Ditemukan 2236 data
Febrino Lainge Baje Pgl Rino
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SIKAKAP
33 — 4
., FON MHAREFA,SH,MH., SYAFRIL,SH.
65 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas penggunaandana ternyata dana yang dipergunakan kurang lebih sekitarRp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang digunakan untukrehab ruang kelas di SDN INPRES LAJU sampai dengan selesai pengerjaantermasuk untuk membayar pajak ;Bahwa adapun penggunaan dana sebesar Rp220.000.000,00 tersebutdigunakan untuk kegiatan sebagai berikut di bawah ini :Gali dasar ;Rehab atap ruang kelas ;Naikkan tembok ;Rehab flapon ;Penambahan 1 (satu) lokal ruang kelas ;Pembelian bahanbahan/material ;NO A FON
113 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1291 K/Pdt.SusBPSK/2017Undang Undang Dasar Tahun 1945;Ketetapan MPR;Undang undang/Perpu;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan daerah Provinsi;soa FON >Peraturan daerah;Sedangkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (incasu)Nomor 93/PMK.06/2010 jo Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturanPerundangan undangan apalagi Pasal 26 Undang undang haktanggugan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkanbahwa Peraturan
IDA FAODJI SH
Terdakwa:
Wira Hendra H
40 — 4
eechedag pelangeaconbetertuan Paul 2A Reda dew Dera No. 2 taht 200 tentang perubahan#0 Peuturas Quah Pree ieee Tenure ncersr fon SOL tentangrrprigoen keievinranun, ketertbon umn, gan oeldveguePP a a er:a Fo) 60000 erg atu rite moh vari Oe ah Der oF eygan; datBh Belo) Go) OOOOS (rer anus pm ro) el bad en ate borer iOB ep et Pp er ed berg mans kuwagen padsg lena J pagallen ate cites coding barmaid Rot O00 OOQ 00 q ber cavluh parte rugeah) Deve 2009 Oe Bote BeebES RELAShte mermntahk an. boparta tenangha
115 — 84
/ re= Benteng 20 5 tM > OLS Mt; nn BM 418820 0584 sees) '1 i er Perel aaa orn sore 1 =fon oe loa & =3.4 (3a) pGaien / Gusuran Badan alan 27S.5 78, 150.00 Tae = BOi 1 t sees t + Zza2 Tiernan 757.615, 7OS880 2648 Lae mm = are a2 mt Peer waee were eer = ' !
55 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Meter/Moistur Meter Lutron (MS700),1 (satu) buah Multimeter Digital (EZ type DMM 332),Multimeter Analog (Sunwa YX TRN),Dope Osciloscop,CNOA FON =1 (satu) set Marshal Test,Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 436 K/Pid/Sus/200711.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.Concreete cylinder Mold Co301,Surat Jalan PT.
75 — 36
eeeMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannyaPenggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P 1sampai dengan P 15, dan 2 (dua) orang Saksi bernamaBustami Taefuri dan Lalu Hizi, Sedangkan Tergugat untukmendukung dalil sangkalannya telah mengajukan alat buktisurat bertanda T 1 s/d T 15 dan Tergugat II Intervensi82mengajukan alat bukti surat bertanda 1T.2 Intv 1 s/d T.2Intv 9Menimbang, bahwa dari aspek prosedur' penerbitankeputusan Obyek Sengketa Majelis Hakim mempertimbangkanSebada) DSPiKUl fon
55 — 24
PUTUSANNomor 16/Pid.B/2021/PN SrlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Soa FON =7.8.Nama lengkap : Idrus Bin Aman;Tempat lahir : Muara Danau;Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/8 Juni 1961;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Dusun Ujung Tanjung, RT.001, Desa Muara Danau,Kecamatan Pelawan, Kabupaten
161 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sumitro tersebut mempunyaioa FON >keturunan diantaranya:1. SAMINTRA bin SUMITRO mempunyai anak 1 (satu) bernamaAME b. SAMINTRA yaitu saksi sendiri;2. SUKMAWIJAYA menikah dengan Alm. SAMI tidak memiliki anak.Kemudian SUKMAWIJAYA menikah dengan KARMINI bt. ERASjuga tidak punya keturunan;3. SUKARTA tidak memiliki keturunan (Almarhum);4. SUKANTA tidak memiliki ifstrunan (Almarhum);5. SITI SUTIJAH menikah dengan RAHMAT memiliki anak bernama:a. RAHMI binti RAHMAT;Hal. 19 dari 44 hal. Put.
161 — 81
entiTIMUR : dengan tanah Idaih dan tanah Sayang;adalah sah bahagian warisan harta pusako Penggugat;e Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat 1 s/d 9 yang menguasai tanahobjek perkara saat ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum(OMMECHITaTIGeG aad ) 7m sexs eee nema ene RnRe Menghukum para Tergugat 1 s/d 9 untuk menyerahkan tanah objek perkaratersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari haknya maupun hakorang lain yang ada diatasnya dan apabila ingkar dapat meminta bantuan alatNegara /FON
Siti Mutmainah
Tergugat:
1.Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak
2.Kepala Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak
88 — 38
Kemudian padabulan Februari 2018 pelaksanaan Pilperades dilanjutkan kembali; Bahwa pada bulan Februari 2018, Kepala Desa sekecamatan Gajahdikumpulkan di Kecamatan Gajah untuk membicarakan MoU denganUNS fon n nn nnn nn nn nn nnn nnn nnn nnn nin nt nnn nine nine enn aim nenawoneeenne Bahwa MoU dengan UNS merupakan hasil musyawarah denganseluruh Kepala Desa sekecamatan Gajah;n Bahwa setelah pengarahan di Kecamatan, Saksi bermusyawarahdengan lembaga Desa mengenai akan adanya pilperades;wenn enn eee Bahwa
PITERSON RANGKORATAT
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
290 — 306
., M.H.MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.PANITERA PENGGANTI,RAMLAN LOHY, S.H.Halaman 44 Putusan Nomor 15/G/2020/PTUN.ABN.ou FON =Rincian Biaya Perkara :Biaya Penidattatan,
70 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehinggatidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harusmelalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Undangundang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkanJenis, Hirarki Peraturan Perundangundangan adalah:Undangundang Dasar tahun 1945;Ketetapan MPR;Undangundang/Perpu;Peraturan Pemerintah;Peraturan PresidenPeraturan Daerah Provinsi;NO A FON >Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia(in cassu) Nomor: 93/PMK.06/2010 juncto Peraturan
101 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG, sehinggatidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui FiatKetua Pengadilan Negeri;6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki PeraturanPerundangundangan, adalah:Undang Undang Dasar Tahun 1945;Ketetapan MPR;Undang Undang/Perpu;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi;NO 7 FON
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
VEDASTRUS RIKY ;CoN DOA FON =Hal. 22 dari 48 hal. Put. No. 1838 K/Pid/200536. DAENG IBRAHIM ;37.A.J. LEOPOLD DJAILAN ;38.P. SIMARMATA, BBA ;39. MARTINA ;40. SUHADI MANGKEH ;41.K. HERU SISWANTO, ST ;42.SYAMSIDI ;43. SUGENG ISRIADI, S.H. ;44.EDI IDON SAID ;45. HARYOTO ;. Pada tanggal 6 Agustus 2003 Terdakwa H. MAKMUR H.
70 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 R.Bg.sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harusmelalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarkiperaturan perundangundangan adalah:Undang Undang Dasar Tahun 1945;Ketetapan MPR;Undang Undang/Perpu;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi;NO aA FON
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
12.460.702,00010.000.1000000678 aay ea 6.441.720,00010.000.1000000042 01/12/2010 st cee 9.515.041,00010.000.1000700030 20/12/2010 ip cuor gaa tee 11.283.750,00010.000.1000005626 OTS ae 531.063,00010,000.1000005935 08/12/2010 al ee 665.772,00010.000.1000008852 SAD ogee rat 4 2.109.538,00010.000.1000008853 26/11/2010 by sre rset oor 000 1.078.573,00010.000.1000000831 pinizeiniy ae ae urna 2.201.500,00010.000.1000000832 OHAONAM cers tees oan 21.134.400,00010.000.1000000462 30/10/2010 a ren ails 538.500,00010.000.1000000785 aa Fon
18 — 10
Sepeda motor Supra X tahun 2011oa FON >Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi semulakehidupan tidak ada masalah beijalan rukun, tentram dan hamonis, padatahun 2008, sudah mulai goyah oleh karenanya dipicu oleh pihak ketiga /lain;6. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memben Nafkah kepada PenggugatHal. 7 dari 49 hal.
15 — 1
6fbf5fFfJafbf2ff8lfbedff89fbe9f fI3fbeb6ffIcfheoffa8fheaffb7 fbf0ffcafbf/ffed0fbfefff9fb050016fc090035fc0a0026fc2 60015 fc250007fc2600f 9fb2700e8fb2900d4fb2e00c3 b350 0b 3fb3e00a3fb4600 92Ffb4c00 7e fb50007 4fb4f 006afb4c 0062b47005bfb 410059fb400057 fb3 0055 fb3f0053fb400052Ffb420051b440050fb4 600 4e fb 480 04cfb 4a 003 8b555001ffb5e0003 fb6500e3fabb00c2fabe00aOfa700081fab6e0065fab6a00 4a fa6 30033 fa5c0031fa64002efabb002afa6f0029fa710020fa70001 6fa 6d000cfab690004Fa6600 Fd 9630 0FbF96200F297200e8 9800 0dcf9 8b00d5F 98 FON
81 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG.Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harusmelalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 TentangPembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturanperundangundangan adalah:Undang Undang Dasar tahun 1945;Ketetapan MPR;Undangundang /Perpu;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi;NO aA FON