Lamma Kolly, S.E ;f.
    PEM.171.2/264/II/2011 tanggal 23 Agustus 2011, tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Masa Jabatan Tahun 20092014atas nama Permenas Lamma Kolly, S.E;4. Memerintahkan Kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi dan menempatkanPenggugat pada jabatan semula yaitu sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Alor masa Jabatan 20092014 ;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 22-05-2018 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 353 K/TUN/2018
Tanggal 2 Juli 2018 — GUBERNUR SUMATERA BARAT VS H. ERISMAN, SE;
91 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Veteran Nomor 57, Kecamatan PadangBarat, Kota Padang, pekerjaan Ketua/Anggota DPRD KotaPadang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ardyan, S.H., M.H., dankawankawan, para Advokat pada Kantor Advokat danKonsultan Hukum Ardyan, Rianda Seprasia & Partners,beralamat di Kota Padang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 16 April 2018;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari
    HaryDjatmiko, S.H., M.S., HakimHakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olen Ketua Majelisdengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus BudiSusilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Dr. Yosran, S.H., M.Hum. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.ttd.Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.Panitera Pengganti,ttd.Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.Biayabiaya:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 28-10-2013 — Putus : 24-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 469 K/TUN/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — DR.HM. Hary Djatmiko, SH., M.S; H.Yulius, SH., MH
63 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat diatas adalah anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2009 2014 Nomor Anggota 41 (empat puluh satu) dari Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) dapil 4 atas dasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, tanggal 18Agustus 2009 Nomor 171.412/54/011/2009 Tentang : PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahBojonegoro Tahun 2009, sehingga memiliki kepentingan yang mana hak asasisebagai Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi dan undangundangtelah
    Objek sengketa bertentangan dengan Asas Proporsionalitas ;Bahwa Penggugat menyadari sepenuhnya bahwa kewenangan untukmenerbitkan Surat Keputusan Peresmian PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota sepenuhnya adalah hak/kewenangan Tergugat.
    Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas Akuntabilitas berdasarkan faktahukum kedudukan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bojonegoromerupakan mandate constitutive dari rakyat Bojonegoro khususnya dari daerahpemilihan Penggugat (DAPIL 4 Kabupaten Bojonegoro) dari Partai Hati NuraniHalaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 469 K/TUN/2013Rakyat (HANURA), dimana melalui lembaga PEMILU yang sah Penggugattermasuk salah satu calon anggota DPRD Kab.
    partai politik peserta pemilihan umum yang dipilihmelalui pemilihan umum ;Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka keberadaan anggota DPRDKabupaten/Kota adalah dalam kapasitasnya sebagai anggota dan mewakili partaipolitik.
    Yulius, SH.MH., HakimHakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota Majelis tersebut dandibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh para pihak ;Anggota Majelis : Ketua Majelis :Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 469 K/TUN/2013ttd. ttd.Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS. Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.ttd.H. Yulius, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 20-08-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 19-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 465 K/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — H. SAYYID ABDAL NANANG AL-HASANI., DKK VS I. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. H. AGIL SUWARNO, SE.,M.Si., III. ARFAN., IV. RAHMADDI., V. BURHANUDDIN, BSC;
83 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau Duduk Perkara1.Bahwa Para Penggugat adalah Calon Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dari Partai masingmasing yangtercatat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Timur pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRDProvinsiKabupaten/Kota Tahun 2014 yang terdaftar pada KPUKabupaten Kutai Timur pada Daerah Pemilinan 3 sebagai Peserta dariPartai masingmasing sebagaimana diuraikan pada uraian awal gugatanini:dHalaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 465
    Bahwa sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Timur, Para Penggugat kemudian telah mengikutiproses Pemilihan Umum sebagaimana mestinya dari awal hinggaditetapkannya perolehan suara khususnya pada Daerah Pemilihan 3Kabupaten Kutai Timur untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Timur..
    keseluruhan dari Anggota AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur hanya ditujukankepada persoon tertentu.
    Akan tetapi di dalam Petitum gugatanPara Penggugat meminta pembatalan secara utuh terhadap suratKeputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.25353 Tahun 2014tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Agustus2014 tanpa melakukan pemilahan sehingga akan berdampak kepadaselurunh anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 12-11-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 662 K/TUN/2018
Tanggal 27 Nopember 2018 — STEVE OUSTEN LEONARDO RERE VS GUBERNUR SULAWESI TENGGARA;
134 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 662 K/TUN/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan Pelaksanaan :Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanGubernur Sulawesi Tenggara Nomor 544 Tahun 2017, Tentang PeresmianPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Kendari, Tanggal 01 November 2017, sampai ada PutusanPengadilan yang memperoleh kekuatan
    Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Gubernur SulawesiTenggara Nomor 544 Tahun 2017, Tentang Peresmian PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaKendari, Tanggal 01 November 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat;3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan GubernurSulawesi Tenggara Nomor 544 Tahun 2017, Tentang PeresmianPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 01 November 2017;4.
    Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hakhak Penggugat sepertisemula dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya yaitusebagai Anggota DPRD Kota Kendari Periode 2014 2019;5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yangtimbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1. Bahwa gugatan Penggugat adalah prematur;2.
    ;Dengan mengadili sendiri :Dalam Penundaan Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanGubernur Sulawesi Tenggara Nomor 544 Tahun 2017, TentangPeresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 01 November 2017,sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukumtetap (inkracht van gewijsde),Dalam Eksepsi Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; Menyatakan Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya Halaman
    ,M.H HakimHakim Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehpara pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,tid. tid.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.tid.Is Sudaryono, S.H.,M.HPanitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-10-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 04-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 PK/TUN/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — TOFIK VS I. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG., II. SUGENG A,Md;
153 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kemudian Penggugat menanyakan hal tersebutsekali lagi kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum KabupatenPemalang lainnya, Penggugat juga mendapat jawaban yang sama;Bahwa atas dasar keteranganketerangan dari Tergugat pada acarasosialisasi Pileg 2014 tersebut. Kemudian Penggugat mengurus syaratsyarat untuk pencalegan, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentangPersyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota.
    Hingga proses berikutnyaberlanjut, hingga terbit Surat Keputusan KPU Kabupaten PemalangNomor 45/Kptsn/KPUKab012329336/2014 tentang PenetapanPerolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan CalonAnggota Terpilih, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pemalang Pemilu Tahun 2014, pada tanggal 12 Mei 2014dan diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 13 Mei 2014,sebagaimana Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilin Anggota DPRDHalaman 4 dari 20 halaman.
    pernah melakukan pemalsuan dokumenatau penggunaan dokumen palsu persyaratan administrasi Bakal Calondan atau Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, sebagaimanadilaporkan oleh Sdr.
    Putusan Nomor 146 PK/TUN/2016Calon Terpilin Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 1 Juli2014;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Pemalang Nomor: 59/Kpts/KPUKab012.329336/2014tentang Penetapan Calon Terpilin Pengganti Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014,tertanggal 1 Juli 2014;4.
    Tentang Pertimbangan Ketentuan Calon Terpilin diatur dalamBab XV Pasal 220 Ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012yang berbunyi Tidak lagi memenuhi syaratsyarat sebagai Anggota DPRDKabupaten/Kota : Ketentuan ayat (1) ini harus dihubungkan dengan ayat (2)yang berbunyi Dalam hal calon terpilin anggota DPRD Kabupaten/Kotasebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf DHalaman 15 dari 20 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 26-10-2020 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 456 K/TUN/2020
Tanggal 26 Oktober 2020 — MUH. ARIFUDDIN VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO, DK
384 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 21-02-2019 — Upload : 13-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1202 K/Pid/2018
Tanggal 21 Februari 2019 — H. AMRIL BAHAR bin H. BAHAR, M. RUSLAN alias CUBA bin M. ARSYAD, KAMARUDDIN MAMING bin MAMING, NASRUL alias AROEL bin SIRAJUDDIN
720 — 439 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAHAR;Bone;34 Tahun/9 Desember 1983;Lakilaki;Indonesia;Jalan Gunung Wijaya, KelurahanWatampone, Kecamatan Tanete Riattang,Kabupaten Bone;Islam;Anggota Polri;M. RUSLAN alias CUBA bin M.
    ARSYAD;Pangkep;37 Tahun/13 Oktober1 980;Lakilaki;Indonesia;Jalan Langsat, Kelurahan Macege,Kecamatan Tanete Riattang Barat,Kabupaten Bone;Islam;Anggota Polri;KAMARUDDIN MAMING bin MAMING;Sapagaya Malaysia;32 Tahun/1 Mei 1986;Lakilaki;Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid/2018KewarganegaraanTempat TinggalAgamaPekerjaan.
    NamaTempat LahirUmur/Tanggal Lahir :Jenis KelaminKewarganegaraanTempat TinggalAgamaPekerjaanIndonesia;Jalan Sungai Musi Nomor 34, KelurahanTa, Kecamatan Tanete Riattang,Kabupaten Bone;Islam;Anggota Polri;NASRUL alias AROEL bin SIRAJUDDIN;Watampone;28 Tahun/30 Agustus 1989;Lakilaki;Indonesia;Jalan Onta Nomor 29, KelurahanBukaka, Kecamatan Tanete Riattang,Kabupaten Bone;Islam;Anggota Polri;Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah TahananNegara oleh:1.2.Penyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut
    PT MKS tanggal 19 September 2018 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Watampone Nomor 147/Pid.B/2018/PN.WTP tanggal 25 Juli2018 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara inidengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankanbagi Para Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat; Para Terdakwa adalah Anggota
    ,HakimHakim Agung sebagai HakimHakim Anggota, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga oleh Ketua Majelis yang dihadiri HakimHakim Anggota serta RajaHalaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid/2018Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPenuntut Umum dan Para Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,TTD TTDDesnayeti M., S.H., M.H.
Pengadilan PN BANTA ENG Pidana Khusus
Register : 18-06-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN BANTA ENG Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Ban
Tanggal 26 Juni 2019 — Pidana - Rosdiana N. S.Pd Binti H. Nasodding
110 — 65
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-08-2004 — Upload : 20-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 870K/PID/2004
Tanggal 18 Agustus 2004 — MARWAN Bin MUHAMMAD,
100 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu olehHal. 7 dari 8 hal. Put. No. 100 K/Pdt.Sus/2009SAMIR ERDY, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehkedua belah pihak;HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd/FAUZAN, SH.,MH. Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.Ttd/BERNARD, SH.,MM.Panitera Pengganti :Ttd/SAMIR ERDY, SH.,MH.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/TUN/2022
Tanggal 18 Agustus 2022 — PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA (PB IDI), DKK VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
164 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PA AMBON Perdata Agama
Register : 13-09-2021 — Putus : 04-10-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PA AMBON Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Ab
Tanggal 4 Oktober 2021 — Pemohon melawan Termohon
38 — 14
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-04-2005 — Upload : 29-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 838K/PID/2003
Tanggal 29 April 2005 — Abdullah Syahab Abdurrahman; Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau
40 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 20-11-2013 — Upload : 05-12-2013
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 222/Pid.B/2013/PN.TG
Tanggal 20 Nopember 2013 — I. HERMANSYAH Bin IBRAMSYAH II. RAHMAN Bin KUWEH III. BUDI SANTOSO Bin SUDOKO IV. RONNIE EFFENDIE Bin JUHRI
214 — 17
  • Polisi KT-1273-LA atas nama PIPIT SUTRISNA; ----------------------Dikembalikan kepada Saksi SYAHRIAN Bin HADRANSYAH; ----------------------- 1 (satu) lembar Kartu Anggota KBPPP (Keluarga Besar Putra Putri Polri) atas nama BUDI SANTOSO; ----------------------- 1 (satu) lembar Kartu Anggota KBPPP (Keluarga Besar Putra Putri Polri) atas nama RONNIE EFFENDIE; ----------------------Dikembalikan kepada Terdakwa III. BUDI SANTOSO Bin SUDOKO dan Terdakwa IV.