PERKUMPULAN DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YAA-QOWIYYU (DAPM YAA-QOWIYYU) VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DEWAN PIMPINAN PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADIL SEJAHTERA KUANTAN SINGINGI (PERMATA KUANSING vs BUPATI KUANTAN SINGINGI

PUTUSANNo. 12 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DEWANPIMPINAN PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKATADIL SEJAHTERA KUANTAN SINGINGI (PERMATAKUANSING, diwakili oleh JUNAIDI AFFANDI. SR.

September 2010telah dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2010, dengan demikian permohonankasasi tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 46ayat (1) UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DEWANPIMPINAN PUSAT PEMBERDAYAAN

- AHMAD.SH MELAWAN- 1.Panitia Pelaksana Pencalonan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teluk Lancar / Tim IX (Sembilan)- 2.Kepala Desa Teluk Lancar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis- 3.Camat Bantan- 4.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bengkalis- 5.Pemerintah Republik Indonesia C.q. Bupati Bengkalis Riau

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD)Kabupaten Bengkalis, Alamat jalan Lembaga No.02Bengkalis,selanjutnya disebut sebagai .................... TERGUGATIV;5. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Bupati Bengkalis Riau Indonesia,Alamat jalan A.

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai

SISWANTO ; KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PENGGUGAT : ALBERT TEGELTERGUGAT : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DP3A-PMD) KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Menyatakan Anak dengan identitas nama: Muhammad Almer Alfarizqi, tempat dan tanggal lahir: Teluk Kuantan, 25 Desember 2023, dan Jenis Kelamin: laki-laki yang mana Anak tersebut diserahkan oleh orang tidak dikenal pada tanggal 25 Desember 2022 ke Panti Asuhan Generasi Harapan yang beralamat di Dusun Sinambek Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai anak terlantar yang tidak diketahui asal usul orang tua maupun keluarganya;

Pemohon:
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat

PENETAPANNomor : 53/Pdt.P/2016/PN.MetDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara perdataPermohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atasnama :Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro,berkedudukan di Jalan A. Yani No. 73 Kota Metro Dalam hal ini diwakilkan oleh :1. Wiwik Setyorini, A. Ks. , 2. Hari Setiadi.

MPSS, pada Dinas Sosial TenagaKerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro yang kesemuanya adalahPegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan PemberdayaanMasyarakat Kota Metro Jalan A.Yani No. 73 Metro dan berdasarkan Surat KuasaNomor : 460/815/D.7/02/2016 tertanggal 10 Agustus 2016 yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro Kelas B Nomor : 39/Sk/Pdt/PN.Mettertanggal 11 Agustus 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca

(Surat terlampir).Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 telah membuat surat Permohonan ijinrawat sementara atas bayi yang ditemukan oleh masyarakat guna prosespenyidikan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat KotaMetro. (Surat terlampir).Bahwa sesuai uraian di atas, maka Pemohon, mengajukan permohonankepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Metro agar menetapkan Bayi. Ny.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Hadi Ningrat sebagai anak terlantar;
3. Menetapkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar sebagai lembaga pemerintah tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bernama Muhammad Hadi Ningrat dengan segala kewenangan untuk kebaikan anak tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara

Pemohon:
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pemohon:
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

YAYASAN HUKUM ENERGI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT VS PRESIDEN RI;

Olehkarenanya, Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagaiPemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 dan mempunyai kerugian hakyang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundangundanganyang dimohonkan pengujian;Bahwa Pemohon adalah subjek hukum yang telah berbadanhukum di Indonesia yang mempunyai maksud dan tujuan di bidangsosial, kemanusian dan kebangsaan yang dalam kegiatannya dapatdilakukan melalui berbagai usahausaha pembinaan,pengembangan, advokasi, pemberdayaan

Putusan Nomor 7 P/HUM/201810.Dasar) Yayasan Hukum Energi dan Pemberdayaan Masyarakat besertaperubahannya (bukti P6);Fotokopi Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas SahidJakarta Nomor 07/USJ18/F15/2017, tanggal 24 Mei 2017, tentangPemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Konsultasi danBantuan Hukum Universitas Sahid Jakarta Masa Jabatan 2017 2021,dan Surat Kuputusan Rektor Universitas Sahid Jakarta Nomor56/SK/USAHID/V/2008 tentang Pembentukan LKBH Fakultas HukumUniversitas Sahid Jakarta

Pemohon IIVI tidak mempunyai kedudukanhukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan keberatan hak Ujimateriil a quo sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2011, oleh karena itu permohonan Pemohon IIVI a quoharus dinyatakan tidak diterima;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Agungberwenang untuk menguji perkara a quo dan sebagian dari Para Pemohonyakni Pemohon (Yayasan Hukum Energi dan Pemberdayaan

Putusan Nomor 7 P/HUM/20181.Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon :YAYASAN HUKUM ENERGI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT(PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN/PUSHEP)tersebut;Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon II:LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITASSAHID JAKARTA, Pemohon Ill: Dr. AHMAD REDI, S.H., M.H.,Pemohon IV: Ir. AGUS PAMBAGIO, MEA., CPN., Pemohon V: Ir.MARWAN BATUBARA, M.Sc., Pemohon VI: Dr. Ir.

Penggugat:
ALBERT TEGEL
Tergugat:
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (DP3A-PMD) KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

;semuanya Kewarganegaraan Indonesia; berkantor pada Kantor Advokat danKonsultan Hukum Y & R LAW OFFICE, yang beralamat di KompleksPermata Malalayang Residence Blok E.2 Jalan Kayu Bulan ,Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang Kota Manado , Provinsi SulawesiSulawesi Utara;Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT; MelawanNama Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak Pemberdayaan MasyarakatDesa (DP3APMD);Tempat Kedudukan : Kompleks Perkantoran PEMKAB di Melongeuane Kabupaten

:Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan, pada pokoknya, meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah sertamewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas PemberdayaanPerempuan ,Perlindungan Anak,Pemberdayaan Masyarakat Desa, (DP3APMD)Kabupaten Kepulauan Talaud Nomer : 141.1/74/DP3APMD), Tanggal 26Nopember 2019 (untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa);Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 02/G/2021/PTUN.Mdo,masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan yang selengkapnya

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bayi tanpa identitas yang diberi nama ANNISA INDAH ZULKIBLI, beragama Islam, yang ditemukan pada hari Minggu, tanggal 05 Maret 2023, di sebuah pondok pisang yang beralamat di Jalan Lingkar Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, sebagai Anak Terlantar;
3. Menetapkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas sebagai Lembaga Pemerintah tempat penampungan dan menyelenggarakan pemeliharaan serta perawatan

Pemohon:
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas

PENGGUGAT I : SYADARUDIN KADULLAHPENGGUGAT II : MUHAMMAD RIZAL MOODUTO;TERGUGAT : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DP3A-PMD) KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Penggugat:
ANDY HARYANTO
Tergugat:
YENNY CENDIKIA
Turut Tergugat:
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pembanding/Penggugat : ALBERT TEGEL Diwakili Oleh : Yanto Manyira, S.H
Terbanding/Tergugat : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (DP3A-PMD) KEPULAUAN TALAUD

;Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, tempat tinggalKomplek Permata Malalayang ResidenceBlok E2, Jalan Kayu Bulan,Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang Kota Manado,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01 / SKK / Y&RLO / 1 / 2021 tanggal13 Januari 2021;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING;MELAWANNama Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESA (DP3APMD)KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD;Tempat Kedudukan : JI.

BPR PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT KABUPATEN BATANG

. ; TIM LIKUIDASI ( YAYASAN PEDULI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ) YPPM

Nenas (Utama) No.27 Ltll Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, KotaPekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret2010, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat ;melawan:TIM LIKUIDASI : Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat(Yayasan PPM) dalam likuidasi, beralamat di Rukan AkasiaBlok No. 6 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan PropinsiRiau, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.

ABDULMUTHALIB SEMBIRING, SH. dan kawankawan, Ketua TimLikuidasi Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat DalamLikuidasi, beralamat di Jalan Raya Bundung No. 19A Medan,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2010,Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Hal. 2 dari 18 hal. Put.

Bahwa dibentuk Tim Likuidasi untuk melakukan proses likuidasiYayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat ;d. Bahwa Pengalihnan akte dari Yayasan PPM (CECOM Foundation)menjadi Tanoto Foundation dibatalkan ;e. Pelaksana (karyawan) dilakukan pemutusan hubungan kerja terlebihdahulu, selanjutnya jika Tim Likuidasi membutuhkan bantuan tenagaHal. 6 dari 18 hal. Put.

Bahwa gugatan para Penggugat patut ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan gugatan tidak dapat diterima karena surat gugatannya salah,tidak menggugat Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat dalamLikuidasi, institusi yang mengadakan atau yang pernah mengadakanhubungan industrial dengan para Penggugat ;8.

Bahwa Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat (Yayasan PPM)dibubarkan oleh Badan Pembina Yayasan tanggal 12 Desember 2008Hal. 13 dari 18 hal. Put.

Penggugat:
MATIAS MENTARA
Tergugat:
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Nomor408/451/DPMD....September 2019 tentang Hasil Pemilihnan Kepala DesaTongoa, Kecamatan Palolo telah diputuskan dan dibatalkan oleh Kepala DinasHalaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 25/G/2019/PTUN.PLPemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonantanggal 16 Desember 2019, Hal: Permohonan Pencabutan Gugatan melaluiBagian Umum dan Keuangan

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama RAISA FEBRINA sebagai anak terlantar;
3. Menetapkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman sebagai tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bernama RAISA FEBRINA dengan segala kewenangan untuk kebaikan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar

Pemohon:
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman

yang memeriksa dan memutus perkara perdatapermohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikutdalam perkara permohonan atas nama Pemohon:Nama : SYAFRIWAL, SE,MM;Tempat lahir : Padang;Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/ 14 Oktober 1962;Jenis kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Alamat : Kelurahan JawiJawi Il, Kecamatan Pariaman Tengah,Kota Pariaman;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c);Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 dari pihak DinasSosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten PadangPariaman, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,menitipkan sementara bayi tanpa identitas tersebut kepada pasangan suam1 istriyang bernama David Saputra dan Witri Febrina yang berdomisili di KampungPadang Batu Basa Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten PadangPariaman;5.

Bahwa oleh karena bayi yang bernama RAISA FEBRINA masih dalamtanggung jawab Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak Kabupaten Padang Pariaman, yang mana sampai dengan saat itu belumdiketahui orang tua kandung dari anak tersebut dan untuk kepentingan hukumanak tersebut dikemudian hari berkaitan dengan adopsi anak, maka dalam halHalaman 2 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Pmnini Pemohon bermohon ke Pengadilan ini sebagaimana yang diamanatkan olehPasal 57 Undangundang

Saksi Gusmayanti, pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut : Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena hubungan kerja, Saksi bekerjadi Puskesmas Sungai Geringging, sedangkan Pemohon bekerja di kantorDinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KabupatenPadang Pariaman; Bahwa Saksi datang ke Pengadilan untuk menjelaskan bahwa ada anakyang bernama Raisa Febrina telah ditemukan masyarakat di kedai (warung)pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017, pukul 07.00 WIB; Bahwa Anak yang ditemukan

Menetapkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak Kabupaten Padang Pariaman sebagai tempat penampungan,pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bernama RAISA FEBRINAdengan segala kewenangan untuk kebaikan anak tersebut;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalampermohonan ini sejumlah Rp.96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);Demikianlah ditetapbkan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, olehEmi Tri Rahayu, S.H.